Jasa Konsultansi Sistem Informasi Pendataan Psu

NAMA KEGIATAN       : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                     
NAMA SUB KEGIATAN   : PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH                   
NAMA PEKERJAAN      : BELANJA JASA KONSULTASI SISTEM INFORMASI PENDATAAN PSU
PERANGKAT DAERAH    : BADAN KEUANGAN DAERAH                               
TAHUN ANGGARAN      : 2024                                                

                       Uraian Singkat Pekerjaan                           

       Pemanfaatan tekhnologi informasi sudah lama digunakan Badan Keuangan Daerah

 Kota Depok dalam pengelolaan Asetnya. Salah satu implementasinya adalah adanya sistem
 informasi Fasos Fasum yang digunakan untuk pendataan fasos fasum yang ada di lingkungan

 Pemerintah Kota Depok. Selain untuk pendataan Fasos Fasum, juga untuk pendataan beberapa

 aset lainnya seperti TPU, Tanah Sarana Pendidikan, Gedung dan Tanah Kantor Pemerintahan,
 Balai dan Ruang Pertemuan, Gedung/Lapangan Olah Raga dan Lahan Parkir Ruko/Rukana.

       Dengan adanya sistem tersebut maka tersedia data yang transparan dan up to date

 tentang pengelolaan fasos fasum di Kota Depok. Dengan berjalannya waktu dan tuntutan
 perkembangan tekhnologi serta kebutuhan data/informasi, maka sistem informasi fasos fasum

 tersebut perlu adanya penyesuaian modul didalamnya. Untuk mengikuti kemajuan teknologi

 serta kebutuhan data saat ini maka Badan Keuangan Daerah melakukan pengembangan Sistem
 Informasi Fasos Fasum melalui penyesuaian/update modul yang sudah ada serta melakukan

 pendataan fasos fasum dilapangan.                                        

      Dengan adanya kegiatan ini diharapkan menambah kehandalan sistem informasi fasos
 fasum dan memperkaya data base aset yang dimiliki Pemerintah Kota Depok, yang dapat

 digunakan salah satunya untuk pengamanan aset-aset pemerintah Kota Depok, sehingga

 diharapkan tercipta Kota Depok yang Good Goverment.                      

 Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pendataan fasos fasum dilapangan ini
 tercantum dalam beberapa beraturan di bawah ini, yaitu:                  

   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

   2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Kawasan
     Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan

     Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);                      

   3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah       
   4. Peraturan Pemerintah No. 6/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang  

     Negara/Daerah;                                                       

   5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran

     Negara Republik Indonesia Nomor 5103);                               

   6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 34/PERMEN/M/2006 tentang

     Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
     Kawasan Perumahan;                                                   

   7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan

     Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;   
   8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan

     Barang Milik Daerah                                                  

   9. Peraturan Daerah Kota Depok |Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang
     (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 15);                    

   10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2013 tentang penyerahan prasarana,

     sarana dan utilitas perumahan dan permukiman di wilayah Kota Depok.