Rekonstruksi Jalan Sp. Balongan - Kalimanggis

RENCANA    KERJA DAN  SYARAT-SYARAT    (RKS)                    

A. Syarat-syarat Umum                                                   

                            Pasal 1                                     

                        Penjelasan Umum                                 

     1. Kriteria dan syarat-syarat ini, yang selanjutnya disebut dokumen tender. Dokumen
        tender adalah petunjuk yang harus diikuti dan dipenuhi oleh penyedia barang / jasa

        atau rekanan dalam penyusunan dan menyampaikan penawaran serta merupakan

        syarat-syarat yang mengikuti dalam pelaksanaan pekerjaan.       
     2. Penyedia barang / jasa atau rekanan harus membaca dengan seksama semua

        petunjuk tertulis di dalam dokumen tender ini.                  

                            Pasal 2                                     

                   Keterangan Mengenai Pekerjaan                        

     1. Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan Pembangunan, Rekonstruksi,
        Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan                   

     2. Pekerjaan tersebut berlokasi di wilayah Kabupaten Indramayu     

B. Syarat-syarat Administrasi                                           

                            Pasal 1                                     
                        Peraturan Umum                                  

     1. Penyedia barang / jasa harus mentaati dengan tertib segala peraturan hukum yang
        berlaku dan semua syarat-syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan dari

        pekerjaan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku.
     2. Apabila ada beberapa hal dari persyaratan umum yang dituliskan kembali dalam

        dokumen tender ini, berarti hanya meminta perhatian khusus dan tidak

        menghilangkan hal-hal lainnya dari persyaratan umum dan suplemen yang ada.
        Tetapi apabila ada ketentuan yang berlainan, maka yang berlaku adalah ketentuan

        dalam dokumen tender ini.                                       
                            Pasal 2                                     
                 Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak)                   

     1. Untuk melaksanakan pekerjaan, pemberi tugas, dan penyedia barang / jasa akan

        membuat surat perjanjian pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

     2. Pada kontrak atau surat perjanjian pekerjaan dilampirkan dokumen sebagai
        berikut:                                                        

        a. Jaminan pelaksanaan                                          
        b. Surat Perjanjian Pekerjaan                                   

        c. Seluruh dokumen penawaran untuk pekerjaan ini beserta lampiran-lampirannya

        d. Berita acara rapat pemberian penjelasan pekerjaan (aanwijzing)
        e. Dokumen tender beserta lampirannya dan gambar-gambar.        

                            Pasal 3                                     

                      Jaminan Pelaksanaan                               

     1. Sebelum menandatangani surat perjanjian pekerjaan diwajibkan menyerahkan

        jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak berupa jaminan Bank
        Pemerintah.                                                     

     2. Apabila penyedia barang / jasa mengundurkan diri setelah menandatangani surat
        perjanjian pekerjaan, maka jaminan pelaksanaan disita dan menjadi hak pemilik.

     3. Jaminan pelaksanaan berlaku sampai tanggal yang disepakati dan akan dikembalikan

        kepada penyedia barang / jasa setelah pekerjaan selesai 100% yang dinyatakan
        dengan berita acara serah terima kedua belah pihak.             

                            Pasal 4                                     

            Dokumen Tender, Gambar dan Petunjuk-petunjuk                

     1. Dokumen tender dan gambar rencana pekerjaan berlaku sebagai dasar pedoman

        untuk melaksanakan pekerjaan.                                   
     2. Jika terdapat perbedaan antara dokumen-dokumen tender dan gambar ataupun

        gambar dengan gambar maka ketentuan yang mengikat adalah yang paling
        menguntungkan pemberi tugas dan hal ini akan diputuskan pada rapat koordinasi

        (saat pelaksanaan berlangsung)                                  

     3. Penyedia barang / jasa harus menyediakan sedikitnya 1 (satu) set copy gambar-
        gambar dan dokumen tender di tempat pekerjaan dalam keadaan tetap rapi dan bersih

        yang dapat dilihat setiap saat oleh pemberi tugas atau pengawas lapangan.
                            Pasal 5                                     
                 Pemakaian Ukuran dan Gambar Kerja                      

     1. Apabila dianggap perlu penyedia barang / jasa harus membuat gambar kerja (shop
        drawing) pelaksanaan untuk pekerjaan ini. Gambar-gambar tersebut sebelum

        dilaksanakan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pengawas
        lapangan.                                                       

     2. Penyedia barang / jasa bertanggung jawab atas tepatnya pelaksanaan pekerjaan

        menurut ukuran-ukuran yang tercantum dalam gambar kerja dan RKS ini.
     3. Penyedia barang / jasa wajib mencocokan ukuran-ukuran satu sama lain dan segera

        memberi tahu kepada pengawas lapangan apabila terdapat perbedaan ukuran antara
        gambar- gambar terdapat situasi di lapangan.                    

     4. Penyedia barang / jasa wajib mengadakan pemeriksaan menyeluruhkan terhadap

        gambar yang ada.                                                

                            Pasal 6                                     
               Hak dan Kewajiban Penyedia barang / jasa                 

     1. Penyedia barang / jasa tidak diperbolehkan mengalihkan seluruh hak dan

        kewajibannya atas pekerjaan yang menjadi tugas kepada pihak lain (sub letting),

        tanpa izin tertulis dari pemberi tugas.                         
     2. Penyedia barang / jasa wajib mempelajari dan mentaati semua ketentuan yang

        berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang tercantum di dalam UU, persyaratan
        umum dan suplemennya, persyaratan dalam UU, persyaratan umum dan

        suplemennya, persyaratan instansi teknik yang berwenang.        

     3. Penyedia barang / jasa wajib mentaati keputusan dan petunjuk-petunjuk dari
        pemberi tugas dan pengawasan lapangan sepanjang hal tersebut tidak menyimpang

        dari dokumen tender dan gambar-gambar.                          
     4. Penyedia barang / jasa dapat meminta penjelasan kepada pengawas lapangan

        bilamana menurut pendapatnya ada bagian-bagian dokumen surat perjanjian

        penyedia barang / jasa atau hal-hal lain yang kurang jelas.     

                            Pasal 7                                     
                Tanggung Jawab Penyedia barang / jasa                   

     1. Penyedia barang / jasa bertanggung jawab penuh atas kualitas pekerjaan sesuai
        dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen tender dan gambar-gambar.

     2. Penyedia barang / jasa berkewajiban memperbaiki kerusakan lingkungan yang
        diakibatkan oleh pelaksanaan pekerjaan.                         

     3. Bila terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, maka

        penyedia barang / jasa wajib memberikan saran-saran perbaikan kepada pemberi
        tugas melalui pengawas lapangan.                                
     4. Penyedia barang / jasa bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerja yang
        dikerahkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut                 

     5. Segala biaya yang timbul akibat kelalaian penyedia barang / jasa dalam
        melaksanakan pekerjaan menjadi tanggung jawab penyedia barang / jasa.

     6. Penyedia barang / jasa harus bertanggung jawab atas alat-alat yang digunakan,

        terhadap kemungkinan timbulnya klain dan tuntutan gantui rugi dari pihak ketiga,
        serta biaya-biaya yang diperlukan untuk hal tersebut.           

                            Pasal 8                                     

                           Perijinan                                    

     1. Pembayaran seluruh biaya yang diperlukan untuk perijinan, pengurusnya dilakukan

        penyedia barang / jasa                                          
     2. Surat perijinan dalam persyaratan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini

        harus diurus oleh penyedia barang / jasa dan atas tanggung jawab dan biaya
        pekerjaan.                                                      

     3. Penyedia barang / jasa harus menyerahkan surat ijin yang diperoleh atau yang

        disyaratkan yang menyangkut pekerjaan ini kepada pemberi tugas, 
     4. Pemeriksaan, pengujian dan lain-lain beserta keterangan resminya (certificate) yang

        diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini harus diurus oleh penyedia barang / jasa
        atas tanggungan dan biaya pekerjaan.                            

                            Pasal 9                                     
             Pengawal Penyelenggaraan Penyedia barang / jasa            

     1. Pemimpin pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang / jasa harus diserahkan

        kepada penanggung jawab lapangan yang ahli dan berpengalaman, serta memiliki

        wewenang penuh untuk memutuskan segala persoalan penyedia barang / jasa di
        tempat pekerjaan ini.                                           

     2. Penyedia barang / jasa harus membuat bagan organisasi pekerjaan dengan lengkap
        dengan nama-nama petugasnya.                                    

     3. Penanggung jawab lapangan wajib berada di tempat pekerjaan selama jam pekerjaan

        dan setiap saat diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan atau pada setiap saat waktu
        yang dianggap perlu oleh pemberi tugas atau pengawas lapangan.  
                           Pasal 11                                     
                      Resiko Upah dan Harga                             

     1. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah ditunjuk sebagai

        pelaksanaan pekerjaan (sejak dikeluarkannya surat perintah kerja), penyedia barang

        / jasa harus telah siap dengan bagan rencana kerja (barchart) dalam skala waktu
        sesuai dengan batas waktu maksimum yang ditentukan.             

     2. Tuntutan (klaim) kenaikan harga pekerjaan hanya diijinkan apabila pemerintah
        daerah mengeluarkan edaran tentang kenaikan harga pekerjaan yang disebabkan

        oleh kenaikan harga bahan atau upah di dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

     3. Jika terjadi hal demikian seperti disebutkan dalam ayat 2 maka perhitungan
        dilakukan menurut peraturan tersebut.                           

                           Pasal 12                                     

                         Laporan-laporan                                

     1. Penyedia barang / jasa diwajibkan membuat catatan-catatan berupa laporan

        harian yang memberikan gambaran dan catatan yang singkat dan jelas:
        a. Paraf berlangsungnya pekerjaan                               

        b. Pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan
        c. Catatan dan perintah pemberi tugas dan pengawasan lapangan yang telah

          disampaikan tertulis maupun lisan                             

        d. Hal ikhwal mengenai bahan-bahan (yang masuk, yang dipakai dan yang ditolak)
        e. Keadaan cuaca                                                

        f. Hal ikhwal mengenai pekerjaan                                
        g. Pekerjaan tambah atau kurang                                 

        h. Lain-lain apabila dianggap perlu                             
     2. Berdasarkan laporan harian tersebut maka setiap minggu oleh penyedia barang / jasa

        dibuat laporan mingguan yang disampaikan langsung kepada pengawas lapangan.

     3. Bilamana ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dan tidak serasi di dalam pelaksanaan
        pekerjaan, penyedia barang / jasa harus melaporkan dan memberi saran secara

        tertulis kepada pengawas lapangan atau pemberi tugas.           
     4. Dokumentasi                                                     

        a. Sebelum pekerjaan dimulai keadaan lapangan atau tempat pekerjaan masih 0%

          harus diadakan pemotretan di tempat-tempat yang dianggap penting menurut
          pertimbangan pemberi tugas dan pengawasan lapangan.           

        b. Setiap permintaan pembayaran atau termin (angsuran) dan penyerahan pertama
          harus diadakan pemotretan yang menunjukan prestasi pekerjaan (min. 5 arah).
                           Pasal 13                                     
                      Penyerahan Pekerjaan                              

     1. Rencana tanggal penyerahan pertama maupun penyerahan akhir yang harus

        dilanjutkan kepada pemberi tugas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender

        sebelum tanggal penyerahan dimaksud.                            
     2. Sebelum penyerahan pekerjaan dilakukan, pengawas lapangan akan mengadakan

        pemeriksaan seksama atas keseluruhan hasil pekerjaan penyedia barang / jasa.
        Pemeriksaan dapat dilakukan lebih dari satu kali sampai memuaskan pemberi tugas

        yang selanjutnya menetapkan tanggal penyerahan pekerjaan.       

     3. Pada saat pelaksanaan maupun penyerahan akan dibuat berita acara, yaitu berita
        acara pemeriksaan pekerjaan untuk penyerahan pertama dan akhir. 

                           Pasal 14                                     

                       Masa Pemeliharaan                                

     1. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh)

        hari kalender terhitung dari penyerahan pertama pekerjaan.      
     2. Di dalam jangka waktu pemeliharaan penyedia barang / jasa wajib memperbaiki

        bangunan atau instalasi yang rusak atas tanggungan dan biaya penyedia barang / jasa
        sampai hal tersebut diterima baik oleh pemberi tugas.           

                           Pasal 15                                     
                Keterlambatan dan Perpanjangan Waktu                    

     1. Keterlambatan penyedia barang / jasa dalam melaksanakan pekerjaan dan

        memperbaiki kerusakan-kerusakan akibat kesalahan penyedia barang / jasa tidak

        dijadikan alas an untuk perpanjangan waktu.                     
     2. Keterlambatan akibat dari tindakan pemberi tugas dan keadaan force majeure / kahar

        dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan perpanjangan waktu setelah dinilai
        dengan seksama dan atas permintaan dari penyedia barang / jasa. 

     3. Permohonan perpanjangan waktu tersebut harus diajukan oleh penyedia barang /

        jasa selambat-lambatnya 7 hari kalender setelah terjadinya peristiwa-peristiwa
        dimaksud, jika tidak diajukan dalam jangka waktu tersebut, maka dianggap tidak

        ada permohonan perpanjangan waktu.                              
                              Pasal 16                                  

                        Pekerjaan Tambah Kurang                         

     1. Apabila tambah kurang dapat dilaksanakan setelah penyedia barang / jasa menerima
        perintah tertulis dari pemberi tugas.                           

     2. Perhitungan biaya pekerjaan tambah kurang didasarkan atas daftar harga satuan
        pekerjaan, harga satuan upah, serta harga satuan bahan dan peralatan yang

        dilampirkan penyedia barang / jasa dalam surat penawarannya.    

                           Pasal 17                                     

                         Uraian Umum                                    

     1. Pada prinsipnya penyedia barang / jasa harus mengijinkan pihak-pihak lain yang
        ditugaskan oleh pemberi tugas dan pengawas lapangan untuk bekerja pada waktu

        dan tempat yang sama.                                           

     2. Untuk kelancaran mekanisme surat menyurat, maka surat penyedia barang / jasa
        yang ditujukan kepada pemberi tugas yang ada kaitannya dengan pekerjaan,

        diserahkan melalui pengawas lapangan.                           

                                    PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN            

                                    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN            
                                    PENATAAN RUANG                      

                                    KABUPATEN INDRAMAYU                 

                                    ACHMAD  HIDAYAT, ST                 
                                    Pembina / IV.a                      

                                    NIP. 19730321 200501 1 006