Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Kerja Lainnya

I.   URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                                       

    a. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana Konstruksi diuraikan
      sebagai berikut:                                              
      ▪ Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah
        disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan

        segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing
        pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang
        dipersyaratkan).                                            
      ▪ Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga,
        dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil
        pekerjaan, seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis. 
      ▪ Pelaksanaan konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa
        pengawasan konstruksi.                                      

      ▪ Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan
        Kesehatan Kerja (K3).                                       
      ▪ Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatangan Kontrak Kerja
        Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita
        acara serah terima pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh panitia
        penerima pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan
        mengikuti ketentuan yang berlaku (di antaranya: UU No. 18/1999 Tentang Jasa
        Konstruksi, sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa

        Konstruksi, Permen PU No. 22/PRT/M/2018 Tentang Pedoman Teknis
        Pembangunan Bangunan Gedung Negara, dan berbagai aturan terkait lainnya)
      ▪ Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil
        pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa
        konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan
        yang terjadi selama masa konstruksi.                        

      ▪ Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus diuji coba sesuai
        fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki
        sampai berfungsi dengan sempurna.                           
      ▪ Dalam pelaksanaan konstruksi di dalamnya sudah termasuk pemeliharaan
        konstruksi.                                                 
      ▪ Masa pemeliharaan bangunan/gedung minimal selama 6 (enam) bulan terhitung
        sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi.            
      ▪ Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :
         1. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi;

         2. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :         
           i. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings).
          ii. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi
             fisik.                                                 
          iii. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi,
             pekerjaan pengawasan oleh pengawas pekerjaan, beserta segala
             perubahan/addendumnya.                                 
          iv. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan

             konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi, serta laporan akhir
             pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala oleh pelaksana
             pengawasan.                                            
          v. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima
             I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan
             dengan pelaksanaan konstruksi fisik.                   
          vi. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan
             pelaksanaan konstruksi fisik.                          
          vii. Back up data secara rinci (ukuran/volume/lokasi) untuk setiap item

             pekerjaan.                                             

  1. TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KONSTRUKSI                            
    a. Pelaksana konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa
      pelaksanaan konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku

      profesi yang berlaku.                                         
    b. Secara umum tanggung jawab pelaksana konstruksi adalah sebagai berikut:
      ▪ Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar
        yang berlaku.                                               
      ▪ Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan -
        batasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk melalui KAK ini, seperti dari
        segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang
        diwujudkan.                                                 
      ▪ Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar,
        dan pedoman teknis konstruksi bangunan gedung yang berlaku. 

    Pekerjaan dapat digolongkan dalam dua kategori pekerjaan yakni pekerjaan utama dan
    pekerjaan pendukung atau penunjang. Rinciannya ditampilkan dalam tabel berikut.

               Tabel 1. Jenis Pekerjaan Utama                       

 NO                         URAIAN PEKERJAAN                        

1     PEKERJAAN DINDING                                             

2     PEKERJAAN BACKDROP                                            

3     PEKERJAAN PLAFON                                              

4     PEKERJAAN PENGECATAN                                          

5     PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING KERAMIK                          
6     PEKERJAAN KUSEN DAN DAUN JENDELA                              

             Tabel 2. Jenis Pekerjaan Penunjang                     

 NO                         URAIAN PEKERJAAN                        

1     PEKERJAAN PERSIAPAN                                           
                                 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)     
                                  Bagian Umum dan Keuangan          

                                 HENDRA WIRA WIHARJA, S.SIT, MH     
                                   NIP. 19830405 200902 1 001