RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)
A. Syarat-syarat Umum
Pasal 1
Penjelasan Umum
1. Kriteria dan syarat-syarat ini, yang selanjutnya disebut dokumen tender. Dokumen
tender adalah petunjuk yang harus diikuti dan dipenuhi oleh pemborong atau rekan
dalam penyusunan dan menyampaikan penawaran serta merupakan syarat-syarat
yang mengikuti dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Pemborong atau rekanan harus membaca dengan seksama semua petunjuk tertulis
di dalam dokumen tender ini.
Pasal 2
Keterangan Mengenai Pekerjaan
1. Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan Pembangunan, Rekonstruksi,
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
2. Pekerjaan tersebut berlokasi di wilayah Kabupaten Indramayu
B. Syarat-syarat Administrasi
Pasal 1
Peraturan Umum
1. Pemborong harus mentaati dengan tertib segala peratutan hukum yang berlaku dan
semua syarat-syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan dari pekerjaan sejauh
tidak bertentangan dengan peraturan dan persyaratan yang dikeluarkan oleh jawatan
Kesehatan kerja.
2. Apabila ada beberapa hal dari persyaratan umum yang dituliskan Kembali dalam
dokumen tender ini, berarti hanya meminta perhatian khusus dan tidak
menghilangkan hal-hal lainnya dari persyaratan umum dan suplemen yang ada.
Tetapi apabila ada ketentuan yang berlainan, maka yang berlaku adalah ketentuan
dalam dokumen tender ini.
Pasal 2
Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak)
1. Untuk melaksanakan pekerjaan, pemberi tugas, dan pemborong akan membuat
surat perjanjian pemborong yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Pada kontrak atau surat perjanjian pemborong dilampirkan dokumen sebagai
berikut:
a. Jaminan pelaksanaan
b. Surat Perintah Kerja
c. Seluruh dokumen penawaran untuk pekerjaan ini beserta lampiran-lampirannya
d. Berita acara rapat pemberian penjelasan pekerjaan (aanwijzing)
e. Dokumen tender beserta lampirannya dan gambar-gambar.
Pasal 3
Jaminan Pelaksanaan
1. Sebelum menandatangani surat perjanjian pemborong diwajibkan menyerahkan
jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak berupa jaminan Bank
Pemerintah.
2. Apabila pemborong mengundurkan diri setelah menandatangani surat perjanjian
pemborong, maka jaminan pelaksanaan disita dan menjadi hak pemilik.
3. Jaminan pelaksanaan berlaku sampai tanggal yang disepakati dan akan dikembalika
kepada pemborong setelah pekerjaan selesai 100% yang dinyatakan dengan berita
acara serah terima kedua belah pihak.
Pasal 4
Dokumen Tender, Gambar dan Petunjuk-petunjuk
1. Dokumen tender dan gambar rencana pekerjaan berlaku sebagai dasar pedoman
untuk melaksanakan pekerjaan.
2. Jika terdapat perbedaan antara dokumen-dokumen tender dan gambar ataupun
gambar dengan gambar maka ketentuan yang mengikat adalah yang paling
menguntungkan pemberi tugas dan hal ini akan diputuskan pada rapat koordinasi
(saat pelaksanaan berlangsung)
3. Pemborong harus menyediakan sedikitnya 1 (satu) set copy gambar-gambar dan
dokumen tender di tempat pekerjaan dalam keadaan tetap rapi dan bersih yang dapat
dilihat setiap saat oleh pemberi tugas atau pengawas lapangan.
Pasal 5
Pemakaian Ukuran dan Gambar Kerja
1. Apabila dianggap perlu, pemborong harus membuat gambar kerja (shop drawing)
pelaksanaan untuk pekerjaan ini. Gambar-gambar tersebut sebelum dilaksanakan
harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pengawas lapangan.
2. Pemborong bertanggung jawab atas tepatnya pelaksanaan pekerjaan menurut ukuran-
ukuran yang tercantum dalam gambar kerja dan RKS ini.
3. Pemborong wajib mencocokan ukuran-ukuran satu sama lain dan segera memberi
tahu kepada pengawas lapangan apabila terdapat perbedaan ukuran antara gambar-
gambar terdapat situasi di lapangan.
4. Pemborong wajib mengadakan pemeriksaan menyeluruhkan terhadap gambar yang
ada.
Pasal 6
Hak dan Kewajiban Pemborong
1. Pemborong tidak diperbolehkan mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya atas
pekerjaan yang menjadi tugas kepada pihak lain (sub letting), tanpa izin tertulis dari
pemberi tugas.
2. Pemborong wajib mempelajari dan mentaati semua ketentuan yang berkaitan
dengan pelaksanaan pekerjaan yang tercantum di dalam UU, persyaratan umum dan
suplemennya, persyaratan dalam UU, persyaratan umum dan suplemennya,
persyaratan instansi teknik yang berwenang.
3. Pemborong wajib mentaati keputusan dan petunjuk-petunjuk dari pemberi tugas
dan pengawasan lapangan sepanjang hal tersebut tidak menyimpang dari dokumen
tender dan gambar-gambar.
4. Pemborong dapat meminta penjelasan kepada pengawas lapangan bilamana
menurut pendapatnya ada bagian-bagian dokumen surat perjanjian pemborong atau
hal-hal lain yang kurang jelas.
Pasal 7
Tanggung Jawab Pemborong
1. Pemborong bertanggung jawab penuh atas kualitas pekerjaan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan dalam dokumen tender dan gambar-gambar.
2. Pemborong berkewajiban memperbaiki kerusakan lingkungan yang diakibatkan
oleh pelaksanaan pekerjaan dengan pemborong sendiri.
3. Bilaan terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, maka
pemborong wajib memberikan saran-saran perbaikan kepada pemberi tugas melalui
lapangan pengawas lapangan.
4. Pemborong bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerja yang dikerahkan
dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut
5. Segala biaya yang timbul akibat kelalaian pemborong dalam melaksanakan
pekerjaan menjadi tanggung jawab pemborong.
6. Pemborong harus bertanggung jawab atas alat-alat yang digunakan, terhadap
kemungkinan timbulnya klain dan tuntutan gantui rugi dari pihak ketiga, serta biaya-
biaya yang diperlukan untuk hal tersebut.
Pasal 8
Perijinan
1. Pembayaran dan penembusan seluruh biaya yang diperlukan untuk perijinan,
pengurusnya dilakukan pemborong
2. Surat perijinan dalam persyaratan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini
harus diurus oleh pemborong dan atas tanggung jawab dan biaya pemborong.
3. Pemborong harus menyerahkan surat ijin yang diperoleh atau yang disyaratkan
yang menyangkut pekerjaan ini kepada pemberi tugas,
4. Pemeriksaan, pengujian dan lain-lain beserta keterangan resminya (certificate)
yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini harus diurus oleh pemborong atas
tanggung dan biaya pemborong.
Pasal 9
Pengawal Penyelenggaraan dari Pemborong
1. Pemimpin harian pelaksanaan pekerjaan oleh pemborong harus diserahkan kepada
penanggung jawab lapangan yang ahli dan berpengalaman, serta memiliki
wewenang penuh untuk memutuskan segala persoalan pemborong di tempat
pekerjaan ini.
2. Pemborong harus membuat bagan organisasi pekerjaan dengan lengkap dengan
nama-nama petugasnya.
3. Penanggung jawab lapangan wajib berada di tempat pekerjaan selama jam
pekerjaan dan setiap saat diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan atau pada setiap
saat waktu yang dianggap perlu oleh pemberi tugas atau pengawas lapangan.
Pasal 11
Resiko Upah dan Harga
1. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah ditunjuk sebagai
pelaksanaan pekerjaan (sejak dikeluarkannya surat perintah kerja), pemborong
harus telah siap dengan bagan rencana kerja (barchart) dalam skala waktu sesuai
dengan batas waktu maksimum yang ditentukan.
2. Tuntukan (klaim) kenaikan harga Borongan hanya diijinkan apabila pemerintah
daerah mengeluarkan edaran tentang kenaikan harga Borongan yang disebabkan
oleh kenaikan harga bahan atau upah di dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
3. Jika terjadi hal demikian seperti disebutkan dalam ayat 2 maka perhitungan
dilakukan menurut peraturan tersebut.
Pasal 12
Laporan-laporan
1. Pemborong diwajibkan membuta catatan-catatan berupa laporan harian yang
memberikan gambaran dan catatan yang singkat dan jelas:
a. Paraf berlangsungnya pekerjaan
b. Pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemborong bawahan
c. Catatan dan perintah pemberi tugas dan pengawasan lapangan yang telah
disampaikan, tertulis maupun lisan
d. Hal ikhwal mengenai bahan-bahan (yang masuk, yang dipakai dan yang ditolak)
e. Keadaan cuaca
f. Hal ikhwal mengenai pekerjaan
g. Pekerjaan tambah atau kurang
h. Lain-lain dianggap perlu
2. Berdasarkan laporan harian tersebut maka setiap minggu oleh pemborong dibuat
laporan mingguan yang disampaikan langsung kepada pengawas.
3. Bilamana ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dan tidak serasi di dalam
pelaksanaan pekerjaan, pemborong harus melaporkan dan memberi saran secara
tertulis kepada pengawas atau pemberi tugas.
4. Dokumentasi
a. Sebelum pekerjaan dimulai, keadaan lapangan atau tempat pekerjaan masih 0%
harus diadakan pemotretan di tempat-tempat yang dianggap penting menurut
pertimbangan pemberi tugas dan pengawasan lapangan.
b. Setiap permintaan pembayaran atau termin (angsuran) dan penyerahan pertama
harus diadakan pemotretan yang menunjukan prestaso pekerjaan (min. 5 arah).
Pasal 13
Penyerahan Pekerjaan
1. Rencana tanggal penyerahan pertama maupun penyerahan kedua yang harus
dilanjutkan kepada pemberi tugas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender
sebelum tanggal penyerahan dimaksud.
2. Sebelum penyerahan pekerjaan dilakukan, pengawas lapangan akan mengadakan
pemeriksaan seksama atas keseluruhan hasil pekerjaan pemborong. Pemeriksaan
dapat dilakukan lebih dari satu kali sampai memuaskan pemberi tugas yang
selanjutnya menetapkan tanggal penyerahan pekerjaan.
3. Pada saat pelaksanaan maupun pemyerahan akan dibuat berita berita acara, yaitu
berita acar pemeriksaan pekerjaan untuk penyerahan pertama dan kedua dan berita
acara penyerahan pertama untuk kedua pekerjaan.
Pasal 14
Masa Pemeliharaan
1. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) dari
kalender terhitung sejak penyerahan pertama pekerjaan.
2. Di dalam jangka waktu pemeliharaan pemborong wajib memperbaiki bangunan
atau instalasi yang rusak atas tanggungan dan biaya pemborong sampai hal tersebut
diterima baik oleh pemberi tugas.
Pasal 15
Keterlambatan dan Perpanjangan Waktu
1. Keterlambatan pemborong dalam melaksanakan pekerjaan dan memperbaiki
kerusakan-kerusakan akibat kesalahan pemborong tidak dijadikan alas an untuk
perpanjangan waktu.
2. Keterlambatan akibat dari tindakan pemberi tugas dan keadaan force majeure dapat
dipertimbangkan untuk mendapatkan perpanjangan waktu setelah dinilai dengan
seksama dan atas permintaan dari pemborong.
3. Permohonan perpanjangan waktu tersebut harus diajukan oleh pemborong
selambat-lambatnya 7 hari kalender setelah terjadinya peristiwa-peristiwa
dimaksud, jika tidak diajukan dalam jangka waktu tersebut, maka dianggap tidak
ada permohonan perpanjangan waktu.
Pasal 16
Pekerjaan Tambah Kurang
1. Apabila tambah kurang dapat dilaksanakan setelah pemborong menerima perintah
tertulis dari pemberi tugas.
2. Perhitungan biaya pekerjaan tambah kurang didasarkan atas daftar harga satuan
pekerjaan, harga satuan upah, serta harga satuan bahan dan peralatan yang
dilampirkan pemborong dalam surat penawarannya.
Pasal 17
Uraian Umum
1. Pada prinsipnya pemborong harus mengijinkan pihak-pijak lain yang ditugaskan
oleh pemberi tugas dan pengawas pelaksanaan pekerjaan untuk bekerja pada waktu
dan tempat yang sama.
2. Untuk kelancaran mekanisme surat menyurat, maka surat pemborong yang
ditujukan kepada pemberi tugas ataupun siapa saja yang ada kaitannya dengan
pekerjaan ini, diserahkan melalui pengawas lapangan.