Belanja Modal - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Kerja Lainnya

URAIAN  SINGKAT PEKERJAAN                             
1. LATAR BELAKANG                                                 
  a. Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Bupati merupakan bagian
     dari kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

     Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Keuangan
     Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur pada Tahun Anggaran 2025.
  b. Sebagai pekerjaan yang meliputi proses konstruksi fisik, pembangunan
     tersebut harus dilaksanakan dengan memenuhi beragam kriteria teknis di

     yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi konstruksi
     fisik .                                                      
  c. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, setiap kegiatan konstruksi fisik harus
     diwujudkan melalui pelaksanaan teknis yang dilakukan efektif dan efisien,
     serta tertib adminsitrasi.                                   

  d. Untuk itu, pelaksanaan kegiatan akan dilakukan oleh pihak ketiga sebagai
     penyedia jasa konstruksi yang mampu melaksanakan kewajiban sesuai
     dengan persyaratan yang ditetapkan.                          
  e. Pemberi jasa konstruksi untuk konstruksi fisik perlu diarahkan secara baik

     dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya teknis yang memadai
     dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.

2. MAKSUD DAN TUJUAN                                              
  a. Maksud dari pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah pelaksanaan

     konstruksi fisik yang sesuai dengan perencanaan, baik dari sisi kualitas,
     volume, biaya serta ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai
     wujud akhir bangunan dan kelengkapannya.                     
  b. Tujuan pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah terealisasinya
     Pembangunan Gedung yang sesuai dengan kriteria teknis, dikerjakan secara

     profesional, tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, dan layak untuk digunakan
     dari aspek keamanan (safety) dan kenyamanan.                 

3. NAMA SKPD DAN KEGIATAN                                         

    Organisasi: Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten
     Cianjur                                                      
    Pekerjaan: Pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Bupati             

4. SUMBER DANA DAN PAGU ANGGARAN                                  
   a. Anggaran untuk membiayai pengadaan pekerjaan konstruksi ini bersumber

     dari APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025.             
   b. Pagu untuk kegiatan ini adalah: Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta
     Rupiah)                                                      
5. LOKASI DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN                             
  a. Lokasi pekerjaan berada di Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur.
  b. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana Konstruksi diuraikan
    sebagai berikut:                                              

     Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang
      telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi
      teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan

      pekerjaan/aanwijzing pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan
      standar teknis yang dipersyaratkan).                        
     Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan,
      tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan
      kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis.

     Pelaksanaan konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa
      pengawasan konstruksi.                                      
     Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan
      Kesehatan Kerja (K3).                                       
     Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatangan Kontrak Kerja

      Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga
      berita acara serah terima pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan
      oleh panitia penerima pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan
      konstruksi dan pengawasan mengikuti ketentuan yang berlaku (di antaranya:

      UU No. 18/1999 Tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana diubah dengan UU
      No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Permen PU No.     
      22/PRT/M/2018 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan   
      Gedung Negara, dan berbagai aturan terkait lainnya)         

     Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil
      pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa
      konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan
      kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi.             

     Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus diuji coba
      sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus
      diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna.                
     Dalam pelaksanaan konstruksi di dalamnya sudah termasuk pemeliharaan
      konstruksi.                                                 
     Masa pemeliharaan bangunan/gedung minimal selama 6 (enam) bulan

      terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi.  
     Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :
       1. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan
         konstruksi;                                              
       2. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :         

         i. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings).
        ii. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan
           konstruksi fisik.                                      
        iii. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana
           konstruksi, pekerjaan pengawasan oleh pengawas pekerjaan, beserta
           segala perubahan/addendumnya.                          
        iv. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan
           konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi, serta laporan akhir

           pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala oleh pelaksana
           pengawasan.                                            
        v. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah
           terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang
           berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.         

        vi. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan
           pelaksanaan konstruksi fisik.                          
       vii. Back up data secara rinci (ukuran/volume/lokasi) untuk setiap item
           pekerjaan.                                             

6. TANGGUNG JAWAB  PELAKSANA KONSTRUKSI                           
  a. Pelaksana konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa
    pelaksanaan konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku
    profesi yang berlaku.                                         

  b. Secara umum tanggung jawab pelaksana konstruksi adalah sebagai berikut:
     Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan
      standar yang berlaku.                                       
     Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi
      batasan - batasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk melalui KAK
      ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu
      bangunan yang diwujudkan.                                   
     Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan,
      standar, dan pedoman teknis konstruksi bangunan gedung yang berlaku