Rehabilitasi Ruang Kelas Sd Negeri 2 Sikap Dalam

\                                                                    

         PEMERINTAH   KABUPATEN    EMPAT  LAWANG                        

         DINAS  PENDIDIKAN     DAN  KEBUDAYAAN                          

             URAIAN    SINGKAT     PEKERJAAN                            

   Nama Pekerjaan   : Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Sikap Dalam        

   Tinggi Tinggi SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bidang SD)     

                      Kabupaten Empat Lawang                            
   Lokasi           : SD 2 Sikap Dalam                                  

   Tahun Anggaran   : 2025 (DAU)                                        

            TAHUN       ANGGARAN          2025                          
   A. PENDAHULUAN                                                       

     1) Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Sikap Dalam Tinggi Tinggi
     2) Setiap pembangunan untuk sarana dan prasarana umum untuk masyarakat harus
        diwujudkan sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi
        Bangunan                                                        
     3) Penyedia Jasa konstruksi perlu diarahkan secara baik dan        
        menyeluruh,sehingga hasil pembangunan layak untuk dipergunakan sebagai sarana
        dan prasarana umum.                                             

   B. PENDAHULUAN                                                       
       Prasarana gedung sekolah merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang
     penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. Hal demikian tercermin dalam
     Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikan yang

     salah satunya adalah standar saran dan prasarana. Oleh karena itu ketersediaan dan
     kelayakan prasarana gedung sekolah menjadi faktor penting dalam rangka mewujudkan
     penyelenggara pendidikan yang berkualitas baik, dengan terciptanya keamanan dan
     kenyamanan kegiatan belajar mengajar yang baik didalam maupun diluar sekolah.
       Perlunya dilakukan Rehabilitasi total disebabkan gedung sudah tidak memenuhi syarat
     untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan Membahayakan Siswa dan Guru.
       Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

     Kabupaten Empat Lawang Menaruh perhatian yang sangat besar terhadap upaya
     peningkatan kualitas Prasarana Gedung Sekolah melalui Kegiatan atas Pekerjaan
     Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Sikap Dalam Tinggi Tinggi           
       Bangunan gedung merupakan bangunan gedung negara yang dalam rencana
     pelaksanaan pembangunan harus memenuhi azaz dan prinsip kemanfaatan, keselamatan,
     Keselarasan bangunan gedung dalam lingkungan, efektif,efisien, terarah dan terkendali
     sesuai program dan fungsi.                                         

       Bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang
     menjadi/akan menjadi kekayaan milik seperti: Gedung kantor, Gedung kelas, dan gedung
     sekolah lain nya, serta diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN
     (DAK). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat Nomor : 22/PRT/M/2018
     Tentang pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Pemerintahan Kabupaten
     Empat Lawang Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang
     Sebagai Penanggung Jawab Pelayanan Pendidikan, dalam rencana pembangunan sekolah

     untuk program peningkatan prasarana pendidikan, tahun 2025 maka ditetapkan hal sebagai
     berikut :                                                          
     •  Bangunan Gedung Sekolah adalah sebagai bagian bangunan Dinas Pendidikan dan
        Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang. Dengan Klarifikasi bangunan sederhana
        dengan menggunakan teknologi (Pekerjaan utama memerlukan peralatan lebih dari 2
        jenis) Sehingga kegiatan pekerjaan pengendalian-pelaksanaan fisik gedung merupakan

        sesuatu rangkaian manajemen proses kegiatan konstruksi yang saling terkait, terpadu
        dan komprehensif sampai pembangunan fisik pembangunan selesai, opersional dan
        dapat diterima dengan baik oleh pihak pengguna.                 
     •  Realisasi pembangunan dengan sistem Rancang Bangunan atau Design and Build
        (DnB)                                                           

     •  Dalam setiap pelaksanaan pembangunan prasarana sekolah harus dilakukan
        pengendalian dengan sebaik-baiknya, karena lingkup penanganannya meliputi
        berbagai fungsi kegiatan khusus, yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya,
        namun terintegrasi dalam suatu lingkungan bangunan gedung yang terpadu serta
        sistem manajemen pengolahan dari suatu fungsi sekolah secara utuh.

   C. MAKSUD DAN TUJUAN                                                 
       Maksud dari pelaksanaan atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Sikap Dalam Tinggi Tinggi
     pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang adalah :
     a. Untuk Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana gedung sekolah 
     b. KAK ini merupakan petunjuk/pedoman bagi pelaksana konstruksi yang memuat
        masukan, Azaz, Kriteria, keluaran serta proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan
        serta di inplementasikan ke dalam pelaksana tugas bangunan      

     c. Diharapkan Penyedia Jasa sebagai pelaksana konstruksi dapat melaksanakan
        tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai
        dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini                           
     d. Tujuan dari pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Sikap Dalam
        Tinggi Tinggi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang
        adalah untuk mewujudkan penyelenggara pendidikan yang berkualitas baik

        dengan terciptanya keamanan dan kenyamanan kegiatan belajar mengajar baik
        didalam maupun luar kelas.                                      

   D. DASAR HUKUM                                                       
       Dalam pelaksanaan tugasnya pelaksanajasa konstruksi terintegrasi Rancangan dan
     bangun (Design and Build) harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku, yang

     kemudian disesuaikan dengan fungsi, kriteria dan kompleksitas bangunan dengan Peraturan
     Perundang – undangan yang berlaku :                                
     1. Undang- undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi ;    
     2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung ;   
     3. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi ;
     4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang peraturan pelaksana undang –
        undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung ;            

     5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung
        Negara ;                                                        
     6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan
        Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
        Pengaadan Barang dan Jasa Pemerintah ;                          
     7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa
        Pemerintah                                                      

     8. Inpres Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan
        Jasa Pemerintah ;                                               
   E. SUMBER PENDANAAN DAN PERKIRAAN TOTAL BIAYA PEKERJAAN              

       Sumber pendanaan kegiatan ini dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten
     Empat Lawang Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Total
     Biaya Pekerjaan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), Biaya Tersebut Secara
     Umum Meliputi Biaya :                                              
     1.  Pekerjaan Persiapan                                            
     2.  Pekerjaan Galian dan Pondasi                                   
     3.  Pekerjaan Dinding Bata                                         

     4.  Pekerjaan Kuda Kuda dan Atap                                   
     5.  Pekerjaan Kusen dan Jendela                                    
     6.  Pekerjaan Plafond                                              
     7.  Pekerjaan Lantai                                               
     8.  Pekerjaan Pengecetan                                           
     9.  Pekerjaan Instalasi Listrik                                    
     10. Pekerjaan Penggantung / Pengunci                               

     11. Pekerjaan Saluran                                              
     12. Pekerjaan Lain – Lain                                          

   F. NAMA DAN ORGANISASI PEMBERI KERJA                                 

      Nama        : Drs. Jhon Heri                                      
      NIP         : 196908182008011001                                  
      Jabatan     : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Selaku Pengguna Anggaran
      Satuan Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang SD Kabupaten Empat
                    Lawang                                              
   :                                                                    

   G. LINGKUP TUGAS                                                     
     Lingkup Tugas yang harus dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi dapat diuraikan Sebagai
     berikut :                                                          
     A) Dalam Pelaksanaan Konstruksi bangunan gedung, yakni Pekerjaan Rehabilitasi
        Ruang Kelas SDN 2 Sikap Dalam Tinggi Tinggi sudah termasuk masa pemeliharaan
        konstruksi                                                      

     B) Pelaksana konstruksi dilaksakan berdasarkan dokumen pelalangan yang telah disusun
        oleh perencana konstruksi (Gambar teknis), dengan segala tambahan dan
        perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing pelelangan, serta ketentuan
        teknis                                                          
     C) Pelaksana konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga dan
        alat), Kualitas proses (tata cara pelaksana pekerjaan konstruksi), dan kualitas hasil

        pekerjaan, seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis      
     D) Pelaksana konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari konsultan pengawas untuk
        melaksanakan pengawasan terhadap keseluruhan proses pelaksana konstruksi
     E) Pelaksana konstruksi harus sesuai dengan ketentuan keselamatan dan kesehatan
        kerja (K3)                                                      
     F) Pelaksana konstruksi akan didahului dengan penanda tangan Surat Perjanjian
        Pelaksana Konstruksi (SPPK) yang merupakan kontrak kerja pelaksanaan dan
        selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan (Laporan Harian, Mingguan, Bulanan,
        As Built Drawing, Back up data, Foto Dokumentasi) hingga berita acara acara serah

        terima pekerjaan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan Pemeriksa Pekerjaan oleh
        Panitia Penerima Pekerjaan, Semua Administrasi Pelaksana Konstruksi mengikuti
        ketentuan yang tercantum dalam Perpres no. 54 Tahun 2010, Perpres No.70 Tahun
        2012 (Perubahan ke 2) dan perpres No. 4 Tahun 2015 serta Petunjuk teknis
        Pelaksanaanya.                                                  
     G) Pemerliharaan Konstruksi adalah : tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil
        pelaksana fisik. Didalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban

        memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa
        konstruksi sehingga konstruksi/bangunan berfungsi dengan sempurna
     H) Masa Pemeliharaan Bangunan gedung dalam hal ini gedung sekolah minimal selama
        6 bulan terhitung sejak serah terima pertamapekerjaan konstruksi.

   H. TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KONSTRUKSI                               

     1) Pelaksana konstruksi sebagai penyedia jasa bertanggung jawab secara profesional
        atas jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan kode tata
        laku profesi yang berlaku                                       
     2) Secara Umum tanggung jawab pelaksana konstruksi sebagai berikut :
        • Hasil Pekerjaan Konstruksi dalam hal ini atas pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas
          SDN 2 Sikap Dalam Tinggi Tinggi memenuhi persyaratan yang berlaku.

        • Hasil Pekerjaan Konstruksi yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan –
          batasan yang telah diberikan oleh pengguna jasa, termasuk melalui KAK ini, Seperti
          dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang
          diwujudkan.                                                   
        • Hasil Pekerjaan Konstruksi yang dihasilkan harus telahmemenuhi peraturan,
          Standar dan Pedoman Teknis Bangunan Gedung yang berlaku.      

   I. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN                                
     Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan untuk kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas
     SDN 2 Sikap Dalam Tinggi Tinggi Selama hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya
     Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
     empat Lawang.                                                      

   J. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEKERJAAN                               
     Pelaksana Konstruksi sebagai penyedia jasa harus segera menyusun program kerja,
     Minimal Meliputi                                                   
     1) Jadwal kegiatan / Time Schedule secara detail.                  
     2) Alokasi Tenaga yang lengkap dengan tingkat keahlian maupun tenaga kerja untuk

        melaksanakan pekerjaan, serta harus mendapatkan persetujuan dari Pihak Pengguna
        Jasa / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang.  
     3) Konsep penanganan pekerjaan pembangunan                         
   K. HASIL KELUARAN                                                    
     Hasil keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya :
     1) Konstruksi Fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi
     2) Dokumen Hasil Pelaksanaan Konstruksi Meliputi :                 
       •  Gambar - gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (As Build Drawing)

       •  Semua Berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi (Jika
          Ada)                                                          
       •  Kontrak Kerja Pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksanaan konstruksi,
          pekerjaan pengawasan oleh konsultan pengawas, beserta segala  
          perubahan/addendumnya.                                        
       •  Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Back Up data, yang dibuat
          selama pelaksana konstruksi oleh pelaksana konstruksi yang diperiksan dan

          disetujui oleh konsultan perngawas serta dinas pendidikan dan kebudayaan empat
          lawang                                                        
       •  Berita acara termyn 1, 2 dan 3 dan Berita acara lainnya yang berkaitan dengan
          pelaksana konstruksi fisik                                    
       •  Foto – Foto Dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksana
          konstruksi fisik                                              

   L. KEBUTUHAN TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG                        
     Untuk melaksanakan pekerjaan ini penyedia harus menyediakan tenaga/personil,
     gabungan beberapa keahlian, dalam bentuk organisasi pelaksanaan pekerjaan di
     lapangan, minimal terdiri atas:                                    

No    Jabatan Pengalaman  Ijazah        SKA        Kode   Jumlah        

                             Tenaga Ahli                                
                                    SKT- Pelaksana Bangunan             
 1    Pelaksana 0 Tahun  SMA/SMK                   TS 051  1 Orang      
                                    Gedung/Pekerjaan Gedung             
    Ahli K3 Konstruksi /           SKA – Ahli K3 Konstruksi – Muda 603  
 2             0 Tahun   SMA/SMK                           1 Orang      
      Petugas K3                      atau Petugas K3                   
Catatan :                                                               
Seluruh Personil Team Leader dan Tenaga Ahli melampirkan Sertifikat Keahlian (SKA), Ijazah Terakhir,
Curriculum Vitae , Surat pernyataan ditugaskan E-KTP.                   

   M. PERALATAN                                                         
     Peralatan Minimal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan:     
     a. Mesin Bor (1 unit)                                              

     b. Kendaraan Lapangan Motor (1 Unit)                               
     c. Gerinda                                                         
     d. Alat Tukang Bantu Lain nya                                      
        Semua peralatan harus dibuktikan dengan Bukti Kepemilikan Alat atau Surat Perjanjian

        Sewa/Dukungan, minimal selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

   N. PERSYARATAN KUALIFIKASI                                           
     a. Perusahaan Kecil                                                

     b. Kualifikasi Bangunan Gedung                                     
     c. Kode/Subkualifikasi : BG007 / Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung
        Pendidikan. Atau BG009 / Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung
        Lainnya.                                                        
     d. IUJK : Memiliki Surat Izin Usaha Yang Masih Berlaku             
     e. TDP : Tanda Daftar Perusahan Yang Masih Berlaku                 
     f. Memiliki NPWP Perusahan                                         

     g. Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah atau Swasta
        Untuk Mengikuti Pengadaan Barang / Jasa 10 % dari HPS (Jikadiperlukan)
     h. Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir 2022 dan 2023     
     i. Dokumen RK3K Memiliki Kemampuan Dasar (KD) sebesar Nilai HPS dengan
        Perhitungan KD = 3 x NPT (Nilai Pengalaman Tertinggi) yang diperoleh dalam kurun
        waktu 5 tahun terakhir.                                         

   O. LAIN-LAINNYA                                                      
     1. Sewaktu – waktu penyedia jasa dapat diminta oleh pengguna jasa mengadakan diskusi
        atau memberi penjelasan mengenai tahap atau hasil kerjanya      
     2. Penyedia jasa selalu mendiskusikan usulan usulan hasil pekerjaan ini dengan

        pengguna jasa                                                   
     3. Hal hal yang belum tercakup dalam Kerangka Acuan kerja ini akan dijelaskan dalam
        berita acara hasil penyelesaian pekerjaan.                      

   P. PENUTUP                                                           
       Demikian Kerangka Acuan Keraja (KAK) ini disusun, maka Kerangka Acuan Kerja ini

     mendaji pedoman bagi Pelaksana Konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan, hal hal teknis
     yang diperlukan hendaknya bisa dipersiapan secara matang agar pelaksana pekerjaan
     dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai
     dengan standaryang ditetapkan.                                     

                                 Ditetapkan di Tebing Tinggi, 13 Juni 2025

                                 NIP. 196908182008011001