| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0661562306086000 | Rp 692,750,000 | - | |
| 0032750598072000 | Rp 576,000,000 | 1. Tidak menyampaikan NIB Bidang Usaha KBLI 62029 dan KBLI 63111 baik yang ditulis dalam form Kualifikasi atau yang di upload pada sistem 2. Tidak menyampaikan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan bukti kepemilikan atau sewa kantor 3. Tidak menyampaikan Surat Pernyataan Peserta sesuai LDK hal 37 point 7 | |
| 0316698257002000 | - | - | |
| 0432869543419000 | - | - | |
PT Wahana Mega Cita | 08*3**5****53**0 | - | - |
CV Wide Management | 06*2**0****51**0 | - | - |
PT Gemilang Indonesia Sukses Mulia | 0826715153448000 | - | - |
| 0312640170002000 | - | - | |
| 0033053968017000 | - | - |
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menaungi
beberapa subsektor strategis di Indonesia, yang sampai dengan saat ini
menjadi penopang dan penggerak pembangunan di tanah air. Arah
kebijakan sektor ESDM diprioritaskan untuk kemakmuran rakyat,
terutama dalam hal penyediaan energi yang adil dan merata. Kebijakan
ini didorong melalui pemberitaan massif di berbagai media, sehingga
diseminasi kebijakan sektor ESDM dapat sampai dengan baik.
Hasil analisis juga menunjukkan penyediaan energi dan pengelolaan
hasil mineral dan batubara menjadi isu yang marak diperbicangkan publik,
baik yang dimuat di media massa, maupun media sosial. Tak hanya itu,
pemberitaan subsektor geologi dan mitigasi bencana geologi juga
menjadi isu-isu serius di masyarakat. Isu-isu sektor energi memiliki
proporsi yang cukup besar dalam pemberitaan harian atau perbincangan
publik di media massa.
Pemberitaan yang tersaji di media massa maupun kanal komunikasi
lainnya, dapat menjadi salah satu acuan efektivitas penyampaian
kebijakan sektor ESDM kepada publik. Namun, tidak sedikit pula
pemberitaan yang disajikan tidak sesuai dengan fakta ataupun informasi
yang disampaikan atau hoax dalam pemberitaan membuat gejolak publik
sehingga perlu adanya klarifikasi informasi. Pengamatan isu dan
pemberitaan publik ini menjadi sangat penting untuk melihat strategi
komunikasi yang tepat dalam menghadapi isu bahkan krisis.
Penyampaian kebijakan publik melalui media massa merupakan cara
efektif untuk membentuk citra dan reputasi positif. Salah satu proses
mengetahui isu dan dinamika yang terjadi di masyarakat adalah dengan
melakukan pemantauan terhadap pemberitaan di media (media
monitoring) meliputi media cetak, online, televisi dan media sosial.
Selain media cetak dan media online, media sosial juga menjadi salah
satu alat komunikasi publik yang patut diperhitungkan, mengingat saat ini
penggunaan media sosial pada masyarakat meningkat pesat. Data
Hootsuite (Konsultan Media Sosial Internasional) tahun 2021
menunjukkan dari total 274,9 penduduk Indonesia, sebanyak 125,6% nya
merupakan pengguna gawai elektronik, Sebesar 73,7% atau sebanyak
202,6 juta merupakan pengguna internet, dengan 170 juta orang (61,8%)
yang merupakan pengguna media sosial aktif.
Dalam pengelolaan isu publik perlu dipetakan pula kelompok masyarakat,
stakeholder serta key opinion leader untuk mengetahui pemetaan isu
yang berkembang di masyarakat sehingga dapat dirumuskan strategi
komunikasi yang tepat.
Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian
ESDM memiliki tugas, salah satunya, untuk merencanakan dan menyiapkan
program komunikasi dan informasi publik. Melalui pemantauan terhadap
pemberitaan dan juga opini masyarakat yang tersaji di media massa (media
monitoring), diharapkan dapat melakukan respon yang cepat dan tepat
kepada masyarakat, sebagai bagian dari pertanggungjawaban kinerja sektor
ESDM.| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 8 March 2022 | ,Monitoring Dan Analisis Isu Publik Berbasis Big Data | Kementerian Dalam Negeri | Rp 1,200,000,000 |
| 3 December 2019 | Pemantauan Berita Sektor Esdm | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | Rp 1,019,000,000 |
| 1 November 2021 | Pemantauan Berita Sektor Esdm | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | Rp 815,000,000 |
| 22 November 2022 | Pemantauan Berita Sektor Esdm | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | Rp 815,000,000 |
| 5 December 2019 | Media Dan Social Media Monitoring Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional | Rp 514,800,000 |
| 26 December 2022 | Langganan Sistem Monitoring Media | Kementerian Sekretariat Negara | Rp 400,000,000 |
| 19 December 2023 | Pengadaan Sistem Monitoring Media Massa Dan Media Sosial Tahun Anggaran 2024 | Kementerian Sekretariat Negara | Rp 400,000,000 |
| 17 December 2021 | Pengadaan Sistem Monitoring Media Massa Dan Media Sosial Tahun 2022 | Kementerian Sekretariat Negara | Rp 400,000,000 |
| 2 May 2019 | Penyediaan Informasi Media Massa Secara Elektronik | Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia | Rp 300,000,000 |
| 30 November 2018 | Monitoring Dan Analisis Berita Dan Media Sosial Kpk Tahun 2019 | Komisi Pemberantasan Korupsi | Rp 279,250,000 |