Pembangunan Plts Di Wilayah 1

Gambaran Singkat Pembangunan PLTS Wilayah 1                        
     Sumber Pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan,

dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan,
rasional, optimal, dan terpadu guna memberikan nilai tambah bagi   

perekonomian Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyediaan,

pemanfaatan, dan pengusahaan secara terus menerus guna meningkatkan
kesejahteraan rakyat dalam pelaksanaannya harus selaras, serasi, dan

seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.                           
     Menimbang bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan yang

terbatas, maka perlu adanya kegiatan penganekaragaman sumber daya energi

agar ketersediaan energi terjamin. Salah satu strategi pengembangan energi
nasional adalah meningkatkan kegiatan diversifikasi energi melalui upaya

pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), seperti panas bumi, tenaga air,
energi surya, energi angin, biomassa, dan energi nuklir.           

     Dengan memanfaatkan EBT dan Penerapan Konservasi Energi,      

ketergantungan akan penggunaan bahan bakar fosil di dalam sistem   
penyediaan energi nasional dapat menurun. Selain dari itu, isu pemanasan

global yang dikaitkan dengan penggunaan bahan bakar fosil merupakan salah
satu alasan untuk menurunkan tingkat konsumsi bahan bakar fosil. Mengingat

situasi energi nasional tersebut, peran EBT sangatlah diperlukan dalam

mendukung penyediaan energi nasional.                              
     Peranan Undang Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi,       

menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengelolaan,
sehingga ketersediaan energi dapat terjamin. Peranan energi sangat penting

artinya bagi kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional sehingga      
pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkelanjutan rasional, optimal

serta terpadu utamanya untuk penyediaan dan pemanfaatan energi     

terbarukan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah/koordinasi perencanaan,
program/kebijakan dan Anggaran dalam pelaksanaannya.               

     Dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan
 dan meningkatkan ketahanan energi nasional, salah satu tujuan pengelolaan

 energi nasional adalah tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak

 mampu  dan/atau tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk 
 mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata
 dengan cara :                                                     

 1) Menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada
    masyarakat tidak mampu;                                        

 2) Membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang   

    sehingga dapat mengurangi diparitas antar daerah;              

    Penyediaan energi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah   
 diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan daerah

 perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya    

 sumber energi terbarukan, dimana daerah penghasil sumber energi   
 mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat.

    Kondisi saat ini masih banyak daerah yang belum memiliki akses energi
 baik untuk listrik maupun non listrik, sehingga perlu upaya pemerintah dan

 pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya yang

 tinggal di daerah terpencil/terisolir, pulau terluar dan perbatasan. Berdasarkan
 data potensi desa yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar

 3% dari jumlah desa se- Indonesia masih belum terlistriki.        

                        Jumlah Desa       Nasional (%)             
    PLN                   69.531              75                   
    Non PLN               20.493              22                   
    Tanpa Listrik          2.519              3                    

    Total                 92.543             100                   
  Sumber: Pendataan Potensi Desa/Kelurahan 2014, Badan Pusat Statistik

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Kementerian ESDM c.q DJEBTKE 
mengimplementasikan kegiatan berupa pemberian bantuan fisik energi 

terbarukan baik melalui anggaran Pemerintah Pusat (APBN) melalui prosedur
yang telah ditetapkan dalam Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan

serta Konservasi Energi. Dengan adanya kegiatan atau program-program
tersebut diharapkan percepatan pengembangan energi baru terbarukan dapat

tercapai sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Strategis
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2015-2019.              
Ruang Lingkup Pekerjaan                                            
Ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan oleh penyedia/pelaksana antara

lain:                                                              
1. Menyediakan pengadaan komponen/peralatan yang diperlukan sesuai 

  dengan Kerangka Acuan Kerja yang sudah disepakati;               
2. Melakukan instalasi komponen/peralatan pengganti sehingga PLTS dapat
  beroperasi seshuai dengan fungsinya;                             
3. Melakukan uji komisioning terhadao pembangkit Uji Komisioning harus

  mengacu kepada SNI IEC (62446-1); 2016 SISTEM FOTOVOLTAIK (FV) – 
  PERSYARATAN    UNTUK   PENGUJIAN,    DOKUMENTASI    DAN          
  PEMELIHARAAN   – Bagian 1: Sistem terkoneksi jaringan listrik –  
  Dokumentasi, uji komisioning dan inspeksi (IEC 62446-1:2016+AMD1:2018
  CSV, IDT)"                                                       

4. Memfasilitasi Uji Laik Operasi (ULO) dan Sertifikasi Laik Operasi (SLO);
5. Melakukan pelatihan pengoperasian dan pemecahan kendala kepada  
  operator PLTS;                                                   
6. Membuat SOP terkait pengoperasian dan pemeliharaan PLTS pasca   

  pembangunan;                                                     
7. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelesaian
  pekerjaan.                                                       
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan progres pekerjaan, laporan hasil
  pekeraan, serta laporan pemeliharaan.                            

9. Melakukan pemeliharaan terhadap sistem Pembangkit PLTS, Jaringan
  Distribusi, dan Instalasi Pelanggan PLTS.