Pembangunan Rumah Dinas Pulau Tidung

RIWAYAT  SINGKAT                                  
                        PEMBANGUNAN                                     
                  RUMAH  DINAS PULAU TIDUNG                             

A. Latar Belakang                                                       

        Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari Agenda ke-

   5 Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Program ini
   didukung oleh program sektoral lainnya yaitu Program Indonesia Pintar, Program

   Indonesia Kerja, dan Program Indonesia Sehat. Komitmen nasional dalam
   Indonesia Sehat telah mendorong setiap Provinsi/ Kabupaten/Kota untuk memacu

   dan meningkatkan kinerja program sebagai bagian dari mutu pelayanan  

   kesehatan. Berbagai upaya yang dilakukan, terutama untuk menekan angka
   kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Balita, meningkatkan status gizi serta

   menurunkan angka kesakitan terutama penyakit menular. Puskesmas sebagai
   salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran

   penting dalam peningkatan kinerja program kesehatan sehingga mutu layanan

   kesehatan semakin meningkat pula.                                    
        Puskesmas  merupakan  fasilitas pelayanan kesehatan yang        

   menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan
   perorangan (UKP) tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif

   dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

   tingginya di wilayah kerjanya. Sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang
   Puskesmas dijelaskan bahwa Puskesmas mempunyai tugas melakukan kebijakan

   kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya
   dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Pengelolaan      

   Puskesmas yang baik, akan mampu meningkatkan mutu pelayanan dan pada 

   akhirnya akan mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal di wilayah
   kerjanya.                                                            

        Puskesmas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mampu memberikan
   pelayanan terbaik bagi masyarakat. Lebih lanjut dalam Permenkes Nomor 43

   Tahun 2019 menjelaskan bahwa dalam setiap kecamatan wajib memiliki minimal

   1 buah Puskesmas. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang berada di
   Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk sebanyak 30.212 jiwa (Dukcapil,

   Semester 1 2024)                                                     
        Kepulauan Seribu terdiri dari pulau-pulau karang sebanyak 105 buah

   dengan total luas wilayah daratan sebesar 8,7 km². Posisinya secara geografis
   adalah pada 5°24´ - 5°45´ LS dan 106°25´ - 106°40´ BT dengan luas 870 hektar
   (8,70 km²). Temperatur sepanjang Tahun umumnya berkisar antara 21 °C-32 °C
   dengan kelembaban udara rata-rata 80%.                               

        Pemerintah telah menjamin hak bertempat tinggal setiap orang sebagai
   kebutuhan dasar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia

   Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dalam    

   Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia tersebut telah diatur
   mengenai rumah tidak hanya dimiliki secara privat namun juga terdapat rumah

   yang dimiliki oleh Pemerintah. Rumah yang dimaksud adalah rumah negara atau
   secara umum dikenal dengan sebutan rumah dinas. Rumah negara merupakan

   barang milik daerah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan

   sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai
   negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.                    

        Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan belum memiliki rumah dinas untuk
   tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas kepulauan seribu selatan, selama

   ini para tenaga kesehatan selalu difasilitasi oleh Puskesmas Kepulauan Seribu

   Selatan untuk menyewa rumah warga sebagai rumah dinas tenaag kesehatan
   kesehatan.                                                           

        Terkait dengan arah kebijakan tersebut di atas, Pembangunan rumah dinas
   tenaga kesehatan puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan merupakan

   upaya strategis dalam melaksanakan peningkatan pelayanan kesehatan bagi

   masyarakat. Perencanaan Pembangunan rumah dinas tena                 
        ga kesehatan puskesmas harus di desain sebaik- baiknya sehingga bisa

   bermanfaat dan berfungsi secara optimal. Khususnya di wilayah Kabupaten
   Administrasi Kepulauan Seribu.                                       

B. Maksud dan Tujuan                                                    
        Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan acuan kerja atau petunjuk bagi

   pelaksana pembangunan Puskesmas yang memuat kriteria, keluaran dan proses

   yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam
   pelaksanaan tugas pelaksana pembangunan. Dengan penugasan ini diharapkan

   pelakana pembangunan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik
   untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.             

        Tujuan KAK ini adalah untuk Terbangunnya gedung Puskesmas       

   Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan yang ideal sesuai aturan dan persyaratan
   yang ada.                                                            
C. Lokasi Kegiatan                                                      
   Jalan Pendidikan Rt.03 Rw.02 Kelurahan Pulau Tidung Kecamatan Kepulauan

   Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu               

D. Lingkup Kegiatan                                                     

   1. Pekerjaan Pendahuluan                                             

   2. Pekerjaan K3 Kontruksi                                            
   3. Pekerjaan Struktur                                                

   4. Pekerjaan Arsitek                                                 
   5. Pekerjaan Plumbing                                                

   6. Pekerjaan Elektrikal                                              
   7. Pekerjaan Mekaninal                                               

   8. Pekerjaan Site Development                                        

   9. Pekerjaan Penyambungan PLN                                        
   10. Pekerjaan Penyambungan PDAM                                      

   11. Pekerjaan Penyambungan Telephone                                 
   12. Pekerjaan Pengiriman Material Dari Jakarta Ke Pulau Tidung       

E. Waktu pelaksanaan yang diperlukan                                    

     a. Waktu pelaksanaan kegiatan pekerjaan konstruksi dalam jangka waktu
        selama 120 (hari) kalender.                                     

     b. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dimulai sejak dikeluarkan Surat 
        Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang bersamaan dengan SPMK untuk    

        kegiatan pembangunan fisik.                                     

     c. Masa pemeliharaan selama 6 bulan.                               

F. Metode Pengadaan                                                     

   Menggunakan metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga 
   Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan.