Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan
dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya dapat terwujud. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya

kesehatan melalui penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan secara
berkesinambungan dan paripurna. Penyediaan sarana/ fasilitas pelayanan
kesehatan yang berkeadilan dan merata merupakan kewajiban pemerintah

dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. Sarana
pelayanan kesehatan yang diharapkan adalah penyebaran dan akses atau
keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.        

Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan bertanggungjawab

terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, berperan   
menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan
dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperolah derajat
kesehatan yang optimal, untuk mewujudkannya tentu diperlukan upaya

pembangunan sistem pelayanan kesehatan dasar yang mampu memenuhi
kebutuhan-kebutuhan masyarakat selaku konsumen dari pelayanan tersebut.

Setiap Bangunan Gedung Negara (BGN) harus diwujudkan dan dilengkapi

dengan peningkatan mutu dan kualitas, sehingga mampu memenuhi secara
optimal fungsi bangunannya, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya,
serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan arsitektur. Puskesmas
Cimahi Tengah sebagai BGN perlu dilengkapi dengan beberapa perbaikan

gedung untuk kenyamanan dan kemananan yang menunjang aktivitas 
Puskesmas.                                                     

Lingkup tugas pekerjaan sesuai yang tercantum di dalam Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara , yaitu:                                         
a. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan
  konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya;

b. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal
  pengadaan bahan/material, jadwal penggunaan tenaga kerja dan jadwal
  penggunaan peralatan berat;                                  

c. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
d. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawings) untuk pekerjaan-pekerjaan
  yang memerlukannya;                                          
e. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen
  pelaksanaan;                                                 
f. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat

  lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan
  kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi, surat menyurat
  termasuk dokumen-dokumen bila terjadi perubahan pekerjaan maupun

  pekerjaan tambah/kurang serta dokumentasi (foto dan video) yang dapat
  merekam kemajuan pekerjaan di lapangan;                      
g. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as
  built drawings) yang selesai sebelum Serah Terima Pertama (PHO), setelah

  disetujui oleh Penyedia Jasa Konsultan Pengawas dan diketahui oleh
  Penyedia Jasa Perancanaan Konstruksi; dan                    
h. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa

  pemeliharaan konstruksi.                                     

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen
Keselamatan Konstruksi, meliputi:                              

a. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan dalam SPK;
b. Mengendalikan kesesuaian kualitas proses dan hasil pekerjaan konstruksi;

c. Menjaga ketepatan perhitungan jumlah atau volume;           
d. Menjaga ketepatan waktu dan tempat penyerahan pekerjaan konstruksi;
e. Berkoordinasi dengan PPK terhadap perubahan hasil perencanaan (apabila
  ada);                                                        

f. Membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMKK sebagai bagian dari
  Dokumen Serah Terima Kegiatan pada akhir kegiatan pekerjaan konstruksi;
g. Melaporkan kepada PPK dan SKPD yang membidangi ketenagakerjaan

  setempat tentang kejadian berbahaya, kecelakaan konstruksi dan penyakit
  akibat kerja konstruksi dalam bentuk laporan bulanan;        
h. Menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari PPK;    
i. Bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan konstruksi, kecelakaan kerja

  dan penyakit akibat kerja konstruksi apabila tidak menerapkan SMKK sesuai
  dengan Risiko Keselamatan Konstruksi (RKK);                  
j. Mengikutsertakan pekerjanya dalam program perlindungan tenaga kerja

  selama kegiatan pekerjaan konstruksi; dan                    
k. Melakukan pengendalian RKK, termasuk inspeksi yang meliputi:
   i. Tempat kerja;                                            
   ii. Peralatan kerja;                                        
  iii. Cara kerja;                                             

  iv. Alat Pelindung Kerja (APK);                              
   v. Alat Pelindung Diri (APD);                               
  vi. Rambu-rambu; dan                                         

  vii. Lingkungan kerja konstruksi sesuai dengan RKK.          

Tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing pihak dalam Penyedia
Jasa Pelaksanaan Konstruksi, dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem

Manajemen Keselamatan Konstruksi                               

Keluaran yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa Konstruksi berdasarkan Kerangka
Acuan kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang
minimal meliputi:                                              

a. Laporan Harian;                                             
b. Laporan Mingguan (3 buku);                                  
c. Laporan Bulanan (5 buku);                                   
d. Laporan Akhir (5 buku); dan                                 

Laporan Pendukung.