Manage Service Operasional Tik Dan Data Center Kementerian Perhubungan (Tender Tidak Mengikat)

Uraian Singkat                               

Perkembangan sistem dan aplikasi yang digunakan untuk mendukung    
kinerja peningkatan layanan IT helpdesk, operasional dan layanan di

Kementerian Perhubungan saat ini sudah memiliki kemajuan yang      
sangat baik dan diakui sangat membantu  dalam  memberikan          
pelayanan di masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari perubahan besar
yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk memperbaiki      

dan menyempurnakan sistem dan aplikasi mulai tahun 2015 hingga     
saai ini di lingkungan Unit TIK tingkat eselon I.                  
Fungsi dan jumlah aplikasi di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,
Darat, Laut serta Kereta Api tersebut tercatat ada lebih dari 13 (tiga

belas) aplikasi diantaranya Inaportnet, Simlala, Simpadu & SPS, Buku
Pelaut, Sertifikat Pelaut, Pendaftaran Kapal, VTA, FA-IR Online, Pass
Bandara, Sertifikat/Perijinan Kuppu, Hubpayment, Hubnet, Avsec dan 
beberapa aplikasi yang masih dalam tahap pengembangan. Dengan      

jumlah aplikasi yang banyak tersebut tentunya mengharuskan adanya  
maintenance dan operasional support yang dapat menjaga aplikasi    
tidak terganggu sehingga menyebabkan layanan terhenti. Dukungan    
ini tidak terbatas pada aplikasi saja tetapi juga termasuk dukungan

untuk infrastruktur yang menyangga aplikasi yang beroperasi. Sesuai
dengan  kebutuhan tersebut diatas yaitu dukungan  terhadap         
operasional aplikasi dan infrastrukturnya maka Pusdatin Kementerian
Pehubungan sebagai Pusat IT di Kementerian Perhubungan telah       

memiliki mekanisme support operasional Teknologi Informasi dalam   
bentuk Manage Service . Didalam mekanisme Manage Service ini       
Pusdatin mendapat dukungan penuh  dalam menjalankan fungsi         
kontrol dan monitor aplikasi dan infrastruktur agar operasional    

aplikasi selalu memiliki performance dan keamanan yang tinggi.     
Mekanisme monitor dan kontrol ini bertujuan untuk menjadikan       
sistem informasi di Kementerian Perhubungan menjadi lebih tertata, 
terintegrasi, aman, handal dan mudah diakses serta menyediakan     

kualitas layanan sistem informasi yang lebih baik, sehingga dapat  
mendukung peningkatan kinerja operasional semua jajaran Direktorat 
yang berada dibawah naungan Kementerian Perhubungan RI.            
Sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan kinerja Kementerian        

Perhubungan dan semua jajaran Direktorat yang berada dibawahnya    
maka mekanisme Manage Service di Kementerian Perhubungan yang      
telah berjalan perlu ditingkatkan lebih baik lagi. Untuk mendukung 
tercapainya tujuan tersebut maka dibutuhkan penerapan Manage       

Service Operasional TIK dan Data Center Kementerian Perhubungan    
sebagai wadah untuk kegiatan support IT Pusdatin dalam melakukan   
kontrol seluruh aplikasi dan infrastruktur yang telah beroperasi dan
digunakan di Kementerian Perhubungan.                              
Aplikasi-aplikasi yang ada di dalam Kementerian Perhubungan hampir 
seluruhnya terhubung ke dalam jaringan baik itu internet maupun    

intranet. Hal ini perlu diwaspadai, karena dengan terhubungnya     
aplikasi ke dalam jaringan, maka secara tidak langsung, seluruh    
sistem yang ada di dalam Kementerian Perhubungan dapat diintrusi   
oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, melalui celah       

keamanan yang mungkin terdapat dalam aplikasi. Celah keamanan ini  
dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab   
untuk melakukan disrupsi pada layanan aplikasi, hingga bocornya    
informasi-informasi sensitif yang ada di dalam aplikasi.           

Untuk  memastikan  bahwa  aplikasi-aplikasi yang berjalan di       
lingkungan Kementerian Perhubungan dapat terlindungi dari ancaman  
gangguan atau serangan keamanan  siber, diperlukan tindakan        
preventive dengan cara mengaplikasikan teknologi sistem keamanan   

informasi yang tepat, serta penguatan layanan operasional dan      
kapabilitas SDM yang  terkait dengan keamanan informasi di         
lingkungan Kementerian Perhubungan.