Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang

Uraian Singkat Pekerjaan                                               

  1. Melakukan persiapan kegiatan antara lain meliputi:                
    a. menyiapkan kajian awal data sekunder;                           
    b. Melakukan penetapan awal delineasi Wilayah Perencanaan (WP);    

    c. melakukan persiapan teknis pelaksanaan;                         
    d. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk persiapan pelaksanaan kegiatan.

  2. Melakukan pengumpulan data dan informasi meliputi:                
    a. Data primer;                                                    

    b. Data sekunder.                                                  
  3. Melakukan pengolahan dan analisis data, antara lain:              

    a. Analisis untuk penyusunan RDTR                                  
    b. Analisis untuk penyusunan PZ.                                   

  4. Merumuskan konsep RDTR yang meliputi alternatif konsep rencana, pemilihan konsep
    rencana, perumusan rencana terpilih menjadi muatan RDTR dan disertai pembahasan antar

    sektor terkait yang dituangkan dalam Berita Acara.                 
  5. Merumuskan konsep PZ yang berisi :                                
    a) Penentuan deliniasi blok peruntukan                             

    b) perumusan aturan dasar.                                         
  6. Pembuatan peta dasar :                                            

    a. pemesanan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) melalui pemesanan pada Badan Riset dan
     Inovasi Nasional (BRIN), yang akan digunakan sebagai sumber peta dasar;

    b. pemesanan Citra Tegak Resolusi Tinggi (CTSRT) yang telah diorthoretifikasi (jika tersedia),
     Peta Rupa Bumi (RBI) dan data DEM (Digital Elevation Model) yang akan digunakan sebagai

     titik ikat untuk menentukan akurasi sumber peta (CSRT), dan atau melakukan konsultasi ke
     BIG untuk assistensi CSRT yang telah didapatkan sesuai dengan standart BIG dan

     menetapkan titik GCP dan ICP pada kawasan perencanaan dengan berita acara hasil
     konsultasi jika belum tersedia Citra Tegak yang telah diorthoretifikasi.
    c. Melakukan survey dasar dan kesesuaian dengan data dasar GCP, ICP dan Toponimi jika

     belum tersedia CTSRT yang telah diorthoretifikasi                 
    d. Melakukan proses Orthorektifikasi dan uji akurasi jika belum tersedia CTSRT yang telah

     diorthoretifikasi;                                                
    e. Melakukan digitasi unsur peta dasar skala 1:5000.               

    f. Melakukan konsultasi ke BIG untuk assistensi hasil orthorektifikasi dan hasil digitasi unsur
     peta dasar skala 1:5000 sampai mendapatkan persetujuan BIG dengan bukti berita acara;
  7. Menyelenggarakan FGD sebanyak 2 (dua) kali bersama Pemerintah Daerah dengan melibatkan

    pihak yang berkepntingan, dalam rangka membahas:                   
    a. Penetapan dan Kesepakatan Deliniasi WP Kawasan Perkotaan serta Komitmen

       Pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan dan pendampingan
       penyelesaian materi teknis dan ranperda RDTR Kawasan Perkotaan Ujung Bulu.

    b. Perumusan Konsep Perencanaan dan Tujuan Penataan Ruang BWP.     
    c. Perumusan Rencana Pola Ruang, Rencana Struktur Ruang, dan Penetapan Sub BWP yang

       Diprioritaskan Penanganannya.                                   
    d. Perumusan Peraturan Zonasi.                                     

  8. Melakukan konsultasi peta ke BIG meliputi peta dasar, peta tematik dan peta rencana. Untuk

     peta dasar wajib mendapatkan Berita Acara Rekomendasi Penggunaan Peta Dasar dari BIG;
  9. Menyelenggarakan konsultasi publik minimal 2 (dua) kali di daerah dengan target group
     stakeholder terkait.                                              

  10. Menyusun dan membahas Raperkada tentang RDTR dan PZ, terdiri atas:
    a. penyusunan naskah akademik raperkada tentang RDTR dan PZ;       

    b. penyusunan raperkada tentang RDTR dan PZ yang merupakan proses penuangan materi
       teknis RDTR dan PZ ke dalam pasalpasal dengan mengikuti kaidah penyusunan peraturan

       perundang-undangan; dan                                         
    c. pembahasan raperkada tentang RDTR dan PZ yang melibatkan pemerintah

       kabupaten/kota;                                                 
  11. Membuat album peta dengan skala atau tingkat kedetailan 1:5000.