Rekonstruksi Jalan Juntikebon - Sp. Segeran

RENCANA   KERJA  DAN  SYARAT-SYARAT    (RKS)                    

A. Syarat-syarat Umum                                                   

                            Pasal 1                                     

                        Penjelasan Umum                                 

     1. Kriteria dan syarat-syarat ini, yang selanjutnya disebut dokumen tender. Dokumen

        tender adalah petunjuk yang harus diikuti dan dipenuhi oleh pemborong atau rekan
        dalam penyusunan dan menyampaikan penawaran serta merupakan syarat-syarat

        yang mengikuti dalam pelaksanaan pekerjaan.                     
     2. Pemborong atau rekanan harus membaca dengan seksama semua petunjuk tertulis

        di dalam dokumen tender ini.                                    

                            Pasal 2                                     

                   Keterangan Mengenai Pekerjaan                        

     1. Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan Pembangunan, Rekonstruksi,
        Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan                

     2. Pekerjaan tersebut berlokasi di wilayah Kabupaten Indramayu     

B. Syarat-syarat Administrasi                                           

                            Pasal 1                                     
                        Peraturan Umum                                  

     1. Pemborong harus mentaati dengan tertib segala peratutan hukum yang berlaku dan
        semua syarat-syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan dari pekerjaan sejauh

        tidak bertentangan dengan peraturan dan persyaratan yang dikeluarkan oleh jawatan
        Kesehatan kerja.                                                

     2. Apabila ada beberapa hal dari persyaratan umum yang dituliskan Kembali dalam

        dokumen tender ini, berarti hanya meminta perhatian khusus dan tidak
        menghilangkan hal-hal lainnya dari persyaratan umum dan suplemen yang ada.

        Tetapi apabila ada ketentuan yang berlainan, maka yang berlaku adalah ketentuan
        dalam dokumen tender ini.                                       
                            Pasal 2                                     
                Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak)                    

     1. Untuk melaksanakan pekerjaan, pemberi tugas, dan pemborong akan membuat

        surat perjanjian pemborong yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

     2. Pada kontrak atau surat perjanjian pemborong dilampirkan dokumen sebagai
        berikut:                                                        

        a. Jaminan pelaksanaan                                          
        b. Surat Perintah Kerja                                         

        c. Seluruh dokumen penawaran untuk pekerjaan ini beserta lampiran-lampirannya

        d. Berita acara rapat pemberian penjelasan pekerjaan (aanwijzing)
        e. Dokumen tender beserta lampirannya dan gambar-gambar.        

                            Pasal 3                                     

                      Jaminan Pelaksanaan                               

     1. Sebelum menandatangani surat perjanjian pemborong diwajibkan menyerahkan

        jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak berupa jaminan Bank
        Pemerintah.                                                     

     2. Apabila pemborong mengundurkan diri setelah menandatangani surat perjanjian
        pemborong, maka jaminan pelaksanaan disita dan menjadi hak pemilik.

     3. Jaminan pelaksanaan berlaku sampai tanggal yang disepakati dan akan dikembalika

        kepada pemborong setelah pekerjaan selesai 100% yang dinyatakan dengan berita
        acara serah terima kedua belah pihak.                           

                            Pasal 4                                     

            Dokumen Tender, Gambar dan Petunjuk-petunjuk                

     1. Dokumen tender dan gambar rencana pekerjaan berlaku sebagai dasar pedoman

        untuk melaksanakan pekerjaan.                                   
     2. Jika terdapat perbedaan antara dokumen-dokumen tender dan gambar ataupun

        gambar dengan gambar maka ketentuan yang mengikat adalah yang paling

        menguntungkan pemberi tugas dan hal ini akan diputuskan pada rapat koordinasi
        (saat pelaksanaan berlangsung)                                  

     3. Pemborong harus menyediakan sedikitnya 1 (satu) set copy gambar-gambar dan
        dokumen tender di tempat pekerjaan dalam keadaan tetap rapi dan bersih yang dapat

        dilihat setiap saat oleh pemberi tugas atau pengawas lapangan.  
                            Pasal 5                                     
                Pemakaian Ukuran dan Gambar Kerja                       

     1. Apabila dianggap perlu, pemborong harus membuat gambar kerja (shop drawing)
        pelaksanaan untuk pekerjaan ini. Gambar-gambar tersebut sebelum dilaksanakan

        harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pengawas lapangan.
     2. Pemborong bertanggung jawab atas tepatnya pelaksanaan pekerjaan menurut

        ukuran-ukuran yang tercantum dalam gambar kerja dan RKS ini.    

     3. Pemborong wajib mencocokan ukuran-ukuran satu sama lain dan segera memberi
        tahu kepada pengawas lapangan apabila terdapat perbedaan ukuran antara gambar-

        gambar terdapat situasi di lapangan.                            
     4. Pemborong wajib mengadakan pemeriksaan menyeluruhkan terhadap gambar yang

        ada.                                                            

                            Pasal 6                                     

                   Hak dan Kewajiban Pemborong                          

     1. Pemborong tidak diperbolehkan mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya atas

        pekerjaan yang menjadi tugas kepada pihak lain (sub letting), tanpa izin tertulis dari
        pemberi tugas.                                                  

     2. Pemborong wajib mempelajari dan mentaati semua ketentuan yang berkaitan
        dengan pelaksanaan pekerjaan yang tercantum di dalam UU, persyaratan umum dan

        suplemennya, persyaratan dalam UU, persyaratan umum dan suplemennya,
        persyaratan instansi teknik yang berwenang.                     

     3. Pemborong wajib mentaati keputusan dan petunjuk-petunjuk dari pemberi tugas

        dan pengawasan lapangan sepanjang hal tersebut tidak menyimpang dari dokumen
        tender dan gambar-gambar.                                       

     4. Pemborong dapat meminta penjelasan kepada pengawas lapangan bilamana

        menurut pendapatnya ada bagian-bagian dokumen surat perjanjian pemborong atau
        hal-hal lain yang kurang jelas.                                 

                            Pasal 7                                     

                    Tanggung Jawab Pemborong                            

     1. Pemborong bertanggung jawab penuh atas kualitas pekerjaan sesuai dengan

        ketentuan-ketentuan dalam dokumen tender dan gambar-gambar.     
     2. Pemborong berkewajiban memperbaiki kerusakan lingkungan yang diakibatkan

        oleh pelaksanaan pekerjaan dengan pemborong sendiri.            
     3. Bilaan terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, maka

        pemborong wajib memberikan saran-saran perbaikan kepada pemberi tugas melalui

        lapangan pengawas lapangan.                                     
     4. Pemborong bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerja yang dikerahkan
        dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut                            

     5. Segala biaya yang timbul akibat kelalaian pemborong dalam melaksanakan
        pekerjaan menjadi tanggung jawab pemborong.                     

     6. Pemborong harus bertanggung jawab atas alat-alat yang digunakan, terhadap

        kemungkinan timbulnya klain dan tuntutan gantui rugi dari pihak ketiga, serta
        biaya-biaya yang diperlukan untuk hal tersebut.                 

                            Pasal 8                                     

                           Perijinan                                    

     1. Pembayaran dan penembusan seluruh biaya yang diperlukan untuk perijinan,

        pengurusnya dilakukan pemborong                                 
     2. Surat perijinan dalam persyaratan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini

        harus diurus oleh pemborong dan atas tanggung jawab dan biaya pemborong.

     3. Pemborong harus menyerahkan surat ijin yang diperoleh atau yang disyaratkan
        yang menyangkut pekerjaan ini kepada pemberi tugas,             

     4. Pemeriksaan, pengujian dan lain-lain beserta keterangan resminya (certificate)
        yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini harus diurus oleh pemborong atas

        tanggung dan biaya pemborong.                                   

                            Pasal 9                                     

               Pengawal Penyelenggaraan dari Pemborong                  

     1. Pemimpin harian pelaksanaan pekerjaan oleh pemborong harus diserahkan kepada
        penanggung jawab lapangan yang ahli dan berpengalaman, serta memiliki

        wewenang penuh untuk memutuskan segala persoalan pemborong di tempat

        pekerjaan ini.                                                  
     2. Pemborong harus membuat bagan organisasi pekerjaan dengan lengkap dengan

        nama-nama petugasnya.                                           
     3. Penanggung jawab lapangan wajib berada di tempat pekerjaan selama jam

        pekerjaan dan setiap saat diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan atau pada setiap

        saat waktu yang dianggap perlu oleh pemberi tugas atau pengawas lapangan.
                           Pasal 11                                     
                      Resiko Upah dan Harga                             

     1. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah ditunjuk sebagai

        pelaksanaan pekerjaan (sejak dikeluarkannya surat perintah kerja), pemborong

        harus telah siap dengan bagan rencana kerja (barchart) dalam skala waktu sesuai
        dengan batas waktu maksimum yang ditentukan.                    

     2. Tuntukan (klaim) kenaikan harga Borongan hanya diijinkan apabila pemerintah
        daerah mengeluarkan edaran tentang kenaikan harga Borongan yang disebabkan

        oleh kenaikan harga bahan atau upah di dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

     3. Jika terjadi hal demikian seperti disebutkan dalam ayat 2 maka perhitungan
        dilakukan menurut peraturan tersebut.                           

                           Pasal 12                                     

                        Laporan-laporan                                 

     1. Pemborong diwajibkan membuta catatan-catatan berupa laporan harian yang

        memberikan gambaran dan catatan yang singkat dan jelas:         
        a. Paraf berlangsungnya pekerjaan                               

        b. Pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemborong bawahan 
        c. Catatan dan perintah pemberi tugas dan pengawasan lapangan yang telah

          disampaikan, tertulis maupun lisan                            

        d. Hal ikhwal mengenai bahan-bahan (yang masuk, yang dipakai dan yang ditolak)
        e. Keadaan cuaca                                                

        f. Hal ikhwal mengenai pekerjaan                                
        g. Pekerjaan tambah atau kurang                                 

        h. Lain-lain dianggap perlu                                     
     2. Berdasarkan laporan harian tersebut maka setiap minggu oleh pemborong dibuat

        laporan mingguan yang disampaikan langsung kepada pengawas.     

     3. Bilamana ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dan tidak serasi di dalam
        pelaksanaan pekerjaan, pemborong harus melaporkan dan memberi saran secara

        tertulis kepada pengawas atau pemberi tugas.                    
     4. Dokumentasi                                                     

        a. Sebelum pekerjaan dimulai, keadaan lapangan atau tempat pekerjaan masih 0%

          harus diadakan pemotretan di tempat-tempat yang dianggap penting menurut
          pertimbangan pemberi tugas dan pengawasan lapangan.           

        b. Setiap permintaan pembayaran atau termin (angsuran) dan penyerahan pertama
          harus diadakan pemotretan yang menunjukan prestaso pekerjaan (min. 5 arah).
                           Pasal 13                                     
                      Penyerahan Pekerjaan                              

     1. Rencana tanggal penyerahan pertama maupun penyerahan kedua yang harus

        dilanjutkan kepada pemberi tugas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender

        sebelum tanggal penyerahan dimaksud.                            
     2. Sebelum penyerahan pekerjaan dilakukan, pengawas lapangan akan mengadakan

        pemeriksaan seksama atas keseluruhan hasil pekerjaan pemborong. Pemeriksaan
        dapat dilakukan lebih dari satu kali sampai memuaskan pemberi tugas yang

        selanjutnya menetapkan tanggal penyerahan pekerjaan.            

     3. Pada saat pelaksanaan maupun pemyerahan akan dibuat berita berita acara, yaitu
        berita acar pemeriksaan pekerjaan untuk penyerahan pertama dan kedua dan berita

        acara penyerahan pertama untuk kedua pekerjaan.                 

                           Pasal 14                                     

                       Masa Pemeliharaan                                

     1. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan
        puluh) dari kalender terhitung sejak penyerahan pertama pekerjaan.

     2. Di dalam jangka waktu pemeliharaan pemborong wajib memperbaiki bangunan
        atau instalasi yang rusak atas tanggungan dan biaya pemborong sampai hal tersebut

        diterima baik oleh pemberi tugas.                               

                           Pasal 15                                     

               Keterlambatan dan Perpanjangan Waktu                     

     1. Keterlambatan pemborong dalam melaksanakan pekerjaan dan memperbaiki

        kerusakan-kerusakan akibat kesalahan pemborong tidak dijadikan alas an untuk
        perpanjangan waktu.                                             

     2. Keterlambatan akibat dari tindakan pemberi tugas dan keadaan force majeure dapat
        dipertimbangkan untuk mendapatkan perpanjangan waktu setelah dinilai dengan

        seksama dan atas permintaan dari pemborong.                     

     3. Permohonan perpanjangan waktu tersebut harus diajukan oleh pemborong
        selambat-lambatnya 7 hari kalender setelah terjadinya peristiwa-peristiwa

        dimaksud, jika tidak diajukan dalam jangka waktu tersebut, maka dianggap tidak
        ada permohonan perpanjangan waktu.                              
                           Pasal 16                                     
                    Pekerjaan Tambah Kurang                             

     1. Apabila tambah kurang dapat dilaksanakan setelah pemborong menerima perintah

        tertulis dari pemberi tugas.                                    
     2. Perhitungan biaya pekerjaan tambah kurang didasarkan atas daftar harga satuan

        pekerjaan, harga satuan upah, serta harga satuan bahan dan peralatan yang
        dilampirkan pemborong dalam surat penawarannya.                 

                           Pasal 17                                     
                         Uraian Umum                                    

     1. Pada prinsipnya pemborong harus mengijinkan pihak-pijak lain yang ditugaskan

        oleh pemberi tugas dan pengawas pelaksanaan pekerjaan untuk bekerja pada waktu
        dan tempat yang sama.                                           

     2. Untuk kelancaran mekanisme surat menyurat, maka surat pemborong yang

        ditujukan kepada pemberi tugas ataupun siapa saja yang ada kaitannya dengan
        pekerjaan ini, diserahkan melalui pengawas lapangan.