KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
Program :
Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan :
Pengelolaan Pendidikan SMA
Pekerjaan :
Jasa Perencanaan Pekerjaan
Pembangunan Gedung Serba Guna
SMAN 4 Kerinci
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2025
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA
SMAN 4 KERINCI
I. PENDAHULUAN
1. Data Proyek
Klasifikasi Rincian Output : Program Pendidikan Menengah Atas
Rincian Ouput (RO) : Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Yang
Berkualitas.
Pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Ruang Serba Guna SMAN 4
Kerinci
Lokasi : Kabupaten Kerinci
Sumber Dana : APBD Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2025
Waktu Pelaksanaan : 35 HK (hari kalender)
2. Latar Belakang
a. Setiap bangunan Gedung Negara harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan Mutu
atau Kualitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, dan dapat
menjadi teladan bagi lingkungannya, serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan
arsitektur;
b. Setiap Bangunan Negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik- baiknya,
sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan
kriteria administrasi bagi bangunan negara.
c. Pemberi jasa perencanaan untuk Bangunan Negara dan prasarana lingkungannya perlu
diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan
teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku
profesional.
d. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara matang,
sehingga mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan
kepentingan kegiatan.
e. Agar Pembangunan terlaksana dengan baik dalam memenuhi unsur kekuatan (struktur),
kenyamanan pengguna (estetika) dan ekonomis, maka harus diawali dengan kegiatan
perencanaan oleh penyedia jasa Konsultansi Perencana.
3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk merencanakan PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA
GUNA SMAN 4 KERINCI, sebagai sarana bagi kegiatan belajar mengajar dengan
menyesuaikannya dengan kondisi esxisting lokasi rencana untuk dijadikan Dokumen
Perencanaan PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA SMAN 4 KERINCI.
Sedangkan Tujuan adalah untuk mendapatkan hasil perencanaan berupa Drawing Engineering
Detail (DED) dan Rencana Anggaran Biaya terhadap Pembangunan Gedung Serba Guna
SMAN 4 Kerinci.
.
4. Sasaran Kegiatan
Sasaran Kegiatan adalah RAB, DED dan Spesifikasi Teknis Pembangunan Gedung Serba Guna
SMAN 4 Kerinci.
a. Tahapan yang akan dilaksanakan adalah:
1. Persiapan Perencanaan termasuk survey;
2. Penyusunan Pra Rencana Lanjutan;
3. Pengembangan Rencana Lanjutan;
4. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Lanjutan;
5. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Lanjutan;
6. Penyusunan Rencana Detail (Gambar Kerja, RKS, BQ, dll);
7. Persiapan Pelelangan;
8. Pelaksanaan Pelelangan;
9. Pengawasan Berkala.
II. KEGIATAN PERENCANAAN
1. Dalam melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana berpedoman pada ketentuan yang
berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yaitu Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2018.
2. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah meliputi tugas-tugas
perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan, dan sebagian perencanaan fisik bangunan
gedung negara yang terdiri dari:
a. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan membuat
interpretasi secara garis besar terhadap KAK.
b. Menyusun Pra Rencana seperti program dan konsep ruang, perkiraan biaya.
c. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat:
1. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya;
2. Rencana arsitektur, dan uraian konsep yang mudah dimengerti;
3. Rencana sistem Mekanikal/ Elektrikal;
4. Rencana utilitas;
5. Perkiraan biaya.
d. Penyusunan rencana detail antara lain membuat:
1. Gambar-gambar detail Arsitektur, Struktur, Utilitas dan M/ E, yang sesuai dengan
gambar rencana yang telah disetujui;
2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
3. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan;
4. Laporan akhir perencanaan.
3. Membantu Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/ KPA) dan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) di dalam menyusun dokumen pelelangan dan pelaksanaan pelelangan.
4. Membantu Pokja pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun Berita Acara
Penjelasan Pekerjaan, menyusun kembali dokumen pelelangan dan melaksanakan tugas-
tugas yang sama apabila terjadi lelang ulang.
5. Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan
kegiatan seperti:
a. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan;
b. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa
pelaksanaan konstruksi;
c. Memberikan saran-saran;
d. Membuat laporan akhir pengawasan berkala.
III. TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN
1. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung
jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.
2. Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang
dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
3. Secara umum tanggung jawab Konsultan Perencana adalah sebagai berikut :
a. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya
perencanaan yang berlaku;
b. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan- batasan yang
telah diberikan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/ KPA), termasuk
melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu
bangunan yang akan diwujudkan;
c. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan
pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya
dan yang khusus untuk bangunan gedung negara.
IV. BIAYA
1. Biaya Pekerjaan Perencanaan dan tata cara pembayaran akan diatur secara kontraktual
setelah melalui tahapan proses Pengadaan Langsung Pengadaan Jasa Konsultansi sesuai
peraturan yang berlaku, antara lain terdiri dari:
a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang.
b. Materi dan penggandaan laporan.
c. Pembelian dan atau sewa peralatan.
d. Biaya rapat-rapat.
e. Jasa dan overhead Perencanaan.
f. Pajak dan iuran lainnya yang shah.
2. Sumber Dana
Sumber dana pekerjaan perencanaan dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi,
Nomor : 1.01.02.1.01.0014, tanggal 14 Januari 2025 dengan pagu dana sebesar Rp.
50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
V. KRITERIA
1. Kriteria Umum
Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Perencana seperti yang dimaksud pada KAK
harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas
bangunan yaitu:
a. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas:
1. Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya;
2. Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat dan lingkungan.
b. Persyaratan Arsitektur dan lingkungan:
1. Menjamin terwujudnya tata ruang yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian
bangunan terhadap lingkungannya;
2. Menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan baik tidak menimbulkan
dampak negatif terhadap lingkungan.
c. Persyaratan Struktur Bangunan:
1. Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku
alam dan manusia;
2. Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan
oleh kegagalan arsitektur bangunan;
3. Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang disebabkan
oleh perilaku struktur;
4. Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh
kegagalan struktur;
d. Persyaratan Ketahanan Terhadap Kebakaran:
1. Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku
alam dan manusia;
2. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian
rupa, secara struktur stabil selama kebakaran sehingga:
a. Cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman;
b. Cukup waktu bagi pasukan pemadam kebakaran memasuki lokasi untuk
memadamkan api;
c. Dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya.
e. Persyaratan Instalasi Listrik, Penangkal Petir dan Komunikasi:
1. Menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup aman bagi penggunanya maupun
pemeliharaannya;
2. Menjamin terwujudnya keamanan bangunan gedung dan penghuninya dari bahaya akibat
petir:
3. Menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam menunjang
terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.
f. Persyaratan ventilasi dan pengkondisian udara:
1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alam maupun buatan dalam
menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya;
2. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata ruang udara secara baik.
g. Persyaratan Pencahayaan:
1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik alam maupun buatan
dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan sesuai dengan fungsinya;
2. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata ruang udara secara baik.
2. Kriteria Khusus
Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat-syarat yang khusus, spesifik berkaitan
dengan bangunan yang akan direncanakan, baik dari segi fungsi khusus bangunan tersebut dan
segi teknis lainnya, misalnya:
a. Kesatuan perencanaan bangunan dengan lingkungan yang ada di sekitar, seperti dalam
rangka implementasi penataan bangunan dan lingkungan.
b. Solusi dan batasan-batasan kontekstual, seperti faktor sosial budaya
setempat, geografi klimatologi, dan lain-lain.
c. Model bangunan permanen.
d. Unsur tambahan: Pendingin Ruangan, Taman dengan Paving Block dan Papan Nama.
e. Bahan bangunan yang digunakan adalah bahan bangunan yang tersedia di lokasi atau yang
didatangkan dari provinsi lain.
VI. ASAS-ASAS
Selain dari kriteria di atas, dalam melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana hendaknya
memperhatikan azas-azas bangunan gedung negara sebagai berikut:
1. Bangunan gedung negara hendaknya fungsional efisien menarik tetapi tidak berlebihan;
2. Kreatifitas disain hendaknya tidak ditekankan pada kelatahan gaya dan kemewahan material,
tetapi pada kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi teknik dan fungsi sosial bangunan,
terutama sebagai bangunan pelayanan kepada masyarakat;
3. Dengan batasan tidak mengganggu kenyamanan penghuninya, biaya investasi dan
pemeliharaan bangunan sepanjang umurnya, hendaknya diusahakan serendah mungkin;
4. Desain bangunan hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga bangunan dapat dilaksanakan
dalam waktu yang pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya;
5. Bangunan Pemerintah hendaknya dapat meningkatkan kualitas lingkungan, dan menjadi acuan
tata bangunan dan lingkungan di sekitarnya.
VII. PENDEKATAN METODOLOGI
1. Konsep Bangunan pengembangan harus selaras/ menyesuaikan dengan Bangunan di lingkungan
sekitarnya;
2. Dalam perencanaan harus menyediakan fasilitas pengolah limbah dan antisipasi terhadap bahaya
kebakaran serta bencana;
3. Teknis konstruksi yang disaratkan oleh perencana hendaknya meggunakan teknologi sederhana
sampai dengan teknologi tinggi atau Hightech,
4. Lokasi pekerjaan yang tersedia sangat terbatas, sehingga perencana wajib menjelaskan
rencanapekerjaan yang bersifat fabrikasi harus dilaksanakan di luar lokasi.
VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
1. Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, Konsultan
Perencana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, antara dan pokok yang harus
dihasilkan Konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini;
3. Dalam melaksanakan tugas, konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu
pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat;
4. Jangka waktu pelaksanaan, khususnya sampai diserahkannya dokumen perencanaan untuk
siap dilelangkan maksimal 35 (Tiga puluh lima) hari Kalender sejak dikeluarkannya Kontrak/
Surat Perintah Mulai Kerja.
IX. INFORMASI DAN TENAGA AHLI
1. Informasi
a. Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana harus mencari informasi yang
dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;
b. Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam
pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan/
kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung
jawab Konsultan Perencana.
2. Tenaga Ahli
a. Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan Perencana harus menyediakan Tenaga Ahli yang
memenuhi ketentuan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat
Pembuat Komitmen, baik ditinjau dari segi lingkup kegiatan maupun tingkat kompleksitas
pekerjaan;
b. Tenaga Ahli yang dilibatkan adalah tenaga ahli yang cukup berpengalaman dibidangnya
masing-masing, yaitu terdiri dari:
No. Jabatan Keahlian JML (org) Kualifikasi
A. TENAGA AHLI
S1 Teknik Sipil ; SKK Muda Pglmn 3
1. Team leader/Ahli Gedung Sipil 1
thn / SKK Madya Pglmn 1 Tahun
2 Ahli Struktur Sipil 1 S1 Teknik Sipil ; SKK Muda Pglmn 2 thn
Perhitungan S1 Teknik Sipil ; SKK Muda Pglmn 2 thn
2. Cost Estimate 1
Biaya / Non SKK Pglmn 4 Tahun
B. TENAGA PENDUKUNG
STM/SMK Pglmn 5 thn / S1 Pglmn 2
1. Drafman CAD Juru Gambar 1
Tahun
STM/SMK/SMA Pglmn 5 thn / S1 Pglmn
2. Surveyor Juru Ukur 2
2 Tahun
SMK/SMA Pglmn 5 thn / S1 Pglmn 2
3. Administrasi Adminitrasi 1
Tahun
X. KELUARAN
Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah
lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi:
a. Gambar Rencana;
b. Dokumen Lelang (RKS);
c. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
d. Data Perhitungan Aktual Check;
e. Softcopy File dalam Flasdisk atau Back Up seluruh laporan dan gambar.
XI. LAIN-LAIN
1. Sewaktu-waktu Penyedia Jasa dapat diminta oleh Pengguna Jasa mengadakan diskusi atau
memberi penjelasan mengenai tahap atau hasil kerjanya;
2. Penyedia Jasa harus menyerahkan foto Dokumentasi (dalam album) yang berkaitan dengan
palaksanaan pekerjaan survey lapangan;
3. Penyedia Jasa harus selalu mendiskusikan usulan-usulan hasil pekerjaan ini dengan Pemilik
pekerjaan.
4. Semua peralatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan harus disediakan oleh
Penyedia Jasa;
5. Hal-hal yang belum tercakup dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan dijelaskan
dalam berita acara penjelasan pekerjaan.
Jambi, Maret 2025
Pejabat Pembuat Komitmen
Pada Bidang Pembinaan SMA,
Mohammad Ikhwan Afdloli, S.E.,M.E
NIP. 198704212006041005