Pembangunan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara Vvip Ikn Tahap II

URAIAN KEGIATAN                               
                 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sisi Darat             
           Bandar Udara Very Very Important Person Ibu Kota Nusantara   

                     (Bandar Udara VVIP IKN) Tahap II                   

I.  Dasar:                                                              
    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;            
    2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;        
    3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara;        
    4. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pembangunan
      dan Pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person Untuk Mendukung
      Ibu Kota Nusantara;                                               
    5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 23 Tahun 2024 Tentang Perubahan
      atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 125 Tahun 2023 tentang
      Penetapan Lokasi Bandar Udara Very Very Important Person di Kabupaten
      Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.                    

II. Uraian:                                                             

    Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023 tanggal 6 Juni 2023
    Tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Very Very
    Important Person Untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara, dijelaskan beberapa hal
    sebagai berikut:                                                    
    a. Pasal 1 bahwa “Percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara
       Very Very Important Person (Bandara VVIP) dilakukan untuk pengembangan
       infrastruktur penerbangan dan pendukung konektivitas lbu Kota Nusantara
       (IKN)”.                                                          
    b. Pasal 4 ayat (1) bahwa “Presiden menugaskan kepada Menteri Pekerjaan Umum
       dan Perumahan Rakyat dan Menteri Perhubungan untuk membangun Bandar
       Udara VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.” Sedangkan dalam Pasal 4
       ayat (2) dijelaskan bahwa “Pelaksanaan penugasan pembangunan     
       sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan teknis, pengadaan

       tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, dan  
       pendanaan.                                                       
    c. Pasal 5 huruf b, dijelaskan bahwa Menteri Perhubungan melaksanakan
       penugasan pembangunan Bandara VVIP di IKN dalam lingkup:         
       1) menyusun perencanaan teknis berupa studi kelayakan dengan fokus kepada
          kelayakan teknis pembangunan kebandarudaraan dan kelayakan operasi
          penerbangan, masterplan, rencana teknis terinci, kajian kebutuhan fasilitas
          dan operasi bandar udara, dan studi lingkungan;               
       2) menyusun rencana desain teknis/rencana teknis rinci pembangunan
          fasilitas keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
          ayat (3) huruf a dan fasilitas sisi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
          4 ayat (3) huruf c, termasuk taman meteo;                     
       3) menetapkan rencana desain teknis/rencana teknis rinci fasilitas
          keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
          huruf a, fasilitas sisi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
          huruf b, dan fasilitas sisi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
          (3) huruf c;                                                  
       4) melaksanakan pembangunan fasilitas keselamatan dan keamanan   
          sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan fasilitas sisi
          darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, termasuk
          taman meteo;                                                  
       5) melakukan verifikasi terhadap hasil pembangunan Bandar Udara VVIP
          sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;                           

       6) mengoperasikan dan memelihara Bandar Udara VVIP; dan          
       7) mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan    
          Perumahan Rakyat.                                             

      Aturan di atas menjelaskan bahwa Presiden menugaskan Menteri Perhubungan
      bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum untuk melakukan percepatan dalam
      kegiatan pembangunan Bandara VVIP IKN. Adapun Menteri Perhubungan 
      memiliki peran melaksanakan pembangunan fasilitas sisi darat.     

      Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara VVIP IKN
      dilaksanakan dalam rangka terselenggaranya pengoperasian dan pelayanan

      transportasi udara yang nyaman, aman, dan selamat dengan tetap menjamin
      aspek keselamatan dan keamanan penerbangan untuk mendukung Ibu Kota
      Nusantara.                                                        

      Dengan adanya Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara VVIP
      IKN diatas, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
      bermaksud memenuhi fasilitas sisi darat sesuai dengan masterplan yang ada
      sehingga dilaksanakan kegiatan “Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sisi Darat
      Bandar Udara VVIP IKN Tahap II”.                                  

III. Strategi Pencapaian:                                               
    Secara umum, tugas Penyedia Jasa Konstruksi meliputi :              
    1) Tahapan Pekerjaan Persiapan                                      
      Pada awal pelaksanaan pekerjaan, penyedia jasa dapat memulai pekerjaan

      setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan kegiatan persiapan
      pekerjaan meliputi:                                               
      a) Pengukuran awal dan penyiapan lahan;                           
      b) Pekerjaan mobilisasi alat;                                     
      c) Pekerjaan pembuatan profil design;                             
      d) Pengujian-pengujian awal material/bahan yang hendak dipakai atau
         digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan di laboratorium
         independen atau yang ditunjuk.