Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (Psu) Di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat Wilayah 2 ( Jasa Konsultan Perencanaan)

1. LATAR BELAKANG                                                           

       Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan salah satu wilayah administrasi dibawah
  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berada disisi barat Kota Jakarta dengan wilayah
  terluas yaitu 129,54 km2 atau 19,58% dari luas total Provinsi DKI Jakarta. Selain memiliki
  wilayah paling luas, Kota Administrasi Jakarta Barat juga memiliki keunikan baik dari sisi

  historis maupun obyektif diantara Kota Administrasi lainnya di DKI Jakarta.
       Jakarta Barat juga menjadi salah satu pusat perdagangan, perkembangan teknologi,
  budaya dan pariwisata, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk daerah

  lainnya diluar Provinsi DKI Jakarta untuk datang/ melakukan urbanisasi ke Jakarta
  khususnya Kota Administrasi Jakarta Barat dengan harapan adanya perbaikan tingkat
  kehidupan. Namun harapan ini tidaklah mudah diwujudkan, karena latar belakang
  pendidikan, modal dan ketrampilan para kaum urban terbatas dan dihadapkan pada

  ketatnya persaingan dalam dunia kerja.                                    
       Akibatnya sebagian besar kaum urban bekerja seadanya dengan pendapatan minim
  yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, sedangkan   
  kebutuhan papan/ rumah mereka usahakan seadanya dengan cara menumpang pada

  sanak famili, mengontrak, atau mendirikan gubuk-gubuk di atas tanah negara atau tanah
  milik orang lain, tanpa memperhatikan faktor kesehatan lingkungan dan rencana tata kota
  Provinsi DKI Jakarta, sehingga hal tersebut mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya

  permukiman kumuh di tengah kota Jakarta.                                  
       Demikian halnya dengan wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang juga tidak
  luput dari pesatnya pertumbuhan dan perkembangan permukiman kumuh yang dibangun
  oleh para kaum urban. Walaupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya

  meminimalisir permukiman kumuh tengah kota dengan pelaksanaan berbagai kegiatan
  seperti perbaikan jalan lingkungan, perbaikan drainase/ saluran, penghijauan,
  persampahan dan pembangunan rumah susun untuk warga terprogram, namun hasilnya
  belum dapat sepenuhnya mengurangi kekumuhan yang ada di wilayah Kota Administrasi

  Jakarta Barat.                                                            
       Hal ini terlihat dari Hasil Evaluasi Direktori RW Kumuh tahun 2017 yang dirilis oleh
  Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, dimana terdapat 92 RW Kumuh di Kota

  Administrasi Jakarta Barat dari total 445 RW Kumuh yang ada di DKI Jakarta. Adapun 11
  Indikator RW Kumuh BPS Tahun 2017, meliputi kepadatan penduduk, kepadatan 
  bangunan, konstruksi bangunan tempat tinggal, keadaan ventilasi dan pencahayaan
  bangunan tempat tinggal, tempat buang air besar, cara membuang sampah, pengangkutan

  sampah, keadaan drainase/ saluran air, keadaan jalan lingkungan, penerangan jalan umum
  dan tata letak bangunan.                                                  
       Dalam rangka meningkatkan kemampuan kawasan kumuh tersebut menjadi   
  kawasan yang layak dan sehat, maka diperlukan Program Penataan Kampung, yang

  dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kampung di Jakarta yang terdiri dari: (i).Aspek
  Sosial, (ii).Aspek Ekonomi dan (iii).Aspek Fisik lingkungan.              
       Pada pelaksanaan Penataan Kampung pada tahun 2018 dan selanjutnya sesuai

  dengan Pergub nomor 90 tahun 2018, selain peran serta/ partisipasi warga, juga dibangun
  dan diperkuat gerakan seluruh pemangku kepentingan dalam penataan kampung. Dengan
  demikian, diharapkan dapat disusun perencanaan yang berdasarkan kebutuhan warga dan
  sesuai dengan Regulasi/ Rencana Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan

  kegiatan Penyusunan Community Action Plan (CAP). Hasil penyusunan Community Action
  Plan (CAP) ini diharapkan menghasilkan kajian dan konsep yang paling baik sesuai dengan
  kondisi dan potensi wilayah dan penduduk kawasan kumuh. Pada akhirnya, hasil
  Community Action Plan (CAP) ini akan menjadi rujukan bagi seluruh elemen masyarakat,
  Pemerintah dan pihak-pihak lain dalam gerakan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh
  baik secara parsial maupun simultan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

                                                             Halaman 1