Belanja Rehab Gedung Rumah Sakit

RUANG LINGKUP PEKERJAAN BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN –       

              BELANJA REHAB GEDUNG RAWAT INAP DAN PENUNJANG              
                  (PICU,POS SATPAM, IBS,VK, &Poliklinik)                 

            PADA UPTD RSUD MURSID IBNU SYAFIUDDIN INDRAMAYU              

                       TAHUN ANGGARAN 2024                               

1. Ketentuan Penggunaan Bahan Material yang diperlukan.                  

    Semua bahan yang digunakan dalam pekerjaan ini harus dalam keadaan baik tidak cacat,

    sesuai dengan spesifikasinya yang diminta dan bebas dari noda lainnya yang dapat
    mengganggu kualitas maupun penampilan.                               

    Untuk pekerjaan khusus/tertentu, selain harus mengikuti standard yang dipergunakan

     juga harus mengikuti persyaratan Pabrik yang bersangkutan           

    Semua merk pembuatan atau merk dagang dalam uraian pekerjaan & persyaratan
     Pelaksanaan teknis ini dimaksudkan sebagai dasar perbandingan kualitas dan tidak

     diartikan sebagai suatu yang mengikat, kecuali bila ditentukan lain.

    Bahan/material dan komponen jadi yang dipasang/dipakai harus sesuai dengan yang
     tercantum dalam Gambar, memenuhi standard spesifikasi bahan tersebut.

    Dalam pelaksanaanya, setiap bahan/material dan komponen jadi keluaran pabrik harus

     di bawah pengawasan / supervisi Tenaga Ahli yang ditunjuk.          
    Direksi / Konsultan Pengawas berhak menunjuk Tenaga Ahli yang ditunjuk Pabrik

     dan/atau Supplier yang bersangkutan tersebut sebagai pelaksana      

    Diisyaratkan bahwa satu merk pembuatan atau merk dagang yang diperkenankan untuk
     setiap jenis bahan yang boleh dipakai dalampekerjaan ini, kecuali ada ketentuan lain

     yang disetujui Direksi / Konsultan Pengawas.                        

    Semua bahan sebelum dipasang harus disetujui secara tertulis oleh Direksi / Konsultan
     Pengawas / Perencana                                                

    Contoh bahan yang akan digunakan harus diserahkan kepada Direksi / Konsultan

     Pengawas / Perencana sebanyak tiga buah dari satu bahan yang ditentukan untuk

     menetapkan standard of appearence.                                  
    Paling lambat waktu penyerahan contoh bahan adalah dua minggu setelah SPMK turun

    Untuk detail-detail hubungan tertentu, Penyedia Jasa konstruksi diwajibkan membuat
     komponen jadi (mock up) yang harus diperlihatkankepada Direksi / Konsultan Pengawas
     / Perencana untuk mendapat persetujuan.                             

    Semua bahan untuk pekerjaan ini harus ditinjau dan diuji sesuai dengan standard yang

     berlaku                                                             
    Supplier dan/atau Sub Penyedia Jasa konstruksi harusmendapatkan persetujuan dari

     Direksi / Konsultan Pengawas                                        

    Penyedia Jasa konstruksi wajib mengadakan koordinasi pelaksanaan atas petunjuk
     Direksi / Konsultan Pengawas / Perencana dengan Penyedia Jasa konstruksi bawahan

     atau Supplier bahan                                                 

    Supplier wajib hadir mendampingi Direksi / Konsultan Pengawas / Perencana di
     lapangan untuk pekerjaan tertentu atau khusus sesuai instruksi Pabrik

2. Ketentuan Lingkup Pekerjaan                                           

    Menyediakan tenaga kerja yang ahli, bahan-bahan, peralatan berikut alat bantu lainnya.

    Mengadakan pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap bahan, alat-alat
     kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh

     pekerjaan selesai dengan sempurna.                                  

    Pekerjaan pembongkaran, pembersihan dan pengamanan dalam Tapak Bangunan

     sebelum pelaksanaan dan setelah pembangunan.                        
    Pekerjaan yang dilaksanakan adalah Pembangunan Gedung Cath-Lab.     

3. Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja                                     
    Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum

     dalam Dokumen Penawaran.                                            

    Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas
     persetujuan tertulis PPK.                                           

    Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan

     terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja

     personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.            
    PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan / penggantian personil inti dan / atau

     peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.                      

    Jika PPK menilai bahwa personil inti: tidak mampu atau tidak dapat melakukan
     pekerjaan dengan baik; berkelakuan tidak baik; atau mengabaikan pekerjaan yang
     menjadi tugasnya;                                                   

    maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti

     tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7(tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.
    Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia

     berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih

     baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
    Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.  

    Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga

     kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.                              

4. Prosedur Pelaksanaan Kerja                                            
    Penyedia Jasa konstruksi wajib melaksanakan semua pekerjaan dengan mengikuti

     petunjuk dan syarat pekerjaan, peraturan persyaratan pemakaian bahan bangunan yang

     dipergunakan sesuai dengan uraian Pekerjaan & Persyaratan Pelaksanaan Teknis dan /
     ataukhusus sesuai intruksi Pabrik                                   

    Sebelum melaksanakan setiap pekerjaan di Lapangan, Penyedia Jasa konstruksi wajib

     memperhatikan dan melakukan koordinasi kerja terkait pekerjaan lain antara lain
     pekerjaan Struktur, Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal, Plumbing / Sanitasi dan mendapat

     ijin tertulis dari Direksi                                          

    Semua ukuran dan posisi termasuk pemasangan patok-patok di Lapangan harus tepat
     sesuai Gambar Kerja.                                                

    Kemiringan yang dibuat harus cukup untuk mengalirkan air hujan menuju ke selokan

     yang ada di sekitarnya serta mengikuti persyaratan- persyaratan yang tertera di dalam
     Gambar Kerja. Tidak dibenarkan adanya genangan air.                 

    Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa konstruksi wajib meneliti

     Gambar Kerja dan melakukan pengukuran kondisi lapangan.             

    Setiap bagian dari pekerjaan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi /
     Konsultan Pengawas sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan tersebut.  

    Semua pekerjaan yang sudah selesai terpasang, apabila perlu harus dilindungi dari

     kemungkinan cacat yang disebabkan oleh pekerjaan lain. Penyedia Jasa konstruksi tidak
     boleh menclaim sebagai pekerjaantambah bila terjadi Kerusakan suatu pekerjaan akibat
     keteledoran                                                         
    Penyedia Jasa konstruksi, Penyedia Jasa konstruksi harus memperbaikinya sesuai

     dengan keadaan semula.                                              

    Memperbaiki suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang
     berlaku/Gambar pelaksanaan atau Dokumen Kontrak.                    

    Penunjukan Tenaga Ahli oleh Direksi / Konsultan Pengawas yang sesuai dengan kegiatan

     suatu pekerjaan.                                                    
    Semua pengujian bahan, pembuatan atau pelaksanaan di Lapangan harus dilaksanakan

     oleh Penyedia Jasa konstruksi.                                      

    Penyedia Jasa konstruksi harus sudah memperhitungkan segala kondisi yang ada /
     existing di Lapangan yang meliputi dan tidak terbatas pada Saluran Drainase, Pipa Air

     Bersih, Pipa lainnya yang masih berfungi dan kabel bawah tanah apabila ada.

    Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan pombongkaran untuk

     pekerjaan lain, maka Penyedia Jasa konstruksi diwajibkan memperbaiki kembali atau
     menyelesaikan pekerjaan tersebut sebaik mungkin tanpa mengganggu sistem yang ada.

     Dalam kasus ini, Penyedia Jasa konstruksi tidak dapat menclaim sebagai

     pekerjaantambah.                                                    
    Penyedia Jasa konstruksi wajib melapor kepada Direksi / Konsultan Pengawas sebelum

     melakukan pembongkaran / pemindahan segala sesuatu yang ada di Lapangan.

5. Ketentuan Gambar Kerja                                                
   Penyedia Jasa konstruksi diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh Gambar Kerja

    serta Uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan Teknis.           

    Apabila terdapat ketidakjelasan, kesimpangsiuran, perbedaan dan / atau ke tidak
    sesuaian dan keragu-raguan diantara setiap Gambar Kerja, Penyedia Jasa konstruksi

    diwajibkan melaporkan kepada Direksi / Konsultan Pengawas gambar mana yang akan

    dijadikanpegangan. Hal tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan dan Penyedia Jasa

    konstruksi untuk memperpanjang / meng- claim biaya maupun waktu pelaksanaan.
    Penyedia Jasa konstruksi wajib membuat shop drawing untuk detail khusus yang belum

    tercakup lengkap dalam Gambar Kerja / Dokumen Kontrak maupun yang diminta oleh

    Direksi / Konsultan Pengawas / Perencana.                            
   Dalam Shop Drawing ini harus jelas dicantumkan dan digambarkan semua data yang
    diperlukan termasuk pengajuan contoh bahan, keterangan produk, cara pemasangan
    dan/atau spesifikasi/persyaratankhusus sesuai dengan spesifikasi pabrik.

   Pada dasarnya semua ukuran dalam Gambar Kerja pada dasarnya adalah ukuran jadi

    seperti dalam keadaan selesai.                                       
   Penyedia Jasa konstruksi tidak dibenarkan merubah atau mengganti ukuran yang

    tercantum di dalam Gambar Pelaksanaan / DokumenKontrak tanpa sepengatahuan

    Direksi.                                                             

6. Ketentuan Perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran             

   pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan

    ketentuan:                                                           

        penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
        pembayaran dilakukan dengan sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;

        pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak

         termasuk bahan / material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan (material
         on site)                                                        

        pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabilaada), pajak dan

         uang retensi; dan                                               
        untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus

         dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan

         prestasi pekerjaan.                                             
   pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus

    perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;

   PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran
    dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat

    Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);                       

   bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan

    untuk menunda pembayaran. PPK dapat memintapenyedia untuk menyampaikan
    perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi

    perselisihan                                                         

7. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi                           
   Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan
    volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil

    pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil

    pekerjaan.                                                           
   Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh

    aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan

    laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
   Laporan harian berisi:                                               

        jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;      

        penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;              
        jenis, jumlah dan kondisi peralatan;                            

        jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;                

        keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang

         berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;                      
        catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.         

   Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan

    disetujui oleh wakil PPK.                                            
   Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil

    kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu

    ditonjolkan.                                                         
   Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan

    fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

   Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto     
    dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.               

8. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 kontruksi                   

   Penyedia jasa berkewajiban untuk mengusahakan agar tempat kerja, peralatan,

    lingkungan kerja dan tata cara kerja diatur sedemikian rupa sehingga tenaga kerja
    terlindungi dari resiko kecelakaan                                   

   Penyedia jasa menjamin bahwa mesin-mesin peralatan, kendaraan atau alat-alat lain

    yang akan digunakan atau dibutuhkan sesuai denganperaturan keselamatan kerja,
    selanjutnya barang- barang tersebut harusdapat dipergunakan secara aman

   Penyedia Jasa turut mengadakan pengawasan terhadap tenaga kerja, agar tenaga kerja
    tersebut dapat melakukan pekerjaan dalam keadaan selamat dan sehat. Penyedia Jasa
    menunjuk petugas keselamatan kerja yang karena jabatannya di dalam organisasi

    Penyedia Jasa bertanggung jawab mengawasi koordinasi pekerjaan yang dilakukan untuk

    menghindarkan resiko bahaya kecelakaan.                              
   Penyedia Jasa memberikan pekerjaan yang cocok untuk tenaga kerja sesuai dengan

    keahlian, umur, jenis kelamin dan kondisi fisik / kesehatannya       

   Sebelum pekerjaan dimulai Penyedia Jasa menjamin bahwa semua tenaga kerja telah

  diberi petunjuk terhadap bahaya dari pekerjaannya masing-masing dan usaha
  pencegahannya, untuk itu Penyedia Jasadapat memasang papan-papan pengumuman,

  papan-papan peringatan serta sarana-sarana pencegahan yang dipandang perlu

   Orang tersebut bertanggung jawab pula atas pemeriksaan berkala terhadap semua
    tempat kerja, peralatan, sarana-sarana penegahan kecelakaan, lingkungan kerja dan cara-

    cara pelaksanaan kerja yang aman                                     

   Hal-hal yang menyangkut biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan keselamatan
    dan kesehatan kerja menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa