Jasa Konsultansi Pengawasan Imo Di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang        
Perkeretaapian, Pasal 18 huruf b dan c bahwa pengoperasian dan  

perawatan prasarana perkeretaapian adalah salah satu kegiatan yang

dilakukan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian selain kegiatan
pembangunan dan pengusahaan, dimana pengoperasian prasarana     

perkeretaapian umum wajib memenuhi standar kelaikan operasi prasarana
perkeretaapian dan perawatan prasarana perkeretaapian umum wajib

memenuhi standar perawatan parsaranan perkeretaapian. Sesuai dengan

pasal 35 huruf a, b, dan c bahwa prasarana perkeretaapian meliputi jalur
kereta api stasiun kereta api dan fasilitsa operasi kereta api. 

   Kegiatan pengoperasian dan perawatan dalam lingkup Infrastructure
Maintenance and Operation (IMO) dilaksanakan pada prasarana     

perkeretaapian yang merupakan Barang Milik Negara (BMN). Lingkup
pengoperasian dan perawatan pada prasarana BMN sebagaimana PM 59

Tahun 2023 Pasal 19 dan Pasal 20 adalah:                        

1. Pengoperasian;                                               
2. Pemeriksaan;                                                 

3. Perawatan berkala; dan                                       
4. Perawatan mengembalikan fungsi.                              

   Pada tahun 2022, terdapat Berita Acara Serah Terima Prasarana

Pembahasan Perkeretaapian Untuk dipergunakan Dalam Tugas-Tugas  
Operasional dengan Nomer PL.301/114/18/k1/DJKA/2022 Tanggal 14  

Oktober 2022 yang menyatakan bahwa:                             
1. Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja kantor Pusat Direktorat Jenderal

  Perkeretaapian menyerahkan kepada Kuasa pengguna Barang Balai 

  Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Timur aset berupa
  prasarana perkeretaapian di Wilayah Daerah Operasi IV Semarang,

  Daerah Operasi VII Madiun, Daerah Operasi VIII Surabaya, dan Daerah
  Operasi IX Jember Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal

  Perkeretaapian seuai dengan daftar terlampir untuk dipergunakan dalam

  mendukung tugas dan fungsi; dan                               
2. Kuasa pengguna Barang Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah

  Jawa Bagian Timur menerima aset tersebut untuk dipergunakan dalam
  tugas-tugas operasional selanjutnya berkewajiban menyediakan  
  pemeliharaan/pengoperasian.                                   

   Kedua klausul tersebut di atas menjadi salah satu dasar pelaksanaan

pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian di Balai Teknik
Perkeretaapian Kelas I Surabaya.                                

   Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2022 tentang    
Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Pasal 2,  

menyebutkan bahwa tugas Balai adalah melaksanakan peningkatan,  

pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan prasarana  
perkeretaapian dan pengawasan penyelenggaraan sarana dan        

keselamatan perkeretaapian dan Pasal 3 huruf c menyebutkan fungsi
pelaksanaan pengawasan kegiatan pengoperasian dan perawatan     

prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan oleh penyelenggara   
prasarana perkeretaapian.                                       

   Ketentuan mengenai pelaksanaan pengoperasian dan perawatan   

diatur dalam PM 59 Tahun 2024 Pasal 13 huruf 1, 2, dan 3 yang   
menjelaskan bahwa lingkup prasarana yang dioperasikan dan dirawat

dalam kategori biaya langsung yaitu:                            
1. Jalur KA;                                                    

2. Stasiun KA;                                                  

3. Fasop KA; dan                                                
4. Bangunan pelengkap lainnya.                                  

   Sedangkan untuk biaya tidak langsung meliputi kegiatan yang  
melibatkan SDM manajemen dan keperluan umum kantor.             

Pelaksanaan perawatan dan pengoprasian diatur dalam Pasal 18 ayat (1),

dimana kegiatan ini dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki
sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

meliputi;                                                       
1. Petugas Pengoprasian Prasarana Perkeretaapian;               

2. Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian; dan               

3. Tenaga Perawat Prasarana Perkeretaapian.                     
   Kegiatan pengoperasian dan perawatan memiliki 3 (tiga) komponen

pembentuk yaitu tenaga, peralatan, dan material. Dimana volume  
pekerjaan dihitung menggunakan konsep harga satuan dan berbasis aset.
Sebagai tahapan pelaksanaan kegiatan pengoperasian dan perawatan
perlu dilaksanakan verifikasi untuk memastikan beberapa hal yang

meliputi:                                                       

1. Kebenaran pelaksanaan kegiatan;                              
2. Kesesuaian antara pelaksanaan dan SOP; dan                   

3. Kewajaran harga.                                             
   Selanjutnya pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun

2023 pasal 9 dalam melaksanakan tugas verifikasi tim dapat dibantu oleh

Penyedia yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, dalam

pasal 21 huruf a dan  b menyebutkan bahwa  dalam rangka         
penyelenggaraan Pengoperasian dan   Perawatan  Prasarana        

Perkeretaapian Milik Negara, Pemerintah melalui Menteri Perhubungan
mengalokasikan pembiayaan Pengoperasian dan Perawatan Prasarana 

Perkeretaapian Milik Negara dalam APBN dan/atau sumber lain yang sah

dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.                                                       

   Dalam pelaksanaannya, sebelum pengoperasian perlu dilakukan  
pemeriksaan untuk memastikan kondisi dan fungsi prasarana serta 

menjamin kelaikan operasi. Pemeriksaan dilakukan untuk mencapai dua

tujuan yaitu terkait dengan pengamanan sebelum operasi dan dasar untuk
menentukan tindakan perawatan.                                  

   Pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan berkala dan tidak terjadwal.
Pemeriksaan berkala adalah pemeriksaan harian yang dilakukan untuk

meyakinkan bahwa jalur kereta api siap untuk dioperasikan dan   

pemeriksaan terjadwal untuk menjamin kinerja dan keamanan operasi
kereta api. Sementara pemeriksaan tidak terjadwal dilakukan saat terjadi

kondisi yang membahayakan keselamatan pengoperasian.            
   Pemeriksaan juga erat kaitannya dalam penentuan atau usulan  

tindakan perawatan untuk mempertahankan keandalan prasarana agar laik

operasi. Pasca pemeriksaan/ opname, dapat ditentukan tindakan   
perawatan yang perlu dilaksanakan, baik preventif (pencegahan ataupun

penggantian sesuai umur teknis) maupun korektif (perbaikan untuk
mengembalikan fungsi).                                          
   Kegiatan pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan dilakukan oleh
petugas pengoperasian, tenaga pemeriksa, dan tenaga perawatan yang

memiliki standar kompetensi dan kewenangannya sesuai dengan     

peraturan perundang-undangan. Pada pelaksanaannya, kegiatan     
perawatan yang bersifat penggantian akan memerlukan material atau suku

cadang, sedangkan pada tindakan perawatan korektif atau berat   
adakalanya perawatan tersebut telah masuk ke dalam ranah perbaikan

konstruksi dan memerlukan gambar teknis (jika diperlukan).      

   Jika pengoperasian prasarana lebih terfokus pada stasiun dan pusat
pengendali operasi kereta api, maka pemeriksaan dan perawatan   

dilakukan pada lingkup prasarana perkeretaapian yaitu jalur kereta api
(jalan rel, jembatan, terowongan), stasiun kereta api, dan fasilitas operasi

kereta api.                                                     
   Pada tahun anggaran 2025, pengoperasian dan perawatan prasarana

perkeretaapian milik negara dilaksanakan melalui penugasan kepada

Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dalam hal ini PT
Kereta Api Indonesia (Persero) Sesuai dengan Keputusan Menteri  

Perhubungan nomor 176 Tahun 2024 Tentang Penugasan Kepada PT    
Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Melaksanakan Pengoperasian 

Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun Anggaran 2025. Sedangkan

Perawatan prasarana perkeretaapian milik negara dilaksanakan oleh
penyedia yang ditunjuk melalui skema penugasan atau tender.     

   Sebagai pelaksana, PT Kereta Api Indonesia (Persero) wajib   
menyediakan sumber daya, pengalaman serta keahlian dalam        

melaksanakan pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian

Milik Negara. Mekanisme pelaksanaan pengoperasian dan perawatan 
prasarana perkeretaapian milik negara.                          

   Mekanisme pelaksanaan pengoperasian dan perawatan prasarana  
perkeretaapian milik negara dituangkan dalam kontrak antara Kegiatan

Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya dan penyedia jasa  
pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara.

   Pada lampiran I PM 59 Tahun 2023 menjelaskan mengenai parameter
dan indikator kinerja Pengoperasian dan Perawatan Prasarana     
Perkeretraapian Milik Negara mengenai Pedoman Perhitungan Biaya 
Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara,

   Pada pelaksanaan pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan   

prasarana perkeretaapian diperlukan pengawasan/supervisi dari pihak
independen, dalam hal ini disebut Konsultan Pengawas untuk      

pengendalian pelaksanaan, sehingga dicapai sasaran, kualitas, dan
kuantitas sesuai dengan lingkup pelaksanaan kontrak.            

   Pihak independen adalah pihak yang membantu Pemberi Kerja, untuk

mengendalikan pelaksanaan meliputi pengawasan, evaluasi dan     
pelaporan pelaksanaan kewajiban PT Kereta Api Indonesia (Persero)

dalam mengoperasikan dan merawat prasarana perkeretaapian milik 
negara. Konsultan Pengawas juga memiliki peran dalam membantu PPK

untuk pengendalian pelaksanaan sehingga dicapai sasaran kualitas dan
kuantitas sesuai dengan lingkup pelaksanaan kontrak.            

   Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 tahun 2023 pasal 9

ayat 3 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas verifikasi, tim dapat
dibantu oleh Penyedia yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.  
   Dalam SOP Verifikasi 2024 konsultan pengawas memiliki peran dalam

pelaksanaan verifikasi yaitu melaksanakan verifikasi, melaksanakan

pembahasan hasil verifikasi, menyampaikan surat penyampaian berita
acara verifikasi pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian

milik negara (IMO) serta menyampaikan surat penyampaian berita acara
verifikasi. Output yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas juga akan

menjadi bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam

perencanaan kegiatan pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan  
prasarana perkeretaapian yang efektif, efisien, dan akuntabel.