Pengoperasian Sarana Milik Negara

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            
          PENGOPERASIONAL SARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA              
                        TAHUN ANGGARAN 2025                               

Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memiliki beberapa jenis sarana perkeretaapian yang dapat
digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan bidang perkeretaapian yang dalam
pengoperasiannya akan dibiayai dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sarana

Perkeretaapian Milik Negara yang dikelola oleh Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara
sebanyak 29 unit, terdiri dari:                                           
a. Kereta Inspeksi 5 (lima) unit;                                         

b. Kereta Ukur 3 (tiga) unit;                                             
c. Kereta Fudika 1 (satu) unit;                                           
d. Kereta Kedinasan 6 (enam) unit;                                        

e. Railways Crane 9 (sembilan) unit;                                      
f. Track Motor Car 1 (satu) unit;                                         
g. Lori Inspeksi 4 (empat) unit.                                          

Maksud dan tujuan                                                         
Maksud dari kegiatan ini yaitu untuk terlaksananya tugas dan fungsi Direktorat Jenderal
Perkeretaapian sesuai dan tepat sasaran dengan visi misi Kementerian Perhubungan. Tujuan dari

kegiatan ini yaitu menunjang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator
(pengaturan, pengendalian, dan pengawasan) perkeretaapian di Indonesia.   

Strategi Pencapaian Keluaran                                              

1. Metode Pelaksanaan                                                     
  Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini akan dilaksanakan melalui kegiatan pelelangan oleh
  Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian yang berlokasi di
  Kabupaten/Kota Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta.                        

  Tempat pelaksanaan adalah di lintas perkeretaapian yang tersedia di Pulau Sumatera, Pulau Jawa
  dan Pulau Sulawesi.                                                     
2. Tahapan Pelaksanaan                                                    

  a. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Direktorat Prasarana Perkeretaapian,
     Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, dan
     Balai Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.       

  b. Biaya pengoperasian, meliputi :                                      
     1) Biaya Bahan Bakar HSD;                                            
     2) Biaya Operasional (Akomodasi, Transportasi, dan Konsumsi);        
     3) Biaya Penggantian Suku Cadang dan Consumable Part merupakan biaya yang timbul pada

       saat pengoperasian sarana milik negara dan biasanya tidak dapat dapat diprediksi.
       Beberapa contoh penggantian yang dilakukan seperti filter oli, filter bahan bakar, coolant
       radiator, filter udara, dan lain sebagainya.                       
  c. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengoperasian tiap bulan sampai dengan bulan
     Desember 2025, dan dilaporkan kepada Pemberi Tugas.                  
3. Waktu Pelaksanaan                                                      

  Pelaksanaan kegiatan pengoperasian sarana perkeretaapian milik negara dilakukan dalam 1
  (satu) tahun pada Tahun Anggaran 2025.                                  

Kurun Waktu Pencapaian Keluaran                                           

Kegiatan pengoperasian sarana perkeretaapian milik negara dilaksanakan selama 1 (satu) tahun pada
Tahun Anggaran 2025.