Studi Penyusunan Rencana Induk, Daerah Lingkungan Kerja, Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Sausapor Provinsi Papua Barat

URAIAN         PEKERJAAN                                   

                          STUDI  PENYUSUNAN                                  

   RENCANA     INDUK,  DAERAH    LINGKUNGAN     KERJA,  DAN  DAERAH          
        LINGKUNGAN     KEPENTINGAN      PELABUHAN     SAUSAPOR               

                        PROVINSI   PAPUA   BARAT                             

                        TAHUN   ANGGARAN     2024                            

                   DIREKTORAT      KEPELABUHANAN                             
          DIREKTORAT      JENDERAL     PERHUBUNGAN        LAUT               

                KEMENTERIAN          PERHUBUNGAN                             
     STUDI PENYUSUNAN RENCANA INDUK, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH     

                      LINGKUNGAN KEPENTINGAN SAUSAPOR                        

                            PROVINSI PAPUA BARAT                             
                            TAHUN ANGGARAN 2024                              

 I.  PENDAHULUAN                                                             

    a. LATAR BELAKANG                                                        

      Dalam sistem transportasi, pelabuhan merupakan suatu simpul dari mata rantai kelancaran muatan

      angkutan laut dan darat, yang selanjutnya berfungsi sebagai kegiatan peralihan antar moda
      transportasi. Pentingnya peran pelabuhan dalam suatu sistem transportasi, mengharuskan setiap

      pelabuhan memiliki kerangka dasar rencana pengembangan dan pembangunan pelabuhan.
      Kerangka dasar tersebut tertuang dalam suatu rencana pengembangan tata ruang yang kemudian
      dijabarkan dalam suatu tahapan pelaksanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan

      panjang. Hal ini diperlukan untuk menjamin kepastian usaha dan pelaksanaan pembangunan
      pelabuhan yang terencana, terpadu, tepat guna, efisien dan berkesinambungan.

      Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran,

      bahwa setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan yang merupakan pengaturan
      ruang pelabuhan berupa peruntukan tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah

      Lingkungan Kepentingan. Untuk menjamin adanya sinkronisasi antara rencana pengembangan
      pelabuhan dengan rencana pengembangan wilayah, maka dalam penyusunan Rencana Induk,

      Daerah Lingkungan Kerja, dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus memperhatikan
      rencana tata ruang dan wilayah baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi.

    b. MAKSUD DAN TUJUAN                                                     

       1) Maksud dari penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Sausapor Provinsi Papua Barat ini adalah
         sebagai upaya untuk menyediakan pedoman perencanaan pembangunan dan pengembangan

         Pelabuhan Sausapor sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dilakukan secara
         terstruktur, menyeluruh dan tuntas, mulai dari perencanaan, konstruksi, operasi dan

         pemeliharaan, pembiayaan serta partisipasi masyarakat dalam proses pemeliharaan
         pelabuhan yang sudah terbentuk. Adapun tujuannya adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan

         penanganan Pelabuhan Sausapor sehingga kegiatan pembangunan yang ada dapat optimal
         dalam pengoperasian pelabuhan serta menjamin keselamatan pelayaran. 

       2) Adapun maksud dari penyusunan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) dan Daerah

         Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) Sausapor adalah guna memberikan arahan dalam
         penyelenggaraan pelabuhan dan pemanfaatan ruang di pelabuhan baik di sisi darat maupun di

         sisi perairan. Serta tujuan dari kegiatan ini antara lain adalah:   
         a) Memberikan batas-batas penyelenggaran pelabuhan laut sesuai rencana induk pelabuhan

           berdasarkan kebutuhan operasional pelabuhan.                      

         b) Memberikan jaminan keselamatan pelayaran dan kelancaran serta ketertiban dalam
           penyelenggaraan pelabuhan.                                        

         c) Memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi pihak penyelenggara pelabuhan

           laut maupun pengguna jasa pelabuhan laut serta pihak terkait lainnya

II.  GAMBARAN PEKERJAAN                                                      
     Penyusunan Rencana Induk, Daerah Lingkungan Kerja, dan Daerah Lingkungan Kepentingan

     Pelabuhan Sausapor merupakan suatu pekerjaan yang terintegrasi dengan berbagai bidang
     pekerjaan dan disiplin ilmu dikarenakan keterkaitannya dengan pedoman, standar dan aturan teknis

     yang diberlakukan dan terkait dengan keterpaduan intra dan antar moda transportasi dalam cakupan
     wilayah yang akan dilayani. Oleh karenanya di dalam perencanaan suatu pelabuhan diperlukan

     pendekatan dan metodologi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, meliputi strategi
     pengembangan wilayah, teknis, ekonomis, keselamatan pelayaran dan lingkungan agar investasi

     yang ditanamkan dapat berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Metodologi yang akan
     digunakan dalam Penyusunan Rencana Induk, Daerah Lingkungan Kerja, dan Daerah Lingkungan

     Kepentingan Pelabuhan Sausapor adalah sebagai berikut:                  
     1) Tim konsultan menyusun rencana kerja dan metode pendekatan studi format-format yang

       diperlukan dalam hal pengumpulan data dan analisa.                    

     2) Tim konsultan melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder meliputi data fisik dasar,
       kepelabuhanan, kependudukan, kelembagaan, dan perwilayahan.           

     3) Tim konsultan melakukan telaah dan analisis fakta di lapangan dan data pendukung, diantaranya

       namun tidak terbatas pada data sebagai berikut:                       

       a) Data potensi wilayah, jaringan transportasi serta rencana pengembangan wilayah dan
          hinterland.                                                        

       b) Hasil studi terkait, rencana-rencana Pemerintah Daerah dan/atau swasta terhadap area
          tertentu di kawasan pelabuhan;                                     

       c) Hasil studi atau perencanaan sektor-sektor lain yang terkait dengan rencana pembangunan

          pelabuhan;                                                         

       d) Data status tanah daratan pelabuhan sesuai data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN),
          data pengaturan tata ruang wilayah dan kawasan terkait lainnya;    

     4) Tim konsultan melakukan proyeksi data-data operasional kepelabuhanan sesuai dengan jangka
       waktu perencanaan yang ditetapkan.                                    

     5) Tim konsultan menyusun rancangan Rencana Induk Pelabuhan Sausapor yang meliputi analisis

       rencana pengembangan pelabuhan untuk jangka pendek, menengah dan panjang berdasarkan
       hasil telaah dan analisis yang telah dilakukan.                       

     6) Tim konsultan menyusun rancangan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan

       Kepentingan Pelabuhan (DLKp) Sausapor, yang meliputi kegiatan:        

       a) Pengamatan lapangan secara visual;                                 
       b) Dokumentasi keadaan lapangan melalui foto-foto;                    

       c) Wawancara kondisi lapangan dengan pejabat setempat, penduduk setempat, dan para

          pengguna jasa pelabuhan;                                           

       d) Pengukuran batas-batas wilayah Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
          Kepentingan Pelabuhan.                                             

     7) Tim Konsultan melakukan focus group discussion (FGD) di daerah berkoordinasi dengan

       Penyelenggara Pelabuhan serta mengundang instansi terkait di daerah untuk menjaring masukan
       serta evaluasi atas hasil analisa awal dan rancangan rencana pengembangan pelabuhan dan
       rancangan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

       (DLKp) Sausapor. FGD ini berfungsi juga sebagai sosialisasi awal atas penyusunan hasil studi
       sehingga diharapkan bisa memudahkan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian rekomendasi

       / penetapan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah
       Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) Sausapor.                     

     8) Tim konsultan melakukan presentasi untuk progress laporan pendahuluan (inception report),

       laporan antara (interim report) dan laporan akhir sementara (draft final report) dan melakukan
       diskusi dengan Tim Pendamping (counter part) secara berkala.          

     9) Tim konsultan melakukan perbaikan hasil studi yang berisi penyempurnaan dari pembahasan

       setiap tahapannya sampai dengan terselesaikannya hasil studi dengan sempurna.

III. KELUARAN/OUTPUT                                                         

     a. Laporan dari setiap tahapan yang dilakukan oleh konsultan berupa laporan pendahuluan

       (inception report), laporan antara (interim report), laporan akhir sementara (draft final report) dan
       laporan akhir (final report).                                         

     b. Keluaran akhir yang harus disusun oleh konsultan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah
       Dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dan Dokumen Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan

       Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) Sausapor dalam bentuk hardcopy dan
       softcopy yang masing-masing meliputi sebagai berikut:                 

        ➢ Dokumen Rencana Induk Pelabuhan Sausapor;                          

          1) Dokumen Kompilasi Data dan Analisis Prediksi;                   

          2) Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan;                   

          3) Ringkasan Eksekutif (Executive Summary).                        

        ➢ Dokumen Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
          (DLKp) Sausapor:                                                   

          1) Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) yang meliputi ringkasan hasil survey

             pemetaan DLKr-DLKp, peta-peta dan rancangan peraturan penetapan Batas-batas
             DLKr-DLKp pelabuhan berdasarkan hierarki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

          2) Gambar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)

             Pelabuhan Sausapor.                                             

                                        PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN             
                                        SATKER PENINGKATAN FUNGSI            
                                           KEPELABUHAN PUSAT                 

                                                  TTD                        

                                           ANISYAH KUMALA DEVI               
                                          NIP. 19881206 201503 2 004