Peningkatan/Rekonstruksi Struktur Jalan Jl. Akesahu (Dak)

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                              

1. Latar Belakang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera
                Utara mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pembinaan
                sarana transportasi jalan dan jembatan yang berada dalam lingkup
                kebinamargaan Kabupaten Halmahera Utara. Sejalan dengan hal
                tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara      
                melaksanakan program   Penyelenggaraan Jalan yaitu        
                Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Ruas Jl. Ake sahu, dengan
                tujuan:                                                   
                -   Merekonstruksi dan memelihara secara berkala akses jalan Ruas
                    Jl. Ake sahu, yang selama ini sulit untuk diakses karena kondisi
                    jalan Rusak.                                          
                -   Menampung pertumbuhan lalu lintas yang ada dengan     
                    menyediakan jalan sesuai kapasitas yang dibutuhkan.   
                Pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan tersebut merupakan
                upaya mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada     
                masyarakat pengguna jalan.                                

2. Ruang Lingkup 1. Mobilisasi                                            
  Pekerjaaan     2. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
                 3. Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian                   
                 4. Penyiapan Badan Jalan                                 
                 5. Lapis Pondasi Agregat Kelas A                         
                 6. Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair                     
                 7. Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)                     
                 8. Beton, Fc’10 Mpa                                      
                 9. Marka Jalan Termoplastik                              

3. Lokasi Kegiatan Lokasi kegiatan Kecamatan Galela.                      

4. Sumber        1. Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD/DAK TA
  Pendanaan         2024 sebesar Rp. 1.453.062.000,00,- (Satu Milyar Empat Ratus
                    Lima Puluh Tiga Juta Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) termasuk PPN
                    yang dilaksanakan dengan Tender Dini/Pra DIPA.        
                 2. Apabila pagu anggaran yang tersedia dalam RKA dasar K/L
                    disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat daerah distujui oleh DPRD
                    lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang, proses
                    pemilihan dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis
                    dan harga.                                            
                 3. Apabila kegiatan tidak tesedia dalam DIPA atau DPA maka
                    pemilihan penyedia harus dibatalkan.                  
                 4. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak
                    tersedia atau tidak cukup dalam dipa atau dpa tahun anggaran
                    2024 maka pengadaan Barang dan Jasa dapat dibatalkan dan
                    penyedia tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
5. Penandatanganan 1. Penandatanganan Kontrak dapat dilaksanakan setelah DIPA/DPA
  Kontrak           disahkan.                                             
                 2. Dalam hal peandatanganan kontrak dilakukan sebelum tahun
                    anggaran maka, kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah
                    DIPA/DPA berlaku efektif.                             
                 3. Dalam hal penetapan SPPBJ dilakukan sebelum DIPA disahkan
                    dan ternyata alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui
                    atau kurang dari rencana nilai kontrak maka penandatanganan
                    kontrak dapat dilakukan setelah pagu anggaran cukup tersedia
                    melalui revisi DIPA/DPA. Calon penyedia barang dan jasa tidak
                    dapat menuntut ganti rugi jika penambahan anggaran melalui
                    revisi DIPA/DPA tidak tercapai dan penetapan pemenang 
                    dibatalkan.                                           

6. Nama dan     Nama PPK : Ir. WIRYO H. PALEBA, ST (PPK PUTR III)         
  Organisasi PPK Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
                Halmahera Utara.