Pengembangan Bandar Udara Sm Salahuddin Tahap III

KEMENTERIAN     PERHUBUNGAN                      

              DIREKTORAT    JENDERAL    PERHUBUNGAN      UDARA          
                KANTOR   UNIT PENYELENGGARA     BANDAR  UDARA           

                    SULTAN  MUHAMMAD     SALAHUDDIN   BIMA              
            Jl. St. Salahuddin No. 22 Bima Telp. (0374) 42171, 646260 SSB :7825, 9146 KC
            PO Box 71           Fax. (0374) 81471       6554, 5340 KC   
            Kode Pos 84173      E-mail : [email protected]  

Kementerian Negera/Lembaga : Kementerian Perhubungan                    

Unit Eselon I          :  Ditjen Perhubungan Udara                      
Program                :  Program Infrastruktur dan dan Konektivitas    

Hasil                  :  Terlaksananya Pekerjaan Pengembangan Bandar Udara
                          SM Salahuddin Tahap III                       
Unit Eselon II/Satker  :  Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Muhammad

                          Salahuddin                                    
Kegiatan               :  Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara 

Indikator Kinerja Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan dan Pengelolaan Perhubungan
                          Udara yang Lancar, Terpadu, Aman dan Nyaman   
Volume                 :  270 (dua ratus tujuh puluh hari) kalender     

I.  LATAR BELAKANG                                                      

    a. Dasar Hukum                                                      

       1. Undang-undang                                                 

        a)  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.       
        b)  Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi    

       2. Peraturan Pemerintah                                          

        a)  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan

            Penerbangan (Lembar Negara Tahun 2001 nomor 9 Tambahan Lembaran Negara
            Nomor 4075)                                                 
        b)  Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembar
            Negara Tahun 2001 nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146)
        c)  Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
        d)  Skep 80/VI/2005 Tentang Pedoman Teknis Spesifikasi Peralatan Fasilitas Sisi
            Udara dan Sisi Darat Bandar Udara.                          
    b. Gambaran Umum                                                    

       UPBU Sultan M. Salahuddin Bima merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang

       dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 40 Tahun 2014. yang
       mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar
       Udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada Bandar Udara
       yang belum diusahakan secara komersial.                          

       Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas UPBU Sultan M. Salahuddin
       Bima menyelenggarakan fungsi :                                   
       a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;                   
       b. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat

          besar Bandar Udara serta fasilitas penunjang;                 
       c. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara,
          barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;

       Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja
       serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan
       pelayanan darurat Bandar Udara.                                  

 II.  PENERIMA MANFAAT                                                  

      Pihak yang menerima manfaat secara langsung adalah pengguna jasa transportasi udara,
      masyarakat umum terutama masyarakat Bima dan secara tidak langsung Negara juga
      menerima manfaat dari terselesaikanya kegiatan tersebut yaitu dengan bertambahnya
      penerimaan Negara dari PJP4U dan PJP2U                            

 III. STRATEGI PENCAPAIAN                                               

     1. Metode Pelaksanaan                                              

        Pelaksana Kegiatan adalah pihak ketiga yang ditunjuk dengan mengacu kepada
        Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa
        Pemerintah beserta perubahan-perubahannya serta Peraturan Perundangan lainnya yang
        masih berlaku. Penanggungjawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat
        Pembuat Komitmen dan Pengawas Pekerjaan.                        

     2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan                                   

                               Bulan/ Waktu Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal
        No      UraianKegiatan                                          
                                1 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12       
         1  Terima DIPA/POK TA 2024                                     

            Persiapan Pelaksanaan                                       
         2                                                              
            Kegiatan                                                    
            Pelaksanaan Pelelangan dan                                  
         3                                                              
            Tandatangan Kontrak                                         
            Pelaksanaan Kegiatan/                                       
         4                                                              
            Pekerjaan                                                   
            Serahterima Pekerjaan /                                     
         5                                                              
            Kegiatan                                                    
 IV.  KURUN WAKTU  PENCAPAIAN  KELUARAN                                 

      Pelaksana kegiatan untuk Kegiatan Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 di jadwalkan
      akan di laksanakan secepatnya setelah DIPA / POK Unit Penyelenggara Bandar Udara
      Sultan Muhammad Salahuddin di terima, serta kurun waktu pencapaian keluaran
      direncanakan terealisasi dalam 9 (sembilan) bulan.                

 V.   BIAYA                                                             

      Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) yang berisikan jumlah biaya secara keseluruhan
      termasuk telah ditambahkan PPN 11 % ( sebelas per seratus ) yang akan ditawarkan dalam
      proses pengadaan barang/jasa dengan rincian volume yang dikerjakan serta perhitungan
      harga satuan dan total biaya yang diperlukan dijabarkan tersendiri dalam Rencana
      Anggaran Biaya.                                                   

 VI.  LAIN-LAIN                                                         

      Hal – hal lain yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan ditentukan
      kemudian dalam pelaksanaannya