Penyusunan Klhs Rpjpd

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                         
                                                                          
              Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD   
                                                                          
                                                                          
     Mendasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
                                                                          
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana,
                                                                          
dan/atau program termasuk dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah,
salah satunya Dokumen RPJPD.                                              
     Penyusunan KLHS berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang
                                                                          
Tata Cara Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan untuk dokumen perencanaan
pembangunan juga merujuk pada Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD)                                
                                                                          
     Dalam menyususn KLHS RPJPD selain menekankan pada upaya untuk memastikan bahwa
Tujuan Berkelanjutan termuat dalaam rencana pembangunan jangka panjang, tetap
memberikan peranan penting aspek lingkungan hidup melalui instrumen daya dukung dan daya
                                                                          
tampung lingkungan hidup                                                  
     Maksud Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Cilacap
untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis dari Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan termuat dalam RPJPD Kabupaten Cilacap.          
                                                                          
     Sedangkan tujuannya adalah memberikan masukan ke dalam:              
  a. Analisis kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), untuk memberikan
    gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (permasalahan, isu
                                                                          
    strategis) sebagai dasar untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan;
  b. Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan (PB), berupa alternatif proyeksi kondisi
    pencapaian (target pencapaian) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.      
                                                                          
  c. Pengintegrasian hasil dan rekomendasi KLHS ke dalam RPJPD Kabupaten Cilacap.
     Seluruh hasil pekerjaan akan dibuat pelaporan dalam Bahasa Indonesia yang terdiri dari
sebagai berikut:                                                          
 a. Laporan pendahuluan                                                   
                                                                          
   Berisikan alasan dan dasar pelaksanaan KLHS, proses KLHS, identifikasi pemangku
   kepentingan, rencana pelaksanaan konsultasi publik.                    
   Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya satu minggu setelah jadwal pendahuluan
                                                                          
   sebanyak 5 (lima) buku laporan pendahuluan.                            
 b. Laporan antara                                                        
   Berisikan deskripsi kegiatan, data dan analisis data derts pembahasan metode proyeksi ysng
   digunakan untuk memproyeksikan kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
   untuk mendapatkan skenario pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
                                                                          
   Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya satu minggu setelah jadwal antara sebanyak
   5 (lima ) buku laporan antara.                                         
 c. Laporan akhir / Buku Induk KLHS                                       
   Berisi hasil dari pembahasan pada tahap sebelumnya yang dilaksanakan dalam rangka
                                                                          
   menyepakati rekomendasi hasil penyusunan skenario pencapaian tujuan pembangunan
   berkelanjutan dan integrasi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kajian
   pembiayaan daerah, kajian mitra pemenrintah dan perumusan skenario serta rekomendasi.
                                                                          
   Sistematika/kerangka laporan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
   Tahun 2028 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam
   Penyusunan RPJMD beserta pedoman turunannya.                           
                                                                          
   Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 120 (seratus dua puluh ) hari kalender sejak
   SPMK diterbitkan, sebanyak 5 (lima) buku laporan akhir                 
 d. Ringkasan eksekutif dan pendokumentasian tahapan proses pembuatan KLHS.
   Ringkasan eksekutif dan pendokumentasian tahapan proses pembuatan KLHS RPJPD harus
                                                                          
   diserahkan selambat-lambatnya: 120 (seratus dua puluh ) hari kalender sejak SPMK
   diterbitkan, masing sebanyak 5 (lima) buku unruk Ringkasan eksekutif dan 5 (lima) untuk
   dokumentasi tahapan proses pembuatan KLHS.                             
                                                                          
 e. Flashdisk berisi tentang softcopy seluruh produk yang dihasilkan sebanyak 1 buah.