,Rehab Total Gedung Sekolah Paket 2

URAIAN     SINGKAT      PEKERJAAN                             

     SKPD           : DINAS  PENDIDIKAN                                   
                      PROVINSI  DKI JAKARTA                               
     NAMA  PPK      : BUDIYONO                                            

    JASA KONSTRUKSI    TERINTEGRASI   RANCANG   DAN  BANGUN               

      REHAB  TOTAL  GEDUNG   SEKOLAH   TAHUN  2023 PAKET  2               

         BIDANG  PRASARANA    DAN  SARANA  PENDIDIKAN                     
                    TAHUN   ANGGARAN    2023                              
                URAIAN   SINGKAT  PEKERJAAN                             

 PEKERJAAN  JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG  DAN BANGUN            

        REHAB TOTAL GEDUNG  SEKOLAH  TAHUN 2023 PAKET 2                 

1. PENDAHULUAN                                                          

1.1. UMUM                                                               
        Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2023 Paket 2 merupakan upaya   
   Dinas Pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang tuntas dan berkualitas
   untuk semua warga DKI Jakarta dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas

   prasarana dan sarana pendidikan. Terdapat 9 (sembilan) lokasi yang merupakan
   lokasi usulan rehab total gedung sekolah tahun anggaran 2023. Daftar urutan
   kesembilan lokasi tersebut ditetapkan berdasarkan urutan prioritas rehab total
   dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan dan pengaruh kondisi bangunan
   eksisting terhadap keselamatan peserta didik.                        

        Pelaksanaan pekerjaan Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2023     
   menggunakan anggaran yang bersumber dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta
   dengan pembiayaan Tahun Tunggal. Kegiatan Tahun Tunggal Rehab Total  
   Gedung Sekolah diestimasi memerlukan waktu ± 4.5 bulan. Kegiatan ini termasuk

   dalam kegiatan Pengadaan Konstruksi Rancang Bangun dengan kriteria   
   mendesak dikarenakan beberapa pertimbangan sebagai berikut:          
   a. Secara ekonomi dan/atau sosial memberikan nilai manfaat lebih kepada
     masyarakat                                                         
   b. Segera dimanfaatkan                                               

   c. pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi tidak cukup waktu untuk
     dilaksanakan secara terpisah                                       
   d. Secara Teknis sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Cipta Karya, Tata
     Ruang dan Pertanahan                                               

   e. Kondisi Bangunan Sekolah yang kurang layak/Representatif dan umur 
     bangunan sudah melebihi dari 30 tahun.                             
   f. Kurangnya kapasitas daya tampung Sekolah terhadap kebutuhan peserta
     didik.                                                             
        Mekanisme pelaksanaan konstruksi yang akan digunakan yaitu Pekerjaan

   Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun dimana pelaksanaannya akan    
   ditugaskan kepada Penyedia Jasa Konstruksi Terintegrasi setelah melalui proses
   pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.          

                                                           Paraf        

1.2. LATAR BELAKANG                                                     
        Prasarana gedung sekolah merupakan salah satu faktor penting dalam
   menunjang penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. Hal demikian
   tercermin pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

   Nasional Pendidikan yang salah satunya adalah Standar Sarana dan Prasarana.
   Oleh karena itu ketersediaan dan kelayakan prasarana gedung sekolah menjadi
   faktor penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang
   berkualitas baik, dengan terciptanya keamanan dan kenyamanan kegiatan belajar
   mengajar baik di dalam maupun di luar kelas.                         

        Bangunan sekolah merupakan bangunan gedung negara yang dalam    
   rencana pelaksanaan pembangunan harus memenuhi azas dan prinsip      
   kemanfaatan, keselamatan, keselarasan bangunan gedung dengan lingkungan,
   efektif, efesien, terarah dan terkendali sesuai program dan fungsi.  

        Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan   
   dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara seperti: gedung kantor,
   gedung sekolah, gudang, dan rumah negara, dan diadakan dengan sumber 
   pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
   Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:         

   22/PRT/M/2018 Tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara.    
        Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI
   Jakarta menaruh perhatian yang sangat besar terhadap upaya peningkatan
   kualitas prasarana gedung sekolah melalui kegiatan Rehabilitasi Total Gedung

   Sekolah 9 (sembilan) Lokasi.                                         
        Rehabilitasi Total Gedung Sekolah adalah membangun gedung baru  
   dengan menghapus  status aset gedung eksisting, sehingga proses      
   pembangunannya mulai dari tahap pemancangan (0%).                    
        Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan   

   dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara seperti: gedung kantor,
   gedung sekolah, gudang, dan rumah negara, dan diadakan dengan sumber 
   pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
   Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:         

   22/PRT/M/2018 Tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara.    
   Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
   sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan, dalam rencana pembangunan
   Gedung sekolah untuk program peningkatan prasarana pendidikan tahun 2023,
   maka ditetapkan hal sbb:                                             

  a. Bangunan Gedung Sekolah adalah sebagai bagian bangunan Dinas       
     Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan klasifikasi bangunan yang tidak
     sederhana (bangunan pendidikan lebih dari 2 lantai) dan memerlukan teknologi
     tinggi (pekerjaan utama membutuhkan peralatan lebih dari 2 jenis). Sehingga

                                                           Paraf        

     kegiatan pekerjaan pengendalian-pelaksanaan fisik gedung merupakan suatu
     rangkaian manajemen proses kegiatan konstruksi yang saling terkait, terpadu
     dan komprehensif sampai pembangunan fisik bangunan selesai, operasional
     dan dapat diterima dengan baik oleh pihak pengguna.                

  b. Realisasi pembangunan dengan sistim Rancang Bangun atau Design and 
     Build (DnB).                                                       
  c. Dalam setiap pelaksanaan pembangunan prasarana sekolah harus dilakukan
     pengendalian dengan sebaik-baiknya, karena lingkup penanganannya meliputi
     berbagai fungsi kegiatan khusus, yang saling berhubungan satu dengan yang

     lainnya, namun terintegrasi dalam suatu lingkungan bangunan gedung yang
     terpadu serta sistem manajemen pengelolaan dari suatu fungsi Sekolah secara
     utuh.                                                              

2. MAKSUD  DAN TUJUAN                                                   
        Maksud dari Pelaksanaan Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2023   
   adalah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana gedung sekolah.
   Tujuan Pelaksanaan Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2023 yaitu       
   mewujudkan pembangunan prasarana gedung sekolah di Lingkungan Dinas  

   Pendidikan Provinsi DKI Jakarta                                      

3. DASAR HUKUM                                                          
        Dalam pelaksanaan tugasnya Pelaku Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi

   Rancang dan Bangun (Design and Build) harus memperhatikan peraturan –
   peraturan yang berlaku, yang kemudian disesuaikan dengan fungsi, kriteria dan
   kompleksitas bangunan.                                               
   a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:                        
     1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang    

       Bangunan Gedung;                                                 
     2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
       Konstruksi;                                                      
     3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana

       Undang-UndangNomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;         
     4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang
       Pembangunan Bangunan Gedung Negara;                              
     5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang
       Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang    

       Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                 
     6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang    
       Pedoman Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan
       Gedung dan Lingkungan;                                           

                                                           Paraf        

     7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang    
       Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;               
     8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang    
       Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung

       dan Lingkungan;                                                  
     9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor  
       22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;        
     10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 21
       Tahun  2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen  Keselamatan        

       Konstruksi;                                                      
     11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2010 tentang
       Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan;              
     12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang

       Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
       (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), 
       dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);              
     13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014
       tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;              
     14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor
       22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan
       Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan 

       Menengah;                                                        
     15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 11 Tahun
       2021  tentang Pedoman  Perencanaan Pengadaan  Barang/Jasa        
       Pemerintah;                                                      
     16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun
       2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

       melalui Penyedia;                                                
     17. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang
       Bangunan Gedung;                                                 
     18. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang

       Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;                        
     19. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang
       Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;      
     20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang
       Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;                 

     21. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2020 tentang
       Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun  
       (Design and Build);                                              
     22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang

       Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

                                                           Paraf        

       2021;                                                            
     23. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang
       Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;                      
     24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
       Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 001/DPA/2023 tanggal 2 Januari
       2023;                                                            

     25. Peraturan dan standar-standar teknis seperti: PSI, SNI, SKBI, dan SKSNI.

4. SASARAN                                                              
        Target ataupun sasaran yang ingin dicapai yaitu terbangunnya dan
   berfungsinya gedung sekolah dengan baik.                             

                                                           Paraf