DOKUMEN PEMILIHAN
Pengadaan Langsung
No. 183/DP/PL-BU/X/2024
untuk
Pengadaan
Pekerjaan Perbaikan Lemari, Meja dan Rekondisi
Pejabat Pengadaan pada: Sekretariat DPRD
Pemerintah Daerah: Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran: 2024
INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
A. UMUM
1. Lingkup 1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Jasa
Pekerjaan Lainnya dengan kode Rencana Umum Pengadan (RUP)
sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam
LDP.
1.4 Jenis Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.5 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan
pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang
terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis
dan harga sesuai kontrak.
1.6 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum
dalam LDP.
1.7 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.8 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.9 Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.10 Website SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana
tercantum dalam LDP.
3. Pelanggaran Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban
Terhadap untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan
Aturan sebagai berikut:
Pengadaan a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan
cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang
bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung,
dan/atau peraturan perundang-undangan;
b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan
dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.
4. Larangan 4.1 Semua pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya,
Pertentangan menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik
Kepentingan secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat
persaingan usaha tidak sehat.
4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul
4.1 antara lain meliputi:
a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat
Penandatangan Kontrak/Pejabat Pengadaan pada
pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah.
b. Pejabat Penandatangan Kontrak/Pejabat Pengadaan baik
langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau
menjalankan badan usaha Penyedia.
4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan
usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti di luar tanggungan
Negara.
B. PERSYARATAN KUALIFIKASI
5. Persyaratan 5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan
Kualifikasi kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
Administrasi/ a. memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;
Legalitas b. memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam
Peserta LDP;
c. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar
Perusahaan (TDP);
d. memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan
hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
e. mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan
alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau
sewa;
f. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri
pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai
tetap (apabila dikuasakan); dan
4) Kartu Tanda Penduduk.
g. Pakta Integritas;
1) tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme;
2) akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui
terjadinya praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme
dalam proses pengadaan ini.
3) akan mengikuti proses pengadaan secara bersih,
transparan, dan profesional untuk memberikan hasil
kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
4) apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka
1), 2) dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
h. Surat pernyataan yang ditandatangani/disetujui Peserta yang
berisi:
1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan;
2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak
sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan
pertentangan kepentingan;
5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak
sedang dalam menjalani sanksi pidana;
6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai
pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau
pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang
mengambil cuti di luar tanggungan Negara; dan
7) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan
dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika
dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang
disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka
Peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi
pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara
perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
5.2 Untuk peserta perseorangan, persyaratan kualifikasi
administrasi/ legalitas meliputi:
a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjalankan kegiatan/usaha.
b. Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu
Tanda Penduduk (KTP/Paspor/Surat Keterangan Domisili
Tinggal);
c. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan
hasil konfirmasi status Wajib Pajak;
d. Surat Pernyataan Pakta Integritas.
e. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
1) Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2) Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan
kepentingan pihak yang terkait;
3) Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang
menjalani sanksi pidana; dan
4) Tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang
bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan
Negara.
5.3 Untuk pengadaan langsung yang menggunakan bukti
pembayaran atau kuitansi hanya dipersyaratkan memenuhi
kualifikasi administrasi memiliki identitas kewarganegaraan
Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat
Keterangan Domisili Tinggal.
6 Persyaratan 6.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan
Kualifikasi kualifikasi teknis meliputi:
Teknis Peserta
a. Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1
(satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta,
termasuk pengalaman subkontrak;
2) Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam
kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu)
pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir
baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk
pengalaman subkontrak;
b. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri
kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman
dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana
dimaksud pada huruf a angka 1) dan 2) untuk paket
pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak
Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
c. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya
manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses
penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).
6.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi teknis
meliputi:
a) Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan jasa
lainnya; dan
b) Memiliki tempat/lokasi usaha
6.3 Untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti
pembayaran atau kuitansi hanya dipersyaratkan memenuhi
kualifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam angka 6.2
C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG
7 Isi Dokumen Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari :
Pengadaan a. Undangan Pengadaan Langsung;
Langsung b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
d. Daftar Kuantitas dan Spesifikasi Teknis;
e. Formulir Dokumen Penawaran:
f. Pakta Integritas;
g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
h. Rancangan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Rancangan Surat
Perjanjian pada Pengadaan Langsung untuk percepatan
pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat
D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN
8 Dokumen 8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi,
Penawaran dan Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan
Kualifikasi Formulir Isian Kualifikasi dan disampaikan melalui SPSE.
8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :
1) tanggal;
2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum
dalam LDP;
3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
4) tanda tangan oleh :
a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus
koperasi;
b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi yang nama
penerima kuasanya tercantum dalam akta
pendirian/anggaran dasar;
c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan
perusahaan/ pengurus koperasi yang namanya
tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran
dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah
pengurus/ karyawan perusahaan/karyawan
koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap
dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang
yang sah dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta
pendirian/anggaran dasar; atau
d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh
kantor pusat.
b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa
(apabila dikuasakan);
8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
a. Spesifikasi teknis barang (karakteristik fisik, detail desain,
toleransi, material yang digunakan, persyaratan
pemeliharaan dan persyaratan operasi), dilengkapi dengan
contoh, brosur, dan gambar-gambar;
b. Metode pelaksanaan pekerjaan;
c. Jenis, kapasitas, dan komposisi dan jumlah peralatan yang
disediakan;
d. Standar produk yang digunakan;
e. Garansi;
f. Asuransi;
g. Sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis;
h. Layanan purna jual;
i. Tenaga teknis/terampil;
j. Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam
LDP;
k. Identitas (merek, jenis, tipe).
8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:
a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
b. Jumlah total harga penawaran;
c. Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea,
retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi
(apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia
untuk pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya ini
diperhitungkan dalam total harga penawaran.
8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir
Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh
pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir
4).
E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN
9 Penyampaian Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada
Dokumen Pejabat Pengadaan sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam SPSE
Penawaran
F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
10 Pembukaan 10.1 Dokumen Penawaran dibuka sesuai jadwal sebagaimana
Penawaran tercantum dalam SPSE.
10.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen
Penawaran, yang meliputi:
a. Surat penawaran;
b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
c. Dokumen penawaran teknis;
d. Dokumen penawaran harga;
e. Pakta Integritas; dan
f. Formulir Isian Kualifikasi.
11 Evaluasi dan 11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang
Negosiasi meliputi:
Penawaran a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
b. evaluasi teknis; dan
c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :
a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi,
apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf
a butir 4);
2) mencantumkan penawaran harga;
3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang
dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan
tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum
dalam LDP.
b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat
Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan
mengundang Pelaku Usaha lain.
c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan
Formulir Isian Kualifikasi, sesuai dengan persyaratan
kualifikasi pada klausul 5 dan 6.
3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi,
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung
gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
11.3 Evaluasi Teknis:
a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi
persyaratan administrasi dan kualifikasi;
b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang
ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;
c. evaluasi teknis dilakukan dengan evaluasi kualifikasi teknis
dengan menilai pemenuhan kriteria evaluasi memenuhi atau
tidak memenuhi (pass and fail);
d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang
harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;
e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap
Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada
klausul 8.3.
f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat
Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan
mengundang Pelaku Usaha lain.
11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:
a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi
teknis dan harga.
b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita
Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai
kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan menyatakan
Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan
Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.
12 Pembuatan 12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan
Berita Acara Langsung.
Hasil
Pengadaan 12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal
Langsung sebagai berikut:
a. tanggal dibuatnya Berita Acara
b. Nama dan alamat peserta;
c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila
ada).
G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN KONTRAK
13 Penerbitan 13.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan
SPPBJ Langsung kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dengan
melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
13.2 Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum menerbitkan SPPBJ
melakukan review atas laporan hasil Pengadaan Langsung
untuk memastikan:
a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan
sesuai prosedur; dan
b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk
melaksanakan Kontrak.
13.3 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyetujui hasil
Pengadaan Langsung, maka Pejabat Penandatangan Kontrak
menerbitkan SPPBJ.
13.4 Pejabat Penandatangan Kontrak mengirimkan SPPBJ kepada
calon Penyedia dan memasukkan data SPPBJ pada SPSE.
13.5 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menyetujui
hasil Pengadaan Langsung, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan
dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Pejabat Pengadaan melakukan
pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil
Pengadaan Langsung.
13.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan
keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA
paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai
kesepakatan.
14 Penandatanga 14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia wajib memeriksa
n-an Kontrak rancangan kontrak yang meliputi substansi, bahasa,
redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada
setiap lembar kontrak.
14.2 Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, terdiri dari:
1) Kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan
Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang
ditandatangani oleh penyedia; dan
2) Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai
pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak;
b. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila
diperlukan.
14.3 Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama
Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf
a butir 4).
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)
LEMBAR DATA PEMILIHAN
Bagian IKP No. Isian Ketentuan
IKP
1. LINGKUP 1.1 Kode RUP: 51635537
PEKERJAAN
1.2 Nama paket pengadaan: Pekerjaan Perbaikan Lemari, Meja
dan Rekondisi
1.3 Uraian singkat paket pengadaan: Pekerjaan Perbaikan Lemari,
Meja dan Rekondisi
1.4 Jenis Kontrak yang digunakan: Harga Satuan
1.6 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD
Provinsi DKI Jakarta
1.7 Nama Pejabat Pengadaan: Tri Purwanto, SH.
1.8 Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. Kebon Sirih No.18 Jakarta Pusat
1.9 Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah: www.dprd_dkijakartaprov.go.id
1.10 Website SPSE https://lpse.lkpp.go.id/
2. SUMBER DANA Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DPA
SEKRETARIAT DPRD No.134 Tahun Anggaran 2024
5. PERSYARATAN 5.1.a Surat Izin Usaha: NIB
KUALIFIKASI
ADMINSISTRASI/ bidang pekerjaan:
LEGALITAS 5.1.b 46411 (PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL)
PESERTA
8. DOKUMEN 8.2.a Masa berlaku surat penawaran:
PENAWARAN
7(Tujuh) hari kalender
DAN
KUALIFIKASI
8.3.j Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 3 (tiga) hari kalender
BAB V. DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR
SPESIFIKASI TEKNIS DAN
NO URAIAN PEKERJAAN SAT VOL
ATAU GAMBAR
I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Mobilisasi dan demobilisasi beserta instalasi assesories ls 1,00
II PEKERJAAN MEBEL BUILTIN
1 Bongkar lemari existing dan rekondisi menjadi loker m2 5,74
uk.302x190x46 (1 bh)
spesifikasi : Plywood 15 mm luar melamik, dalam
melaminto
Asesories (engsel, handle, hubbon ss slow motion)
2 Bongkar lemari existing dan rekondisi menjadi loker m2 4,94
uk.260x190x46 (1 bh)
spesifikasi : Plywood 15 mm luar melamik, dalam
melaminto
Asesories (engsel, handle, hubbon ss slow motion)
3 Pek. Sekat Pembatas Motif p=97cm t=62cm bh 5,00
4 Kotak Peralatan Sound System Aluminium box 5,00
5 Bongkar meja existing dan rekondisi meja p=1,85 (10 bh) m1 18,00
spesifikasi : Plywood 15 mm luar melamik, dalam
melaminto