Kajian Identifikasi Pembangunan Hunian Di Kawasan Rebana

Basic Information

Type: Public Tender

Tender Code: 80654014

Date: 27 March 2023

Year: 2023

KLPD: Provinsi Jawa Barat

Work Unit: Dinas Perumahan Dan Permukiman Provinsi Jawa Barat

Procurement Type: Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Method: Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya

Contract Type: Lumsum

Financial Information

Value (Nilai Pagu): Rp 257,445,742

Estimated Value (Nilai HPS): Rp 257,445,000

Winner (Pemenang): Selaras Cakra Utama

NPWP: 853452480429000

RUP Code: 39787056

Work Location: bandung - Bandung (Kota)

Participants: 27

Applicants

				Administrative Score (SA)	Reason
CV Terakota Solutama	0869365569518000	-	-	-	Tidak menghadiri undangan klarifikasi kualifikasi, sesuai yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi pada BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf E. Evaluasi Kualifikasi, Angka 18. Evaluasi Kualifikasi, Angka 18.10 Dalam mengevaluasi data kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam data kualifikasi. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis; Angka 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta.
PT Giri Awas	0012573754424000	-	-	-	Tidak menghadiri undangan klarifikasi kualifikasi, sesuai yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi pada BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf E. Evaluasi Kualifikasi, Angka 18. Evaluasi Kualifikasi, Angka 18.10 Dalam mengevaluasi data kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam data kualifikasi. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis; Angka 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta.
CV Mustika Hayati	0712414432429000	-	-	-	-
PT Javas Mandiri Prawara	0027002369609000	-	-	-	-
PT Todo Consult	0015715519015000	-	-	-	-
PT Mutiara Pratama Konsultan	0315199463429000	-	-	-	-
PT Darmasraya Mitra Amerta	0744675075541000	-	-	-	-
PT Sentral Sukses Perkasa	0966*040	-	-	-	-
PT Ganesha Pratama Consultant	0760587576424000	-	-	-	-
PT Armudi Pradana Konsultan Cab. Bandung	0731144473423001	-	-	-	-
PT Prima Maxima Abadi	0032006702015000	-	-	-	-
PT Dgea Pramudita	0314554429422000	-	-	-	-
PT Prahasta Cakra Utama	0316684950421000	-	-	-	-
PT Sadhya Grahacara	0014827380424000	-	-	-	-
PT Panca Pilar Karya Utama	0814965190429000	-	-	-	-
PT Amsek Nusantara	0029579075048000	-	-	-	-
Selaras Cakra Utama	0853452480429000	Rp 218,201,719	90.46	92.37	-
PT Itergo Buana Utama	0027790963423000	Rp 231,879,000	76.87	80.32	-
PT Metaforma Consultans	0011188190429000	Rp 237,500,151	71.8	75.81	-
PT Sisarti Baksya Asasta	0315528190423000	Rp 241,567,080	77.35	79.95	-
CV Multi Lisensi	0705497428541000	-	-	-	Tidak menyampaikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Perencanaan Wilayah (PR102) atau Standar Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil Nomor KBLI 71101 Aktivitas Arsitektur Subklasifikasi Jasa Pengembangan Wilayah Kode Subklasifikasi AL002, sesuai yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi pada BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf E. Evaluasi Kualifikasi, Angka 18. Evaluasi Kualifikasi, Angka 18.2 Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan ketentuan: Huruf a. penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi dilakukan dengan Sistem Gugur, Angka 18.3 Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan kualifiksi dalam LDK yang terdiri atas : Huruf b. Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan : Angka 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU, Angka 18.5 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi data kualifikasi dengan membandingkan Data/Dokumen pada Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang dikirim melalui SPSE dengan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi, 18.6 Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi maka data yang kurang masih dapat dilengkapi setelah Pokja Pemilihan menyampaikan hasil evaluasi kualifikasi, dengan cara: Angka d. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi terhadap kekurangan data kualifikasi yang disampaikan oleh Peserta, Angka 18.9 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab VIII Dokumen Kualifikasi ini; BAB IV. Lembar Data Kualifikasi (LDK), Huruf E. Persyaratan Kualifikasi, Huruf A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas, Nomor 1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha: Huruf b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/ layanan Jasa Perencanaan Wilayah (PR102) atau Standar Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil Nomor KBLI 71101 Aktivitas Arsitektur Subklasifikasi Jasa Pengembangan Wilayah Kode Subklasifikasi AL002; BAB VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.
PT Primareka Cipta Mandiri	0313270324424000	-	-	-	Tidak memenuhi Persyaratan pengalaman minimal dan nilai Unsur Pengalaman Perusahaan tidak memenuhi ambang batas minimal, sesuai yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi pada BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf E. Evaluasi Kualifikasi, Angka 18. Evaluasi Kualifikasi, Angka 18.1 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi yang meliputi: Huruf b. Evaluasi kualifikasi teknis, Angka 18.2 Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan ketentuan: Huruf b. penilaian Persyaratan Teknis Kualifikasi dilakukan dengan Sistem Pembobotan dengan Ambang Batas untuk menghasilkan Calon Daftar Pendek, Angka 18.3 Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan kualifikasi dalam LDK yang terdiri atas: Huruf e. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, Huruf f. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis: Angka 1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi, Huruf g. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, Angka 18.10 Dalam mengevaluasi data kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam data kualifikasi. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis, Angka 18.13 Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan peserta; BAB IV. Lembar Data Kualifikasi (LDK), Huruf E. Persyaratan Kualifikasi, Huruf B. Syarat Kualifikasi Teknis, Angka 1. memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak, Angka 2. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis: Huruf a) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi, Angka 3. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; BAB VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi; Huruf B. Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi adalah sebagai berikut: Angka 7. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dengan ketentuan: Huruf a. sampai dengan Huruf e.; Huruf D. Pokja Pemilihan memeriksa dan membandingkan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi yang tercantum pada SPSE dalam hal: Angka 2) pemenuhan persyaratan teknis kualifikasi, dilakukan dengan Sistem Pembobotan dengan ambang batas minimal; BAB IX. Lembar kriteria Evaluasi Kualifikasi, Angka 2. Evaluasi Persyaratan Kualifikasi Teknis, Huruf a. Persyaratan pengalaman minimal, Huruf b. Persyaratan kualifikasi teknis dengan nilai Ambang Batas 60. Peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis apabila nilai Unsur Pengalaman Perusahaan memenuhi nilai ambang batas minimal.
PT Raka Enginering Consultants	0210752861424000	-	-	-	-
PT Andra Cipta Consult	0312945199424000	-	-	-	Tidak menghadiri undangan klarifikasi kualifikasi, sesuai yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi pada BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf E. Evaluasi Kualifikasi, Angka 18. Evaluasi Kualifikasi, Angka 18.10 Dalam mengevaluasi data kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam data kualifikasi. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis; Angka 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta.
PT Arenco Binatama	0032688483444000	-	-	-	-
PT Andika Persada Raya	0210783676424000	-	-	-	-
PT Sakalike Anvaya Sumapala	0867914285543000	-	-	-	Tidak menghadiri undangan klarifikasi kualifikasi, sesuai yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi pada BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf E. Evaluasi Kualifikasi, Angka 18. Evaluasi Kualifikasi, Angka 18.10 Dalam mengevaluasi data kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam data kualifikasi. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis; Angka 18.12 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta.

Attachment

KAJIAN IDENTIFIKASI PEMBANGUNAN HUNIAN  DI KAWASAN REBANA            
    DINAS PERUMAHAN   DAN PERMUKIMAN  PROVINSI JAWA BARAT              
                          TAHUN 2023                                   

1. Latar Belakang Perumahan dan permukiman diselenggarakan untuk menjamin

                terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan
                yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan
                berkelanjutan. Pembangunan bidang perumahan dan kawasan
                permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah
                sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
                tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor
                1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, 
                perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk 
                mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran
                penduduk yang proporsial melalui pertumbuhan lingkungan hunian
                dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk  
                mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat

                Berpenghasilan Rendah (MBR). Penyelenggaraan kawasan   
                permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi
                sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung
                perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh,
                terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.

                Mengacu terhadap Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang
                Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat
                Bagian Selatan, rencana pembangunan Kawasan Rebana berlokasi
                pada 7 kabupaten/kota. Terdapat 13 titik pengembangan Kawasan
                Peruntukan Industri (KPI). Percepatan pembangunan infrastruktur di
                Kawasan Rebana diharapkan dapat memicu peningkatan investasi di
                Kawasan industri yang terdapat di Kawasan Rebana. Pemerintah
                Provinsi Jawa Barat melakukan transformasi pengembangan wilayah

                melalui pengembangan Kawasan Rebana yang berorientasi ekspor dan
                memiliki daya saing untuk menjawab isu-isu dan tantangan dalam
                pengembangan wilayah. Pengembangan Kawasan Rebana diharapkan
                dapat menjawab kontribusi terhadap PDB Nasional serta tantangan
                industri ramah lingkungan. Adanya Kawasan Rebana mengakibatkan
                arah investasi dan pengembangan industri akan terdistribusi ke bagian
                timur-utara Provinsi Jawa Barat. Pembangunan dan penyediaan
                infrastruktur kawasan dan pengembangan ekonomi makro kawasan
                memiliki keterhubungan timbal balik. Kawasan Rebana merupakan
                kawasan industri dan perkotaan baru yang sedang dalam tahap
                perencanan dan pengembangan pembangunannya. Kawasan ini berada
                di wilayah utara atau timur laut Jabar yang melingkupi daerah

                Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu,
                Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan
                Kabupaten Kuningan. Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang dan
                Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten
                Majalengka didaulat menjadi jantung pertumbuhan kawasan tersebut.
                Keduanya berfungsi sebagai pusat konektivitas dan logistik.

                Kawasan Rebana diproyeksikan sebagai motor penggerak   
                pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di masa depan. Setiap kawasan
                industri yang berada di Kawasan Rebana, rencananya akan
                dikembangkan dengan prinsip terintegrasi, inovatif, kolaboratif,
                berdaya saing tinggi. Integrasi mewujudkan sinergi pengembangan
                kawasan melalui integrasi rantai logistik industri besar-menengah-
                kecil dan peningkatan konektivitas kawasan untuk integrasi hub
                logistik-kawasan industri-kawasan perkotaan-kawasan perdesaan.
                Diperlukan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau baik secara
                vertikal maupun horizontal bagi pekerja di kawasan industri.
                Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman perlu    
                diantisipasi agar pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan tata
                ruang. Antisipasi tersebut diperlukan untuk mencegah tumbuh dan
                berkembangnya kawasan permukiman yang menunjang kegiatan
                industri secara organik sehingga tidak menyebabkan tumbuhnya
                kawasan kumuh baru. Adanya konsep pengembangan sekaligus

                pengendalian pada Kawasan Rebana berimplikasi pada diperlukannya
                kecermatan dalam pengembangan berbagai sektor di dalamnya,
                termasuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Oleh
                karena itu dibutuhkan Kajian Identifikasi Pembangunan Hunian di
                Kawasan Rebana.                                        

2. Maksud dan   a. Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk menyusun dokumen
   Tujuan                                                              
                   kajian perencanaan hunian di Kawasan Rebana sehingga
                   pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai
                   dengan tata ruang.                                  
                b. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk dijadikan arahan dalam
                   pemenuhan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman
                   yang muncul seiring dengan pengembangan kawasan industri

                   yang disesuaikan dengan kapasitas dan peruntukan ruang serta
                   karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan.

3. Sasaran      Sasaran pekerjaan Kajian Identifikasi Pembangunan Hunian di
                Kawasan Rebana meliputi :                              
                a. Survei data primer dan sekunder untuk mendapatkan informasi
                   yang dibutuhkan dalam kajian identifikasi pembangunan hunian;
                b. Pemetaan kebutuhan, potensi, dan permasalahan penyediaan
                   hunian di Kawasan Rebana;                           
                c. Identifikasi alokasi ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang

                   Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),
                   karakteristik, dan daya dukung fisik lingkungan serta kondisi
                   sosial-ekonomi masyarakat di wilayah setempat;      
                d. Identifikasi aset lahan provinsi yang berpotensi untuk
                   dikembangkan sebagai kawasan perumahan dan permukiman;
                e. Identifikasi skema dan desain penyediaan hunian yang sesuai
                   dengan konsep pengembangan Kawasan Rebana;          
                f. Ketentuan pengendalian pengembangan perumahan di Kawasan
                   Rebana;                                             
                g. Perumusan indikasi program perencanaan pembangunan hunian
                   di Kawasan Rebana;                                  
                h. Ilustrasi pengembangan hunian di Kawasan Rebana (3D).

4. Lokasi       Kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan
   Pekerjaan    Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan
                Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, diantaranya
                meliputi:                                              
                a. Kabupaten Subang;                                   
                b. Kabupaten Sumedang;                                 
                c. Kabupaten Indramayu;                                
                d. Kabupaten Majalengka;                               
                e. Kabupaten Cirebon;                                  
                f. Kota Cirebon;                                       
                g. Kabupaten Kuningan.                                 

5. Lingkup      Kegiatan yang harus dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan Kajian
   Pekerjaan    Identifikasi Pembangunan Hunian di Kawasan Rebana meliputi
                kegiatan teknis maupun kegiatan diskusi:               
                a. Kegiatan Teknis, meliputi:                          
                   1) Studi Literatur: dilakukan untuk mengkaji studi-studi berupa

                      literatur maupun dokumen kebijakan dan perencanaan
                      terkait pekerjaan dimaksud.                      
                   2) Perumusan Metode Pendekatan: hal ini harus dilakukan untuk
                      menentukan metode analisis yang digunakan dalam  
                      menyusun konsep pengembangan dan pengendalian Kawasan
                      Rebana. Metode pendekatan minimal harus dirumuskan
                      untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilaksanakan
                      dalam penyusunan Kajian Identifikasi Pembangunan Hunian
                      di Kawasan Rebana.                               
                   3) Pengumpulan Data:                                
                     •  Data primer diperoleh dengan cara survey pengamatan
                        serta wawancara dengan narasumber;             

                     •  Data sekunder diperoleh dengan survey data instansi
                        maupun studi dan dokumen-dokumen kajian/rencana
                        yang terkait dengan pekerjaan Kajian Identifikasi
                        Pembangunan Hunian di Kawasan Rebana.          
                   4) Analisis aspek-aspek kajian dan konsep perencanaan, yang
                      minimal harus meliputi:                          
                     •  Survei data primer dan sekunder untuk mendapatkan
                        informasi yang dibutuhkan dalam kajian identifikasi
                        pembangunan hunian;                            
                     •  Survei data primer dan sekunder untuk mendapatkan data

                        aset lahan milik pemerintah provinsi yang dapat
                        dikembangkan sebagai kawasan perumahan;        
                     •  Pemetaan kebutuhan, potensi, dan permasalahan  
                        penyediaan hunian di Kawasan Rebana;           
                     •  Identifikasi alokasi ruang yang sesuai dengan Rencana
                        Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail
                        Tata Ruang (RDTR), karakteristik dan daya dukung fisik
                        lingkungan serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat di
                        wilayah setempat. Identifikasi ini juga dilakukan dengan
                        analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL);         
                     •  Identifikasi skema dan desain penyediaan hunian yang

                        sesuai dengan konsep pengembangan Kawasan Rebana;
                     •  Ketentuan pengendalian pengembangan perumahan di
                        Kawasan Rebana;                                
                     •  Perumusan indikasi program perencanaan pembangunan
                        hunian di Kawasan Rebana.                      
                   5) Perumusan konsep pengembangan hunian di Kawasan  
                      Rebana;                                          
                   6) Penyusunan ilustrasi pengembangan hunian di Kawasan
                      Rebana.                                          
                b. Kegiatan Diskusi                                    
                   Kegiatan diskusi dilakukan secara internal untuk membahas

                   progres tiap tahapan pekerjaan maupun secara eksternal untuk
                   mengkoordinasikan dan mensosialisasikan progres kegiatan
                   dengan perencanaan yang ada di pihak lain dalam level
                   pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota bahkan
                   dengan stakeholder non pemerintah. Untuk lebih jelasnya
                   kegiatan diskusi ini meliputi:                      
                   1) Diskusi Internal, merupakan diskusi pembahasan tahapan
                      pekerjaan sebelum dilakukan diskusi umum. Pada dasarnya
                      diskusi internal dilakukan minmal sebanyak 3 kali pada setiap
                      tahapan laporan pendahuluan, antara, dan akhir, meliputi:
                     •  Diskusi Intern Laporan Pendahuluan, yaitu diskusi draft
                        laporan pendahuluan dan bahan ekspose draft laporan
                        pendahuluan pada diskusi umum;                 
                     •  Diskusi Intern Laporan Antara, yaitu diskusi draft laporan

                        antara dan bahan ekspose draft laporan antara pada
                        diskusi umum;                                  
                     •  Diskusi Intern Laporan Akhir yaitu diskusi draft laporan
                        akhir dan bahan ekspose draft laporan akhir pada diskusi
                        umum.                                          
                     Namun selain itu dilakukan pula diskusi dalam arti asistensi
                     dan konsultasi substansi yang lebih intensif meliputi:
                     •  Diskusi/asistensi laporan pendahuluan, antara dan akhir,
                        setelah ekspose pada diskusi umum;             
                     •  Diskusi/asistensi tahap pengumpulan data;      

                     •  Diskusi/asistensi tahap analisis kajian;       
                     •  Diskusi/asistensi finalisasi laporan akhir.    
                   2) Diskusi Umum/Eksternal, merupakan ekspose terbuka untuk
                      menyampaikan progres kegiatan, koordinasi, dan sinkronisasi
                      perencanaan serta menerima masukan, meliputi:    
                     •  Diskusi laporan pendahuluan;                   
                     •  Diskusi laporan antara;                        
                     •  Diskusi laporan akhir.                         
                   3) Selain diskusi internal dan eksternal, pekerjaan penyusunan

                      Kajian Identifikasi Pembangunan Hunian di Kawasan Rebana
                      ini menuntut adanya upaya koordinasi dan konsultasi yang
                      intensif dengan stakeholder terkait dalam memenuhi
                      prasyarat yang dibutuhkan.

Tenders also won by Selaras Cakra Utama

		Authority
27 April 2024	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan (Penyusunan Revisi Dokumen Master Plan Rsud Talaga)	Kab. Majalengka	Rp 600,000,000
18 September 2024	Kajian Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung Stasiun Untuk Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (Slf) Pada Pembangunan Jalur Ganda Ka Kiaracondong - Cicalengka	Kementerian Perhubungan	Rp 499,897,000
6 March 2023	Penyusunan Rencana Pengembangan Psu Permukiman Pada Kawasan Desa Wisata Di Jawa Barat	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Rp 375,000,000
14 October 2025	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Ded) Penataan Kawasan Gor Terpadu	Kota Bekasi	Rp 364,951,000
7 May 2024	Belanja Jasa - Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi - Belanja Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Konsultansi Lingkungan - Penyusunan Ded Taman Kehati Tangga Seribu	Kab. Bandung	Rp 350,000,000
4 March 2025	Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pengkaji Teknis Renovasi Ruang Kerja Dan Perkuatan Struktur Bangunan Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2025	Kementerian Hukum	Rp 339,438,000
21 January 2022	1 Dokumen Pekerjaan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Di Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Rp 299,902,900
20 August 2024	Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Feasibility Study Pembangunan Gedung Pelayanan Radioterapi Dan Bunker	Kementerian Kesehatan	Rp 269,135,779
3 January 2024	Perencanaan Teknis Taman Kebun Bibit	Kota Bekasi	Rp 250,000,000
16 April 2025	Masterplan Perumahan Di Kpi Cipali Subang Timur	Provinsi Jawa Barat	Rp 249,998,640