Belanja Jasa Konsultansi Pendampingan Dalam Penyusunan Peraturan Atas Tindak Lanjut Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (Pembinaan Bpkd)

URAIAN SINGKAT                                 

 PAKET PEKERJAAN : BELANJA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI BIDANG KEUANGAN
           UNTUK PENYUSUNAN PERATURAN ATAS TINDAK LANJUT                

              UNDANG-UNDANG  DAERAH KHUSUS JAKARTA                      

Pada saat ini telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi
Daerah Khusus Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 151
Tahun 2024 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang  

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia.                                                     

Sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah

Khusus Jakarta bahwa Pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Jakarta diberikan pengaturan kekhususan yang disesuaikan dengan susunan

organisasi perangkat daerah dan Pengaturan kekhususan tersebut diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah.                                                   

Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, maka

kami melaksanakan kegiatan pendampingan dalam penyusunan peraturan atas tindak lanjut
Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang dilaksanakan dalam rangka menyusun kajian

kekhususan keuangan daerah mulai dari kekhususnan dalam struktur pengelola keuangan,
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban

keuangan daerah. Kajian tersebut tersusun dalam pra Naskah Akademis dan rancangan
regulasi dalam bentuk rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Daerah.

Tujuan dari kegiatan ini :                                              

1. Memberikan kajian kekhususan pengelolaan keuangan daerah;            

2. Menghasilkan pra naskah akademis dalam penyusunan rancangan Peraturan
  perundang-undangan yang akan mendasari pelaksanaan kekhususan pengelolaan

  keuangan Daerah Khusus Jakarta;                                       
3. Menghasilkan rancangan Peraturan perundang-undangan yang akan mendasari

  pelaksanaan kekhususan pengelolaan keuangan Daerah Khusus Jakarta yaitu dalam
  bentuk rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan daerah.