| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0022853220941000 | Rp 961,068,256 | - | |
| 0020984621941000 | Rp 935,794,000 | 1. PENYEDIA TIDAK MENGINPUT BIAYA PADA TABEL RK3 YANG DIBUAT PPK PADA DOKUMEN PEMILIHAN, BERDASARKAN PP NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PASAL 10 AYAT 4 HURUF B DAN PERMEN PUPR NOMOR 02/PRT/M/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PU NOMOR 05/PRT/M/2014 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN SISTEM MENAJAMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM PASAL 1 POINT 10 2. SPESIFIKASI TEKNIS YANG DITAWARKAN CALON PENYEDIA TERUTAMA MEREK ATAU TIPE BAHAN TIDAK LENGKAP ATAU SECARA SPESIFISIK TIDAK DIJELASKAN SESUAI PASAL 21 AYAT 2 PERMEN PU 07/2019. 3. Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas dan surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja TIDAK LENGKAP 4. Keseluruhan Personel Manajerial tidak memiliki NPWP sesuai yang dipersyaratkan dalam SDP. Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menyatakan bahwa Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di tiap perusahaan dengan Kategori Pegawai Tetap adalah termasuk wajib pajak orang pribadi karena menerima penghasilan tertentu secara teratur sesuai amanah UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 21 ayat 5a yang selanjutnya dipertegas dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor : 16/PJ/2016 pasal 30. Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas maka, tenaga kerja dengan status PKWT dan PKWTT dengan Kategori Pegawai Tetap dalam tiap badan usaha wajib memiliki NPWP. Sedangkan tarif PPH 21 wajib pajak orang pribadi dalam negeri seperti diatur dalam Pasal 17 ayat 1 huruf a UU No 36 tahun 2008. | |
| 0864332606941000 | Rp 882,880,708 | 1. PENYEDIA TIDAK MENGINPUT BIAYA PADA TABEL RK3 YANG DIBUAT PPK PADA DOKUMEN PEMILIHAN, BERDASARKAN PP NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PASAL 10 AYAT 4 HURUF B DAN PERMEN PUPR NOMOR 02/PRT/M/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PU NOMOR 05/PRT/M/2014 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN SISTEM MENAJAMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM PASAL 1 POINT 10 2. SPESIFIKASI TEKNIS YANG DITAWARKAN CALON PENYEDIA TERUTAMA MEREK ATAU TIPE BAHAN TIDAK LENGKAP ATAU SECARA SPESIFISIK TIDAK DIJELASKAN SESUAI PASAL 21 AYAT 2 PERMEN PU 07/2019. 3. Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas dan surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja TIDAK LENGKAP 4. Keseluruhan Personel Manajerial tidak memiliki NPWP sesuai yang dipersyaratkan dalam SDP. Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menyatakan bahwa Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di tiap perusahaan dengan Kategori Pegawai Tetap adalah termasuk wajib pajak orang pribadi karena menerima penghasilan tertentu secara teratur sesuai amanah UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 21 ayat 5a yang selanjutnya dipertegas dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor : 16/PJ/2016 pasal 30. Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas maka, tenaga kerja dengan status PKWT dan PKWTT dengan Kategori Pegawai Tetap dalam tiap badan usaha wajib memiliki NPWP. Sedangkan tarif PPH 21 wajib pajak orang pribadi dalam negeri seperti diatur dalam Pasal 17 ayat 1 huruf a UU No 36 tahun 2008. | |
| 0020982971941000 | - | - | |
CV Ashari Jaya Konstruksi | 81*4**1****70**3 | - | - |
| 0031544539941000 | - | - | |
| 0015280670941000 | - | - | |
| 0711499533941000 | - | - | |
| 0017788829941000 | - | - |
| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 12 June 2021 | Pembangunan Gedung Kantor Satu Atap (Tahap IV) | Kab. Buru | Rp 1,937,000,000 |
| 16 April 2021 | Pembangunan Ruang Penyidik | Kab. Buru | Rp 627,000,000 |
| 13 April 2019 | Pembangunan Jalan Usaha Tani Waetina | Pemerintah Daerah Kabupaten Buru | Rp 500,000,000 |
| 28 February 2020 | Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Waehata Dusun Waekibo | Kab. Buru | Rp 480,000,000 |
| 28 March 2021 | Pembangunan Jalan Setapak Lokasi Taman Alun Alun | Kab. Buru | Rp 349,999,960 |
| 22 May 2018 | Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan - Rehabilitasi Jalan Setapak Nametek Tanjung | Kab. Buru | Rp 297,000,000 |