Pembangunan Unit Pembenihan Rakyat (Upr) Sp 5 Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah

PEMERINTAH   KABUPATEN   BULUNGAN                       
                       DINAS   PERIKANAN                                

               Jalan Kolonel Soetadji No. 44 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan
                        Kalimantan Utara Kode Pos 77212                 
                       Pos-el. [email protected]                

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMBANGUNAN  UNIT PEMBENIHAN RAKYAT            
                        Kalimantan Utara Kode Pos 77212                 
                          Pos-el. diskanlut.bulungan                    
            SUMBER REJEKI SP5.A DES A TANJUNG BUKA                      

A. Lingkup Kegiatan                                                     
   Lingkup Kegiatan Pembangunan Unit Pembenihan Rakyat Sumber Rejeki Sp5.A
   Desa Tanjung Buka, antara lain sebagai berikut :                     

       PEKERJAAN PERSIAPAN                                             
       PEKERJAAN PELAPIS KOLAM                                         
       PEKERJAAN KAYU                                                  
       PEKERJAAN KAYU                                                  
       PEKERJAAN PIPA PENGURASAN                                       
B. Data dan Fasilitas Penunjang                                         
   Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan   
   peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, seperti

   perlengkapan kerja, alat komunikasi, alat transportasi, alat ukur/survey, dan lain-
   lainnya.                                                             

C. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa                                     
   Penyedia jasa mempunyai hak dan kewenangan yang meliputi :           

   - Melaksanakan tugas perencanaan yang sesuai Standar Nasional Indonesia;
   - Aturan teknis yang ada sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia;
   - Mendapatkan informasi dan konsultasi teknis dari instansi teknis terkait dan dari
    pengguna jasa;                                                      

   - Mendapatkan kontrak yang jelas sesuai dengan aturan konsultasi Indonesia.