Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Rp3kp)

PEMERINTAH  KABUPATEN  DONGGALA                           
          DINAS  PERUMAHAN   KAWASAN   PERMUKIMAN                       
                      DAN  PERTANAHAN                                   

                   URAIAN    PEKERJAAN                                  

           PENYUSUNAN   RENCANA   PEMBANGUNAN    DAN                    

    PENGEMBANGAN    PERUMAHAN    DAN  KAWASAN   PERMUKIMAN              
                            (RP3KP)                                     

                   TAHUN  ANGGARAN    2025                              
                      URAIAN  PEKERJAAN                                 
 PENYUSUNAN DOKUMEN  RENCANA  PEMBANGUNAN  DAN PENGEMBANGAN             

           PERUMAHAN DAN KAWASAN  PERMUKIMAN (RP3KP)                    

A. LATAR BELAKANG                                                       

  Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia 
  dalam  rangka  Peningkatan dan pemerataan  kesejahteraan rakyat.      
  Permasalahan yang dihadapi sesungguhnya tidak terlepas dari aspek yang
  berkembang  dalam dinamika kehidupan masyarakat maupun kebijakan      
  pemerintah dalam mengelola persoalan yang ada. Untuk mengatasi        
  permasalahan perumahan dan permukiman, setiap prosesnya dilaksanakan  
  secara bertahap yakni melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan,
  pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan.                          

  Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat 
  multi sektor, Hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar  
  masyarakat , juga pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Sejak awal,
  pembangunan   perumahan   dan  permukiman  di  Indonesia telah        
  diselenggarakan berdasarkan prinsip :                                 

  1. Pemenuhan kebutuhan akan rumah layak merupakan tugas dan tanggung  

     jawab masyarakat sendiri.                                          

   2. Pemerintah mendukung melalui penciptaan iklim yang memungkinkan   
     masyarakat mandiri dalam mencukupi kebutuhannya akan rumah layak.  

   Dukungan diberikan melalui penyediaan prasarana dan sarana, perbaikan
   lingkungan permukiman, peraturan, perundangan yang bersifat melindungi,
   memberi layanan kemudahan dalam perijinan bagi kelompok masyarakat   
   berpenghasilan rendah dll.                                           

  Agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman berjalan    
  optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, diperlukan suatu skenario umum,
  yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan, rencana sektor terkait,
  peraturan serta berbagai hal yang perlu diketahui, dipedomani, dan disepakati
  bersama. Skenario umum terutama diperlukan untuk mengantisipasi persoalan-
  persoalan pokok yang saat ini berkembang di kawasan permukiman perkotaan,
  bahkan yang diprediksi akan terjadi pada periode tertentu.            

  Jika mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman merupakan suatu  
  proses, maka RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan    
  dan Kawasan Permukiman) adalah satu dasar yang menjadi tolok ukur bagi
  penyelengaraan pembangunan  dan  pengembangan  perumahan dan          
  kawasan permukiman yang bisa diandalkan. Untuk itu pemerintah kabupaten
  Donggala akan meletakkannya pada prioritas yang tinggi. Diharapkan dengan
  dorongan pemerintahan pusat yang diwujudkan dalam bantuan teknis      
  penyusunan RP3KP yang disertai pendamping yang intensif akan mendorong

  pemerintah Kabupaten Donggala untuk mengisi kegiatan pembangunan      
  perumahan dan permukiman serta mengembangkannya hingga mencapai       
  kondisi yang diharapkan.                                              

  Kabupaten Donggala tidak luput dari masalah kependudukan. Sebagai salah
  satu wilayah yang memiliki pertumbuhan pesat di Provinsi Sulawesi Tengah, arus
  perkembangan penduduk di Kabupaten Donggala tergolong cukup tinggi.   
  Pertambahan penduduk dan aktivitas masyarakat kota harus didukung dengan
  ketersediaan lahan yang memadai. Jumlah penduduk yang begitu besar telah
  melampaui daya dukung dalam  menyediakan fasilitas yang layak bagi    
  penduduknya sehingga menuntut penyediaan fasilitas yang dapat memberikan
  pelayanan serta penyebaran fasilitas yang merata dalam mendukung aktivfitas
  penduduk. Fasilitas tersebut tentu berada di lingkungan permukiman yang
  mendukung aktivitasnya secara efektif dan efisien.                    

  Kabupaten Donggala telah mencoba melakukan berbagai upaya dalam       
  memenuhi  kebutuhan perumahan dan permukiman bagi warganya, baik      
  dengan   penataan kawasan  permukiman, pengembangan   kawasan         
  perumahan baru maupun berupa dukungan sarana dan prasarana perumahan  
  dan permukiman yang memadai. Untuk mengoptimalkan capaian pemenuhan   

  kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak bagi warganya, serta    
  memberikan arah yang jelas dalam pencapaian kebijakan perumahan dan   
  permukiman sebagaimana yang diamanahkan dalam RPJP, RPJM, dan RTRW    
  Kabupaten Donggala, maka diperlukan skenario pengembangan yang terarah
  dan  terencana dalam  satu dokumen  Rencana Pembangunan  dan          
  Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).                

  Dalam  tahapan penyusunan RP3KP diawali dengan kegiatan sosialisasi,  
  kemudian dilanjutkan dengan penyusunan data dasar, penyusunan dokumen 
  RP3KP dan pembuatan naskah akademis. Untuk itu dalam rangka menuju pada
  tersusunnya dokumen RP3KP, tahap awal yang dilakukan adalah pembuatan 
  data dasar sebagai bahan yang akan digunakan dalam penyusunan RP3KP   
  nantinya.                                                             

  Berdasarkan Pedoman Penyusunan RP3KP sesuai dengan Keputusan Menteri  
  Negara Perumahan dan Permukiman No. 09/KPTS/M/IX/1999, bahwa RP3KP    
  merupakan acuan/payung bagi seluruh pelaku pembangunan perumahan dan  
  permukiman di daerah. Muatan pokok RP3KP di tingkat Kabupaten/Kota    
  merupakan  acuan  untuk mengatur penyelenggaraan pembangunan          
  perumahan dan permukiman secara teratur, terencana, dan terorganisasi. Pada
  tingkat provinsi, muatan pokok RP3KP merupakan acuan untuk mengatur dan
  mengkoordinasikan pembangunan perumahan dan permukiman khususnya      
  yang menyangkut dua atau lebih kabupaten/kota yang berbatasan. Pada   
  tingkat nasional, muatan pokok RP3KP merupakan masukan daerah dalam   
  penyempurnaan  kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang    
  perumahan dan permukiman. RP3KP merefleksikan akomodasi terhadap aspirasi
  masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Sedangkan      

  dalam konteks penataan ruang, RP3KP merupakan penjabaran RTRW di sektor
  perumahan dan permukiman.                                             

  RP3KP mencakup rencana penanganan sektor perumahan dan permukiman,    
  baik   yang   terkait dengan  peningkatan  kualitas lingkungan,       
  revitalisasi/optimalisasi kawasan, maupun pengembangan kawasan baru yang
  dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar, termasuk prioritas implementasi
  dan rencana kebutuhan investasinya.                                   

  Muatan pokok RP3KP meliputi:                                          
  §  Penjabaran kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman di       
     daerah;                                                            
  §  Rincian program, target dan sasaran kegiatan dan lokasi dari setiap sektor
     terkait;                                                           
  §  Kelembagaan yang  mengatur pelaksanaan sampai dengan tingkat       
     desa/kelurahan;                                                    
  §  Rincian rencana pembiayaan dan sumber dananya;                     
  §  Rincian jadwal pelaksanaan program, kegiatan dan pelakunya (masyarakat,
     badan usaha, pemerintah);                                          
  §  Mekanisme pemantauan, pengawasan, dan pengendalian program dan     
     kegiatan;                                                          

  §  Mekanisme penyaluran aspirasi para pelaku yang terkait;            
  §  Mekanisme pemberdayaan masyarakat;                                 
  §  Daftar skala prioritas penanganan kawasan perumahan dan permukiman;
  §  Daftar kawasan terlarang (negative list) untuk pengembangan kawasan
     perumahan dan permukiman baru;                                     
  §  Strategi dan prioritas penanganan prasarana dan sarana pada kawasan
     kajian dengan melakukan zoning, sehingga keterpaduan antar zoning  
     sangat diutamakan.                                                 

  Penyusunan RP3KP selama ini belum terekam dengan baik, sehingga kegiatan-
  kegiatan untuk penyempurnaannya belum dapat dirumuskan secara pasti.  
  Selain itu, penyelenggaraan penyusunan RP3KP di beberapa daerah dirasakan
  masih memerlukan penyempurnaan proses maupun kualitas RP3KP. Pada     
  akhirnya, penggunaan RP3KP sebagai acuan pembangunan juga memerlukan  
  penguatan.                                                            

  Dokumen  RP3KP tersebut seyogyanya merupakan hasil perencanaan yang   
  mengacu  pada kondisi daerah, disepakati oleh berbagai stake-holder terkait
  dan dipergunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan     
  perumahan dan permukiman. Diharapkan visi yang terkandung dalam RP3KP ini
  dapat diwujudkan. Proses ini memerlukan penyempurnaan dari waktu ke waktu.
  Oleh karena itu penting untuk memberikan bantuan dan penguatan kepada 
  pemerintah daerah sebagai penyelenggara pembangunan agar maksud,      
  fungsi dan peran RP3KP dapat direalisasikan dan diwujudkan dengan mem-
  PERDA-kan dokumen RP3KP tersebut.                                     

  Di masa mendatang, peranan RP3KP dalam pembangunan daerah perlu untuk 
  terus dipacu dan diperkuat. Permasalahan utama yang dirasakan yaitu:  

  1. Kurangnya pengertian dan pemahaman akan manfaat RP3KP;             

   2. Lemahnya komitmen untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan    
     dan permukiman;                                                    
   3. Rendahnya kemampuan mengelola pengembangan atau pembangunan       
     suatu kawasan perumahan dan permukiman.                            

  Oleh karena itu, maka perlu dilaksanakan kegiatan “Penyusunan RP3KP   
  Kabupaten Donggala” sebagai salah satu langkah untuk menyamakan persepsi
  dan meningkatkan peran pelaku pembangunan di daerah, khususnya aparat 
  pemerintah dalam rangka penyusunan skenario pembangunan perumahan dan 
  permukiman di daerah.                                                 

  Di samping itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memacu terwujudnya 
  keterpaduan prasarana dan sarana kawasan perumahan dan permukiman     
  sehingga dapat menciptakan permukiman yang responsif yang mendukung   
  kehidupan dan penghidupan bagi penghuninya.                           

B. MAKSUD DAN TUJUAN                                                    

  Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah :                          

  1. Menyusun RP3KP sebagai pedoman dan skenario Pemerintah Daerah      
     Kabupaten Donggala dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang       
     perumahan dan permukiman.                                          

  2. RP3KP sebagai suatu alat untuk mewujudkan keterpaduan prasarana dan
     sarana untuk mendukung kebijakan pengembangan kawasan perumahan    
     dan permukiman di Kabupaten Donggala.                              

  Sedangkan tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini yaitu
  1. Terlaksananya Standar Pelayanan Minimal di bidang Perumahan dan Kawasan
     Permukiman;                                                        
  2. Teridentifikasinya permasalahan-permasalahan di sektor perumahan dan
     kawasan pemukiman                                                  
  3. Tersusunnya profil data perumahan dan kawasan permukiman           
  4. Tersusunnya analisa pembangunan dan pengembangan perumahan dan     
     kawasan pemukiman                                                  
  5. Tersusunnya dokumen rencana pembangunan dan  pengembangan          
     perumahan dan kawasan permukiman                                   

C. SASARAN                                                              

  Sasaran yang ingin dicapai dengan Penyusunan RP3KP Kabupaten Donggala ini
  adalah :                                                              
  1. Tercapainya Standar Pelayanan Minimal di bidang Perumahan dan Kawasan
     Permukiman;                                                        
  2. Teridentifikasinya permasalahan, kebijakan dan strategi pengembangan &
     pembangunan PKP eksisting;                                         
  3. Tersedianya informasi spasial dan basis data PKP                   
  4. Tersedianya analisa data                                           
  5. Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan  dan  Pengembangan         
     Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP)                            

                                 Donggala,  April 2025                  
                                  Pengguna Anggaran                     
                       Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman  
                              dan Pertanahan Kab. Donggala              

                                    RAZES RIDHA, ST                     
                                Nip. 19830907 201001 1 006