,Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor, Pelaksanaan Pembangunan Gedung Rehabilitasi Medis Terpadu

URAIAN     SINGKAT     PEKERJAAN                            

Pasal 1.1 URAIAN UMUM                                                     
               Untuk dapat memahami dengan sebaik - baiknya seluruh seluk beluk
          pekerjaan ini, Kontraktor diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh
          gambar pelaksanaan beserta uraian pekerjaan dan persyaratan pelaksanaan
          seperti yang diuraikan di dalam buku ini. Bila terdapat ketidakjelasan dan/atau
          perbedaan dalam gambar dan uraian ini, Kontraktor diwajibkan melaporkan
          hal tersebut kepada Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas /
          Manajemen Konstruksi (MK) untuk mendapatkan penyelesaian.       

Pasal 1.2 Batasan/Peraturan Pelaksanaan Pekerjaan                         
  1. Undang – Undang No. 36 Th. 2009 tentang Kesehatan.                   
  2. Undang – Undang No. 44 Th. 2009 tentang Rumah Sakit.                 
  3. Undang – Undang No. 2 Th. 2017 tentang Jasa Konstruksi.              
  4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan).      

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
     Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
     Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.                          
  6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
     Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

  7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik
     Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan  
     Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.                             
  8. Keputusan   Menteri   Kesehatan   Republik   Indonesia   Nomor       

     1333/MENKES/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.       
  9. Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Ruang Perawatan Intensif Kementerian
     Kesehatan RI Tahun 2012.                                             
  10. Joint Commission International for Accreditatin for Hospitals (JCI) 5 th Edition 2013
  11. Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B             

  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis
     Bangunan Dan Prasarana Rumah Sakit;                                  
  13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 tahun 2022
     tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.             

  14. Keputusan Menteri  Pekerjaan Umum    Nomor 441/KPTS/1998 tentang    
     Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.                                  
  15. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor 468/KPTS/1998  tentang      
     Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan.  
  16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014

     Tahun 2014 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa
     Konstruksi.                                                          
  17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018
     Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.               

  18. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/49/KPTS/013/2008 tentang  
     Penyelenggaraan Pengadaan Barang / Jasa Elektronik di Lingkungan Pemerintah
     Provinsi Jawa Timur dan Petunjuk Operasionalnya                      
  19. Peraturan umum Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (PUPB NI-3/56)      
  20. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 (PBI 1971)                 
  21. Peraturan Umum Bahan Nasional (PUBI 982)                            
  22. Peraturan Perburuhan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja) 
  23. Peraturan-peraturan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja)  
  24. SKSNI T-15-1991-03                                                  

  25. Peraturan Umum Instalasi Air (AVWI)                                 
  26. Algemenee Voorwarden (AV)                                           
  27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018
     Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.               
  28. SNI SK SNI S 05 -1989-F Standart Spesifikasi bahan bangunan bagian B (Bahan

     bangunan dari besi dan baja )                                        
  29. SNI DT 91-0006-2007 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah.
  30. SNI DT 91-0007-2007 Tata cara perhitungan harga satuan tanah pondasi.
  31. SNI DT 91-0008 -2007 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan beton.

  32. Dan SNI yang masih berlaku yang mengatur tata cara perhitungan harga satuan
     pekerjaan.                                                           
  33. Dan Peraturan-Peraturan lainnya yang terkait tentang bangunan Gedung.
  34. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.         
  35. Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan

     Gedung Negara.                                                       
  36. Dan SNI yang masih berlaku yang mengatur tata cara perhitungan harga satuan
     pekerjaan.                                                           

  Dan Peraturan – Peraturan lainnya yang terkait tentang bangunan Gedung. 

Pasal 1.3 Dokumen Kontrak                                                 
         1. Dokumen Kontrak yang harus dipatuhi oleh Kontraktor terdiri atas :

            1. Surat Perjanjian Pekerjaan                                 
            2. Surat Penawaran Harga dan Perincian Penawaran              
            3. Gambar-gambar Kerja/Pelaksanaan                            
            4. Rencana Kerja dan Syarat-syarat                            

            5. Bill of Quantity (BoQ)                                     
            6. Addenda yang disampaikan oleh Konsultan Pengawas selama masa
              Pelaksanaan                                                 
         2. Kontraktor wajib untuk meneliti gambar-gambar, RKS dan dokumen kontrak
            lainnya yang berhubungan. Apabila terdapat perbedaan/ketidak-sesuaian

            antara RKS dan gambar-gambar pelaksanaan, atau antara gambar satu
            dengan lainnya, Kontraktor wajib untuk memberitahukan/melaporkannya
            kepada Konsultan Pengawas.                                    
            Persyaratan teknik pada gambar dan RKS yang harus diikuti adalah :

            1. Bila terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan gambar detail,
               maka gambar detail yang diikuti.                           
            2. Bila skala gambar tidak sesuai dengan angka ukuran, maka ukuran
               dengan angka yang diikuti, kecuali bila terjadi kesalahan penulisan
               angka   tersebut  yang    jelas  akan    menyebabkan       

               ketidaksempurnaan/ketidaksesuaian konstruksi, harus mendapatkan
               keputusan Konsultan Pengawas lebih dahulu.                 
            3. RKS dan gambar saling melengkapi bila di dalam gambar menyebutkan
               lengkap sedang RKS tidak, maka gambar yang harus diikuti demikian

               juga sebaliknya.                                           
            4. Yang dimaksud dengan RKS dan gambar di atas adalah RKS dan 
               gambar setelah mendapatkan perubahan/penyempurnaan di dalam
               berita acara penjelasan pekerjaan.                         
            5. Bila akibat kekurangtelitian Kontraktor Pelaksana dalam melakukan

               pelaksanan pekerjaan, terjadi ketidaksempurnaan konstruksi atau
               kegagalan struktur bangunan, maka Kontraktor Pelaksana harus
               melaksanakan pembongkaran terhadap konstruksi yang sudah   
               dilaksanakan tersebut dan memperbaiki/melaksanakannya kembali
               setelah memperoleh keputusan Konsultan Pengawas tanpa ganti rugi

               apapun dari pihak-pihak lain.                              
            6. Jenis Kontrak : Kontrak Harga Satuan                       

1.4  Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa                                
            1. Nama      : Ali Mansur, SST                                
            2. Nip.      : 19780607 200701 1 011                          
            3. Instansi  : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur            
            4. Satuan Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada        
                          Batu.                                           
            5. Alamat    : Jln. A. Yani No. 10 – 13 Kota Batu             

1.5  Sumber Dana Dan Perkiraan Biaya                                      

     Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : Pajak Rokok - Pemenuhan Upaya
     Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat DPA Rumah Sakit Umum
     Daerah Karsa Husada Batu Tahun Anggaran 2025.                        
     Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan     
     Masyarakat Kode Rekening : ( 5 2 03 01 01 0001 ) Belanja Modal Bangunan Gedung
     Kantor, Kode Program : ( 1.02.02 ) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan 
     Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kode Kegiatan : ( 1.02.02.1.01 )
     Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP
     Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, Kode Sub Kegiatan :
     ( 1.02.02.1.01.0026 ) Pengembangan Rumah Sakit, Pagu Anggaran Rp.    
     11.235.846.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus
     Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).                                       

LINGKUP PEKERJAAN                                                         
Pasal 2.1. Keterangan Umum                                                
         a. Pekerjaan yang dimaksud adalah Pembangunan Gedung Rehabilitasi
            Medis Terpadu RSUD Karsa Husada Batu Tahun Anggaran 2025 yang 
            meliputi pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal dan elektrikal beserta

            penyelesaian pekerjaannya.                                    
         b. Istilah “Pekerjaan” mencakup penyediaan semua tenaga kerja (tenaga ahli,
            tukang, pekerja dan lainnya), bahan bangunan dan peralatan/perlengkapan
            yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan termaksud.        
         c. Pekerjaan harus diselesaikan seperti yang dimaksud dalam RKS, Gambar-
            gambar Rencana, Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan serta Addenda

            yang disampaikan selama pelaksanaan.                          
         d. Bersama konsultan perencana membantu KPA/PPK dalam proses     
            pembangunan fisik.                                            
         e. Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah :
            1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi
               yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan;     
            2. Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode       
               pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;

            3. Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas,
               kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;     
            4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan
               persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;      
            5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat

               laporan mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi, dengan masukan
               hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan
               pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pengawas konstruksi; 
            6. Membuat gambar-gambar pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan

               kepada Pengawas Konstruksi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
            7. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan kondisi riil pelaksanaan
               di lapangan (As Built Drawings) sebelum serah terima dengan Pejabat
               Pembuat Komitmen (PPK);                                    
            8. Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa     

               pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan konstruksi;
            9. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara
               pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua 
               pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran

               angsuran pekerjaan konstruksi;                             
            10. Bersama-sama penyedia jasa perencanaan dan pengawasan     
               menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung;
            11. Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen        
               Pendaftaran;                                               

            12. Membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen
               Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
         f. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan dan memelihara semua   
            fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan

            pekerjaan yang meliputi :                                     
            a. Ruang kantor/studio dengan kapasitas yang cukup untuk melakukan
               kegiatan pelaksanaan pekerjaan;                            
            b. Peralatan penunjang pembuatan laporan dan gambar-gambar    
               Konstruksi (komputer, laptop, printer, dsb);               

            c. Sarana dan peralatan komunikasi (telepon, e-mail, jaringan internet)
               yang dapat dihubungi dengan mudah;                         
            Seluruh fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa bukan atas nama
            Pejabat Pembuat komitmen, melainkan atas nama penyedia jasa (baik

            sewa maupun milik sendiri).                                   
         g. Kontraktor Pelaksana bertanggung Jawab secara profesional atas hasil
            pekerjaan jasa konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata
            laku profesi yang berlaku.                                    
         h. Secara umum tanggung jawab Kontraktor Pelaksana adalah sebagai

            berikut :                                                     
            a. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus memenuhi standar
              yang berlaku.                                               
            b. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus mengakomodasi
              batasan – batasan SPEKTEK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu
              penyelesaian pekerjaan, dan mutu bangunan yang diwujudkan.  
         Hasil karya pembangunan ini harus memenuhi standar dan pedoman   

         teknis pembangunan gedung yang berlaku.                          

         Lingkup Pekerjaan Pembangunan Gedung Rehabilitasi Medis Terpadu RSUD
         Karsa Husada Batu Tahun Anggaran 2025 tersebut secara umum meliputi
         pekerjaan yang terdiri dari :                                    

         a. Pekerjaan Persiapan, meliputi :                               
            1. Pasangan Bouwplank                                         
            2. Penggalian Tanah                                           
            3. Urugan Tanah                                               

            4. Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan                           
            5. Test PDA                                                   
         b. Pekerjaan SMK3                                                
            1. Penyiapan RK3K                                             
            2. Sosialisai K3                                              
            3. Alat pelindung kerja                                       
            4. Alat pelindung diri                                        
            5. Asuransi dan perijinan                                     
            6. Fasilitas sarana kesehatan                                 
            7. Rambu – rambu                                              
            8. Pengendalian Resiko Keselamatan Konstruksi                 

         c. Pekerjaan Struktur, meliputi :                                
            1. Pekerjaan Struktur Bawah                                   
            2. Pekerjaan Struktur Beton                                   
            3. Pekerjaan Ground Water                                     
            4. Pekerjaan Kawasan                                          
         d. Pekerjaan Arsitektur, meliputi :                              
            1) Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran                           
            2) Pekerjaan Pintu Dan Jendela                                
            3) Pekerjaan Finishing Lantai Dan Dinding                     
            4) Pekerjaan Plafond                                          
            5) Pekerjaan Pengecatan                                       
            6) Pekerjaan Sanitary                                         
         e. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Plumbing, meliputi :           
            1) Pekerjaan Panel                                            

            2) Pekerjaan Cable Feeder                                     
            3) Pekerjaan Instalasi Penerangan                             
            4) Pekerjaan Kabel Tray                                       
            5) Pekerjaan Instalasi Air Bersih                             
            6) Pekerjaan Instalasi Air Bekas                              

            7) Pekerjaan Instalasi Air Kotor                              
            8) Pekerajaan Daya Baru 345 KVA                               
         f. Pekerjaan lain-lain                                           
            Pekerjaan yang jelas terkait langsung maupun tidak langsung yang tidak

            bisa dipisahkan dengan pekerjaan utama sesuai dengan gambar dan RKS