Peningkatan Konektivitas Jaringan Data Pengawasan Nasional (Paket 1)

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                                                
Ruang lingkup kegiatan yang harus dilakukan oleh kontraktor untuk pengadaan jaringan di lingkungan

BPKP (Paket 1) ini, sebagai berikut:                                    
  1. Melakukan proses pengadaan barang dan jasa secara kontraktual sesuai rencana kebutuhan
     yang secara detil sebagai berikut:                                 

     a. Pengadaan perangkat keras Smart Cabinet, Network Switch, Wireless System, Software
        Network Monitoring System, dan penarikan kabel jaringan terstruktur;
     b. Instalasi, konfigurasi, dan integrasi perangkat infrastruktur dengan sistem yang telah ada;
     c. Semua barang yang disediakan merupakan barang baru bukan barang lama yang
        diperbarui atau bukan barang bekas maupun barang rekondisi (refurbished);

     d. Semua barang yang disediakan mendapatkan surat dukungan dari prinsipal brand untuk
        semua jenis produk yang ditawarkan dan berkedudukan di Indonesia;
     e. Pelatihan bagi 10 orang pengelola teknologi informasi Pusinfowas BPKP;
     f. Seluruh biaya terkait pekerjaan ini mencakup instalasi, pengiriman barang ke seluruh
        kantor BPKP di Indonesia, pelatihan, serta pemeliharaan selama masa garansi;

     g. Penyediaan helpdesk system melalui saluran khusus yang dapat dihubungi selama 7x24
        jam, termasuk hari libur nasional; dan                          
     h. Penyediaan layanan pemeliharaan, dengan persyaratan:            
         i. Waktu kerja 7x24 jam, termasuk hari libur nasional;         
         ii. Respon time paling lama 2 jam semenjak laporan diterima;   
        iii. Kunjungan berkala pada perangkat yang ditawarkan khususnya Smart Cabinet di

           kantor Perwakilan; dan                                       
        iv. Pengiriman barang pengganti yang rusak sampai ke lokasi satuan kerja BPKP paling
           lama 5x24 jam sejak laporan kerusakan diterima. Dengan ketentuan bahwa unit
           pengganti telah tersedia di kantor penyedia.                 
  2. Pengadaan dilaksanakan pada:                                       

     a. Kantor Pusat BPKP;                                              
     b. Pw. DI Yogyakarta;                                              
     c. Pw. NTT;                                                        
     d. Pw. Sumatera Utara;                                             
     e. Pw. Bengkulu;                                                   

     f. Pw. Jawa Timur;                                                 
     g. Pw. Kalimantan Timur;                                           
     h. Pw. Kalimantan Selatan;                                         
     i. Pw. Sulawesi Tenggara;                                          
     j. Pw. Sulawesi Utara;                                             
     k. Pw. Maluku;                                                     

     l. Pw. Bali;                                                       
     m. Pw. Sulawesi Selatan;                                           
     n. Pw. Lampung;                                                    
     o. Pw. Sumatera Barat;                                             
     p. Pw. Sumatera Selatan;                                           

     q. Pw. Jawa Tengah; dan                                            
     r. Pw. Jawa Barat.