Videotron

PENGADAAN  VIDEOTRON                                                       
                                                                           
Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Struktur Organisasi Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan, Balai Besar ini merupakan
                                                                           
unit teknis di bawah Kementerian ESDM yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan penunjang di bidang geologi kelautan. Sesuai dengan pasal 3, tugas utama Balai Besar Survei
                                                                           
dan Pemetaan Geologi Kelautan adalah melaksanakan survei dan pemetaan geologi di lingkungan
laut.                                                                      
                                                                           
                                                                           
Dalam melaksanakan fungsi pelayanan data dan informasi, BBSPGL membutuhkan sarana
komunikasi visual yang efektif, modern, dan informatif. Perkembangan teknologi informasi menuntut
                                                                           
penyajian data geologi kelautan secara lebih interaktif dan real time, terutama pada kegiatan publikasi
hasil survei, diseminasi ilmu pengetahuan, konferensi, serta pelayanan publik. Videotron sebagai
media tampilan digital berukuran besar memberikan kemampuan penyajian visual yang lebih dinamis,
                                                                           
detail, dan menarik dibandingkan media konvensional.                       
                                                                           
Oleh karena itu, pengadaan videotron diperlukan sebagai upaya optimalisasi penyebaran informasi,
                                                                           
peningkatan kualitas layanan publik, dan mendukung pelaksanaan tugas BBSPGL dalam menyajikan
data geologi kelautan secara profesional dan modern.                       
                                                                           
                                                                           
Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah untuk internal adalah memperoleh sarana penyajian
informasi visual untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.serta memperkuat efektivitas
                                                                           
kegiatan koordinasi, rapat, dan presentasi hasil survei. Sedangkan untuk eksternal Instansi
pemerintah pusat/daerah, akademisi, industri, dan pihak terkait yang memanfaatkan data geologi
kelautan serta peserta kegiatan sosialisasi, workshop, dan diseminasi yang membutuhkan media
                                                                           
presentasi berkualitas. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh BBSPGL dengan dukungan pendanaan
dari DIPA BBSPGL Tahun Anggaran 2025, dan proses pengadaannya didukung oleh dokumen-
                                                                           
dokumen formal seperti Kerangka Acuan Kerja (KAK), Dokumen Pengadaan, dan Harga Perkiraan
Sendiri (HPS).                                                             
                                                                           
                                                                           
Lingkup pekerjaan mencakup pemeriksaan kondisi panel utama dan sub-panel, pengecekan jalur
kabel, grounding, dan perlengkapan pelindung arus lebih; perbaikan atau penggantian kabel dan
                                                                           
komponen yang sudah menurun kualitasnya; pemasangan MCB dan ELCB sesuai standar
keamanan; dan penataan kabel agar lebih rapi, aman, dan sesuai fungsi ruangan; uji coba beban
                                                                           
setelah pemeliharaan selesai. Semua aspek ini diatur dalam dokumen penunjang seperti Kerangka
Acuan Kerja (KAK) dan Rancangan Kontrak untuk memastikan proses pengadaan berjalan lancar
dan sesuai standar yang berlaku.