Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Badama

PEMERINTAH  KABUPATEN   GARUT                    
            DINAS PEKERJAAN    UMUM  DAN  PENATAAN   RUANG            

                       Jl. Prof. KH. Cecep Syarifudin No. 117 Garut   
                   Kode Pos 44151 Tlp (0262) 233730 Fax (0262) 544184 

                  Uraian Singkat  Pekerjaan                           

                    Pekerjaan  Konstruksi                             

    Bidang        : Sumber Daya Air                                   
    SKPD          : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang           
    Nama KPA/PPK  : Ari Mohammad R, ST.,M.Si                          
    Kegiatan      : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi       
                    Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang      
                    Luasnya dibawa h 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah    
                    Kabupaten/Kota                                    
    Sub Kegiatan  : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan           
    Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Badama        
    Lokasi        : Kec. Samarang, Tarogong Kidul                     
    Jenis Pekerjaan : 1. Saluran Sekunder 260,50 M                    
                    2. Pintu Air 6 Bh                                 
    Kode RUP      : 53516126                                          

                    Tahun  Anggaran   2025                            
                             BAB I                                    
                         PENDAHULUAN                                  

1.1  Latar Belakang                                                   

         Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan
     vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga
     memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan
     ekonomi dan kegiatan sosial. Ini dikarenakan kemajuan dan pertumbuhan
     ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan  
     infrastruktur. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi dasar yang
     kuat dalam pembangunan ekonomi selanjutnya.                      

         Infrastruktur yang biasa sering disebut sebagai sarana dan prasarana
     fisik ini, memiliki keterkaitan yang kuat dengan laju pertumbuhan ekonomi
     suatu wilayah. Hal tersebut ditandai dengan wilayah yang memiliki

     kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi lebih baik akan berdampak
     pada tingkat kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyaraktanya.
     Sebaliknya, keberadaan infrastruktur yang kurang berfungsi dengan baik
     mengakibatkan timbulnya permasalahan sosial seperti penolakan dari
     masyarakat terhadap infrastruktur yang telah terbangun.          

         Aspek penanganan sumber daya air terdiri dari aspek pendayagunaan
     sumber daya air, aspek konservasi sumber daya air dan aspek pengendalian
     daya rusak air merupakan upaya pengelolaan sumber daya air yang  
     dilaksanakan melalui kegiatan yang bisa memberikan dampak positif terhadap
     pembangunan. Potensi sumber daya air yang besar di Kabupaten Garut tetapi
     belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan 
     pertanian, industri, dan kebutuhan domestik.                     

         Berdasarkan permasalahan, potensi dan kondisi tersebut di atas, Dinas
     Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut berupaya untuk 
     mewujudkan infrastruktur yang lebih memadai melalui rehabilitasi jaringan
     irigasi.                                                         

1.2  Landasan Hukum                                                   

         Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan spesifikasi teknis
     antara lain:                                                     
     1.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi     

         sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
         2020 tentang Cipta Kerja;                                    
     2.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan   
         Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa  
         Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
         Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor
         22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang  
         Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;                  

     3.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang
         Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
         Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;                            
     4.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
         Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan      
         Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
         Perumahan Rakyat;                                            
     5.  Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
         Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman       
         Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
     6.  Rencana Kerja dan Anggaram (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan    
         Penataan Ruang Tahun Anggaran 2025;                          
     7.  Rencana Umum  Pengadaan (RUP) Dinas Pekerjaan Umum dan       
         Penataan Ruang Tahun Anggaran 2025.                          

1.3  Maksud dan Tujuan                                                
         Spesifikasi teknis ini disusun dengan maksud untuk menjadi pedoman
     dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi melalui
     perbaikan dan atau pembangunan infrastruktur baik bangunan utama,

     bangunan pelengkap serta saluran irigasi.                        

         Tujuan yang diharapkan agar hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan
     yang diharapkan dan ditetapkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas
     sehingga dapat meningkatan fungsi dan kondisi jaringan irigasi.  

1.4  Target dan Sasaran                                               

         Target dan sasaran Infrastruktur jaringan irigasi yang mengalami
     kerusakan atau yang memerlukan perbaikan, untuk meningkatkan     
     kemantapan jaringan irigasi dan luas areal yang terlayani.       

1.5  Nama Organisasi Pengadaan                                        

     a.  K/L/D/I               : Pemerintah Kabupaten Garut           
     b.  Satker/SKPD           : Dinas PUPR                           
     c.  Kuasa Pengguna Anggaran : Ari Mohammad R, ST.,M.Si           
     d.  Pejabat Pembuat Komitmen : Ari Mohammad R, ST.,M.Si          

1.6  Sumber Dana dan Perkiraan Biaya                                  

     a.  Sumber dana APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2025;        
     b.  Pagu anggaran Rp900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah); 
     c.  Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp896.215.994,77 (Delapan Ratus
         Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus
         Sembilan Puluh Empat Rupiah Tujuh Puluh Tujuh Sen).          

1.7  Ruang Lingkup Pekerjaan                                          
     a.  Nama Paket Pekerjaan                                         
         Kegiatan     : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi   
                        Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang  

                        Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah 
                        Kabupaten/Kota                                
         Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan       
         Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Badama   

     b.  Uraian Singkat Pekerjaan                                     

         1) Pekerjaan Persiapan                                       
            a)  Persiapan alat, bahan dan personil;                   
            b)  Penyelenggaraan SMKK;                                 
            c)  Dokumentasi dan pelaporan;                            
            d)  Penjagaan pengaliran air/kistdam.                     

         2) Pekerjaan Pokok/Konstruksi                                
            a)  Pekerjaan tanah;                                      
            b)  Pekerjaan pasangan;                                   
            c)  Pekerjaan beton;                                      
            d)  Pekerjaan pintu air.                                  

     c.  Lokasi Pekerjaan : Kec. Samarang, Tarogong Kidul Kab. Garut. 

1.8  Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan                               
         Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh)

     hari kalender terhitung sejak sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai
     Kerja (SPMK).                                                    

1.9  Jangka Waktu Pemeliharaan Pekerjaan                              

         Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan
     puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima
     Pekerjaan Pertama (PHO).                                         

1.10 Keluaran yang Dihasilkan                                         

         Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan paket pekerjaan tersebut di
     atas sebagai berikut:                                            
     1.  Saluran sekunder 260,50 m; dan                               

     2.  Pintu air 6 bh.