Pembangunan Pltmh Anggi Tahap II, Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat

PEMBANGUNAN     PLTMH  ANGGI  TAHAP  II                    

  a. Gambaran Umum                                                        

          Sumber Pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan
     pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal,

     dan terpadu guna memberikan nilai tambah bagi perekonomian Bangsa dan Negara
     Kesatuan Republik Indonesia. Penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan secara terus

     menerus guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam pelaksanaannya harus selaras,
     serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.                 

          Menimbang bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan yang terbatas,
     maka perlu adanya kegiatan penganekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan
     energi terjamin. Salah satu strategi pengembangan energi nasional adalah meningkatkan

     kegiatan diversifikasi energi melalui upaya pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT),
     seperti panas bumi, tenaga air, energi surya, energi angin, biomassa, dan energi nuklir.

          Dengan memanfaatkan EBT dan Penerapan Konservasi Energi, ketergantungan
     akan penggunaan bahan bakar fosil di dalam sistem penyediaan energi nasional dapat

     menurun. Selain dari itu, isu pemanasan global yang dikaitkan dengan penggunaan bahan
     bakar fosil merupakan salah satu alasan untuk menurunkan tingkat konsumsi bahan bakar

     fosil. Mengingat situasi energi nasional tersebut, peran EBT sangatlah diperlukan dalam
     mendukung penyediaan energi nasional.                                

          Peranan Undang Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, menyatakan bahwa
     pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengelolaan, sehingga ketersediaan energi
     dapat terjamin. Peranan energi sangat penting artinya bagi kegiatan ekonomi dan ketahanan

     nasional sehingga pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkelanjutan rasional,
     optimal serta terpadu utamanya untuk penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan.

     Untuk itu diperlukan langkah-langkah/koordinasi perencanaan, program/kebijakan dan
     Anggaran dalam pelaksanaannya.                                       

          Dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan
      meningkatkan ketahanan energi nasional, salah satu tujuan pengelolaan energi nasional

      adalah tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau tinggal di
      daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran

      rakyat secara adil dan merata dengan cara :                         
      1) Menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat

         tidak mampu;                                                     
      2) Membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang sehingga dapat
         mengurangi diparitas antar daerah;                               
         Penyediaan energi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah diutamakan di daerah
      yang belum berkembang, daerah terpencil dan daerah perdesaan dengan menggunakan
      sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan, dimana daerah penghasil

      sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat.
         Kondisi saat ini masih banyak daerah yang belum memiliki akses energi baik untuk

      listrik maupun non listrik, sehingga perlu upaya pemerintah dan pemerintah daerah untuk
      memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah terpencil/terisolir,

      pulau terluar dan perbatasan. Berdasarkan data potensi desa yang dilakukan oleh Badan
      Pusat Statistik (BPS), sekitar 3% dari jumlah desa se- Indonesia masih belum terlistriki.

                             Jumlah Desa       Nasional (%)               
        PLN                    69.531              75                     
        Non PLN                20.493              22                     
        Tanpa Listrik          2.519               3                      
        Total                  92.543             100                     
       Sumber: Pendataan Potensi Desa/Kelurahan 2014, Badan Pusat Statistik

          Untuk mengatasi permasalahan tersebut Kementerian ESDM c.q DJEBTKE

      mengimplementasikan kegiatan berupa pemberian bantuan fisik energi terbarukan baik
      melalui anggaran Pemerintah Pusat (APBN) melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam

      Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan
      Energi Baru, Energi Terbarukan dan Konservasi Energi. Dengan adanya kegiatan atau

      program-program tersebut diharapkan percepatan pengembangan energi baru terbarukan
      dapat tercapai sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Strategis

      Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2015-2019.               
          Pembangunan PLTMH Anggi dilaksanakan di Desa Anggi, Distrik Anggi Kab.
      Pegunungan Arfak Provinsi Nusa Tenggara Timur. Letak Geografis Kabupaten

      Pegunungan Arfak, sebagai berikut: Bagian Utara : 0º55’ Lintang Selatan; Bagian Selatan:
      1º40’ Lintang Selatan; Bagian Barat : 133º10’ Bujur Timur; Bagian Timur : 134º05’ Bujur

      Timur. Ketinggian wilayah (altitude) Kabupaten Pegunungan Arfak adalah 300 – 1.800
      meter di atas permukaan laut. Dari segi luas wilayah menurut distrik, Testega merupakan

      distrik dengan wilayah paling luas (75.515 ha atau 19,65% dari luas wilayah Kabupaten
      Pegaf), diikuti distrik Catubouw (72.237 ha atau 18,80% dari luas wilayah Kabupaten

      Pegaf); sedangkan distrik dengan luas wilayah paling sempit adalah Membey (10.370 ha
      atau 2,37% dari luas wilayah Kabupaten Pegaf), diikuti distrik Anggi (14.114 ha atau 3,67%

      dari luas wilayah Kabupaten Pegaf).                                 
          Dari segi fisiografi, distrik dengan persentasi wilayah paling banyak masuk dalam

      kategori extremly steep (sangat curam dengan kemiringan >40%) adalah Minyambouw
      (73,83%), diikuti oleh Membey (66,32%); sedangkan distrik dengan flat (kategori berbukit
      dengan kemiringan <2%) dan very gentle (bergelombang dengan kemiringan 2 - 8%)
      adalah Anggi (17,61%), diikuti oleh Taige (8,91%). Data Profil Kabupaten Pegaf Tahun
      2013 menyatakan bahwa hanya 20% wilayahnya memiliki kemiringan 0-25° (datar),

      selebihnya 80% wilayahnya memiliki kemiringan lebih dari 25° (bergelombang/berbukit).
          Sebagaimana diuraikan di atas, dapat terlihat bahwa mayoritas wilayah Kabupaten

      Pegaf adalah sangat curam yang berarti berbanding lurus dengan ketinggian tempat, maka
      topografi wilayah ini berkisar antara 15 - 2.940 meter di atas permukaan laut (dpl).

      Kondisi topografi wilayah yang demikian, mengharuskan perencanaan yang berbasis pada
      pemanfaatan lahan yang baik dan konservasi sumberdaya tanah, air, agar terhindar dari

      bahaya banjir dan longsor. Sebagian besar (80%) wilayah Kabupaten Pegaf memiliki
      kelas lereng adalah curam dengan tingkat kemiringan >75%. Kondisi tersebut merupakan

      kendala utama bagi pemanfaatan lahan baik untuk pengembangan sarana sarana dan
      pra sarana fisik, demikian juga pengembangan pertanian dalam arti luas dalam skala besar.

          Data iklim Kabupaten Pegunungan Arfak yang didalamnya mencakup suhu udara,
      lama penyinaran, curah hujan, hari hujan, dan kelembaban udara selama 5 tahun terakhir,
      disajikan seperti pada tabel berikut. Tabel II-3. Data Iklim Selama 5 Tahun Terakhir 2011-

      2015 Kabupaten Pegunungan Arfak                                     

               Suhu        Lama       Curah       Hari                    
                                                         Kelembaban       
    Bulan      Udara     Penyinaran   Hujan       Hujan                   
                                                          Udara (%)       
                (ºC)       (%)        (mm)        (hari)                  
 1. Januari    27,48       43,67     327,70       21,67    84,00          
 2. Februari   27,40       47,33     330,03       20,67    84,33          
 3. Maret      27,35       44,67     411,23       24,00    84,67          
 4. April      27,40       43,00     322,00       22,67    86,00          
 5. Mei        27,80       54,00     314,47       20,67    84,67          
 6. Juni       27,63       41,67     240,87       21,33    85,00          
 7. Juli       27,13       45,67     179,77       20,67    85,67          
 8. Agustus    27,08       52,00     229,27       20,67    83,33          
 9. September  27,57       48,67     142,53       19,00    83,33          
 10. Oktober   27,68       61,00     118,30       15,33    82,00          
 11. Nopember  27,60       47,33     286,53       22,00    83,33          
 12. Desember  27,77       39,67     267,13       20,33     83,3          
    Rata-rata  27,49       47,39     260,82       20,92    84,22          
          Salah satu prioritas pembangunan adalah pembukaan isolasi daerah tertinggal. Ini
      telah banyak dilakukan pemerintah termasuk di wilayah Distrik Anggi. Sampai saat ini

      Distrik Anggi khususnya di Desa Anggi sebagai ibukota kecamatan, belum terjangkau oleh
      jaringan listrik PLN, sehingga masyarakat kesulitan untuk mengakses kebutuhan listrik.

      Melalui program Kementerian ESDM yaitu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro
      Hidro Tahun Anggaran 2022, diharapkan permasalahan utama tersebut dapat

      terselesaikan.                                                      
  b. Maksud dan Tujuan                                                    
          Kegiatan pembangunan PLTMH ini adalah untuk melakukan pembangunan PLTMH
      Anggi di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat sesuai dengan usulan yang

      disampaikan oleh Pemerintah Daerah dan dilakukan verifikasi berdasarkan dokumen FS
      DED serta verifikasi lapangan.                                      

I. Penerima Manfaat                                                       

  1) Pemerintah Pusat                                                     

     Manfaat yang diperoleh adalah terlaksananya program prioritas nasional serta tercapainya
     target bauran energi nasional dari sektor energi baru terbarukan.    

  2) Pemerintah Daerah                                                    
     Manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan di daerah

     masing-masing, serta peningkatan rasio elektrifikasi di Provinsi/Kabupaten/Kota.
  3) Masyarakat pada umumnya                                              
     Manfaat yang diperoleh adalah kebutuhan listrik masyarakat untuk penerangan dan kegiatan

     ekonomi lainnya dapat terpenuhi selama 24 (dua puluh empat) jam.