Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Sd Wilayah Barat (Dak)

PEMERINTAH     KABUPATEN     CILACAP                         
  DINAS     PENDIDIKAN          DAN    KEBUDAYAAN                        
                                                                         
       Jl. Kalimantan No 51 Telp. (0282) 542797, 540579 Faximile ( 0282 ) 540579
           Website : www.pdk.cilacapkab.go.id Email : pdkclp@gmail.com   
                             CILACAP                                     
                                                     Kode Pos 53224      
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                KERANGKA        ACUAN      KERJA                         
                                                                         
                              (KAK)                                      
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
  SATUAN KERJA             :  Dinas  Pendidikan Dan  Kebudayaan          
                              Kabupaten Cilacap                          
                                                                         
  PENGGUNA  ANGGARAN       :  Drs. Sadmoko Danardono, M.Si               
  PROGRAM                  :  Program Pengelolaan Pendidikan             
                                                                         
  KEGIATAN                 :  Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar       
                                                                         
  SUB KEGIATAN             :  Pembangunan  Sarana, Prasarana dan         
                              Utilitas Sekolah                           
                                                                         
  NAMA PEKERJAAN           :  Belanja Jasa Konsultan Perencanaan SD      
                              Wilayah Barat (DAK)                        
                                                                         
  ID RUP                   :  49692432                                   
                                                                         
  PAGU PAKET               :  Rp. 245.000.000                            
  SUMBER DANA              :  DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)                  
                                                                         
  TAHUN ANGGARAN           :  2024                                       
         KERANGKA  ACUAN KERJA (KAK) JASA KONSULTANSI                    
   PEKERJAAN : Belanja Jasa Konsultan Perencanaan SD Wilayah Barat (DAK) 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
1.  LATAR         :  Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai
    BELAKANG                                                             
                     sangat diperlukan untuk menunjang pelayanan pendidikan yang
                     berkualitas. Kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan saat
                     ini banyak yang kurang layak sehingga perlu segera ditangani.
                                                                         
                     Sarana dan prasarana satuan pendidikan yang akan ditangani
                     perlu adanya perencanaan secara matang mengenai prioritas
                                                                         
                     penanganan pembangunan maupun rehabilitasi terkait jenis
                                                                         
                     konstruksi, lokasi kegiatan, dan metode pelaksanaan pekerjaan di
                     lapangan.                                           
                                                                         
                     Untuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut di atas diperlukan
                     sebuah perencanaan yang baik agar pekerjaan tersebut dapat
                                                                         
                     terlaksana tepat secara teknis maupun anggaran. Oleh karena itu
                                                                         
                     sebelum pelaksanaan konstruksi ini Pemerintah Kabupaten
                     Cilacap melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
                                                                         
                     Cilacap memerlukan kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi
                     perencana yang akan merencanakan secara teknis program ini.
                                                                         
                     Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap sangat
                                                                         
                     mengharapkan adanya suatu hasil perencanaan yang sesuai
                     dengan kaidah-kaidah yang berlaku, dan kepada Penyedia Jasa
                                                                         
                     Konsultansi yang akan melaksanakan kegiatan perencanaan ini,
                     diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan ini dengan penuh rasa
                                                                         
                     tanggungjawab terkait dengan tanggungjawab keilmuan serta
                                                                         
                     profesi keahliannya sebagai pelayanan publik di bidang layanan
                     jasa perencanaan konsultansi. Kerangka acuan kerja ini disusun
                                                                         
                     untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi yang berkompeten
                     dalam melaksanakan penyusunan pekerjaan perencanaan teknis
                                                                         
                     sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat
                     dipertanggungjawabkan.                              
                                                                         
2.  MAKSUD DAN    :  a. Maksud                                           
    TUJUAN                                                               
                       Maksud pekerjaan ini adalah mengadakan pemilihan penyedia
                       (badan usaha) jasa konsultansi untuk membuat Perencanaan
                                                                         
                       Teknis sarana dan prasarana satuan pendidikan yang sesuai
                       baik dari segi volume, kualitas, biaya dan ketepatan waktu.
                                                                         
                     b. Tujuan                                           
                                                                         
                       Tujuan kegiatan ini adalah menghasilkan sebuah perencanaan
                       teknis konstruksi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang
                       dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, perhitungan
                       anggaran dan metode kerja.                        
                                                                         
3.  TARGET/       :  Sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen
    SASARAN                                                              
                     Perencanaan secara benar, aman dan tepat konstruksi, tepat
                     mutu, dan tepat anggaran dan dapat langsung digunakan sebagai
                                                                         
                     bahan input dokumen persiapan pengadaan.            
4.  LOKASI        :  Lokasi pekerjaan berada di satuan pendidikan yang telah
    PEKERJAAN                                                            
                     ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima
                     bantuan sarana dan prasarana pendidikan. Penerima Bantuan
                                                                         
                     Sarana Dan Prasarana Kegiatan DAK Fisik Sub Bidang SD
                                                                         
                     Wilayah Barat Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pendidikan dan
                     Kebudayaan Kabupaten Cilacap adalah :               
                                                                         
                      No.        Nama Penerima      Volume    Nilai      
                       1  SDN Adimulya 02 Kec. Wanareja    1.563.468.000 
                          • Rehabilitasi ruang kelas dengan 6 ruang 768.468.000
                            tingkat kerusakan minimal sedang             
                          • Rehabilitasi toilet (jamban) dengan 1 paket 100.000.000
                            tingkat kerusakan minimal sedang             
                            beserta sanitasinya                          
                          • Rehabilitasi ruang perpustakaan 1 ruang 80.000.000
                            dengan tingkat kerusakan minimal             
                            sedang                                       
                          • Rehabilitasi ruang guru dengan 1 ruang 80.000.000
                            tingkat kerusakan minimal sedang             
                          • Rehabilitasi ruang Kepala 1 ruang 90.000.000 
                            Sekolah/Pimpinan dengan tingkat              
                            kerusakan minimal sedang                     
                          • Pembangunan ruang UKS  1  ruang  145.000.000 
                          • Pembangunan ruang laboratorium 1 ruang 300.000.000
                            komputer                                     
                       2  SDN Binangun 03 Kec. Bantarsari    932.312.000 
                          • Rehabilitasi ruang kelas dengan 4 ruang 512.312.000
                            tingkat kerusakan minimal sedang             
                          • Rehabilitasi toilet (jamban) dengan 1 paket 85.000.000
                            tingkat kerusakan minimal sedang             
                            beserta sanitasinya                          
                          • Pembangunan ruang UKS  1  ruang  145.000.000 
                          • Pembangunan ruang laboratorium 1 ruang 190.000.000
                            komputer                                     
                       3  SDN Bumireja 02 Kec. Kedungreja  1.040.000.000 
                          • Rehabilitasi ruang kelas dengan 3 ruang 240.000.000
                            tingkat kerusakan minimal sedang             
                          • Rehabilitasi toilet (jamban) dengan 1 paket 85.000.000
                            tingkat kerusakan minimal sedang             
                            beserta sanitasinya                          
                          • Rehabilitasi ruang guru dengan 1 ruang 80.000.000
                            tingkat kerusakan minimal sedang             
                          • Pembangunan ruang UKS  1  ruang  145.000.000 
                          • Pembangunan ruang perpustakaan 1 ruang 190.000.000
                          • Pembangunan ruang laboratorium 1 ruang 300.000.000
                            komputer                                     
                       4  SDN Caruy 01 Kec. Cipari           740.000.000 
                          • Rehabilitasi ruang kelas dengan 3 ruang 240.000.000
                            tingkat kerusakan minimal sedang             
                          • Rehabilitasi toilet (jamban) dengan 1 paket 85.000.000
                            tingkat kerusakan minimal sedang             
                            beserta sanitasinya                          
                          • Rehabilitasi ruang guru dengan 1 ruang 80.000.000
                            tingkat kerusakan minimal sedang             
                          • Pembangunan ruang UKS  1  ruang  145.000.000 
                          • Pembangunan ruang laboratorium 1 ruang 190.000.000
                            komputer                                     
                       5  SDN Citembong 02 Kec. Bantarsari   355.000.000 
                          • Rehabilitasi toilet (jamban) dengan 1 paket 85.000.000
                            tingkat kerusakan minimal sedang             
                            beserta sanitasinya                          
                          • Rehabilitasi ruang perpustakaan 1 ruang 80.000.000
                            dengan tingkat kerusakan minimal             
                            sedang                                       
                          • Pembangunan ruang laboratorium 1 ruang 190.000.000
                            komputer                                     
                       6  SDN Jenang 10 Kec. Majenang        335.000.000 
                          • Pembangunan ruang UKS  1  ruang  145.000.000 
                          • Pembangunan ruang laboratorium 1 ruang 190.000.000
                            komputer                                     
                       7  SDN Karangpucung 03 Kec.           640.000.000 
                          Karangpucung                                   
                          • Rehabilitasi ruang kelas dengan 4 ruang 320.000.000
                            tingkat kerusakan minimal sedang             
                          • Rehabilitasi ruang guru dengan 1 ruang 80.000.000
                            tingkat kerusakan minimal sedang             
                          • Rehabilitasi ruang Kepala 1 ruang 50.000.000 
                            Sekolah/Pimpinan dengan tingkat              
                            kerusakan minimal sedang                     
                          • Pembangunan ruang laboratorium 1 ruang 190.000.000
                            komputer                                     
                       8  SDN Kunci 02 Kec. Sidareja       1.533.468.000 
                          • Rehabilitasi ruang kelas dengan 6 ruang 768.468.000
                            tingkat kerusakan minimal sedang             
                          • Rehabilitasi toilet (jamban) dengan 2 paket 170.000.000
                            tingkat kerusakan minimal sedang             
                          • Rehabilitasi ruang guru dengan 1 ruang 100.000.000
                            tingkat kerusakan minimal sedang             
                          • Rehabilitasi ruang Kepala 1 ruang 50.000.000 
                            Sekolah/Pimpinan dengan tingkat              
                            kerusakan minimal sedang                     
                          • Pembangunan ruang UKS  1  ruang  145.000.000 
                          • Pembangunan ruang laboratorium 1 ruang 300.000.000
                            komputer                                     
                       9  SDN Rawaapu 06 Kec. Patimuan       685.000.000 
                          • Rehabilitasi ruang kelas dengan 3 ruang 240.000.000
                            tingkat kerusakan minimal sedang             
                          • Pembangunan ruang UKS  1  ruang  145.000.000 
                          • Pembangunan ruang laboratorium 1 ruang 300.000.000
                            komputer                                     
                      10  SDN Rawajaya 04 Kec. Bantarsari    478.078.000 
                          • Rehabilitasi ruang kelas dengan 1 ruang 128.078.000
                            tingkat kerusakan minimal sedang             
                          • Rehabilitasi ruang Kepala 1 ruang 50.000.000 
                            Sekolah/Pimpinan dengan tingkat              
                            kerusakan minimal                            
                          • Pembangunan ruang laboratorium 1 ruang 300.000.000
                            komputer                                     
                      11  SDN Sindangbarang 03 Kec.           965.000.000
                          Karangpucung                                   
                          • Rehabilitasi ruang kelas dengan 6 ruang 480.000.000
                            tingkat kerusakan minimal sedang             
                          • Rehabilitasi toilet (jamban) dengan 1 paket 85.000.000
                            tingkat kerusakan minimal sedang             
                            beserta sanitasinya                          
                          • Rehabilitasi ruang perpustakaan 1 ruang 80.000.000
                            dengan tingkat kerusakan minimal             
                            sedang                                       
                          • Rehabilitasi ruang guru dengan 1 ruang 80.000.000
                            tingkat kerusakan minimal sedang             
                          • Rehabilitasi ruang Kepala 1 ruang 50.000.000 
                            Sekolah/Pimpinan dengan tingkat              
                            kerusakan minimal sedang                     
                          • Pembangunan ruang laboratorium 1 ruang 190.000.000
                            komputer                                     
                      12  SDN Sudagaran 02 Kec. Sidareja      967.500.000
                          • Rehabilitasi ruang kelas dengan 5 ruang 400.000.000
                            tingkat kerusakan minimal sedang             
                          • Rehabilitasi toilet (jamban) dengan 1 paket 85.000.000
                            tingkat kerusakan minimal sedang             
                            beserta sanitasinya                          
                          • Rehabilitasi ruang perpustakaan 1 ruang 80.000.000
                            dengan tingkat kerusakan minimal             
                            sedang                                       
                          • Rehabilitasi ruang guru dengan 1 ruang 80.000.000
                            tingkat kerusakan minimal sedang             
                            beserta perabotnya                           
                          • Rehabilitasi ruang UKS dengan 1 ruang 82.500.000
                            tingkat kerusakan minimal sedang             
                          • Rehabilitasi ruang Kepala 1 ruang 50.000.000 
                            Sekolah/Pimpinan dengan tingkat              
                            kerusakan minimal sedang                     
                          • Pembangunan ruang laboratorium 1 ruang 190.000.000
                            komputer                                     
                                           JUMLAH 88  ruang 10.234.826.000
5.  NAMA          :  Nama  organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan
    ORGANISASI                                                           
                     pekerjaan :                                         
    PEJABAT                                                              
    PEMBUAT          a. K/L/D/I  : Pemerintah Kabupaten Cilacap          
    KOMITMEN                                                             
                     b. Satker/SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan    
                     c. PPK      : Sungeb, S.Sos                         
                                                                         
6.  SUMBER DANA   :  a. Sumber Dana :                                    
                                                                         
    DAN                                                                  
                       Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kabupaten Cilacap Tahun
    PERKIRAAN                                                            
                       Anggaran 2024 dengan kode anggaran sub kegiatan sebagai
    BIAYA                                                                
                       berikut : 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana
                       dan Utilitas Sekolah                              
                     b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :          
                       Rp. 245.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
                                                                         
7.  JANGKA WAKTU  :  45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak ditandatanganinya
    PELAKSANAAN                                                          
                     Kontrak/ Surat Perintah Mulai Kerja.                
    PEKERJAAN                                                            
                                                                         
                                                                         
8.  METODE        :  Pengadaan Barang/Jasa menggunakan metode Seleksi -  
    PENGADAAN                                                            
                     Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya.       
    BARANG/JASA                                                          
    DAN              Persyaratan minimal yang harus dimiliki :           
    PEMAKETAN                                                            
                     a) Memiliki NIB dan Sertifikat Standart dengan KBLI (71102)/
                        sesuai SBU yang dipersyaratkan;                  
                     b) Memiliki klasifikasi ijin usaha SBU AR001 Jasa Arsitektural
                                                                         
                        Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian atau RK 001 Jasa
                        Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non
                        hunian atau SBU Klasifikasi AR 102 atau RE 102 yang masih
                                                                         
                        berlaku;                                         
                                                                         
                     c) Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan
                        hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;             
                                                                         
                     d) Yang  bersangkutan dan manajemennya tidak dalam  
                        pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya
                                                                         
                        tidak sedang dihentikan;                         
                     e) Tidak Masuk dalam Daftar Hitam;                  
                                                                         
                     f) Memiliki pengalaman paling sedikit 1 satu pekerjaan sebagai
                                                                         
                        penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 empat tahun
                        terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta
                                                                         
                        termasuk pengalaman subkontrak.                  
                     g) Melampirkan Sertifikasi TKDN atau Pernyataan Penyedia
                                                                         
                        (Self Declared) atau Perhitungan TKDN.           
                                                                         
                                                                         
9.  REFERENSI     :    a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
    HUKUM                                                                
                          Tentang Keuangan Negara;                       
                       b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004
                                                                         
                          Tentang Perbendaharaan Negara;                 
                                                                         
                       c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017
                          tentang Jasa konstruksi;                       
                                                                         
                       d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
                          2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
                                                                         
                          telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik
                                                                         
                          Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
                          Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
                                                                         
                          Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;              
                       e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun
                                                                         
                          2024 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
                          Tahun Anggaran 2024;                           
                                                                         
                       f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
                                                                         
                          Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan 
                          Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah
                                                                         
                          (SD/MI), Sekolah Menengah  Pertama/ Madrasah   
                          Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/
                                                                         
                          Madrasah Aliyah (SMA/MA);                      
                                                                         
                       g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
                          190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
                          Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
                          Negara;                                        
                                                                         
                       h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan 
                                                                         
                          Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang
                          Pembangunan Bangunan Gedung Negara;            
                                                                         
                       i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
                          Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang
                                                                         
                          Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui
                          Penyedia;                                      
                                                                         
                       j. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian
                                                                         
                          Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47 / SE /
                          DC / 2020 tentang Petunjuk Teknis Standarisasi Desain dan
                                                                         
                          Penilaian Kerusakan Sekolah dan Madrasah;      
                       k. Referensi lainnya yang terkait.                
                                                                         
                                                                         
                                                                         
10. LINGKUP       :  Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan
    PEKERJAAN                                                            
                     Perencana adalah meliputi tugas-tugas perencanaan lingkungan,
                     site/tapak bangunan, dan perencanaan fisik bangunan satuan
                     pendidikan. Metodologi pelaksanaan Kegiatan Perencanaan
                                                                         
                     dilaksanakan dengan mekanisme kegiatan sebagai berikut :
                                                                         
                     a. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan
                       informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar
                                                                         
                       terhadap KAK.                                     
                     b. Menyusun Pra Rencana seperti program dan konsep ruang,
                                                                         
                       perkiraan biaya.                                  
                                                                         
                     c. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat
                       1) Rencana  struktur, beserta uraian konsep dan   
                                                                         
                          perhitungannya.                                
                       2) Rencana arsitektur, dan uraian konsep yang mudah
                                                                         
                          dimengerti oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku
                          Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).                
                                                                         
                       3) Rencana sistem Mekanikal / Elektrikal.         
                                                                         
                       4) Rencana utilitas                               
                       5) Perkiraan biaya.                               
                                                                         
                     d. Penyusunan rencana detail antara lain membuat :  
                       1) Gambar-gambar detail Arsitektur, Struktur, Utilitas dan M/E,
                                                                         
                          yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
                                                                         
                       2) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).         
                       3) Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran
                                                                         
                          biaya pekerjaan.                               
                       4) Laporan akhir perencanaan.                     
                     e. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dan Pokja Pemilihan di
                                                                         
                       dalam menyusun dokumen  Persiapan Pengadaan yang  
                                                                         
                       meliputi gambar rencana, BoQ, Spesifikasi teknis, Rencana
                       kerja dan syarat-syarat (RKS).                    
                                                                         
                     f. Membantu Pokja Pemilihan pada waktu penjelasan pekerjaan,
                       termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan,
                                                                         
                       evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan
                       dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi
                                                                         
                       lelang ulang.                                     
                                                                         
                     g. Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaan 
                       konstruksi fisik dan melaksanakan kegiatan seperti :
                                                                         
                       1) Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis
                          pelaksanaan bila ada perubahan.                
                                                                         
                       2) Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan
                                                                         
                          yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi.
                       3) Memberikan saran-saran.                        
                                                                         
                       4) Membuat laporan akhir pengawasan berkala.      
                                                                         
                                                                         
11. KELUARAN      :  Dokumen yang harus disusun oleh konsultan meliputi: 
                                                                         
                     1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Bill of Quantity (BoQ);
                     2. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);    
                                                                         
                     3. Gambar desain, terdiri atas:                     
                       a) Site Plan                                      
                                                                         
                       b) Denah, Tampak, Potongan, dan Potongan Struktural
                                                                         
                       c) Rencana Pondasi, Sloof, dan Detail             
                       d) Rencana Balok lantai dan Detail                
                                                                         
                       e) Rencana Atap, Plafond, dan Detail              
                       f) Rencana Pola Lantai dan Detail Pemasangan      
                                                                         
                       g) Perletakan Pintu dan Jendela beserta Detail    
                       h) Rencana Air Bersih, Sanitasi, dan Detail       
                                                                         
                       i) Rencana Elektrikal dan Titik Lampu             
                                                                         
                       j) Gambar-gambar rencana lainnya beserta detail yang
                         diperlukan untuk menjelaskan bentuk, dimensi, dan detail
                                                                         
                         konstruksinya.                                  
                     4. Spesifikasi teknis, bahan, dan alat yang diperlukan;
                                                                         
                     5. Penghitungan jangka waktu pekerjaan yang dibutuhkan.
                                                                         
                                                                         
12. PERALATAN,    :  Personil pendamping survey dan asistensi dari pihak PPK. PPK
    MATERIAL,                                                            
                     tidak menyediakan data maupun fasilitas penunjang kepada
    PERSONIL DAN                                                         
    FASILITAS DARI   penyedia jasa. Penyedia jasa mempersiapkan data dan fasilitas
    PEJABAT                                                              
                     penunjang untuk pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan dan
    PEMBUAT                                                              
    KOMITMEN         dimasukkan sebagai bagian dari rencana pembiayaan (cost
                     proposal) dalam penawaran.                          
                                                                         
                                                                         
13. PERALATAN     :  Alat ukur yang diperlukan, kamera dan bahan survey lain yang
    DAN MATERIAL                                                         
                     diperlukan, komputer/ laptop dengan software Autocad atau
    DARI PENYEDIA                                                        
    JASA             dengan fungsi yang sejenis, printer untuk cetak.    
    KONSULTANSI                                                          
                                                                         
                                                                         
14. LINGKUP       :  Melaksanakan Survei lokasi dan membuat perencanaan  
    KEWENANGAN                                                           
                     berdasarkan data, kaidah teknis dan pembuatan laporan. Untuk
    PENYEDIA JASA                                                        
                     melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana harus mencari
                     informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan
                     oleh Pejabat Pembuat Komitmen termasuk melalui Kerangka
                                                                         
                     Acuan Kerja ini. Kesalahan/kelalaian pekerjaan perencanaan
                     sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab
                                                                         
                     Konsultan Perencana.                                
                                                                         
                                                                         
15. PERSONIL      :        Posisi             Kualifikasi      Jumlah    
                      Team Leader    Min. S1 Teknik Sipil lulusan universitas/ 1 orang
                                                                         
                                     perguruan tinggi negeri/ swasta yang
                                     telah terakreditasi minimal B;      
                                     Berpengalaman dalam perencanaan     
                                                                         
                                     bangunan sekurang-kurangnya 3 (tiga)
                                     tahun dan  memiliki Sertifikat      
                                     Kompetensi (SKK) Ahli Madya Teknik  
                                                                         
                                     Bangunan Gedung.                    
                      Ahli Sipil/ Struktur Min. S1 Teknik Sipil lulusan universitas/ 1 orang
                                     perguruan tinggi negeri/ swasta yang
                                                                         
                                     telah terakreditasi minimal B;      
                                     Berpengalaman dalam perencanaan     
                                     bangunan sekurang-kurangnya 3 (tiga)
                                                                         
                                     tahun dan  memiliki Sertifikat      
                                     Kompetensi (SKK) Ahli Muda Teknik   
                                     Bangunan Gedung.                    
                                                                         
                      Arsitek        Min. S1 Arsitektur lulusan universitas/ 1 orang
                                     perguruan tinggi negeri/ swasta yang
                                     telah terakreditasi minimal B;      
                                                                         
                                     Berpengalaman dalam perencanaan     
                                     bangunan sekurang-kurangnya 3 (tiga)
                                     tahun dan memiliki Surat Tanda      
                                                                         
                                     Registrasi Arsitek (STRA) atau Sertifikat
                                     Kompetensi (SKK) Ahli Muda Teknik   
                                     Bangunan Gedung.                    
                      Ahli K3 Konstruksi Min. Sarjana dan memiliki Sertifikat 1 orang
                                                                         
                                     Kompetensi (SKK) Ahli Muda K3       
                                     Konstruksi dibuktikan dengan sertifikat
                                     pelatihan dan kompetensi yang       
                                                                         
                                     diterbitkan oleh lembaga sertifikasi
                                     profesi atau instansi yang berwenang
                                     yang mengacu Standar Kompetensi     
                                                                         
                                     Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan
                                     ketentuan peraturan perundang-      
                                     undangan.                           
                                                                         
                      Estimator      Min. Sarjana, pengalaman 2 (dua) 4 orang
                                     tahun diutamakan sesuai bidangnya   
                                     (bangunan gedung pendidikan)        
                                                                         
                                     dibuktikan dengan surat referensi   
                                     pengalaman kerja.                   
                      Juru Gambar    Min. SMK/Sederajat, pengalaman 2 3 orang
                                                                         
                                     (dua) tahun diutamakan sesuai       
                                     bidangnya (bangunan gedung          
                                     pendidikan) dibuktikan dengan surat 
                                                                         
                                     referensi pengalaman kerja.         
                      Surveyor       Min. SMK/Sederajat, pengalaman 2 5 orang
                                     (dua) tahun diutamakan sesuai       
                                                                         
                                     bidangnya (bangunan gedung          
                                     pendidikan) dibuktikan dengan surat 
                                     referensi pengalaman kerja.         
                                                                         
                                                                         
                      Tenaga Administrasi Min. SMK/Sederajat   1 orang   
                                                                         
                                                                         
                      Pada dokumen penawaran, penyedia Jasa menyediakan personil dengan
                      syarat minimal sebagaimana posisi, jumlah, dan kualifikasi yang
                      dipersyaratkan, dengan batas toleransi dengan persetujuan PPK. Penawaran
                                                                         
                      dengan personil yang tidak memenuhi batas minimal tidak digugurkan, tetapi
                      dinilai sesuai proporsionalnya sebagaimana dalam dokumen pengadaan dan
                      dijadikan bahan pertimbangan dalam penilaian evaluasi teknis.
                                                                         
                                                                         
16. TIM TEKNIS    :  Dalam melaksanakan tugasnya PPK dibantu oleh tim teknis.
                                                                         
                     Penyedia wajib selalu berkoordinasi dengan Tim Teknis dalam
                                                                         
                     pelaksanaan baik pada saat survey maupun asistensi hasil
                     rancangan. Tim Teknis berhak mengubah perencanaan awal yang
                                                                         
                     disusun oleh konsultan tanpa terlebih dahulu berkoordinasi
                     dengan konsultan. Konsultan dapat memberikan masukan
                                                                         
                     terhadap perubahan yang dilakukan oleh Tim Teknis.  
17. LAPORAN       :  Laporan pendahuluan dilaksanakan paling cepat setelah survey
    PENDAHULUAN                                                          
                     lapangan selesai dilaksanakan. Jika diperlukan, PPK dapat
                     meminta survey lapangan tambahan untuk melengkapi/  
                                                                         
                     memperbaiki data yang sudah dikumpulkan.            
                                                                         
                                                                         
18. LAPORAN       :  Laporan akhir dilaksanakan paling lambat 45 hari kalender sejak
    AKHIR                                                                
                     penandatanganan kontrak. Laporan akhir dilaksanakan setelah
                     survey lapangan selesai dilaksanakan. Jika diperlukan, seluruh
                     tahapan pekerjaan selesai dilaksanakan. Jika diperlukan, PPK
                                                                         
                     dapat meminta perbaikan laporan.                    
                                                                         
                                                                         
19. HAL-HAL DALAM :  1. Laporan gambar rencana kerja, adalah laporan yang memuat
    LAPORAN                                                              
                       gambar – gambar detail desain konstruksi serta dapat
    AKHIR                                                                
                       digunakan sebagai dasar estimasi pembiayaan dan   
                       pelaksanaan konstruksi di lapangan. Gambar dicetak pada
                                                                         
                       kertas ukuran F4 dan softcopy dalam format dwg.   
                     2. Laporan Engineer’s Estimate (EE), adalah laporan hasil
                                                                         
                       estimasi pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
                       konstruksi berdasarkan gambar detail rencana kerja.
                                                                         
                     3. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) meliputi
                                                                         
                       identifikasi bahaya (skenario bahaya) dan jenis bahaya (tipe
                       kecelakaan) dari uraian pekerjaan sesuai rencana pelaksanaan
                                                                         
                       konstruksi.                                       
                     4. Softcopy didokumentasikan dalam SSD Eksternal dengan
                                                                         
                       kapasitas min 1 Terabyte.                         
                                                                         
                                                                         
20. JUMLAH        :  Semua laporan harus dalam jumlah 3 rangkap termasuk dokumen
    LAPORAN                                                              
                     asli. Laporan dicetak dengan kertas F4 70 gsm (gram per square
                     meter), Laporan dijilid dengan sampul hardcover (3 rangkap).
                                                                         
                                                                         
21. JENIS KONTRAK :  Pekerjaan ini dilaksanakan dengan bentuk kontrak Lumsum
                                                                         
                     dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan
                                                                         
                     tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai
                     berikut:                                            
                                                                         
                     1) Semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia.
                     2) Berorientasi pada output/ keluaran.              
                                                                         
                     3) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/ keluaran yang
                                                                         
                       dihasilkan sesuai dengan kontrak.                 
                     4) Harga kontrak sudah memperhitungkan apa yang diperlukan
                                                                         
                       termasuk pengujian-pengujian laboratorium.        
22. UANG MUKA     :  Tidak diberikan uang muka.                          
                                                                         
                                                                         
                                                                         
23. PENAGIHAN     :  Penagihan dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
    PEKERJAAN                                                            
                     persen). Dokumen yang diperlukan untuk penagihan adalah
                     Dokumen Perencanaan yang telah disahkan oleh PPK.   
                                                                         
                                                                         
24. PRODUKSI      :  Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus
    DALAM NEGERI                                                         
                     dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan
                     menggunakan material material utama adalah produksi dalam
                                                                         
                     negeri sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
                     Barang/ Jasa Pemerintah dan diubah melalui Perpres Nomor 12
                                                                         
                     Tahun 2021 Tentang Peruabahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun
                     2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.     
                                                                         
                                                                         
                                                                         
25. PERSYARATAN   :  Jika kerjasama dengan penyedia jasakonsultansi lain diperlukan
    KERJASAMA                                                            
                     untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan
                     berikut harus dipatuhi :                            
                     Penyedia lain harus bersedia melaksanakan sesuai spesifikasi
                                                                         
                     yang  dipersyaratkan, apabila terjadi kesalahan dalam
                                                                         
                     perencanaan adalah murni kesalahan Penyedia utama.  
                     Kerjasama dengan penyedia lain harus sepersetujuan tertulis dari
                                                                         
                     PPK. Tidak diperbolehkan menyerahkan seluruh pekerjaan
                     kepada pihak lain.                                  
                                                                         
                                                                         
                                                                         
26. PEDOMAN       :  Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan
    PENGUMPULAN                                                          
                     berikut: Pendataan lapangan dilakukan dengan sederhana namun
    DATA                                                                 
    LAPANGAN         tetap mengedepankan asas ketelitian, akurasi survey harus
                     menghasilkan perencanaan yang tidak akan mengganggu 
                     bangunan lain yang sudah ada. Pendataan lapangan dilakukan
                     bersama-sama dengan sarpras korwil yang diteliti.   
                                                                         
                                                                         
                                                                         
27. ALIH          :  Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk
    PENGETAHUAN                                                          
                     menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka
                     alih pengetahuan kepada personil di OPD Pejabat Pembuat
                     Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
                                                                         
                                                                         
                                                                         
28. STANDAR       :  Standar teknis pelaksanaan kegiatan ini mengacu kepada
    TEKNIS                                                               
                     Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang
                     Pendidikan Tahun Anggaran 2024 dan merupakan bagian yang
                     tidak terpisahkan dari KAK.                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
29. PENUTUP       :  Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai
                     pedoman pelaksanaan kegiatan.                       
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                        Cilacap, Februari 2024           
         Ditetapkan oleh                    Disusun oleh                 
       Pengguna Anggaran               Pejabat Pembuat Komitmen          
                                                                         
  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                        
       Kabupaten Cilacap                                                 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
Drs. SADMOKO DANARDONO,  M.Si              SUNGEB, S.Sos                 
    NIP. 19710119 199101 1 001        NIP. 19780908 199703 1 001