Penyusunan Dokumen Klhs Rpjmd

URAIAN SINGKAT PELAKSANAAN  PEKERJAAN                    
1. Nama Organisasi Pengadaan Jasa                                 

   a. OPD          :  Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan        
                      Kabupaten Bulukumba                         
   b. PA/KPA       :  A.Uke Indah Permatasari, S.STP.,M.Si        
   c. PPK          :  A.Uke Indah Permatasari, S.STP.,M.Si        

   d. PPTK         :  Nurdin, SP.,MP                              
   e. Kegiatan     :  Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup     
                      Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota             
   f. Pekerjaan    :  Penyusunan Dokumen KLHS-RPJMD               
   g. Tahun Anggaran : 2024                                       

2. Latar Belakang                                                 
   Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah instrumen
   kebijakan yang diperkenalkan pertama kali melalui Undang-Undang

   Nomor 32 Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan      
   Lingkungan Hidup. Sebenarnya, KLHS telah menjadi instrumen yang
   lama dipraktikkan di negara-negara lain, khususnya negara maju,
   dengan nama Strategic Environmental Assessment (SEA). UU 32/09 
   mendefinisikan KLHS sebagai “rangkaian analisis yang sistematis,

   menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip    
   pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
   pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau
   program”. Tersurat dalam definisi itu bahwa tujuan utama dari  

   pelaksanaan KLHS adalah memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan
   program (KRP) selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
   pembangunan berkelanjutan.                                     

   Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Bulukumba
   melalui Organisasi Perangkat Daerah di bidang Lingkungan Hidup 
   melakukan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)  
   sebagai dasar penyusunan rancangan  teknokratik Rencana        
   Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD) Kabupaten          

   Bulukumba.                                                     

3. Maksud dan Tujuan                                              

   Maksud KAK ini adalah kerangka pikir dalam pelaksanaan penyusunan
   dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan  
   Menegah Daerah (KLHS-RPJMD)   Kabupaten Bulukumba untuk        
   memberikan kepastian perspektif kualitas lingkungan hidup dalam
   perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah         

   (RPJMD) Kabupaten Bulukumba yang berbasis jasa lingkungan untuk
   pencapaian indikator Tujuam Pembangunan Berkelanjutan (TPB).   
   Tujuan KAK ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan
   Penyedia Jasa Konsultan yang memenuhi ketentuan peraturan      
   perundang-undangan dan mampu menghasilkan Dokumen KLHS RPJMD   
   yang tersusun secara sistematis, menyeluruh, dan partisipatif dan
   memastikan bahwa prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan telah

   menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan Rencana        
   Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).                    

4. Sasaran                                                        
   Sasaran yang ingin dicapai oleh Penyedia Jasa Konsultan dalam  
   pelaksanaan penyusunan Dokumen KLHS RPJMD, adalah :            

   a. Analisis pencapaian target TPB yang mengakomodir isu strategis TPB
    yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan
    tata kelola;                                                  
   b. Analisis pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program RPJMD

    terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
   c. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau
    Program;                                                      
   d. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan
    Kebijakan, Rencana, dan/atau Rencana Pembangunan Jangka       

    Menengah  Daerah yang mengintegrasikan prinsip pembangunan    
    berkelanjutan; dan                                            
   e. Penjaminan kualitas dan pendokumentasian Kajian Lingkungan  
    Hidup Strategis.                                              

5. LOKASI KEGIATAN                                                
   Ruang lingkup wilayah kajian dan perencanaan adalah seluruh wilayah
   administrasi Kabupaten Bulukumba.                              

6. Sumber Anggaran                                                
   Sumber anggaran yang digunakan berasal dari DAU APBD Tahun     
   Anggran 2024;                                                  

7. Lingkup Kegiatan                                               
     Lingkup kegiatan yang ditetapkan dalam penyusunan/pembuatan  
   KLHS RPJMD terdiri dari :                                      
   a. Persiapan                                                   

     Lingkup pekerjaan pada tahap persiapan persiapan meliputi: Rapat
     Pra Kontrak dan Rapat Penandatanganan Kontrak antara PPK     
     dengan Calon Penyedia Jasa. Rapat ini membahas persyaratan   
     penandatanganan kontrak dan lingkup pekerjaan jasa konsultansi

   b. Pembentukan Tim                                             
     Lingkup pekerjaan pada tahapan ini terdiri dari :            

     1) Kick off Meeting/Rapat Persiapan penyusunan KLHS RPJMD    
        dengan Perangkat Daerah, Stakeholder terkait terdiri dari 
        perwakilan Ormas, Perguruan Tinggi/Akademisi dan Tokoh    
        Masyarakat serta Filantropi. Rapat persiapan ini bertujuan untuk
        mengkoordinasikan metodologi, rencana kerja, jadwal       
        pelaksanaan pekerjaan, pengumpulan data dan pembentukan   

        Kelompok Kerja                                            
     2) Pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja)                    
        Tim Pokja ini terdiri dari Perangkat Daerah terkait Stakeholder
        terkait terdiri dari perwakilan Ormas, Perguruan Tinggi/Akademisi.
        Tim ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati         

   c. Pengkajian Pembangunan berkelanjutan                        
     Tahapan ini terdiri dari:                                    
      1) Identifikasi dan pengumpulan data yang mencakup: a) kondisi
        umum, daerah antara lain meliputi data daya dukung dan daya

        tampung lingkungan untuk jasa lingkungan yang signifikan bagi
        pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan neraca    
        sumber daya alam, kondisi geografis wilayah, data demografi
        wilayah, serta kondisi keuangan daerah; b) capaian indikator
        tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan; dan 3)     

        pembagian peran antara stakeholder.                       
      2) Analisis data                                            
        Data dari tahapan sebelumnya dianalisis untuk memberikan  
        gambaran  kondisi pencapaian  tujuan pembangunan          

        berkelanjutan sebagai gambaran permasalahan. Tujuan analisis
        ini adalah untuk mengetahui kesenjangan/Gap capaian indikator
        TPB terhadap target nasional serta membandingkan dengan   
        trend capaian indikator dari tahun-tahun sebelumnya sesuai
        ketersediaan data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

        Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan     
        Pelaksanaan KLHS RPJMD. Hasil analisis data ini merupakan 
        bahan informasi dalam pelaksanaan Focus Group Discussion  
        (FGD).  Pelaksanaan FGD bertujuan untuk mendiskusikan     

        sejauhmana kesenjangan capaian TPB dengan target TPB dan  
        identifikasi awal isu strategis pembangunan untuk penyusunan
        RPJMD.                                                    
      3) Konsultasi Publik I                                      
        Konsultasi Publik I bertujuan untuk menyepakati isu utama,

        tantangan dan kondisi pencapaian tujuan Pembangunan       
        berkelanjutan. Peserta Konsultasi Publik terdiri dari terdiri dari
        perangkat daerah , unsur non pemerintah (ormas, filantropi,
        pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya.        

   d. Perumusan skenario Pembangunan berkelanjutan                
      Tahapan ini terdiri dari:                                   
      1) Alternatif Proyeksi                                      
        Alternatif proyeksi dilakukan melalui FGD, sedangkan tujuan
        melakukan alternatif proyeksi adalah perumusan alternatif 
        proyeksi kondisi pencapaian TPB dan perumusan skenario    
        pencapaian TPB. Skenario terpilih akan menjadi pertimbangan
        dalam penyusunan sasaran Pembangunan dalam RPJMD.         

      2) Konsultasi Publik II                                     
        Tujuan pelaksanaan Konsultasi Publik II, untuk menyepakati
        rekomendasi hasil penyusunan skenario. Peserta Konsultasi 
        Publik terdiri dari terdiri dari Perangkat Daerah, unsur non
        pemerintah (ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak

        terkait lainnya.                                          
   e. Penjaminan Kualitas dan Pendokumentasian                    
        Penjaminan kualitas dan pendokumentasian terdiri atas: a) 
     penjaminan kualitas; b) pendokumentasian.                    

     1) Penjaminan kualitas                                       
        Penjaminan kualitas berupa rapat koordinasi Tim Pembuat KLHS

        RPJMD yang bertujuan untuk menjamin kualitas laporan KLHS 
        RPJMD agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keluaran 
        berupa form penjaminan kualitas.                          

     2) Pendokumentasian                                          
        Pendokumentasian berupa rapat koordinasi Tim Pembuat KLHS 
        RPJPD  yang  bertujuan untuk memeriksa kelengkapan        

        dokumentasi dari setiap tahapan proses pembuatan KLHS     
        RPJMD. Keluaran dari kegiatan ini berupa checklist kelengkapan
        dokumentasi pembuatan KLHS RPJMD.                         

        Lingkup pekerjaan dalam  Penjaminan Kualitas dan          
        Pendokumentasian pada dasarnya terkait dengan pelaporan hasil
        pelaksanaan penyusunan KLHS berdasarkan tahapan sesuai    
        ketentuan penyusunan KLHS RPJMD. Setelah laporan akhir hasil

        pelaksanaan kegiatan telah tersusun, maka laporan tersebut
        disampaikan kepada Pengguna Jasa (PA/PPK) yang terdiri dari
        Laporan Induk, Ringkasan Eksekutif dan Dokumentasi        
        Pelaksanaan Kegiatan, seperti Berita Acara, Notulen, Foto-foto

        pelaksanaan kegiatan, daftar hadir rapat dan dokumentasi  
        lainnya, untuk dilakukan pemeriksaan/penilaian mandiri. Hasil
        penilaian mandiri selanjutnya dilakukan validasi di lingkup
        Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Lingkungan
        Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.