Reviu Roadmap Tik Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Seleksi Tidak Mengikat)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN                           

                  DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN                     

                       URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                          

         REVIU ROADMAP TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT     
                       JENDERAL PERKERETAAPIAN                           

       SATUAN KERJA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN      
          PENINGKATAN DAN PEMBINAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN          

                                2024                                     

                       URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                          
         REVIU ROADMAP TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT     
                       JENDERAL PERKERETAAPIAN                           

Perkembangan Teknologi Infomasi dan Komunikasi (TIK) saat ini telah berkembang dengan pesat pada semua
sektor. Hal tersebut mengharuskan agar organisasi untuk dapat menyesuaikan teknologi yang saat ini
digunakan agar dapat sejalan dengan tuntutan kebutuhan dan berdaya saing, yaitu baik itu untuk pengguna
maupun dengan pihak-pihak stakeholder yang terkait dengan sebuah organisasi. Untuk dapat melakukan hal
tersebut maka perlu adanya sebuah perencanaan yang baik dalam menentukan tahapan-tahapan
pengimplemetasian maupun pengembangan teknologi informasi yang akan digunakan pada organisasi

tersebut.                                                                
Sebagaimana diketahui bahwa setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan telah didukung dengan
aturan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Mengacu pada Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor: KP.784 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di
Lingkungan Kementerian Perhubungan dan juga mengacu kepada Good IT Governance yang merupakan
turunan dari Good Corporate Governance, penyelenggaraan TIK selayaknya memiliki tata kelola yang baik dan
optimal. Selain itu telah diterbitkan juga KM Nomor 222 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi
dan Komunikasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yang menjadi acuan dalam
penerapan teknologi iniformasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun untuk menjabarkan Rencana

Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menyusun
roadmap penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Perkertaapian Tahun 2021-2025
yang merupakan rencana rinci Kegiatan TIK di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkertaapian. Dalam hal Reviu
Roadmap TIK ini melakukan peninjauan substansi Roadmap sesuai perkembangan ketentuan SPBE serta
menyusun persiapan Roadmap Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai
periode Rencana Startegis Tahun 2025-2029 yang mencakup seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat
Jenderal Perkeretaapian sebagai acuan dalam penyelenggaraan TIK yang terarah, terintegrasi, komprehensif
dan tepat guna dalam kerangka perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang selanjutnya
akan ditetapkan menjadi regulasi berupa rancangan Kepdirjen Perkeretaapian.

Pada Roadmap tersebut berisi mengenai kebutuhan dan rencana penembangan TIK baik berupa kebutuhan
sumber daya TIK, rencana pembuatan aplikasi kebutuhan infrastruktur serta rencana integrasi untuk
menciptakan dan mengimplementasikan tata kelola TIK yang baik (good IT governance) yang sesuai dengan
kaidah yang ada.                                                         
Namun sejalan dengan perkembangan aturan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun
2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional serta beberapa perkembangan
ketentuan di lingkungan Kementerian Perhubungan (KM 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE Di
Lingkungan Kementerian Perhubungan, KM 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian
Perhubungan), maka perlu adanya penyesuaian Roadmap TIK Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk

persiapan untuk dukungan Rencana Strategis periode 2025-2029. Secara garis besar ruang lingkup pekerjaan
ini akan meliputi:                                                       
1. Inventaris peraturan perundangan terkait penyelenggaraan SPBE termasuk pengelolaan TIK di tingkat
  Nasional dan Kementerian Perhubungan; Melakukan survei Reconnaissance dan inventarisasi data
  sekunder terhadap penyelenggara transportasi moda angkutan darat, laut dan udara sebagai
  benchmarking;                                                          
2. Melakukan evaluasi awal dan gap analysis terkait kondisi dan kebutuhan TIK termasuk identifikasi potensi
  dan permasalahan penyelenggaraan SPBE untuk seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

  Perkeretaapian;                                                        
3. Melakukan analisa dan kaji ulang/reviu arsitektur TIK Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang ada pada
  roadmap sesuai dengan kondisi saat ini dan ketentuan yang berlaku;     

4. Melakukan analisa kebutuhan pengembangan TIK termasuk benchmarking unit lain, analisa kebutuhan
  strategi dan tahapan dengan mempertimbangkan rumusan daftar risiko serta rumusan baseline dan target
  arsitektur TIK;                                                        

5. Merumuskan tata kelola SPBE di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupa kerangka kerja
  arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, Keamanan di lingkungan
  Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan arsitektur TIK Kementerian Perhubungan;
6. Merumuskan manajemen SPBE di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi manajemen
  resiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen SDM,
  manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE; 
7. Merumuskan kebijakan, strategi dan tahapan (grand design) penyelenggaraan SPBE Direktorat Jenderal

  Perkeretaapian termasuk kebijakan penyederhanaan aplikasi dengan pengembangan Portal Aplikasi
  Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai integrator dan Super Apps yang dimanfaatkan oleh stakeholder
  perkeretaapian.                                                        
8. Merumuskan standarisasi teknologi dan framework sistem TIK guna membangun ekosistem aplikasi di
  lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk standar interoperabilitas dan integrasi data baik
  untuk aplikasi internal dan eksternal (stakeholders) di bidang perkeretaapian.
9. Merumuskan target kinerja TIK, program dan kegiatan prioritas dalam   

  pembangunan/pengembangan/pengelolaan TIK pada periode 2025-2029;       
10. Merumuskan panduan/SOP penerapan kebijakan dan layanan dalam penyelenggaraan SPBE dengan
  mengacu arsitektur TIK meliputi proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur serta
  keamanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Kementerian Perhubungan.

                                         Jakarta, Desember 2023