| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0026980029942000 | Rp 544,500,000 | - | |
| 0901855650941000 | Rp 500,411,966 | - Jadwal Inspeksi dan Audit di SMKK melebihi masa pekasanaan pekerjaan - Terdapat Uraian Pekerjaan dalam Tabel B1 yang tidak sesuai dengan Uraian Pekerjaan dari PPK | |
CV Prolindo Pratama Jaya | 00*9**3****42**0 | Rp 507,576,570 | - Poin 1 (satu) pada pakta Komitmen K3 tidak tidak sesuai ketentuan - Pengalaman kerja personil K3 tidak sesuai |
| 0720300870943000 | Rp 513,243,069 | -Tidak ada bukti kepemilika peralatan - Tidak ada pengalaman kerja personil | |
| 0744474198942000 | - | - | |
Khalisa Kieraha Konstruksi | 10*0**0****27**4 | - | - |
| 0939379145942000 | - | - | |
| 0724251210942000 | - | - | |
| 0031825375942000 | - | - |
-192-
E. FORMAT RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) DAN FORMAT
PENILAIAN RKK
E.1. FORMAT RKK KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI
Format RKK pada tahap pemilihan Konsultansi Konstruksi Pengawasan/
Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi sudah harus mengikuti persyaratan
dalam SMKK yaitu sebagai Informasi Terdokumentasi. Susunan dokumen RKK
terdiri dari:
▪ Cover Dokumen
▪ Halaman Pengesahan
▪ Halaman Daftar Isi
▪ Halaman Uraian dan Penjelasan RKK
http://jdih.pu.go.id
-193-
CONTOH
[Logo Perusahaan]
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/ MANAJEMEN
PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI
………………………………………………………….
(Nama Paket Pekerjaan)
Lokasi Pekerjaan :
Nomor Kontrak :
Waktu Pelaksanaan :
DISUSUN OLEH:
……………………………………………..
(Nama Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi)
http://jdih.pu.go.id
-194-
Lembar Pengesahan
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/ MANAJEMEN
PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI
………………………………………………………….
(Nama Paket Pekerjaan)
………………………………………………………….
(Periode Pelaksanaan Pekerjaan)
Pihak Penyedia Jasa Pihak Pengguna Jasa
Dibuat Oleh: Disetujui Oleh:
………………………… P ejabat Pembuat Komitmen
(Nama Jabatan )
ttd ttd
……………………….. ………………………..
(Nama Lengkap) ( N a m a L e n g k a p )
NIP: ……………
(Diisi oleh Pengguna Jasa
setelah memberikan
persetujuan pada rapat
persiapan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi (pre
construction meeting).
http://jdih.pu.go.id
-195-
DAFTAR ISI HAL
Lembar Pengesahan 194
Daftar Isi 195
1 Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan 196
Konstruksi
2 Perencanaan Keselamatan Konstruksi 197
3 Dukungan Keselamatan Konstruksi 198
4 Operasi Keselamatan Konstruksi 199
5 Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi 199
http://jdih.pu.go.id
-196-
1. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM
KESELAMATAN KONSTRUKSI
1.1 Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi
Memuat Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang
ditandatangani oleh Kepala Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan
Pengguna Jasa.
Format Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi
KOMITMEN RENCANA AKSI KESELAMATAN KONSTRUKSI
(Badan Usaha) ……………….
(Badan Usaha) …………. sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi berkomitmen
melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi berkeselamatan
pada pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan .............. demi terciptanya
Zero Accident, dengan memastikan:
a. Pemenuhan ketentuan Keselamatan Konstruksi telah sesuai dengan
Dokumen RKK;
b. Pengawasan mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja (KAK);
c. Pengawasan pelaksanaan berdasarkan kesesuaian standar dan desain;
d. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur (SOP); dan
e. Menggunakan tenaga kerja yang berkompeten dan bersertifikat.
…[kota], …………. 20xx
Kepala Pengawas P engguna Jasa*
Pekerjaan
ttd
ttd
……………………….. ………………………..
(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)
* Diisi oleh Pengguna Jasa setelah memberikan persetujuan pada rapat persiapan
pelaksanaan pekerjaan konstruksi (preconstruction meeting).
http://jdih.pu.go.id
-197-
2. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
2.1 Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko
Memuat tabel identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap
aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan
konstruksi yang dibuat oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi
(Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan/Konsultansi
Konstruksi MK) dan disetujui oleh Pimpinan Konsultan Pengawas/MK
Pekerjaan Konstruksi.
Tabel 1 Contoh Format Tabel Identifikasi Bahaya
dan Pengendalian Risiko*.
Identifikasi Dampak / Pengendalian
No Uraian Kegiatan
Bahaya Risiko Risiko
Disetujui Oleh
Dibuat Oleh
Pengawas/MK
Pimpinan Pengawas/MK
Ttd
Ttd
(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)
(Nama Lengkap)
*Format tabel dapat mengikuti contoh.
Tabel 2 Penjelasan Tabel Contoh Format Tabel Identifikasi Bahaya dan
Pengendalian Risiko
Uraian Kegiatan : Tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan pekerjaan rutin dan non-
rutin.
Identifikasi Bahaya : Menetapkan karakteristik kondisi bahaya
/ tindakan bahaya terhadap aktivitas
pengawasan pelaksanaan konstruksi
sesuai dengan peraturan terkait.
Dampak / Risiko : Paparan /konsekuensi yang timbul akibat
kondisi bahaya dan tindakan bahaya
terhadap aktivitas pengawasan
pelaksanaan konstruksi.
Pengendalian Risiko : Kegiatan yang dapat mengendalikan baik
mengurangi maupun menghilangkan
dampak bahaya yang timbul.
http://jdih.pu.go.id
-198-
2.2 Peraturan Perundang-undangan dan Standar
Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya diuraikan
menurut identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas
pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan
konstruksi.*
Tabel 3 Contoh Format Peraturan Perundang-undangan dan Standar
Peraturan Perundangan
No Metode Pelaksanaan & Persyaratan Lainnya Yang Menjadi
Acuan
2.3 Sasaran dan Program Pengawasan
Memuat tabel sasaran dan program berdasarkan identifikasi bahaya dan
pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan
konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.
Tabel 4 Contoh Format Sasaran dan Program Pengawasan
No Uraian Kegiatan Sasaran Program Pengawasan
1. Pekerjaan galian 1. Galian dengan 1. Memastikan metode
tanah kedalaman kedalaman 2 m, pelaksanaan yang
2 m dengan kondisi disepakati dengan
tanah berpasir tdk menggunakan
terjadi longsor, dinding penahan
tanah dilaksanakan,
2. Pekerja tidak 2. Memastikan pekerja
tertimbun longsor, mengikuti prosedur
yang sudah
ditetapkan,
3. Galian sesuai 3. Memastikan metode
dengan spesifikasi pelaksanaan galian
teknis. sesuai dengan
spesifikasi teknis,
2 Dst, Dst, Dst,
3. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
3.1 Kompetensi
a. Daftar Personel
Memuat daftar personel yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi.
Tabel 5 Contoh Daftar Personel Pengawasan Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi
Jumlah
No Jabatan Nama Personel
Personel
Ahli K3 Konstruksi/Petugas
1
Keselamatan Konstruksi
Ahli Teknik Terkait / Ahli Teknik Sesuai
2
bidangnya
b. Sertifikat Personel
Memuat sertifikat Personel yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi pada Tabel 5 Contoh Daftar Personel Pengawas
Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.
Contoh:
1. Sertifikat Ahli Muda K3 Konstruksi
2. Sertifikat Ahli Jalan dan Jembatan, dst.
http://jdih.pu.go.id
-199-
4. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
4.1 Struktur Organisasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi
Memuat bagan struktur organisasi Pengawas Pekerjaan Konstruksi
beserta tugas dan tanggung jawabnya.
Gambar 1 Contoh Struktur Organisasi Pengawas Pekerjaan Konstruksi
Pimpinan Pengawasan
Nama
Inspeksi Engineer Quality Engineer/ Penanggung Jawab Keselamatan
Quantity Engineer Konstruksi Pengawasan
Nama
Nama Nama
Tabel 6 Contoh Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan
Konstruksi
No Jabatan Tugas Dan Tanggung Jawab
1 Pimpinan
Pengawasan
2 Penanggung
Jawab
Keselamatan
Konstruksi
Pengawas
3 Inspeksi
Engineer
Dst.
4.2 Pengelolaan Keselamatan Konstruksi
Memuat prosedur dan/atau instruksi kerja pengawasan pada proses
pelaksanaan konstruksi yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengawas
Pekerjaan Konstruksi dan Pengguna Jasa untuk dilaksanakan.
5. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI
Memuat Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan terkait
Penerapan SMKK. Isi Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
sekurang-kurangnya mencakup lembar pengawasan dan formulir izin
kerja yang telah ditandatangan.
http://jdih.pu.go.id
-200-
E.2. FORMAT RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) PENYEDIA
JASA PELAKSANA PEKERJAAN KONSTRUKSI
Format RKK pada tahap pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi sudah harus
mengikuti persyaratan dalam SMKK yaitu sebagai Informasi Terdokumentasi.
Susunan dokumen RKK terdiri dari:
▪ Cover Dokumen
▪ Halaman Pengesahan
▪ Halaman Daftar Isi
▪ Halaman RKK
http://jdih.pu.go.id
-201-
Cover Dokumen
(Logo Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
(RKK)
………………………………………………………….
(Nama Pekerjaan Konstruksi)
Pemberi Tugas : (Nama Pengguna Jasa)
Lokasi Pekerjaan :
Nomor Kontrak :
Waktu Pelaksanaan : XX hari (sesuai kontrak)
DISUSUN OLEH:
……………………………………………..
(Nama Penyedia Jasa)
http://jdih.pu.go.id
-202-
Lembar Pengesahan
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
(RKK)
………………………………………………………….
(Nama Pekerjaan Konstruksi)
Pihak Penyedia Jasa Pihak Pengawas Pihak Pengguna Jasa
Pekerjaan
Dibuat Oleh: Diperiksa Oleh: Disetujui Oleh:
………………………… ……………………… Pengguna Jasa
(Nama Jabatan) (Nama Jabatan) ( P e ja b at Pembuat Komitmen)
ttd ttd
ttd
……………………….. ……………………….. ………………………..
(Nama Lengkap) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap)
NIP: ……………
(Ditandatangi oleh (Ditandatangi oleh (Diisi oleh Pengguna Jasa
Pimpinan tertinggi Pimpinan tertinggi Penyedia setelah memberikan
Penyedia Jasa Jasa Konsultansi persetujuan pada rapat
Konstruksi) K o n s t r u k s i P e n gawasan) p e r s i a p a n p e l a k s a n a a n
pekerjaan konstruksi (pre
construction meeting).
http://jdih.pu.go.id
-203-
……………..
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
(Logo & Nama (digunakan untuk pelaksanaan konstruksi)
Perusahaan)
DAFTAR ISI HAL
A KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM 204
KESELAMATAN KONSTRUKS
B PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI 213
C DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI 224
D OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI 230
E EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI 246
http://jdih.pu.go.id
-204-
KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM
KESELAMATAN KONSTRUKSI
A.1 Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Eksternal dan Internal
1. Daftar Identifikasi Isu Internal dan Eksternal
Memuat daftar isu internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan
pekerjaan konstruksi dan ditandatangani oleh ahli teknik terkait dan
Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
Daftar isu, terdiri atas:
1. Identifikasi isu internal yang akan dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan
konstruksi dan pengaruhnya terhadap penerapan Keselamatan
Konstruksi di antaranya:
a. Tata kelola, struktur organisasi, peran dan akuntabilitas;
b. Kebijakan, tujuan, dan strategi untuk mencapainya;
c. Kemampuan dan pemahaman dalam hal sumber daya, pengetahuan,
dan kompetensi (seperti modal, waktu, sumber daya manusia,
proses, sistem, dan teknologi);
d. Hubungan dengan, serta persepsi dan nilai-nilai dari, pekerja;
e. Pengaturan waktu kerja;
f. Kondisi kerja; dan
g. Perubahan dan lain-lain yang terkait dengan hal-hal di atas.
2. Identifikasi isu eksternal yang akan dihadapi saat pelaksanaan
pekerjaan konstruksi dan pengaruhnya terhadap penerapan
Keselamatan Konstruksi di antaranya:
a. Lokasi pekerjaan, sosial, budaya, teknologi, dan alam;
b. Subkontraktor, pemasok, mitra dan penyedia, teknologi baru, dan
munculnya pekerjaan baru;
c. Pengetahuan baru tentang produk dan pengaruhnya terhadap
kesehatan dan keselamatan;
d. Hubungan dengan kepentingan pengguna jasa terkait dengan
pekerjaan konstruksi;
e. Perubahan dan lain-lain yang terkait dengan hal-hal di atas.
http://jdih.pu.go.id
-205-
Tabel A-1. Contoh Identifikasi dan Penetapan Isu Eksternal dan Internal
DAFTAR IDENTIFIKASI ISU EKSTERNAL DAN INTERNAL
PAKET PEKERJAAN: INSTALASI SPAM
KATEGORI JENIS JENIS SUMBER KEINGINAN DAN HARAPAN
NO ISU DAMPAK
ISU ISU SWOT ISU INTERNAL EKSTERNAL
1 Jadwal Pekerja Kinerja Eksternal Threat Surat Kebutuhan: Keinginan:
Pekerjaan bekerja lebih Perintah - sesuai jadwal - Tidak
dipercepat, dari 1 shif Kerja - sesuai metode kerja mengganggu
(SPK) aktifitas
Harapan: Harapan:
- tidak terjadi kecelakaan & - metode kerja
penyakit akibat kerja aman terhadap
- proyek tdk dihentikan / tdk lingkungan
didemo
2 Struktur Penambahan Kinerja Internal Strength Struktur Keinginan : Keinginan:
organisasi personil Organisasi - Penambahan Personil - Tidak
Keselamatan diharapkan penerapan SMKK mengganggu
Konstruksi lebih efektif; aktifitas
dalam
pekerjaan Harapan Harapan:
- tidak terjadi kecelakaan & - metode kerja
penyakit akibat kerja aman terhadap
lingkungan
3 dst. dst. dst. dst. dst. dst. dst. dst.
Ahli Teknik Terkait Penanggung Jawab Keselamatan
Konstruksi
ttd
ttd
……………………….. ………………………..
(Nama Lengkap) ( N a m a L e ngkap)
http://jdih.pu.go.id
-206-
Unit Keselamatan Konstruksi/UKK (Organisasi Pengelola SMKK)
a. Memuat bagan struktur organisasi yang dapat menjelaskan hubungan
koordinasi antara Pelaksana Konstruksi, Kantor Pusat dan pengelola
SMKK.
Tingkat
Perusahaan Direktur Utama
Nama
Direktur HSE
Nama
Tingkat Proyek
Pimpinan Tertinggi
Pimpinan Tertinggi
Pekerjaan Konstruksi Pimpinan UKK
Proyek
NNaammaa Nama
Pimpinan UKK
Nama
Manajer Produksi 1 Manajer Produksi 2
Manajer Produksi 3
Nama Nama Nama
Keterangan:
Garis Koordinasi
Garis Komando
Diagram A-1 Contoh Struktur Organisasi Pengelola SMKK*
*Format struktur organisasi dapat mengikuti contoh.
b. Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja yang menggambarkan
hubungan kerja antara Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dengan
Kantor Pusat Penyedia Jasa. Prosedur dan/atau petunjuk kerja
ditandatangani oleh Direktur Utama Penyedia Jasa. Isi prosedur
dan/atau petunjuk kerja sekurang-kurangnya meliputi:
1. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Tim Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi dan Kantor Pusat Penyedia Jasa;
2. Hubungan kerja antara Tim Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan
Kantor Pusat Penyedia Jasa;
3. Jadwal pelaporan kinerja pelaksanaan pekerjaan khususnya
terkait Keselamatan Konstruksi pada pimpinan puncak Penyedia
Jasa di Kantor Pusat;
4. Kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan pekerjaan khususnya
terkait masalah Keselamatan Konstruksi dan alternatif solusi
pemecahan masalah tersebut yang membutuhkan bantuan
dukungan dari pimpinan puncak Penyedia Jasa di Kantor Pusat.
http://jdih.pu.go.id
-207-
Direktur HSE
Pimpinan U KK
Petugas Petugas
Keselamatan Tanggap Petugas P3K
Konstruksi Darurat
Diagram A-2. Contoh Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Unit
Keselamatan Konstruksi
A.2 Tabel Tugas dan Tanggung Jawab UKK
Jabatan Tugas dan Tanggung Jawab
Menetapkan kebijakan Keselamatan Konstruksi
Memastikan dipenuhinya persyaratan SMKK pada
pelaksanaan kegiatan
Direktur HSE Memastikan terlaksananya pelaksanaan Keselamatan
Konstruksi pada proyek konstruksi
Menetapkan Sasaran Program Keselamatan Konstruksi
Melaporkan Kinerja Penerapan SMKK kepada pengguna jasa
Mengkoordinir penerapan SMKK di tempat kegiatan
konstruksi
Menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam
penerapan SMKK
Pimpinan UKK
Memastikan kegiatan Keselamatan Konstruksi di tempat kerja
terlaksana dengan baik
Melakukan inspeksi Keselamatan Konstruksi di tempat kerja
Melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait
Melaksanakan induksi Keselamatan Konstruksi
Melaksanakan konsultasi dan komunikasi Keselamatan
Petugas
Konstruksi di tempat kerja
Keselamatan
Melakukan inspeksi Keselamatan Konstruksi di tempat kerja
Konstruksi
Melaporkan kejadian baik berupa insiden maupun accident
kepada Manajer/Koordinator Keselamatan Konstruksi
Melaporkan kejadian tanggap darurat kepada
Petugas Tanggap Manajer/Koordinator Keselamatan Konstruksi
Darurat Mengumumkan kondisi darurat di tempat kerja, kepada
seluruh pekerja
Melakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan di
tempat kerja
Petugas P3K
Memastikan peralatan P3K dalam kondisi baik
Memastikan isi kotak P3K sesuai dengan peraturan
http://jdih.pu.go.id
-208-
A.3 Komitmen Keselamatan Konstruksi
1. Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi
Memuat Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang
ditandatangani oleh pimpinan tertinggi badan usaha.
[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa KSO]
PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : …………… [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan : .............
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ………… [pilih yang
dan atas nama sesuai dan cantumkan nama]
dalam rangka pengadaan …………… [isi nama paket] pada …………… [isi sesuai
dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi
berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa
seluruh pelaksanaan konstruksi:
1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.
………… [tempat], ….. [tanggal] ………… [bulan] 20…. [tahun]
[Nama Jabatan Pimpinan Perusahaan Tertinggi Penyedia Jasa]
[tanda tangan],
[nama lengkap]
http://jdih.pu.go.id
-209-
[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan KSO]
PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : …………… [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan : .............
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya …………… [pilih yang sesuai dan
cantumkan nama]
2. Nama : …………… [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan : .............
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya …………… [pilih yang sesuai dan
cantumkan nama]
3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]
dalam rangka pengadaan …………… [isi nama paket] pada …………… [isi sesuai
dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi
berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh
pelaksanaan konstruksi:
1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.
………… [tempat], ….. [tanggal] ………… [bulan] 20…. [tahun]
[Nama Pimpinan KSO Penyedia] [Nama Wakil KSO Penyedia] [Nama Wakil KSO
Penyedia]
[tanda tangan], [tanda tangan], [tanda tangan],
[nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap]
[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO]
http://jdih.pu.go.id
-210-
2. Lembar Kebijakan Keselamatan Konstruksi
Memuat Lembar Kebijakan Keselamatan Konstruksi yang dibuat oleh
Penyedia Jasa (tertulis, tertanggal dan ditandatangani) dan disahkan oleh
Pengguna jasa Kebijakan keselamatan konstruksi harus:
1. Dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik para
pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan
eksternal;
2. Tersedia sebagai informasi terdokumentasi;
Jika Penyedia Jasa belum memiliki Lembar Kebijakan Keselamatan
Konstruksi maka dapat mengikuti contoh Lembar Kebijakan di bawah.
[Contoh Kebijakan Keselamatan Konstruksi]
KEBIJAKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Kami berkomitmen untuk:
1. Menjalankan pakta komitmen Keselamatan Konstruksi yang telah ditandatangani
oleh Pimpinan perusahaan.
2. Menjamin Keselamatan Konstruksi tenaga kerja, tamu, masyarakat sekitar di
sekitar tempat kerja.
3. Melakukan perbaikan keberlanjutan terhadap sistem Manajemen dan Kinerja
Keselamatan Konstruksi guna meningkatkan budaya Keselamatan Konstruksi
yang baik di tempat kerja.
Untuk mencapainya, kami akan:
1. Membangun dan memelihara sistem manajemen Keselamatan Konstruksi, serta
sumber daya yang relevan.
2. Membangun tempat kerja dan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan persyaratan lainnya terkait Keselamatan Konstruksi.
3. Memberikan pendidikan ataupun pelatihan terkait Keselamatan Konstruksi
kepada tenaga kerja untuk meningkatkan kinerja Keselamatan Konstruksi
perusahaan.
Kebijakan Penghentian Pekerjaan Konstruksi
1. Dalam rangka menjaga lingkungan kerja pekerjaan konstruksi yang aman dan
berkeselamatan terhadap risiko bahaya cidera ringan, sedang dan berat pada
pekerja, kerusakan aset/properti, publik dan lingkungan, setiap personil berhak
untuk memberhentikan pekerjaan apabila melihat perilaku tidak selamat atau
kondisi tidak aman dalam melakukan pekerjaan.
2. Pekerjaan Konstruksi yang telah diberhentikan karena perintah penghentian
pekerjaan tidak akan dilanjutkan sampai semua aspek keselamatan konstruksi
dipenuhi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Pemimpin tertinggi Penyedia Jasa memberikan kewenangan kepada Pimpinan Unit
Keselamatan Konstruksi untuk melakukan verifikasi penghentian pekerjaan.
4. Perintah penghentian pekerjaan konstruksi harus diterapkan dengan itikad baik
dan bertanggungjawab.
5. Personil yang menyerukan perintah penghentian pekerjaan tidak boleh dan tidak
akan dikenai sanksi apabila setelah diverifikasi bahwa perintah penghentian
tersebut dianggap tidak perlu atau bahkan berdampak mengganggu kemajuan
pekerjaan.
6. Semua personil bertanggung jawab atas pencegahan kecelakaan.
…[tempat], … [tanggal / bulan] …. [tahun]
[Nama Penyedia Jasa]
[tanda tangan],
[nama lengkap]
Disahkan,
…[tempat], … [tanggal / bulan] …. [tahun]
[Nama Pengguna Jasa]
[tanda tangan],
[nama lengkap]
http://jdih.pu.go.id
-211-
3. Tinjauan Pelaksanaan Komitmen
Memuat jadwal kunjungan Pimpinan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
(level dari direktur hingga ke tingkat 1 level di bawah direktur) ke proyek.
Kunjungan Pimpinan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi ke proyek
sekurang-kurangnya 3 bulan sekali selama waktu pelaksanaan proyek.
Kunjungan Pimpinan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dilakukan untuk
melihat konsistensi penerapan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan
secara berkesinambungan, dengan melakukan di antaranya:
a. Kegiatan berdiskusi dengan pekerja tentang masalah-masalah
Keselamatan Konstruksi di Lapangan;
b. Memberikan solusi pemecahan terhadap masalah-masalah Keselamatan
Konstruksi di Lapangan;
c. Menegakkan kedisiplinan dengan melihat atas pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi;
Tabel A-2 Contoh Format Jadwal Kunjungan Pimpinan Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi*
Bulan ke-
No Elemen Kegiatan PIC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 kepemimpinan Kunjungan Direktur
dan partisipasi Pimpinan
pekerja dalam Penyedia
keselamatan Jasa
konstruksi Pekerjaan
Konstruksi
dst. dst. dst. dst. dst. dst. dst. dst. dst. dst. dst. dst. dst. dst. dst. dst.
*Format tabel dapat mengikuti contoh.
4. Konsultasi dan Partisipasi Pekerja
Penyedia Jasa harus secara berkesinambungan melakukan konsultasi
dengan pekerja dan/atau perwakilan/serikat pekerja, diantaranya :
1. Konsultasi mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi
kinerja dan tindakan perbaikan SMKK.
2. Konsultasi dilakukan dengan:
a. menyediakan mekanisme, waktu, dan sumber daya yang
diperlukan untuk konsultasi;
b. menyediakan informasi SMKK yang valid dan dapat diakses
setiap saat;
c. menghilangkan dan/atau meminimalkan hal-hal yang
menghambat pekerja untuk berpartisipasi;
d. melakukan konsultasi dengan pekerja lain yang berkepentingan
terkait dengan:
1) kebijakan, kebutuhan, program dan kegiatan SMKK;
2) susunan, peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi;
3) pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
peraturan lainnya;
4) tujuan keselamatan konstruksi dan perencanaan pencapaian;
5) pengendalian terhadap alihdaya dan pengadaan barang dan
jasa;
6) pemantauan dan evaluasi;
7) program audit;
8) perbaikan berkelanjutan;
e. mendorong partisipasi pekerja dalam hal:
1) menentukan mekanisme partisipasi pekerja;
2) mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko dan peluang;
3) menentukan tindakan untuk menghilangkan bahaya dan
mengurangi risiko keselamatan konstruksi;
4) menentukan persyaratan kompetensi, kebutuhan pelatihan,
pelaksanaan pelatihan dan evaluasi pelatihan;
http://jdih.pu.go.id
-212-
5) menentukan hal-hal yang perlu dikomunikasikan dan
bagaimana bentuk komunikasi yang akan dilakukan:
6) menentukan langkah-langkah pengendalian dan
penerapannya secara berhasil guna efektif;
7) menyelidiki kejadian, ketidaksesuaian dan menentukan
tindakan perbaikan.
http://jdih.pu.go.id
-213-
PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
B.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Memuat uraian seluruh item pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan menampilkan jangka waktu yang dibutuhkan setiap
pekerjaanya.
Tabel B-1 Contoh Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Uraian Minggu ke
No. Bobot
Pekerjaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah
Bobot
Rencana
Kumulatif
Bobot
Rencana
Jumlah
Bobot
Realisasi
Kumulatif
Bobot
Realisasi
Selisih
http://jdih.pu.go.id
-214-
Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Peluang (IBPRP)
Risiko yang dimaksud adalah Risiko Keselamatan Konstruksi untuk menentukan kebutuhan Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan
Konstruksi, tidak untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa Konstruksi. IBPRP memuat hal-hal terkait pelaksanaan pekerjaan
konstruksi yang dibuat oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan disetujui oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. Tahapan
aktivitas dalam IBPRP sesuai dengan pekerjaan rutin (sesuai dengan Work Breakdown Structure) dan pekerjaan non-rutin (pekerjaan yang tidak
terdapat pada Work Breakdown Structure).
Format IBPRP sekurang-kurangnya memuat:
a. Deskripsi Risiko;
b. Persyaratan Pemenuhan Kebutuhan;
c. Pengendalian Awal;
d. Penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi;
e. Pengenalian Lanjutan;
f. Penilaian Sisa Risiko;
g. Keterangan.
http://jdih.pu.go.id
-215-
Tabel B-2 Contoh Format Tabel IBPRP*
DESKRIPSI RISIKO PENILAIAN TINGKAT RISIKO PENILAIAN SISA RISIKO
IDENTIFIKASI JENIS PERSYARATAN PENGEND
PENGENDALIAN KEMU KEPA NILAI TINGKAT KEPAR NILAI TINGKAT
NO URAIAN BAHAYA PEMENUHAN ALIAN KEMUNG KETERANGAN
BAHAYA
AWAL NGKIN RAHA RISIKO RISIKO AHAN RISIKO RISIKO
PEKERJAAN (Skenario PERATURAN LANJUTAN KINAN (F)
(Tipe
AN (F) N (A) (F X A) (TR) (A) (F X A) (TR)
Bahaya) Kecelakaan)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Bekerja di posisi kerja, Terganggu Permennaker 1) penggunaan Kecil Administr N/A N/A N/A N/A
ruangan terpeleset, nya …tentang meja kursi 2 2 4 atif
tergores cutter kesehatan lingkungan ergonomis,
atau benda tubuh kerja 2) penempatan
tajam barang dan 1 1 1
rak lemari,
3) memasang
AC dan
1 1 1
ventilasi
yang cukup
2 Pekerjaan Galian Tertimbun Permenaker 1) Pasang Administr N/A N/A N/A N/A
3 5 15 Besar
Penggalian sepanjang 1 , 01/1980 Turap atif
Km, lebar 1 meninggal 2. Pasang
m, jenis tanah rambu
gembur, peringatan 3 5 15
bahaya
longsor
*Format tabel dapat mengikuti contoh. Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
Nama Penyedia Jasa
ttd
(Nama Lengkap)
http://jdih.pu.go.id
-216-
Tabel B-3 Penjelasan Tabel Contoh Format IBPRP
Uraian Kegiatan : Tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan rutin dan non-
rutin
Identifikasi Bahaya / Tipe : Menetapkan karakteristik kondisi bahaya / tindakan bahaya sesuai dengan
Kecelakaan peraturan terkait
Dampak Bahaya : Paparan /konsekuensi yang timbul akibat kondisi bahaya dan tindakan bahaya
Kekerapan : Tingkat frekuensi terjadinya peristiwa bahaya Keselamatan Konstruksi (Skala 1 – 5)
Keparahan : Tingkat keparahan / kerugian / dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh bahaya
Keselamatan Konstruksi (Skala 1 – 5)
Tingkat Risiko : Perpaduan Nilai Tingkat Kekerapan dan Nilai Tingkat Keparahan
Skala Prioritas : Urutan pelaksanaan pengendalian yang menjadi prioritas berdasarkan tingkat risiko
(besar, sedang, dan kecil)
Perundangan atau Persyaratan : Acuan dalam melakukan pengendalian risiko
Lain
Pengendalian Risiko : Kegiatan yang dapat mengendalikan baik mengurangi maupun menghilangkan
dampak bahaya yang timbul
Peluang : Nilai positif yang dapat dikembangkan berdasarkan dampak bahaya yang timbul
Perbaikan
Tabel B-4 Penetapan Tingkat Kekerapan
Tingkat
Deskripsi Definisi
Kekerapan
• Besar kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan
5 Hampir pasti terjadi
• Kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih dari 2 kali dalam 1 tahun
• Kemungkinan akan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada
4 Sangat mungkin terjadi hampir semua kondisi
• Kemungkinan terjadinya kecelakaan 1 kali dalam 1 tahun terakhir
• Kemungkinan akan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada
3 Mungkin terjadi beberapa kondisi tertentu
• Kemungkinan terjadinya kecelakaan 2 kali dalam 3 tahun terakhir
Kecil kemungkinan • Kecil kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada
2
terjadi beberapa kondisi tertentu
http://jdih.pu.go.id
-217-
Tingkat
Deskripsi Definisi
Kekerapan
• Kemungkinan terjadinya kecelakaan 1 kali dalam 3 tahun terakhir
• Dapat terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa
Hampir tidak pernah
1 kondisi tertentu
terjadi
• Kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih dari 3 tahun terakhir
Tabel B-5 Penetapan Tingkat Keparahan
Skala Konsekuensi
Keselamatan
Tingkat
Manusia Lingkungan
Keparahan
(Pekerja & Peralatan Material
Masyarakat)
5 Timbulnya fatality Terdapat peralatan Material rusak dan Menimbulkan pencemaran
lebih dari 1 orang utama yang rusak perlu udara/air/tanah /suara
meninggal dunia; total lebih dari satu mendatangkan yang mengakibatkan
dan mengakibatkan material baru yang keluhan dari pihak
atau pekerjaan berhenti membutuhkan masyarakat;atau
selama lebih dari 1 waktu lebih dari 1
Lebih dari 1 orang minggu minggu dan Terjadi kerusakan
cacat tetap mengakibatkan lingkungan di Taman
pekerjaan berhenti Nasional yang berhubungan
dengan flora dan
fauna;atau
Rusaknya aset masyarakat
sekitar secara keseluruhan
Terjadi kerusakan yang
parah terhadap akses jalan
masyarakat.
4 Timbulnya fatality 1 Terdapat satu Material rusak dan Menimbulkan pencemaran
orang meninggal peralatan utama perlu udara/air/tanah /suara
http://jdih.pu.go.id
-218-
Skala Konsekuensi
Keselamatan
Tingkat
Manusia Lingkungan
Keparahan
(Pekerja & Peralatan Material
Masyarakat)
dunia; atau yang rusak total mendatangkan namun tidak adanya
dan mengakibatkan material baru yang keluhan dari pihak
1 orang cacat tetap pekerjaan berhenti membutuhkan masyarakat;atau
selama 1 minggu waktu 1 minggu
dan Terjadi kerusakan
mengakibatkan lingkungan yang
pekerjaan berhenti berhubungan dengan flora
dan fauna;atau
Rusaknya sebagian aset
masyarakat sekitar
Terjadi kerusakan sebagian
akses jalan masyarakat
3 Terdapat insiden Terdapat lebih dari Material rusak dan Menimbulkan pencemaran
yang satu peralatan yang perlu udara/air/tanah /suara
mengakibatkan lebih rusak dan mendatangkan yang mempengaruhi
dari 1 pekerja memerlukan material baru yang lingkungan kerja;atau
dengan penanganan perbaikan dan membutuhkan
perawatan medis mengakibatkan waktu lebih dari 1 Terjadi kerusakan
rawat inap, pekerjaan berhenti minggu dan tidak lingkungan yang
kehilangan waktu selama kurang dari mengakibatkan berhubungan dengan
kerja tujuh hari pekerjaan berhenti tumbuhan di lingkungan
kerja;atau
Terjadi kerusakan akses
jalan di lingkungan kerja
2 Terdapat insiden Terdapat satu Material rusak dan
yang peralatan yang perlu Menimbulkan pencemaran
mengakibatkan 1 rusak, memerlukan mendatangkan udara/air/tanah /suara
http://jdih.pu.go.id
-219-
Skala Konsekuensi
Keselamatan
Tingkat
Manusia Lingkungan
Keparahan
(Pekerja & Peralatan Material
Masyarakat)
pekerja dengan perbaikan dan material baru yang yang mempengaruhi
penanganan mengakibatkan membutuhkan sebagian lingkungan
perawatan medis pekerjaan berhenti waktu kurang dari kerja;atau
rawat inap, selama lebih dari 1 1 minggu, namun
kehilangan waktu hari tidak Terjadi kerusakan sebagian
kerja mengakibatkan akses jalan di lingkungan
pekerjaan berhenti kerja
1 Terdapat insiden Terdapat satu Tidak Tidak mengakibatkan
yang peralatan yang mengakibatkan gangguan lingkungan
penanganannya rusak, memerlukan kerusakan
hanya melalui P3K, perbaikan dan material
tidak kehilangan mengakibatkan
waktu kerja pekerjaan berhenti
selama kurang dari
1 hari
http://jdih.pu.go.id
-220-
Tabel B-6 Penetapan Tingkat Risiko
Keparahan
Kekerapan 1 2 3 4 5
Keterangan
1 1 2 3 4 5
1-4 : Tingkat risiko kecil
2 2 4 6 8 10
5-12 : Tingkat risiko sedang
3 3 6 9 12 15
15-25 : Tingkat risiko besar
4 4 8 12 16 20
* Risiko yang dimaksud adalah
5 5 10 15 20 25
Risiko Keselamatan Konstruksi
untuk menentukan kebutuhan
Ahli K3 Konstruksi dan/atau
Petugas Keselamatan
Konstruksi, tidak untuk
menentukan kompleksitas atau
segmentasi pasar Jasa
Konstruksi.
http://jdih.pu.go.id
-221-
B.2 Rencana Tindakan (Sasaran dan Program)
1. Sasaran Umum dan Program Umum
Memuat tabel Sasaran Umum dan Program Umum berdasarkan identifikasi
bahaya, penilaian risiko yang bersifat umum. Sasaran umum terdiri dari
Sasaran Kinerja Keselamatan Kerja, Sasaran Kinerja Kesehatan Kerja,
Sasaran Kinerja Keamanan Lingkungan Kerja dan Sasaran Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Kerja. Program umum adalah program kerja yang
bersifat umum untuk mencapai sasaran umum. Sasaran Umum dan
Program Umum sekurang-kurangnya berisi sebagai berikut:
Tabel B-7 Contoh Format Sasaran Umum dan Program Umum*
No Sasaran Umum Program Umum
A Kinerja Keselamatan Kerja
- Severity Rate (SR) / Tingkat Komunikasi:
Keparahan = 0 - Induksi Keselamatan Konstruksi
SR = Jumlah hari hilang x 1.000.000 (construction safety induction)
Jumlah jam orang kerja tercapai - Pertemuan pagi hari (safety
(Perhitungan SR mengikuti peraturan morning)
terkait) - Pertemuan kelompok kerja
(toolbox meeting)
- Penilaian Indikator Kunci Kinerja - Rapat Keselamatan Konstruksi
Keselamatan Konstruksi (Construction (construction safety meeting)
Safety KPI) = 85/100 - .................
Pelatihan / Sosialisasi
.......
B Kinerja Kesehatan Kerja
- Tidak ada Penyakit Akibat Kerja (PAK) Pemeriksaan Kesehatan:
- Pemeriksaan kesehatan (awal &
berkala)
- .............
Peningkatan kesegaranjasmani
- .............
.......
C Kinerja Pengelolaan Lingkungan Kerja
- Tidak ada pencemaran lingkungan AMDAL / UKL-UPL
Tata Graha (Housekeeping)
Pengolahan Sampah dan Limbah
…………
D Kinerja Pengamanan
- Tidak ada gangguan keamanan yang Petugas Keamanan
mengakibatkan berhentinya Koordinasi dengan pihak terkait
pelaksanaan pekerjaan .......
*Format tabel dapat mengikuti contoh.
2. Sasaran Khusus dan Program Khusus
Memuat tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus berdasarkan
identifikasi bahaya, penilaian risiko dan peluang yang bersifat khusus
yaitu memiliki skala prioritas sedang dan besar.
http://jdih.pu.go.id
-222-
Tabel B-8 Contoh Format Sasaran Khusus dan Program Khusus*
Pengenda Sasaran Program
lian
Risiko
Jadwal
No. (Sesuai
Uraian Indikator Penanggu
Tolok Sumber Bentuk
Uraian Pelaksan
Kolom
Kegiatan Pencapaian ng Jawab
ukur Daya Monitoring
aan
Tabel 7
IBPRP)
1. penggunaa Mencaga Sehat / Menetapkan Gambar Gambar
Gambar
n meja h Cidera tidak standar kursi kursi disetujui oleh
(dd/mm/y terdelivery ke Engineerin
kursi Berulang berubah ergonomic atau Engineer
yy y) bagian PO g
ergonomis dan nya sesuai kondisi spesifikas
Menetap struktur tubuh i
(Repetitiv tubuh Purchase Komunikasi Terkirimnya
e Injured) Order dd/mm/yy Verbal dan kursi Bagian
Menyediakan (PO) yy) Ceklis ergonomis ke Pembelian
kursi ergonomis lokasi
2 Pasang Agar Harus Gambar Gambar
Gambar
Turap tidak ada Menetapkan detail disetujui oleh
(dd/mm/y terdelivery ke
terjadi standar standar turap turap dan Engineer Engineerin
yyy) bagian PO
sesuai kondisi spesifikas g
kelongso turap
tanah dan lokasi i
ran
Turap Menyediakan Purchase Komunikasi Turap Bagian
dd/mm/yy
terpasa turap Order Verbal dan terdelivery PO
yy)
(PO) Ceklis
ng ke lapangan
sepanja Menyiapkan SDM, Komunikasi Disetujui Staf
ng 1 SOP ATK dd/mm/yy Verbal dan oleh Ahli Pelaksana
Km, pemasangan yy)
Ceklis
Teknik
lebar 1 Turap terkait
m, pemasangan SDM, Disesuaikan Gambar Pelaksana
turap peralatan dengan SOP lokasi pemasang
, dan dd/mm/yy Pemasangan
tertandai turap
material yy)
terpasangny
a turap
Pengawasan SDM dd/mm/yy Pengecheka Gambar pengawas
pemasangan dan yy) n lapangan lokasi
turap Peralata disertai sepenuhnya
n gambar terpasang
lokasi turap
*Format tabel dapat mengikuti contoh.
B.3 Standar dan Peraturan Perundang-undangan
Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang harus
dijalankan (hingga pasal atau klausul yang berhubungan langsung dengan
program) diuraikan menurut identifikasi bahaya, penilaian risiko dan
peluang yang dituangkan dalam format dan contoh di bawah ini.
Tabel B-9 Contoh Format Standar dan Peraturan Perundang-undangan*
Pasal sesuai
Pengendalian Peraturan Perundangan dengan
No
Risiko & Persyaratan Lainnya Pengendalian
Risiko
1 Penggunaan UU Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 1 ayat (6)
tenaga kerja Tentang Keselamatan Kerja
yang
berkompeten
2 Kewajiban UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86
perusahaan Tentang Ketenagakerjaan
melindungi
pekerja
3 Standar UU Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 59
Keamanan, Tentang Jasa Konstruksi
Keselamatan,
Kesehatan,
Keberlanjutan
(K4)
4 Dst ... Sesuai dengan peraturan Dst ...
perundangan dan persyaratan
lainnya terkait dengan K3
http://jdih.pu.go.id
-223-
*) Bentuk tabel mengikuti contoh, namun isi perlu disesuaikan dengan
identifikasi sebelumnya pada pada tabel Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko
dan Peluang (IBPRP).
http://jdih.pu.go.id
-224-
DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
C.1 Sumber Daya
Peralatan
a. Surat Ijin Kelaikan Operasi (SILO)
Memuat Surat Ijin Kelaikan Operasi (SILO) pesawat angkat & angkut
(alat berat) yang digunakan pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
b. Sertifikat kelaikan peralatan konstruksi lainnya
Memuat sertifikat kelaikan peralatan konstruksi lainnya yang
digunakan pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
c. Daftar Peralatan Utama
Memuat daftar peralatan utama yang akan digunakan pada
pelaksanaan pekerjaan konstruksi sekurang-kurangya terdiri dari
jenis peralatan, merk & tipe peralatan, kapasitas peralatan, jumlah
peralatan, kondisi peralatan, lokasi peralatan, dan status kepemilikan
peralatan yang dibuktikan dengan surat kepemilikan maupun surat
perjanjian. Daftar peralatan utama ditandatangani oleh Kepala
Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.
Tabel 11 Contoh Daftar Peralatan Utama*
Merk & Kepemilikan
No Jenis Lokasi Kapasitas Jumlah
Tipe / Status
*Format tabel dapat mengikuti contoh.
Material
a. Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB)
Memuat Informasi terkait dengan pengendalian Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) berupa Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) dari
pemasok.
b. Daftar Material Impor
Memuat daftar material impor yang akan digunakan pada
pelaksanaan pekerjaan konstruksi sekurang-kurangya terdiri dari
jenis material, jumlah material, negara asal, dan jadwal pengiriman
barang. Daftar material impor ditandatangani oleh Kepala Pelaksana
Pekerjaan Konstruksi.
Tabel 12 Contoh Daftar Material Impor*
Nama
Negara
No Barang / Spesifikasi Satuan Jumlah Harga
Asal
Uraian
*Format tabel dapat mengikuti contoh.
Biaya
Perhitungan Biaya SMKK mengacu pada Sub lampiran huruf E.
C.2 Kompetensi
a. Daftar Personil
Memuat daftar personil yang ikut dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi. Kebutuhan personil disesuaikan dengan ketentuan yang
sebagai berikut:
1. Ahli K3 Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi:
a. Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi memiliki sertifikat:
http://jdih.pu.go.id
-225-
- Ahli Utama K3 Konstruksi untuk Pelaksanaan Pekerjaan
sesuai dengan ketentuan batang tubuh;
- Ahli Madya K3 Konstruksi untuk Pelaksanaan Pekerjaan
sesuai dengan ketentuan batang tubuh;
- Ahli Muda K3 Konstruksi untuk Pelaksanaan Pekerjaan sesuai
dengan ketentuan batang tubuh;
- Petugas Keselamatan Konstruksi untuk Pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi risiko kecil.
b. Jumlah Anggota Unit Keselamatan Konstruksi berdasarkan
tingkat risiko Keselamatan Konstruksi sesuai dengan Tabel 14.
2. Petugas Medis
Dibutuhkan petugas medis untuk pekerjaan konstruksi yang memiliki
risiko besar dan akses terbatas menuju fasilitas kesehatan.
3. Petugas P3K bersertifikat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Petugas peran kebakaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Pemberi aba-aba (flagman)
Setiap melakukan pekerjaan pengangkatan atau pekerjaan yang
berhubungan dengan lalu lintas dibutuhkan 1 orang personil pemberi
aba-aba (flagman)
6. Petugas Keamanan (security) sesuai dengan kebutuhan
pengendalian risiko keamanan.
7. Supervisor perancah/ Teknisi perancah (scafolder)
8. Tukang las (welder)
Memiliki sertifikat tukang las (welder) berdasarkan jenis pekerjaan.
9. Juru Ikat (Rigger)
Setiap melakukan pekerjaan pengangkatan dibutuhkan 1 orang
personil Juru Ikat (rigger) bersertifikat.
10. Operator
Terdapat bukti Surat Izin Operator (SIO) berdasarkan peralatan yang
dioperasikan.
11. Kepala tukang (mandor)
Terdapat bukti sertifikat kepala tukang (mandor) sesuai jenis
pekerjaan dan kebutuhan.
Tabel C-1 Contoh Daftar Personil Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
Sertifikat Pengalaman
Nama
No Jabatan Pendidikan Kompetensi
Personil
Kerja
Ahli K3
Konstruksi/Petugas
1
Keselamatan
Konstruksi
2 Petugas medis
3 Petugas P3K
Petugas peran
4
kebakaran
Pemberi aba-aba
5
(flagman)
Petugas Keamanan
6
(security)
Supervisor perancah/
7 Teknisi perancah
(scafolder)
8 Tukang Las (Welder)
9 Juru Ikat (Rigger)
10 Operator
Kepala Tukang
11
(Mandor)
http://jdih.pu.go.id
-226-
b. Sertifikat Personil
Memuat sertifikat personil yang ikut dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi pada Tabel 12 Contoh Daftar Personil Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi.
C.3 Kepedulian
a. Prosedur dan/atau petunjuk kerja peningkatan kepedulian
Keselamatan Konstruksi
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja peningkatan kepedulian
Keselamatan Konstruksi berdasarkan tingkat risiko yang
ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan Ahli
Teknik Terkait. Prosedur dan/atau petunjuk kerja peningkatan
kepedulian Keselamatan Konstruksi sekurang-kurangnya berisi:
a. Terdapat jadwal pelatihan dan sosialisasi SMKK kepada para
pekerja yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi dan Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
b. Terdapat komitmen untuk mencegah perilaku tidak selamat dalam
rangka pencegahan kecelakaan.
c. Terdapat program pembinaan budaya Keselamatan Konstruksi
yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
dan Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi untuk seluruh
tingkatan termasuk pekerja.
b. Analisis kebutuhan pelatihan dan sosialisasi SMKK
Memuat analisis kebutuhan pelatihan dan sosialisasi SMKK.
c. Pelatihan
Memuat jenis pelatihan yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan
pekerjaan konstruksi.
Tabel C-2 Daftar Hadir Komunikasi Keselamatan Konstruksi
No Nama Topik yang dibahas Tanda Tangan
Tabel C-2 Contoh Rencana Pelatihan Keselamatan Konstruksi*
Waktu
No Jenis Pelatihan Target Peserta PIC
Pelaksanaan
Dasar-dasar
1 Keselamatan Engineer
Konstruksi
Pedoman Keselamatan Engineer,
2 Konstruksi pelaksana, pekerja
konstsruksi
Basic Waste Personel Bagian
3
Management Gudang
Tanggap Darurat Tim Tanggap
4
Darurat
5 Pengenalan P3K Engineer, pelaksana
Traffic Management pelaksana, pekerja
6
konstsruksi, driver
7 K3 Listrik ME
8 Housekeeping Semua pekerja
9 K3 Pekerjaan Galian Pekerja galian
K3 Pekerjaan
10 Pekerja fabrikasi
Pembersihan
11 K3 Operasional Alat Operator alat berat
http://jdih.pu.go.id
-227-
Berat
12 K3 Rigger Rigger
K3 Pekerjaan
13 Pekerja pengecoran
Pengecoran
14 Dst
*) Pelatihan disesuaikan dengan tuntutan program kerja pada table
sasaran dan program
C.4 Komunikasi
Program komunikasi disampaikan secara lisan sekurang-kurangnya
melalui safety talk yang terdiri dari safety morning, toolbox
meeting/safety briefing, HSE meeting, safety induction dan secara tertulis
melalui sarana seperti spanduk, rambu, banner, billboard, sticker,
pamflet, majalah dinding, papan pengumuman, dll.
a. Prosedur dan/atau petunjuk kerja induksi Keselamatan Konstruksi
(safety induction)
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja Induksi Keselamatan
Konstruksi (safety induction) yang ditandatangani oleh Penanggung
Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi. Induksi Keselamatan Konstruksi (construction safety
induction) dilakukan untuk pekerja baru/pekerja yang dipindah
tugaskan, tamu, pemasok, dan pihak-pihak terkait pada pelaksanaan
pekerjaan yang akan masuk ke dalam area Pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi.
➢ Untuk pekerja baru/pekerja yang dipindah tugaskan dijelaskan
mengenai komitmen dan kebijakan keselamatan konstruksi, risiko
dan bahaya yang dihadapi dalam melakukan pekerjaan,
pengendalian risiko yang dapat dilakukan serta program penerapan
SMKK pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
➢ Untuk tamu, pemasok, dan pihak-pihak terkait dijelaskan mengenai
peraturan Keselamatan Konstruksi yang berlaku di loaksi
pekerjaan, prosedur evakuasi dalam keadaan darurat, dan
menjelaskan area-area yang berbahaya.
b. Prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan pagi hari (safety
morning)
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan pagi hari (safety
morning) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan
Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. Pertemuan
pagi hari (safety morning) diikuti oleh seluruh pekerja setiap pagi
sebelum pekerjaan dimulai untuk menyampaikan masalah-masalah
tentang Keselamatan Konstruksi secara umum pada pelaksanaan
konstruksi hari itu.
c. Prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan kelompok kerja (toolbox
meeting)
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan kelompok kerja
(toolbox meeting) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.
Pertemuan kelompok kerja (toolbox meeting) diikuti oleh kelompok
pekerja sebelum pekerjaan dimulai untuk menyampaikan masalah-
masalah tentang Keselamatan Konstruksi secara khusus pada
pelaksanaan konstruksi yang akan dilakukan.
d. Prosedur dan/atau petunjuk kerja Rapat Keselamatan Konstruksi
(construction safety meeting)
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja Rapat Keselamatan
Konstruksi (construction safety meeting) yang ditandatangani oleh
Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana
Pekerjaan Konstruksi. Rapat Keselamatan Konstruksi (construction
safety meeting) dipimpin oleh Penanggung Jawab Keselamatan
http://jdih.pu.go.id
-228-
Konstruksi dan/atau Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan
diikuti oleh seluruh Kepala Unit Kerja.
e. Prosedur dan/atau petunjuk kerja penerapan informasi bahaya-
bahaya
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja penerapan informasi
bahaya-bahaya sesuai tingkat risiko atas pekerjaan yang
dilaksanakan yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.
http://jdih.pu.go.id
-229-
f. Jadwal Program Komunikasi
Memuat jadwal program komunikasi sekurang-kurangnya sesuai
dengan ketentuan pada poin a – poin e.
Tabel C-3 Contoh Jadwal Program Komunikasi
Waktu
No Jenis Komunikasi PIC
Pelaksanaan
1 Induksi Keselamatan Konstruksi
(safety induction)
2 Pertemuan pagi hari
(safety morning)
3 Pertemuan kelompok kerja
(toolbox meeting)
4 Rapat Keselamatan Konstruksi
(construction safety meeting)
5 HSE Statistic Board
6 Papan Pengumuman
Keselamatan Konstruksi
..................
C.5 Informasi Terdokumentasi
a. Seluruh pekerjaan harus memiliki informasi terkait dengan
pengendalian pekerjaan baik berupa prosedur, petunjuk kerja,
petunjuk teknis operasi, dan lain-lain yang terdokumentasi.
b. Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengendalian dokumen
atas semua dokumen yang dimiliki dan ditandatangani oleh Kepala
Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.
http://jdih.pu.go.id
-230-
OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
D.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasi
Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
a. Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
Memuat bagan struktur organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
beserta tugas dan tanggung jawabnya. Dalam struktur organisasi
Pelaksana Pekerjaan Konstruksi harus memiliki Unit Keselamatan
Konstruksi yang berada langsung di bawah Kepala Pelaksana
Pekerjaan Konstruksi.
Gambar 2 Contoh Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi*
Pimpinan Tertinggi
PiPmepkienrajna aTne rKtionnggsti rPurkoysie k
Pimpinan UKK
NNaammaa
Nama
Manager Teknik Manager Produksi Manager Keuangan
Nama Nama Nama
Supervisor Supervisor Supervisor
Nama Nama Nama
* Contoh Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dapat
mengikuti contoh.
http://jdih.pu.go.id
-231-
Tabel D-1 Contoh Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan Konstruksi*
No Jabatan Tugas Dan Tanggung Jawab
1 Pimpinan 1) Menetapkan sasaran dan program keselamatan konstruksi
Tertinggi 2) Memimpin pelaksanaan penerapan manajemen keselamatan
Pekerjaan konstruksi
Konstruksi 3) Mempromosikan keselamatan konstruksi
4) Memantau dan mengevaluasi penerapan manajemen
keselamatan konstruksi
5) dst
2 Manager 1) Memberi masukan dalam perumusan sasaran dan program
Teknik keselamatan konstruksi
2) Memberi dukungan dan kepercayaan pada program
keselamatan konstruksi
3) Memastikan metode dan prosedur kerja memperhatikan
keselematan konstruksi
4) dst
3 Manager 1) Memberi masukan dalam perumusan sasaran dan program
Produksi keselamatan konstruksi
2) Memantau pelaksanaan keselematan konstruksi di lapangan
bersama Bagian Keselamatan Konstruksi
3) Memberikan pengarahan pada supervisor, mandor dan sub
kontraktor terkait tanggung jawab pelaksanaan keselamatan
konstruksi
4) Memastikan supervisor dan sub kontraktor telah melakukan
penilai risiko pekerjaan dan memasukkan dalam pengajuan
persetujuan ijin kerjanya.
5) dst
4 Manager 1) Memberi dukungan dan kepercayaan pada program
Keuangan keselamatan konstruksi
2) Memastikan bahwa seluruh pekerja telah mendapatkan
jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS dan asuransi lainnya)
3) Melakukan kerjasama dengan rumah sakit terdekat dalam
rangka memnuhi fasilitas pelayanan kesehatan pekerja
4) dst
5 Pimpinan 1) Menyiapkan Sasaran dan Program keselamatan konstruksi
UKK untuk ditetapkan oleh Direktur yang menangani keselamatan
konstruksi
2) Menyiapkan rencana sosialisasi, pelatihan, dan simuliasi
sebagai tindak lanjut pelaksanaan program keselamatan
konstruksi
3) Menyiapkan prosedur Tanggap Darurat
4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan inspeksi harian
keselamatan konstruksi.
5) Mengkoordinasikan penerapan Keselamatan Konstruksi
kepada seluruh lini organisasi.
6 Supervisor 1) Memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan telah
dan Mandor mengikuti prosedur kerja yang ditetapkan
2) Memastikan bahwa peralatan dan yang digunakan oleh
pekerja telah lulus pemeriksaan/inspeksi sesuai persyaratan
keselamatn konstruksi.
3) Memastikan bahwa semua pekerja di bawah
pengawasannya memakai APD dan perlengkapan
keselamatan sesuai persyaratan.
4) dst
7 Seluruh staf, 1) Mengikuti prosedur yang berlaku serta berperan aktif dalam
karyawan menjaga diri sendiri maupun kelompok kerjanya
dan pekerja 2) Menghadiri orientasi keselamatan konstruksi, safety talk,
tool box meeting dan training-training yang diselenggarakan
3) Mengikuti instruksi dan pengarahan keselamatan kerja yang
diberikan oleh atasan atau petugas keselamatan konstruksi
4) Memakai APD dan peralatan keselamatan kerja yang sesuai
5) Segera melaporkan apabila ditemukan kerusakan pada
peralatan konstruksi yang digunakan
6) Segera melaporkan apabila terdapat perilaku yang tidak
aman di area kerjanya.
7) dst
* Contoh Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan
Konstruksi dapat mengikuti contoh.
http://jdih.pu.go.id
-232-
b. Struktur Organisasi Unit Keselamatan Konstruksi
Memuat bagan struktur organisasi Unit Keselamatan Konstruksi
beserta tugas dan tanggung jawabnya. Unit Keselamatan Konstruksi
yang sekurang-kurangnya terdiri dari unit kesiagaan tanggap darurat,
Pengawas Pekerjaan terkait alat berat, tim keamanan, serta hubungan
masyarakat terkait dampak sosial dan lingkungan
Gambar 3 Contoh Struktur Unit Keselamatan Konstruksi *
Pimpinan UKK
Nama
Security (masuk
Koordinator Tanggap Darurat harian) Koordinator Keselamatan Konstruksi
Nama
Nama Nama
Petugas P3K Petugas P3K
Petugas
Komunikasi
Anggot a Anggot a Anggot a
Peran UKK UKK UKK
Nama Nama Nama Nama Nama Nama Nama
* Contoh Struktur Unit Keselamatan Konstruksi dapat mengikuti
contoh.
TIM TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
NO
1 Pimpinan 1) Mengkoordinasikan terlaksananya program
UKK keselamatan konstruksi
2) Melaksanakan inspeksi metode, peralatan, dan
lingkungan kerja
3) Dst
2 Tim P3K 4) Memberikan pertolongan pertama bagi korban
kecelakaan kerja atau sakit yang diakibatkan oleh
hubungan kerja
5) Memberikan bantuan medis dan non medis (bila
dibutuhkan) terhadap korban kecelakaan kerja dengan
membawa/dirujuk ke rumah sakit yang telah ditunjuk
6) Menyediakan obat-obatan ringan untuk P3K, di clinic on
site, dan tempat-tempat yang telah ditentukan
7) Melakukan pendataan atas korban, kondisi korban,
kronologis kejadian dan sebab-sebab kecelakaan.
8) Dst
3 Tim 1) Menjaga dan memelihara keamanana dan ketertiban
Keamanan proyek secara keseluruhan
2) Menjaga terjadinya tindakan-tindakan criminal di lokasi
proyek
3) Mengatur keluar masuk kendaraan dan mengontrol
keluar masuk barang dari dan keluar proyek
4) Menjaga dan memproteksi terhadap kemungkinan
masuknya pihak-pihak luar yang tidak berkepentingan
5) Dst
4 Dst
* Contoh Tanggung Jawab dan Wewenang Unit Keselamatan
Konstruksi Konstruksi dapat mengikuti contoh.
http://jdih.pu.go.id
-233-
Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis)
Keterangan : Uraian langkah kerja tidak lebih dari 10 item
Dalam hal peninjauan kondisi dan tindakan harus melihat, mempertimbangkan unsur-unsur yang terkait bahan/material, orang, cara/metode/prosedur, alat, lingkungan.
Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis)
Nama Pekerja : [Isi nama pekerja] No : …………………
Pengawas Pekerjaan : [Isi nama pengawas
Nama Paket Pekerjaan : Galian Tanah pekerja]
Tanggal Pekerjaan : DD/MM/YYYY - DD/MM/YYYY* Departemen : [Isi nama departemen]
Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:
√ Helm/Safety Helmet √ Rompi Keselamatan/Safety Vest Pelindung Wajah/Face Shield lain-lain / Others …………….
v
√ Sepatu/Safety Shoes Pelindung di ketinggian/Full Body Harness Penutup Telinga/Ear Mufs lain-lain / Others …………….
√ Sarung Tangan/Safety Gloves Kacamata Pengaman/Safety Glasses Penyumbat Telinga/Ear Plug
Masker Pernafasan/Respiratory Baju kerja Las/Appron lain-lain / Others …………….
Urutan Langkah Pekerjaan Identifikasi Bahaya Pengendalian Penanggung Jawab
1. Persiapan pengerjaan - Tangan/kaki tergores - Pemeriksaan/validasi alat Pengawas pekerja + HSE
- Cidera ringan, menengah, berat; - Lakukan inspeksi kelaikan alat sebelum digunakan
- Bagian/suku cadang pecah/rusak; - Periksa semua perlengkapan keselamatan sesuai standar
yang ditetapkan
- Periksa kompetensi dan kesehatan pekerja
2. Pengukuran dan pemasangan patok - Cidera ringan - Letak penetapan patok Pengawas pekerja
- Cara melakukan pemasangan patok yang benar
3. Pengecekan gambar kerja terhadap utilitas - Terdapat perbedaan gambar kerja - Pengecekan dengan alat pendeteksi bawah tanah/ GPR Pengawas pekerja
sesuai gambar (kondisi area/eksisting) dan eksisting; (ground penetrating radar)
- Utilitas bawah tanah;
- Tertabrak kendaraan; - Menggunakan Petugas Pengatur lalulintas, Rambu-rambu
- Pekerja berjalan di area aman
4. Penggalian - Tersetrum listrik - Memastikan pekerjaan galian sesuai gambar dan kondisi Pengawas pekerja, pemberi
- Pipa Gas Meledak eksisting kerja, HSE
- Tertimbun - Pemasangan turap
http://jdih.pu.go.id
-234-
Dst.. Dst.. Dst.. Dst..
Disahkan oleh Ditinjau ulang oleh
[TTD] [TTD] [TTD]
[TTD]
(…………………....………………….) (…………………………………………..) (…………………………………………….)
(…………………....................……….)
Pengguna Jasa Ahli K3 Konstruksi Ahli Teknik Terkait
Penyedia Jasa
[TTD]
Anggota Tim: (…………………………..) (…………………………..) (…………………………..) (…………………………..)
Pengawas
KEHADIRAN KETERANGAN
NO NAMA DISKUSI (Menyetujui/Tidak
*Ceklis Menyetujui)
1 Pekerja 1
2 Pekerja 2
3 Pelaksana
4 Ahli K3 Konstruksi
5 Pengawas/Pengguna Jasa
Keterangan:
*Untuk pekerjan yang memerlukan perpanjangan waktu dengan kasus yang sama dengan hasil identifikasi dan pengendalian yang sama, maka dapat
diperpanjang satu kali perpanjangan.
- Ahli Teknik terkait merupakan Ahli Teknik sesuai bidangnya/ Penanggungjawab Proses.
- Pengendalian bersifat teknis, perlengkapan APK, APD, harus berdasarkan standar dan/atau Peraturan perundangan sesuai dengan tingkat risiko
hasil identifikasi bahaya.
http://jdih.pu.go.id
-235-
Pengelolaan Keamanan Lingkungan Kerja
Melakukan kegiatan mendukung keandalan bangunan serta mendukung
terciptanya tempat, suasana, kegiatan, dan aset kerja yang aman dari
gangguan huru-hara dan anarkisme, tindak kriminal, termasuk tindak
terorisme di dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi melalui cara:
a. Pengelolaan Pendukung Keandalan Bangunan
➢ Mutu bahan
Material/bahan yang akan digunakan pada Pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi harus melalui tahapan inspeksi yang dilakukan oleh
Petugas yang berwenang dan mendapat persetujuan oleh
Pengawas Pekerjaan.
➢ Metode pekerjaan konstruksi
- Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja sesuai dengan
tahapan pekerjaan konstruksi yang ditandatangani oleh
Penanggung Jawab Teknik.
- Memuat Analisis Keselamatan Pekerjaan (AKP/JSA) yang
ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi.
➢ Izin kerja (Permit to Work/PTW)
- Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem permohonan
izin kerja/PTW berdasarkan persyaratan Keselamatan
Konstruksi sesuai dengan tahapan Pekerjaan Konstruksi yang
ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan
Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. Izin
kerja harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
• Analisis keselamatan pekerjaan (AKP)/Job Safety Analysis
(JSA) yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan
Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
• Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan bekerja
berdasarkan persyaratan Keselamatan Konstruksi sesuai
lingkup pekerjaan dalam tahapan pekerjaan yang
ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknik.
• Lembar periksa yang telah ditandatangani oleh petugas yang
berwenang sesuai hasil inspeksi yang telah dilakukan.
- Memuat formulir izin kerja yang sekurang-kurangnya terdiri dari
3 lembar rangkap untuk didokumentasikan oleh masing-masing
unit terkait. Lembar asli (pertama) disimpan sebagai bagian dari
informasi terdokumentasi oleh Pengguna Jasa, lembar kedua
disimpan oleh Penyedia Jasa, lembar ketiga disimpan oleh
Pengawas Pekerjaan. Formulir izin kerja dibagi sesuai dengan
lingkup pekerjaan dalam tahapan Pekerjaan Konstruksi yang
ditandatangani oleh Unit Keselamatan Konstruksi diantaranya
adalah sebagai berikut:
• pekerjaan panas (hot work) yaitu seluruh pekerjaan yang
berpotensi menghasilkan sumber api;
• pekerjaan galian (excavation) yaitu untuk pekerjaan galian
yang akan dilakukan;
• pekerjaan pengangkatan (lifting) yaitu untuk pekerjaan yang
menggunakan alat angkat;
• pekerjaan di ruang terbatas (confined space) yaitu untuk
pekerjaan di dalam ruangan yang mungkin ventilasinya
secara alami kurang, mengandung gas mudah terbakar
dan/atau mengandung gas beracun;
http://jdih.pu.go.id
-236-
• pekerjaan menyelam (diving) yaitu untuk pekerjaan di bawah
permukaan air;
• pekerjaan dingin (cold work) yaitu seluruh pekerjaan lain
yang tidak tercakup pada pekerjaan di atas;
• pekerjaan di malam hari (working at night) yaitu jika terdapat
pekerjaan yang dilakukan melebihi jam kerja normal;
• pekerjaan di ketinggian;
• pekerjaan menggunakan perancah;
• pekerjaan dengan menggunakan radiography (x-ray);
• pekerjaan bertegangan listrik (electrical work); dan/atau
• pekerjaan penggalian atau kedalaman (excavation work).
b. Pengelolaan Pendukung Keandalan Bangunan
➢ Pengamanan Lingkungan Kerja
- Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengamanan lingkungan
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengamanan
lingkungan yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan
Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/Wakil Manajemen yang
sekurang-kurangnya mencakup:
• Petugas keamanan dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan
pada pengendalian risiko keamanan.
• CCTV yang digunakan untuk pekerjaan dengan tingkat risiko
besar. CCTV ditempatkan pada lokasi yang telah
teridentifikasi memilki risiko bahaya besar dan berpotensi
terhadap tindakan kriminal.
• Pagar pengaman yang digunakan pada lokasi yang
berbatasan langsung dengan masyarakat sekitar dan
berpotensi terjadinya kecelakaan.
• Tanda pengenal (ID Card) yang digunakan untuk seluruh
pekerja, tamu, pemasok, dan pihak-pihak terkait pada
pelaksanaan pekerjaan yang masuk ke dalam area pekerjaan
konstruksi.
➢ Manajemen keselamatan lalu lintas (Traffic Management)
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja dalam melakukan
manajemen keselamatan lalu lintas (traffic management) pada
lokasi pekerjaan yang berdampak pada kelancaran lalu lintas
pengguna jalan yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi.
➢ Izin Keluar/Masuk Barang
- Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem permohonan
izin keluar/masuk barang yang ditandatangani oleh Ahli Teknik
terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/Wakil
Manajemen.
- Memuat formulir izin keluar/masuk barang yang ditandatangani
oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala
Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.
Pengelolaan Keselamatan Kerja
Melakukan kegiatan untuk menghilangkan/mengurangi bahaya atas
risiko pekerjaan melalui cara:
a. Mutu Peralatan
➢ Prosedur/petunjuk kerja penggunaan peralatan
http://jdih.pu.go.id
-237-
Memuat prosedur/petunjuk kerja penggunaan pesawat angkat &
angkut (alat berat) dan peralatan konstruksi lainnya yang
ditandatangani oleh Penanggung Jawab Peralatan dan Kepala
Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. Seluruh alat berat dan perkakas
yang akan digunakan di area Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
harus lolos tahapan inspeksi yang dilakukan oleh Penanggung
Jawab Keselamatan Konstruksi dan memiliki sticker “Laik Operasi”.
b. Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan bekerja
➢ Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan
bekerja berdasarkan program kerja yang ditandatangani oleh
Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
➢ Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja penggunaan Alat
Pelindung Diri (APD) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi.
http://jdih.pu.go.id
-238-
[Contoh Prosedur/Instruksi Kerja]
Penyedia Jasa membuat prosedur dan Instruksi Kerja, antara lain:
1. Prosedur induksi Keselamatan Konstruksi
2. Prosedur identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan peluang
3. Prosedur pengukuran kinerja Keselamatan Konstruksi
4. Prosedur inspeksi Keselamatan Konstruksi
5. Prosedur komunikasi
6. Prosedur tinjauan manajemen
7. Prosedur pemenuhan peraturan perundangan Keselamatan Konstruksi
8. Instruksi Kerja bekerja di ketinggian
9. Instruksi Kerja pemasangan perancah
10. Instruksi Kerja Alat Pelindung Kerja (APK)
11. Instruksi Kerja Alat Pelindung Diri (APD)
[Contoh Instruksi Kerja]
Revisi Ke 00
Nomor Kode WBS dan Nama
Tanggal
Dokumen Pekerjaan
Revisi
Logo Perusahaan Tanggal
Tanggal, bulan, tahun Halaman 1 Dari …
Berlaku
INSTRUKSI KERJA PENGGALIAN
PENGGALIAN
1. Tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan galian sebelum mendapat ijin
dari pihak yang berwenang.
2. Galian yang lebih dalam dari 1,5 meter diberi pengaman atau digali dengan
kemiringan tertentu dan harus dilakukan pemeriksaan sebelum
melanjutkan pekerjaan galian.
3. Seluruh galian harus diberi tanda – tanda dan pengahalang disekeliling
galian tersebut.
4. Setiap galian harus disediakan sebuah tangga untuk naik dan turunnya
pekerja.
5. setiap tumpukan/timbunan bekas tanah galian harus diletakan minimal 1
meter dari tepi/pinggir galian.
6. Semua galian harus diperiksa ulang/ kembali apabila pada saat pekerjaan
berhenti karena turun hujan sebelum dilanjutkan pekerjaan kembali.
Lampiran :
- Formulir [Isi Kode dan Nama Pekerjaan]
http://jdih.pu.go.id
-239-
[Contoh Izin Kerja]
http://jdih.pu.go.id
D
N
J
L
P
C
N
T
N
T
im
a m
1
2
3
4
e n
o k
e r
a t
1
2
3
4
5
6
7
8
a m
a n
a m
a n
I J I
P E K E R J A A N
P e r m i n t a a n i j i n k e r j a ( d i i s i o l e
in t a o le h : N a m a S u b k o n :
a p e s o n il :
. 5 .
. 6 .
. 7 .
. 8 .
is p e k e r ja a n :
a s i p e k e r ja a n :
a la t a n y a n g d ig u n a k a n :
a t a n la in :
C h e c k l i s t k e s e l a m a t a n ( d i
Y A
A p a k a h r e n c a n a k e r ja s u d a h d id is k u s ik a n ?
A p a k a h p e k e r ja s d h d ije la s k a n b a h a y a y a n g
a d a ?
A p a k a h p e k e r ja s d h p e n g a la m a n ?
A p a k a h p e r a la t a n y a n g d ig u n a k a n s u d a h la y a k ?
A p a k a h je n is t a n a h s d h d ik e t a h u i?
A p a k a h m u k a a ir t a n a h d ik e t a h u i? A p a k a h a d a
r e m b e s a n d a la m g a lia n ?
A p a k a h s d h d ila k u k a n p e n y e le d ik a n t a n a h ?
A p a k a h a d a ja lu r in s t a la s i ( lis t r ik , g a s , a ir )
d a la m g a lia n ? A p a k a h s d h d ia m a n k a n ?
A P D y a
s a fe t y s h o e s s a fe t y h e lm s a fe t y b e lt
P e n g e s a h a n d
P e la k s a n a P e
a : N a m a :
d a t a n g a n : T a n d a t a n g a n :
S a y a s e t u j u d e n g a n s e m u a k o n d i s i s
S u b k o
a :
d a t a n g a n :
N K E R J A
P E N G G A L I A N > 2 M
h p e l a k s a n a t e r k a i t p a d a l o k a s i k e r j a n y a )
J u m la h p e r s o n il:
9 .
1 0 .
1 1 .
1 2 .
P e k e r ja a n d iijin k a n d im u la i p a d a :
T a n g g a l : s / d
M u la i p u k u l :
S e le s a i p u k u l :
i s i o l e h p e t u g a s K 3 d a n a t a u a h l i K 3 )
T D K
9 A p a k a h b a r ik a d e / t a n d a p e r in g a t a n s d h d ip a s a n
1 0 a p a k a h p e r lu la m p u p e n e r a n g a n ?
1 1 A p a k a h r u a n g g a lia n c k p u t k r u a n g g r k p e k e r ja
1 2 A p a k a h t a n g g a , t a li d a n p e n g a m a n a n la in n y a s
t e r s e d ia ?
1 3 A p a k a h s d h d it u n ju k p e t u g a s u n t u k m e n g a w a s
1 6 A p a k a h lo k a s i a d a d i a r e a la lu lin t a s u m u m ?
1 7 A p a k a h ja r a k b u a n g c u k u p a m a n ?
n g w a j i b d i p a k a i :
s a r u n g t a n g a n
a n p e n e r i m a a n i j i n k e r j a
t u g a s K 3 S u b k o n t r a k t o r / M
N a m a :
T a n d a t a n g a n :
e s u a i i j i n k e r j a u n t u k m e l a k s a n a k a n p e k e r j a a n
n t r a k t o r / M a n d o r
T a n g g a l :
W a k t u :
g ?
?
d h
i?
a n d o r
Y A T D K
Izin Kerja
Checklist keselamatan (diisi oleh Petugas Keselamatan Konstruksi dan/atau Ahli K3 Konstruksi
Pengesahan dan penerimaan izin kerja
Ahli K3 Konstruksi
Saya setuju dengan semua kondisi sesuai izin kerja untuk melaksanakan pekerjaan
-240-
c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok
Memuat uraian pengendalian subpenyedia jasa dan pemasok dalam
mendukung pelaksanaan kontrak sesuai dengan kontrak yang telah
disetujui dan menjelaskan hubungan koordinasi antara subpenyedia
jasa/pemasok dengan penyedia jasa dalam rangka pengelolaan
keselamatan kerja. Penyedia Jasa harus memastikan bahwa di dalam
kontrak antara Penyedia Jasa dan Subkontraktor serta Pemasok telah
menganggarkan Biaya Penerapan SMKK.
Tabel 15 Contoh Format Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok
Pengendalian Subkontraktor
Pengendalian pemasok
http://jdih.pu.go.id
-241-
Pengelolaan Kesehatan Kerja
Melakukan kegiatan untuk untuk memperoleh derajat kesehatan setinggi-
tingginya bagi tenaga kerja konstruksi dan masyarakat di sekitar lokasi
penyelenggaraan jasa konstruksi dengan melakukan pencegahan
gangguan kesehatan dan penyakit akibat melalui cara:
a. Pemeriksaan Kesehatan
➢ Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan kesehatan
kerja mencakup: pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan
kesehatan khusus, pencegahan penyakit menular dan penyakit
akibat kerja yang ditandatangani oleh Ahli terkait dan Kepala
Pelaksana Pekerjaan Konstruksi /Wakil Manajemen. Prosedur
dan/atau petunjuk kerja pengelolaan kesehatan kerja sekurang-
kurangnya mencakup:
- Pemeriksaan kesehatan bagi seluruh pekerja dilakukan sebelum
atau beberapa saat setelah memasuki masa kerja pertama kali
dan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- Terdapat klinik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana
kesehatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan konstruksi yang
memiliki risiko besar dan akses terbatas menuju fasilitas
kesehatan.
- Data yang diperoleh dari pemeriksaan kesehatan harus dicatat
dan disimpan untuk referensi.
- Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
• Terdapat peralatan P3K dengan jumlah 1 kotak P3K untuk
setiap 25 pekerja dan ditempatkan di area yang mudah
dilihat dan dijangkau.
• Isi kotak P3K sekurang-kurangnya sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
• Isi kotak P3K harus diperiksa secara teratur dan harus dijaga
supaya tetap berisi (tidak boleh kosong).
- Pemberantasan penyakit menular dan berbahaya
Dilakukan identifikasi bahaya kesehatan dengan melakukan
tindakan pencegahan di antaranya:
• Demam berdarah dengan melakukan kegiatan Fogging yang
berkoordinasi dengan puskesmas terdekat.
• HIV/AIDS dengan melakukan tindakan pencegahan melalui
sosialisasi sesuai peraturan yang ada.
• Penyakit epidemik lainnya.
- Peningkatan kesegaran jasmani untuk menjamin kebugaran
pekerja.
- Perlindungan sosial tenaga kerja
Seluruh pekerja memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan;
Pengelolaan Lingkungan Kerja
a. Pengukuran Kondisi Lingkungan
➢ Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan lingkungan kerja
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan lingkungan
kerja terkait pencegahan pencemaran (terhadap air, tanah, dan
udara) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan
Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi /Wakil
Manajemen. Pengukuran kondisi lingkungan sekurang-kurangnya
terdiri atas sebagai berikut:
http://jdih.pu.go.id
-242-
Contoh
Nilai Peraturan
Jenis Periode
No Ambang perundang-
Pengukuran Pengukuran
Batas (NAB) undangan
1 Debu
2 Kebisingan
3 Getaran
4 Pencahayaan
5 Udara
6 Air
Gas
7
Berbahaya
Uji Emisi
8
Kendaraan
b. Tata Graha (Housekeeping)
➢ Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan tata graha
(housekeeping)
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan Tata Graha
(Housekeeping) terkait Program 5R (Ringkas, Rapih, Resik, Rawat,
Rajin) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan
Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi /Wakil
Manajemen. Program tata graha (housekeeping) yang dilakukan
sekurang-kurangnya satu kali sehari di akhir pelaksanaan
pekerjaan.
c. Pengolahan Sampah dan Limbah
➢ Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan sampah/limbah
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan
sampah/limbah yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi dan sekurang-kurangnya mencakup:
- Terdapat tempat sampah yang dipisahkan berdasarkan jenis
sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik, sampah B3
sekurang-kurangnya 1 tempat sampah di setiap area pekerjaan.
- Terdapat tempat penampungan sampah sementara berdasarkan
jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan
sampah B3.
D.2 Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat
Daftar Induk Prosedur dan/atau Instruksi Kerja
Memuat daftar induk prosedur dan/atau instruksi kerja yang
ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi /Wakil Manajemen. Seluruh pekerjaan konstruksi dan
penerapan SMKK pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus memiliki
prosedur dan/atau petunjuk kerja yang telah ditandatangani. Prosedur
dan/atau instruksi kerja sekurang-kurangnya memuat dokumen sebagai
berikut:
http://jdih.pu.go.id
-243-
Tabel 16 Contoh Daftar Induk Prosedur dan/atau Instruksi Kerja
Nomor Daftar Dokumen
No Disahkan oleh
Dokumen (Prosedur, Instruksi Kerja)
Mekanisme Organisasi
Prosedur dan/atau instruksi Direktur Utama
kerja yang menggambarkan Penyedia Jasa
hubungan kerja antara
Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
dengan Kantor Pusat Penyedia
Jasa
Sumber Daya
Prosedur dan/atau petunjuk Penanggung Jawab
penggunaan pesawat angkat & Peralatan dan Kepala
angkut (alat berat) dan Pelaksana Pekerjaan
peralatan konstruksi lainnya Konstruksi
Kepedulian
Prosedur dan/atau petunjuk Kepala Pelaksana
kerja peningkatan kepedulian Pekerjaan Konstruksi
Keselamatan Konstruksi dan Ahli Teknik terkait
berdasarkan tingkat risiko
Komunikasi
Prosedur dan/atau petunjuk Penanggung Jawab
kerja induksi Keselamatan Keselamatan
Konstruksi (safety induction) Konstruksi dan Kepala
Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi
Prosedur dan/atau petunjuk Penanggung Jawab
kerja pertemuan pagi hari Keselamatan
(safety morning) Konstruksi dan Kepala
Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi
Prosedur dan/atau petunjuk Penanggung Jawab
kerja pertemuan kelompok kerja Keselamatan
(toolbox meeting) Konstruksi dan Kepala
Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi
Prosedur dan/atau petunjuk Penanggung Jawab
kerja Rapat Keselamatan Keselamatan
Konstruksi (construction safety Konstruksi dan Kepala
meeting) Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi
Prosedur dan/atau petunjuk Penanggung Jawab
kerja penerapan informasi Keselamatan
bahaya-bahaya Konstruksi dan Kepala
Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi
Informasi Terdokumentasi
Prosedur pengendalian dokumen Kepala Pelaksana
atas semua dokumen yang Pekerjaan Konstruksi
dimiliki
Pengelolaan Keselamatan Kerja
Prosedur dan/atau petunjuk Penanggung Jawab
kerja pelaksanaan pekerjaan Teknik
Prosedur dan/atau petunjuk Penanggung Jawab
kerja sistem keamanan bekerja Keselamatan
Konstruksi
Prosedur dan/atau petunjuk Penanggung Jawab
kerja sistem izin kerja Keselamatan
Konstruksi
Pengelolaan Kesehatan Kerja
Prosedur dan/atau petunjuk Ahli terkait dan Kepala
kerja pengelolaan kesehatan Pelaksana Pekerjaan
http://jdih.pu.go.id
-244-
Nomor Daftar Dokumen
No Disahkan oleh
Dokumen (Prosedur, Instruksi Kerja)
kerja Konstruksi /Wakil
Manajemen
Pengamanan Lingkungan Kerja
Prosedur dan/atau petunjuk Ahli terkait dan Kepala
kerja pengamanan lingkungan Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi /Wakil
Manajemen
Pengelolaan Lingkungan Kerja
Prosedur dan/atau petunjuk Penanggung Jawab
kerja pengelolaan lingkungan Keselamatan
kerja Konstruksi dan Kepala
Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi /Wakil
Manajemen
Prosedur dan/atau petunjuk Penanggung Jawab
kerja pengelolaan Tata Graha Keselamatan
(Housekeeping) Konstruksi dan Kepala
Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi /Wakil
Manajemen
Prosedur dan/atau petunjuk Penanggung Jawab
kerja pengelolaan sampah Keselamatan
Konstruksi.
Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat
Prosedur dan/atau petunjuk Penanggung Jawab
kerja kondisi tanggap darurat Keselamatan
sesuai dengan sifat dan Konstruksi dan Kepala
klasifikasi Pelaksanaan Pelaksana Pekerjaan
Pekerjaan Konstruksi Konstruksi
Prosedur dan/atau petunjuk Penanggung Jawab
kerja penyelidikan insiden Keselamatan
(kecelakaan, kejadian Konstruksi dan Kepala
berbahaya, dan penyakit akibat Pelaksana Pekerjaan
kerja) Konstruksi
Inspeksi dan Audit
Prosedur dan/atau instruksi Ahli Teknik terkait atau
kerja inspeksi Penanggung Jawab
Keselamatan
Konstruksi dan Wakil
Manajemen
Prosedur dan/atau petunjuk Ahli Teknik terkait atau
kerja Patroli Keselamatan Penanggung Jawab
Konstruksi Keselamatan
Konstruksi dan Wakil
Manajemen
Prosedur dan/atau instruksi Ahli Teknik terkait atau
kerja audit internal Penanggung Jawab
Keselamatan
Konstruksi dan Wakil
Manajemen
Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi
Prosedur dan/atau instruksi Ahli Teknik terkait atau
kerja terkait pelaksanaan Penanggung Jawab
tinjauan manajemen Keselamatan
Konstruksi dan Wakil
Manajemen
http://jdih.pu.go.id
-245-
Kesiap-siagaan dan Tanggap Terhadap Kondisi Darurat
a. Prosedur dan/atau petunjuk kerja tanggap darurat
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja tanggap darurat sesuai
dengan sifat dan klasifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang
dikerjakan yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan
Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
b. Prosedur dan/atau petunjuk kerja penyelidikan insiden
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja penyelidikan insiden
(kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja) yang
ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan dan Konstruksi
Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.
http://jdih.pu.go.id
-246-
EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI
E.1 Pemantauan dan Evaluasi
Inspeksi dan Audit
a. Inspeksi
➢ Prosedur dan/atau petunjuk kerja inspeksi
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja inspeksi yang
ditandatangani oleh ahli teknik terkait atau Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen.
➢ Lembar Periksa
Memuat format lembar periksa lingkup pekerjaan, pesawat angkat
& angkut (alat berat), perkakas, bahan/material, lingkungan,
kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Lembar periksa
ditandatangani pada satu periode waktu tertentu (harian,
mingguan, bulanan). Inspeksi terdiri dari berbagai macam bentuk
lembar periksa sekurang-kurangnya mencakup:
- Lingkup pekerjaan ditandatangani oleh ahli teknik terkait,
Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
- Pesawat angkat & angkut (alat berat) ditandatangani oleh ahli
teknik terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
- Perkakas ditandatangani oleh ahli teknik terkait, Penanggung
Jawab Keselamatan Konstruksi.
- Bahan/material ditandatangani oleh ahli teknik terkait,
Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan disetujui oleh
Pengawas Pekerjaan.
- Lingkungan (housekeeping, pencemaran, hygine) ditandatangani
oleh ahli terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
- Kesehatan ditandatangani oleh ahli terkait, Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi.
- Keamanan/security ditandatangani oleh ahli terkait,
Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
➢ Lembar Penghentian Pekerjaan (Stop Working Form)
- Apabila pada saat pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
ditemukan hal yang membahayakan setiap personil dapat
menyerukan untuk menghentikan pekerjaan. Pimpinan Tertinggi
Penyedia Jasa memberikan kewenangan kepada Pimpinan Unit
Keselamatan Konstruksi dan/atau Pimpinan Tertinggi Pekerjaan
Konstruksi dan/atau Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas
Keselamatan Konstruksi untuk melakukan verifikasi
penghentian pekerjaan. Dalam melakukan verifikasi pihak
berwenang mengisi lembar penghentian pekerjaan
ditandatangani oleh pihak-pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan
Tertinggi Penyedia Jasa.
b. Patroli Keselamatan Konstruksi
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja Patroli Keselamatan
Konstruksi yang disusun oleh Penyedia Jasa ditandatangani oleh ahli
terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil
Manajemen. Patroli Keselamatan Konstruksi dilakukan oleh seluruh
Pimpinan Perusahaan (Penyedia Jasa, Pengawas Pekerjaan, Sub
Kontraktor) dan Pengguna Jasa.
c. Audit
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja audit internal yang
ditandatangani oleh ahli terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan
Konstruksi dan Wakil Manajemen. Audit internal dilakukan dan
http://jdih.pu.go.id
-247-
ditetapkan secara berkala oleh Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
dengan melibatkan auditor independen. Audit internal dilakukan
sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 Pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi dan/atau untuk pekerjaan konstruksi tahun jamak
mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.
d. Jadwal Inspeksi dan Audit
Memuat jadwal pelaksanaan inspeksi, patrol keselamatan konstruksi
dan audit.
Tabel 17 Contoh Jadwal Inspeksi dan Audit
Bulan Ke-
No Kegiatan PIC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 11 2
1 Inspeksi Keselamatan
Konstruksi
2 Patroli Keselamatan
Konstruksi
3 Audit internal
Penanggung Jawab Keselamatan
Konstruksi
ttd
(Nama Lengkap)
http://jdih.pu.go.id
-248-
[Contoh Matriks Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi Kinerja]
Matriks Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
Aktivitas/
Parameter Peraturan Penanggung Prosedur/Instruksi
No. Kondisi Lokasi Frekuensi
Pantau/Ukur Terkait Jawab Kerja
Peralatan
1. Upaya Kualitas udara PP RI Area 1 tahun sekali Petugas [Isi nama dan
pemantauan ambien SO2, No.41/1999 proyek selama tahap Keselamatan nomor dokumen
lingkungan NO2, CO, HC, dan konstruksi Konstruksi prosedur/IK]
TSP lapangan
Intensitas (Kepmenkes Area 6 bulan sekali Petugas [Isi nama dan
kebisingan <85 1405/MENKES genset selama tahap Keselamatan nomor dokumen
dB /SK/XI/2002) konstruksi Konstruksi prosedur/IK]
dst.
2. dst.
http://jdih.pu.go.id
-249-
E.2 Tinjauan Manajemen
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja terkait pelaksanaan tinjauan
manajemen yang ditandatangani oleh ahli teknik terkait atau Penanggung
Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen. Prosedur dan/atau
petunjuk kerja terkait pelaksanaan tinjauan manajemen memuat program
yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi.
Tinjauan manajemen dilakukan sekurang-kurangnya berdasarkan hasil
audit atau kecelakaan kerja pada pekerjaan konstruksi yang
menyebabkan fatality.
[Contoh Risalah Rapat Tinjauan Manajemen]
Elemen XX
TINJAUAN MANAJEMEN
[Isi Logo
Nomor
Perusahaan]
Revisi ke
Tanggal Berlaku
RISALAH RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
Hari/tanggal :
Waktu :
Tempat :
Peserta :
Rencana Tindak Target Penanggung
No. Permasalahan Status
Lanjut Waktu Jawab
http://jdih.pu.go.id
-250-
E.3 Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi
Memuat format tindakan perbaikan untuk pelaksanaan pekerjaan
konstruksi pada kontrak tahun jamak. Penyedia Jasa memastikan program
peningkatan kinerja keselamatan konstruksi berdasarkan hasil Tinjauan
Manajemen ditindaklanjuti pada pekerjaan konstruksi yang akan datang.
[Contoh Tabel Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi]
No. Uraian Skala Penilaian Catatan Saran dan
A B C D Tindak
(100 – (79 – (59 – (39 – Lanjut
80) 60) 40) 0)
1. Upaya - 60 - - Ada upaya Frekuensi
Meningkatkan untuk pelatihan
Kinerja meningkatkan perlu
kinerja, ditingkatkan,
adanya bukti karena
melaksanakan masih
pelatihan terdapat
terkait tenaga kerja
Keselamatan yang terkena
Konstruksi. penyakit
Namun akibat kerja
laporan dari laporan
mingguan bulanan.
tidak dapat
disampaikan
2. Promosi dst dst dst dst dst dst
Budaya SMKK
3. Partisipasi dst dst dst dst dst dst
Pekerja
4. Komunikasi dst dst dst dst dst dst
SMKK
Keterangan:
1. Pemeriksa (auditor) memberikan penilaian terhadap 4 (empat)
uraian pada tabel di atas.
http://jdih.pu.go.id
-251-
E..3 .FORMAT PENILAIAN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
RKK yang telah dimasukkan pada tahap pemilihan penyedia jasa harus dinilai
ulang untuk memenuhi format RKK pada lampiran D. Penilaian RKK dapat
dilakukan menggunakan format ini untuk dilengkapi dan disahkan pada saat
PCM.
Tabel 2 Penilaian RKK Konsultansi Konstruksi Pengawasan
HASIL
PENILAIAN
NO. KRITERIA PENILAIAN PENJELASAN
TIDAK
ADA
ADA
KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN
1
KONSTRUKSI
1.1 Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi
Terdapat Lembar Pakta Komitmen Pada Lembar Pakta
1.1.1
Keselamatan Konstruksi yang Komitmen KK harus
ditandatangani oleh Kepala diisi nama badan
Pengawas Pekerjaan Konstruksi usaha, paket
dan Pengguna Jasa. pekerjaan, tanggal
penandatanganan
pakta komitmen.
2 PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
2.1 Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko
2.1.1 Terdapat tabel Identifikasi
Bahaya dan Pengendalian
Risiko
2.1.2 Format tabel Identifikasi
Bahaya dan Pengendalian
Risiko minimal memuat uraian
kegiatan, identifikasi bahaya,
dampak / risiko, dan
pengendalian risiko
2.1.3 Tabel Identifikasi Bahaya dan
Pengendalian Risiko dibuat
oleh Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi
(Pengawas Konstruksi)
2.1.4 Tabel Identifikasi Bahaya dan
Pengendalian Risiko disetujui
oleh Pimpinan Pengawas
Pekerjaan Konstruksi
2.2 Peraturan Perundang-Undangan dan Standar
2.2.1 Terdapat tabel Peraturan
Perundang-Undangan dan
Standar
2.2.2 Format tabel Peraturan
Perundang-Undangan dan
Standar minimal memuat
metode pelaksanaan dan
peraturan perundangan
& persyaratan lainnya yang
menjadi acuan
2.3 Sasaran dan Program Pengawasan
2.3.1 Terdapat tabel Sasaran dan
Program Pengawasan
2.3.2 Format tabel Sasaran dan
Program Pengawasan minimal
http://jdih.pu.go.id
-252-
HASIL
PENILAIAN
NO. KRITERIA PENILAIAN PENJELASAN
TIDAK
ADA
ADA
memuat uraian kegiatan,
sasaran, dan program
pengawasan.
3 DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
3.1 Kompetensi
3.1.1 Daftar Personel
3.1.1.1 Terdapat tabel Daftar Personel
Pengawas Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi
3.1.1.2 Format tabel Daftar Personel
Pengawas Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi minimal memuat
jabatan, jumlah personel, dan
nama personel
3.1.2 Sertifikat Personel
Memuat sertifikat personel
yang ikut dalam pengawasan
pelaksanaan pekerjaan
konstruksi pada tabel Daftar
Personel Pengawas Pelaksana
Pekerjaan Konstruksi pada
angka 3.1.1.1
4 OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
4.1 Struktur Organisasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi
4.1.1 Terdapat struktur organisasi
pengawas pekerjaan
konstruksi
4.1.2 Jabatan pada struktur
organisasi pengawas pekerjaan
konstruksi terdapat Pimpinan
Pengawas, Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi
dan/atau Pengawas
4.1.3 Masing-masing jabatan pada
struktur organisasi pengawas
pekerjaan konstruksi
dilengkapi dengan Tugas dan
Tanggung Jawab Terhadap
Keselamatan Konstruksi
4.2 Pengelolaan Keselamatan Konstruksi
4.2.1 Terdapat daftar prosedur
dan/atau instruksi kerja
pengawasan pada proses
pelaksanaan konstruksi
4.2.2 Daftar prosedur dan/atau
instruksi kerja ditandatangani
oleh Kepala Pengawas
Pekerjaan Konstruksi dan
Pengguna Jasa
5 EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI
5.1 Terdapat Laporan Hasil
Pengawasan Pelaksanaan
http://jdih.pu.go.id
-253-
HASIL
PENILAIAN
NO. KRITERIA PENILAIAN PENJELASAN
TIDAK
ADA
ADA
Pekerjaan terkait Penerepan
SMKK
5.2 Isi Laporan Hasil Pengawasan
Pelaksanaan Pekerjaan
sekurang-kurangnya mencakup
formulir izin kerja yang telah
ditandatangan dan lembar
pengawasan
JUMLAH
Keterangan:
- Ada : 1
- Tidak Ada : 0
http://jdih.pu.go.id
-254-
Tabel 3 Penilaian RKK Pekerjaan Konstruksi
PENILAIAN
NO. KRITERIA PENILAIAN PENJELASAN
YA TIDAK
1 KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN
KONSTRUKSI
1.1 Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Eksternal dan Internal
1.1.1 Daftar Identifikasi Isu Internal dan Eksternal
1.1.1.1 Terdapat daftar identifikasi isu
internal dan eksternal yang
mempengaruhi pelaksanaan
pekerjaan konstruksi
1.1.1.2 Daftar identifikasi isu internal
dan eksternal minimal
mencakup isu, dampak, kategori
isu, jenis isu, jenis SWOT,
sumber isu, keinginan dan
harapan (internal dan eksternal)
1.1.1.3 Daftar identifikasi isu internal
dan eksternal ditandatangani
oleh ahli teknik terkait dan
penanggung jawab keselamatan
konstruksi
1.1.2 Organisasi Pengelola SMKK
1.1.2.1 Terdapat bagan struktur
organisasi yang dapat
menjelaskan hubungan
koordinasi antara Pelaksana
Konstruksi, Kantor Pusat dan
pengelola SMKK.
1.1.2.2 Jabatan pada bagan struktur
organisasi terdapat Direktur
Utama, Direktur HSE, Pimpinan
Tertinggi Pekerjaan Konstruksi
dan/atau Pimpinan UKK, dan
ahli teknik terkait
1.1.2.3 Masing-masing jabatan
dilengkapi dengan Tugas dan
Tanggung Jawab terhadap
Keselamatan Konstruksi
http://jdih.pu.go.id
-255-
PENILAIAN
NO. KRITERIA PENILAIAN PENJELASAN
YA TIDAK
1.1.2.4 Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja yang
menggambarkan hubungan
kerja antara Pelaksana
Pekerjaan Konstruksi dengan
Kantor Pusat Penyedia Jasa
yang sekurang-kurangnya
meliputi:
1. Tugas, tanggung jawab dan
wewenang Tim Pelaksana
Pekerjaan Konstruksi dan
Kantor Pusat Penyedia Jasa;
2. Hubungan kerja antara Tim
Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi dan Kantor Pusat
Penyedia Jasa;
3. Jadwal pelaporan kinerja
pelaksanaan pekerjaan
khususnya terkait
Keselamatan Konstruksi
pada pimpinan puncak
Penyedia Jasa di Kantor
Pusat;
4. Kendala yang dihadapi
terkait pelaksanaan
pekerjaan khususnya terkait
masalah Keselamatan
Konstruksi dan alternatif
solusi pemecahan masalah
tersebut yang membutuhkan
bantuan dukungan dari
pimpinan puncak Penyedia
Jasa di Kantor Pusat.
1.1.2.5 Prosedur dan/atau petunjuk
kerja ditandatangani oleh
Direktur Utama Penyedia Jasa
1.2 Komitmen Keselamatan Konstruksi
1.2.1 Terdapat komitmen
keselamatan konstruksi
1.2.1.1 Isi komitmen setidaknya
mencakup:
1. Memenuhi ketentuan
Keselamatan Konstruksi
2. Menggunakan tenaga kerja
kompeten bersertifikat,
3. Menggunakan peralatan yang
memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang
memenuhi standar mutu,
5. Menggunakan teknologi yang
memenuhi standar kelaikan,
6. Melaksanakan SOP (Standar
Operasional Prosedur), dan
7. Memenuhi 9 (sembilan)
komponen biaya SMKK.
1.2.1.2 Komitmen ditandatangani oleh:
1. wakil sah badan usaha
(untuk badan usaha yang
tidak ber-KSO), atau
http://jdih.pu.go.id
-256-
PENILAIAN
NO. KRITERIA PENILAIAN PENJELASAN
YA TIDAK
2. pimpinan masing-masing
badan usaha (untuk badan
usaha yang ber-KSO).
1.2.1.3 Komitmen menjadi satu
kesatuan di dalam RKK
1.2.2 Terdapat Kebijakan
Keselamatan Konstruksi
1.2.2.1 Kebijakan Keselamatan
Kontraksi dibuat oleh Penyedia
Jasa dan disahkan oleh
Pengguna Jasa
1.2.3 Tinjauan Pelaksanaan
Komitmen
1.2.3.1 Terdapat jadwal kunjungan Pimpinan perusahaan
Pimpinan Perusahaan ke proyek. yaitu level dari direktur
hingga ke tingkat 1 level di
bawah direktur.
1.2.3.2 Jadwal kunjungan Pimpinan
Perusahaan ke proyek dilakukan
3 bulan sekali selama waktu
pelaksanaan proyek.
1.2.3.3 Jadwal kunjungan Pimpinan
Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi ke proyek minimal
mencakup elemen, kegiatan,
PIC, dan bulan pelaksanaan
kunjungan
1.2 Struktur Organisasi.
1.2.1 Terdapat bagan struktur pelaksana konstruksi dan
organisasi yang dapat kantor pusat pejabat
menjelaskan hubungan pembuat komitmen
koordinasi antara pelaksana
konstruksi dan kantor pusat,
pejabat pembuat komitmen.
1.2.2 Tedapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja yang
menggambarkan hubungan
kerja antara Pelaksana
Pekerjaan Konstruksi dengan
Kantor Pusat Penyedia Jasa
yang sekurang-kurangnya
meliputi:
1. Tugas, tanggung jawab dan
wewenang Tim Pelaksana
Pekerjaan Konstruksi dan
Kantor Pusat Penyedia Jasa;
2. Hubungan kerja antara Tim
Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi dan Kantor Pusat
Penyedia Jasa;
3. Jadwal pelaporan kinerja
pelaksanaan pekerjaan
khususnya terkait
Keselamatan Konstruksi pada
pimpinan puncak Penyedia
Jasa di Kantor Pusat;
4. Kendala yang dihadapi terkait
pelaksanaan pekerjaan
khususnya terkait masalah
http://jdih.pu.go.id
-257-
PENILAIAN
NO. KRITERIA PENILAIAN PENJELASAN
YA TIDAK
Keselamatan Konstruksi dan
alternatif solusi pemecahan
masalah tersebut yang
membutuhkan bantuan
dukungan dari pimpinan
puncak Penyedia Jasa di
Kantor Pusat.
2 PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
2.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Peluang (IBPRP)
2.1.1 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
2.1.1.1 Terdapat jadwal pelaksanaan Memuat uraian seluruh
pekerjaan item pekerjaan yang akan
dilaksanakan sesuai
dengan kontrak dan
menampilkan jangka
waktu yang dibutuhkan
setiap pekerjaanya.
2.1.1.2 Format jadwal pelaksanaan
minimal meliputi uraian
pekerjaan, bobot, dan waktu
pelaksanaan.
2.1.2 Terdapat IBPRP
2.1.2.1 Format IBPRP minimal memuat
aktivitas pekerjaan, identifikasi
bahaya, jenis bahaya,
persyaratan pemenuhan
peraturan, pengendalian awal,
penilaian tingkat risiko
(kemungkinan, keparahan, nilai
risiko, tingkat risiko),
pengendalian lanjutan, penilaian
sisa risiko (kemungkinan,
keparahan, nilai risiko, tingkat
risiko), keterangan.
2.1.2.2 Tahapan aktivitas IBPRP sesuai
dengan lingkup pekerjaan
2.1.2.3 IBPRP dibuat oleh Ahli K3
Konstruksi/Petugas K3
Konstruksi dan ditandatangani
oleh pimpinan tertinggi
pekerjaan konstruksi.
Penanggung Jawab Keselamatan
Konstruksi dan ditandatangani
oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi
2.1.3 Analisis Keselamatan Pekerjaan
(Job Safety Analysis/JSA)*
*khusus untuk pekerjaan yang
memiliki risiko besar
2.1.3.1 Terdapat JSA
2.1.3.1 JSA minimal meliputi tahapan
pekerjaan, bahaya, risiko,
pengendalian, dan tanggung jawab
2.1.3.2 JSA ditandatangani oleh Ahli K3
Konstruksi, Pengguna Jasa, ahli
teknik terkait, Penyedia Jasa
http://jdih.pu.go.id
-258-
PENILAIAN
NO. KRITERIA PENILAIAN PENJELASAN
YA TIDAK
2.2 Rencana Tindakan (Sasaran dan Program)
2.2.1 Sasaran Umum dan Program Umum
2.2.1.1 Terdapat Sasaran Umum dan
Program Umum
2.2.1.2 Sasaran Umum dan Program
Umum dibuat berdasarkan
Pengendalian Risiko yang
bersifat umum
2.2.1.3 Sasaran Umum paling sedikit
mencakup:
a. Kinerja keselamatan
Konstruksi
• Severity Rate (SR) = 0
• Penilaian Indikator Kunci
Kinerja Keselamatan
Konstruksi (Construction
Safety KPI) = 85%
b. Kinerja Kesehatan Kerja
• Tidak ada Penyakit
Akibat Kerja (PAK)
c. Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Kerja
• Tidak ada pencemaran
lingkungan
d. Kinerja Pengamanan
• Tidak ada gangguan
keamanan yang
mengakibatkan
berhentinya pelaksanaan
pekerjaan
2.2.1.4 Program Umum paling sedikit
mencakup:
a. Kinerja keselamatan
Konstruksi
• Komunikasi: Induksi
Keselamatan Konstruksi,
Pertemuan pagi hari,
Pertemuan kelompok
kerja ,Rapat Keselamatan
Konstruksi
• Pelatihan / Sosialisasi
b. Kinerja Kesehatan Kerja
• Pemeriksaan kesehatan
(awal & berkala)
• Peningkatan kesegaran
jasmani
c. Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Kerja
• AMDAL / UKL-UPL
• Tata Graha
(Housekeeping)
• Pengolahan sampah dan
limbah
d. Kinerja Pengamanan
• Petugas keamanan
http://jdih.pu.go.id
-259-
PENILAIAN
NO. KRITERIA PENILAIAN PENJELASAN
YA TIDAK
• Koordinasi dengan pihak
terkait
2.2.2 Sasaran Khusus dan Program Khusus
2.2.2.1 Terdapat Sasaran Khusus dan
Program Khusus
2.2.2.2 Sasaran Khusus dan Program
Khusus dibuat berdasarkan
identifikasi bahaya, penilaian
risiko dan peluang yang bersifat
khusus yaitu memiliki skala
prioritas sedang dan tinggi
2.2.2.3 Sasaran Khusus dan Program
Khusus minimal meliputi
sasaran khusus, program
khusus, jadwal pelaksanaan,
indikator pencapaian, dan
penanggung jawab
2.3 Standar dan Peraturan Perundang-Undangan
2.3.1 Terdapat Standar dan Peraturan
Perundang-undangan
2.3.2 Format Standar dan Peraturan
Perundang-Undangan minimal
memuat pengendalian risiko,
peraturan perundangan dan
persyaratan lainnya, dan pasal
sesuai dengan pengendalian
risiko
3 DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
3.1 Sumber Daya
3.1.1 Peralatan
3.1.1.1 Terdapat bukti Surat Ijin
Kelaikan Operasi (SILO) pesawat
angkut dan angkut
3.1.1.2 Terdapat bukti sertifikat
kelaikan peralatan konstruksi
lainnya yang digunakan pada
Pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi
3.1.1.3 Terdapat daftar peralatan utama Status Kepemilikan
yang akan digunakan pada peralatan yang dibuktikan
pelaksanaan pekerjaan dengan surat kepemilikan
konstruksi minimal memuat maupun surat perjanjian
Jenis Peralatan, Merk & Tipe,
Kapasitas, Jumlah, Lokasi, dan
Status Kepemilikan
3.1.1.4 Daftar peralatan utama di
tandatangani oleh Pimpinan
Tertinggi Pekerjaan Konstruksi
3.1.2 Material
3.1.2.1 Terdapat Lembar Data
Keselamatan Bahan (LDKB) dari
pemasok
3.1.2.2 Terdapat daftar material impor
yang akan digunakan pada
Pelaksanaan Pekerjaan
http://jdih.pu.go.id
-260-
PENILAIAN
NO. KRITERIA PENILAIAN PENJELASAN
YA TIDAK
Konstruksi
3.1.2.3 Format daftar material impor
minimal memuat Jenis Material,
Jumlah, Negara Asal, Jadwal
Pengiriman Barang
3.1.2.4 Daftar material impor
ditandatangani oleh Pimpinan
Tertinggi Pekerjaan Konstruksi
3.1.3 Biaya
Perhitungan Biaya SMKK
mengacu pada Peraturan ini.
3.1.4 Kompetensi
3.1.4.1 Terdapat daftar personel yang
ikut dalam Pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi
3.1.4.2 Format Daftar Personel
minimum memuat Jabatan,
Nama Personel, Pendidikan,
Sertifikat Kompetensi Kerja, dan
Pengalaman
3.1.4.3 Terdapat bukti sertifikat
personel yang terdaftar
3.1.5 Kepedulian
3.1.5.1 Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja peningkatan
kepedulian Keselamatan
Konstruksi.
3.1.5.2 Prosedur dan/atau petunjuk
ditandatangani oleh Pimpinan
Tertinggi Pekerjaan Konstruksi
dan ahli teknik sesuai bidang.
3.1.5.3 Terdapat analisis kebutuhan
pelatihan dan sosialisasi SMKK
3.1.5.4 Terdapat Rencana Pelatihan
Keselamatan Konstruksi
3.1.5.5 Format Rencana Pelatihan
Keselamatan Konstruksi pada
minimal memuat Jenis
Pelatihan, Target Peserta, PIC,
dan Waktu Pelaksanaan
3.1.6 Komunikasi
3.1.6.1 Tedapat Prosedur dan/atau
petunjuk kerja:
• Induksi Keselamatan
Konstruksi;
• Pertemuan pagi hari;
• Pertemuan kelompok
kerja;
• Rapat Keselamatan
Konstruksi;
• Penerapan informasi
bahaya-bahaya;
• Jadwal Program
http://jdih.pu.go.id
-261-
PENILAIAN
NO. KRITERIA PENILAIAN PENJELASAN
YA TIDAK
Komunikasi.
3.1.6.2 Format jadwal program
komunikasi minimal memuat
Jenis Komunikasi, PIC, dan
Waktu Pelaksanaan
3.1.6.3 Prosedur dan/atau petunjuk
kerja ditandatangani oleh
Penanggung Jawab Keselamatan
Konstruksi dan Pimpinan
Tertinggi Pekerjaan Konstruksi
3.1.7 Informasi Terdokumentasi
3.1.7.1 Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja pengendalian
dokumen atas semua dokumen
yang dimiliki
3.1.7.2 Terdapat Prosedur dan/atau
petunjuk kerja ditandatangani
oleh Pimpinan Tertinggi
Pekerjaan Konstruksi
5 OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
5.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasi
5.1.1 Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
5.1.1.1 Terdapat struktur organisasi
Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
5.1.1.2 Struktur organisasi dilengkapi
dengan tugas dan tanggung
jawab terhadap Keselamatan
Konstruksi
5.1.1.3 Terdapat Organisasi Unit
Keselamatan Konstruksi
5.1.1.4 Struktur organisasi dilengkapi
dengan tugas dan tanggung
jawab
5.1.2 Pengelolaan Keamanan Lingkungan Kerja
5.1.2.1 Terdapat daftar material atau
bahan yang akan digunakan
pada Pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi
5.1.2.2 Terdapat Analisis Keselamatan
Pekerjaan (AKP/JSA)
5.1.2.3 Analisis Keselamatan Pekerjaan
(AKP/JSA) ditandatangani oleh
ahli teknik terkait dan
Penanggung Jawab Keselamatan
Konstruksi
5.1.2.4 Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja tahapan
pekerjaan konstruksi
5.1.2.5 Prosedur dan/atau petunjuk
kerja tahapan pekerjaan
konstruksi ditandatangani oleh
Penanggung Jawab Teknik
5.1.2.6 Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja sistem
http://jdih.pu.go.id
-262-
PENILAIAN
NO. KRITERIA PENILAIAN PENJELASAN
YA TIDAK
permohonan izin kerja
5.1.2.7 Prosedur dan/atau petunjuk
kerja sistem permohonan izin
kerja ditandatangani oleh
Penanggung Jawab Keselamatan
Konstruksi dan Pimpinan
Tertinggi Pekerjaan Konstruksi
5.1.2.8 Izin kerja dilengkapi dengan:
a. analisis keselamatan
pekerjaan (AKP)/Job Safety
Analysis (JSA) yang
ditandatangani oleh ahli
teknik terkait dan
Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi
b. Prosedur dan/atau petunjuk
kerja sistem keamanan
bekerja yang ditandatangani
oleh Penanggung Jawab
Teknik
c. Lembar periksa yang
ditandatangani oleh petugas
yang berwenang sesuai hasil
inspeksi yang telah
dilakukan
5.1.2.9 Tedapat Formulir izin kerja Sekurang-kurangnya
untuk masing-masing pekerjaan terdiri dari 3 rangkap
yang ditandatangani oleh Unit
Keselamatan Konstruksi
5.1.2.10 Terdapar prosedur dan/atau
petunjuk kerja pengamanan
lingkungan kerja
5.1.2.11 Prosedur dan/atau petunjuk
kerja pengamanan lingkungan
ditandatangani oleh ahli teknik
terkait dan Pimpinan Tertinggi
Pekerjaan Konstruksi
5.1.2.12 Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja manajemen
keselamatan lalu lintas (traffic
management) pada lokasi
pekerjaan yang berdampak pada
kelancaran lalu lintas
5.1.2.13 Prosedur dan/atau petunjuk
kerja pengamanan lingkungan
kerja ditandatangani oleh
Penanggung Jawab
KeselamatanKonstruksi dan
Pimpinan Tertinggi Pekerjaan
Konstruksi
5.1.2.14 Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja sistem
permohonan izin keluar/masuk
barang
5.1.2.15 Prosedur dan/atau petunjuk
kerja sistem permohonan izin
keluar/masuk barang
ditandatangani oleh ahli teknik
http://jdih.pu.go.id
-263-
PENILAIAN
NO. KRITERIA PENILAIAN PENJELASAN
YA TIDAK
terkait dan Pimpinan Tertinggi
Pekerjaan Konstruksi
5.1.2.16 Terdapat formulir izin
keluar/masuk barang
5.1.2.17 Formulir izin keluar/masuk
barang ditandatangani oleh
Penanggung Jawab Keselamatan
Konstruksi dan Pimpinan
Tertinggi Pekerjaan Konstruksi
5.1.3 Pengelolaan Keselamatan Kerja
5.1.3.1 Terdapat prosedur/petunjuk
kerja penggunaan pesawat
angkat & angkut (alat berat) dan
peralatan konstruksi lainnya
5.1.3.2 Prosedur/petunjuk kerja
penggunaan pesawat angkat &
angkut (alat berat) dan peralatan
konstruksi lainnya
ditandatangani oleh Penanggung
Jawab Peralatan dan Pimpinan
Tertinggi Pekerjaan Konstruksi
5.1.3.3 Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja sistem keamanan
bekerja berdasarkan program
kerja
5.1.3.4 Prosedur dan/atau petunjuk
kerja sistem keamanan bekerja
ditandatangani oleh Penanggung
Jawab Keselamatan Konstruksi
5.1.3.5 Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja penggunaan Alat
Pelindung Diri (APD)
5.1.3.6 Prosedur dan/atau petunjuk
kerja penggunaan Alat
Pelindung Diri (APD)
ditandatangani oleh Penanggung
Jawab Keselamatan Konstruksi
5.1.3.7 Terdapat uraian pengendalian Menjelaskan hubungan
subpenyedia jasa dan pemasok koordinasi antara
dalam mendukung pelaksanaan subpenyedia
kontrak sesuai dengan kontrak jasa/pemasok dengan
yang telah disetujui penyedia jasa dalam
rangka pengelolaan
keselamatan kerja
5.1.3.8 Format uraian pengendalian
minimal meliputi pengendalian
subkontraktor dan pengendalian
pemasok
5.1.4 Pengelolaan Kesehatan Kerja
5.1.4.1 Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja pengelolaan
kesehatan kerja
5.1.4.2 Prosedur dan/atau petunjuk
kerja pengelolaan kesehatan
kerja paling sedikit mencakup:
pemeriksaan kesehatan berkala,
pemeriksaan kesehatan khusus,
http://jdih.pu.go.id
-264-
PENILAIAN
NO. KRITERIA PENILAIAN PENJELASAN
YA TIDAK
pencegahan penyakit menular
dan penyakit akibat kerja
5.1.4.3 Prosedur dan/atau petunjuk
kerja pengelolaan kesehatan
kerja ditandatangani oleh ahli
teknik terkait dan Pimpinan
Tertinggi Pekerjaan Konstruksi
5.1.5 Pengelolaan Lingkungan Kerja
5.1.5.1 Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja pengelolaan
lingkungan kerja terkait
pencegahan pencemaran
(terhadap air, tanah, dan udara)
5.1.5.2 Prosedur dan/atau petunjuk
kerja pengelolaan lingkungan
kerja ditandatangani oleh
Penanggung Jawab Keselamatan
Konstruksi dan Pimpinan
Tertinggi Pekerjaan Konstruksi
5.1.5.3 Pengukuran kondisi lingkungan
sekurang-kurangnya terdiri atas
Jenis Pengukuran, Nilai Ambang
Batas (NAB), Peraturan
Perundang-Undangan, dan
Periode Pengukuran
5.1.5.4 Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja pengelolaan Tata
Graha (Housekeeping) terkait
Program 5R (Ringkas, Rapih,
Resik, Rawat, Rajin)
5.1.5.5 Prosedur dan/atau petunjuk
kerja pengelolaan Tata Graha
(Housekeeping) ditandatangani
oleh Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi dan
Pimpinan Tertinggi Pekerjaan
Konstruksi
5.1.5.6 Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja pengelolaan
sampah/limbah
5.1.5.7 Prosedur dan/atau petunjuk
kerja pengelolaan
sampah/limbah ditandatangani
oleh Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi
5.2 Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat
5.2.1 Daftar Induk Prosedur dan/atau Instruksi Kerja
5.2.1.1 Terdapat daftar induk prosedur
dan/atau instruksi kerja
5.2.1.2 Daftar induk prosedur dan/atau
instruksi kerja ditandatangani
oleh ahli teknik terkait dan
Pimpinan Tertinggi Pekerjaan
Konstruksi
5.2.1.3 Prosedur dan/atau instruksi
kerja sekurang-kurangnya
memuat Nomor Dokumen,
http://jdih.pu.go.id
-265-
PENILAIAN
NO. KRITERIA PENILAIAN PENJELASAN
YA TIDAK
Daftar Dokumen (Prosedur,
Instruksi Kerja) dan Pihak yang
Mengesahkan
5.2.2 Kesiap-siagaan dan Tanggap Terhadap Kondisi Darurat
5.2.2.1 Terdapat prosedur dan/atau Sesuai dengan sifat dan
petunjuk kerja tanggap darurat klasifikasi Pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi
yang dikerjakan
5.2.2.2 Prosedur dan/atau petunjuk
kerja tanggap darurat
ditandatangani oleh ahli teknik
terkait dan Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi
5.2.2.3 Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja penyelidikan
insiden (kecelakaan, kejadian
berbahaya, dan penyakit akibat
kerja)
5.2.2.4 Prosedur dan/atau petunjuk
kerja penyelidikan insiden
ditandatangani oleh Penanggung
Jawab Keselamatan Konstruksi
dan Pimpinan Tertinggi
Pekerjaan Konstruksi
6 EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI
6.1 Pemantauan dan Evaluasi
6.1.1 Inspeksi dan Audit
6.1.1.1 Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja inspeksi
6.1.1.2 Prosedur dan/atau petunjuk
kerja inspeksi ditandatangani
oleh ahli teknik terkait atau
Penanggung Jawab Keselamatan
Konstruksi dan Pimpinan
Tertinggi Pekerjaan Konstruksi
6.1.1.3 Terdapat lembar periksa paling - Lingkup pekerjaan
minimum mencakup lembar ditandatangani oleh
periksa: ahli teknik terkait,
Penanggung Jawab
• lingkup pekerjaan,
Keselamatan
• pesawat angkat & angkut alat
Konstruksi.
berat (ditagging dan diisolasi)
• peralatan - Pesawat angkat &
angkut (alat berat)
• bahan/material,
ditandatangani oleh
• lingkungan,
ahli teknik terkait,
• kesehatan,
Penanggung Jawab
• keamanan
Keselamatan
Konstruksi.
- Perkakas
ditandatangani oleh
ahli teknik terkait,
Penanggung Jawab
Keselamatan
Konstruksi.
- Bahan/material
ditandatangani oleh
ahli teknik terkait,
Penanggung Jawab
http://jdih.pu.go.id
-266-
PENILAIAN
NO. KRITERIA PENILAIAN PENJELASAN
YA TIDAK
Keselamatan
Konstruksi dan
disetujui oleh
Pengawas Pekerjaan.
- Lingkungan
(housekeeping,
pencemaran, hygine)
ditandatangani oleh
ahli teknik terkait,
Penanggung Jawab
Keselamatan
Konstruksi.
- Kesehatan
ditandatangani oleh
ahli terkait,
Penanggung Jawab
Keselamatan
Konstruksi.
- Keamanan/security
ditandatangani oleh
ahli terkait,
Penanggung Jawab
Keselamatan
Konstruksi.
6.1.1.4 Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja Patroli
Keselamatan Konstruksi
6.1.1.5 Prosedur dan/atau petunjuk
kerja Patroli Keselamatan
Konstruksi ditandatangani oleh
ahli teknik terkait atau
Penanggung Jawab Keselamatan
Konstruksi dan Pimpinan
Tertinggi Pekerjaan Konstruksi
6.1.1.6 Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja audit internal
6.1.1.7 Prosedur dan/atau petunjuk
kerja audit internal
ditandatangani oleh ahli teknik
terkait atau Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi dan
Pimpinan Tertinggi Pekerjaan
Konstruksi
6.1.1.8 Terdapat jadwal pelaksanaan:
• inspeksi,
• patrol keselamatan
konstruksi, dan
• audit
6.1.1.9 Jadwal pelaksanaanminimal
mencakup Kegiatan, PIC, dan
Jadwal dalam Satuan Bulan
6.1.1.10 Jadwal pelaksanaan
ditandatangani oleh Penanggung
Jawab Keselamatan Konstruksi
6.2 Tinjauan Manajemen
http://jdih.pu.go.id
-267-
PENILAIAN
NO. KRITERIA PENILAIAN PENJELASAN
YA TIDAK
6.2.1 Terdapat prosedur dan/atau
petunjuk kerja terkait pelaksanaan
tinjauan manajemen
6.2.2 Prosedur dan/atau petunjuk kerja
terkait pelaksanaan tinjauan
manajemen ditandatangani oleh
ahli teknik terkait atau Penanggung
Jawab Keselamatan Konstruksi dan
Pimpinan Tertinggi Pekerjaan
Konstruksi
6.2.3 Risalah rapat tinjauan manajemen
minimal mencakup Permasalahan,
Rencana Tindak Lanjut, Target
Waktu, Status, dan Penanggung
Jawab
6.3 Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi
6.3.1 Terdapat format tindakan
perbaikan untuk pelaksanaan
pekerjaan konstruksi pada kontrak
tahun jamak
6.3.2 Format tindakan perbaikan untuk
pelaksanaan pekerjaan konstruksi
minimal mencakup Uraian, Skala
Penilaian, Catatan, serta Saran dan
Tindak Lanjut
JUMLAH
Keterangan:
- Ada : 1
- Tidak Ada : 0
http://jdih.pu.go.id