Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Rehabilitasi Gedung Dispendukcapil

PERSYARATAN TEKNIS UMUM                            

2.1 Lingkup Pekerjaan                                                    

   1. Persyaratan teknis umum ini merupakan persyaratan dari segi teknis yang secara umum berlaku
      untuk seluruh bagian pekerjaan dimana persyaratan ini bisa diterapkan

      Secara lengkap seluruh jenis pekerjaan tersebut dapat disesuaikan/dilihat dan tercantum pada
      Bill Of Quantity (BQ) dan BQ bersifat tidak mengikat.              
   2. Kecuali disebutkan secara khusus dalam dokumen-dokumen dimaksud berikut, lingkup

      pekerjaan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
       a. Pengadaan tenaga kerja                                         

       b. Pengadaan bahan/ material                                      
       c. Pengadaan peralatan & alat bantu, sesuai dengan kebutuhan lingkup pekerjaan yang
         ditugaskan.                                                     

       d. Koordinasi dengan Kontraktor/ pekerja lain yang berhubungan dengan pekerjaan pada bagian
       pekerjaan yang ditugaskan.                                        

       e. Penjagaan kebersihan, kerapian dan keamanan area kerja.        
       f. Pembuatan gambar pelaksanaan (as built drawing).               
   3. Persyaratan teknis umum ini menjadi satu kesatuan dengan persyaratan teknis pelaksanaan

      pekerjaan dan secara bersama-sama merupakan persyaratan dari segi teknis bagi
      seluruh pekerjaan sebagaimana diungkapkan dalam satu atau lebih dari dokumen-dokumen
      berikut ini:                                                       

       a. Gambar-gambar pelelangan/pelaksanaan termasuk perubahannya,    
       b. Persyaratan teknis umum/pelaksanaan pekerjaan/bahan,           

       c. Rincian volume pekerjaan/rincian penawaran,                    
       d. Dokumen-dokumen pelelangan/pelaksanaan yang lain.              
   4. Dalam hal dimana ada bagian dari persyaratan teknis umum ini, yang tidak dapat diterapkan

      pada bagian pekerjaan sebagaimana diungkapkan di atas, maka bagian dari persyaratan teknis
      umum tersebut dengan sendirinya dianggap tidak berlaku.            

2.2 Referensi                                                            
    1. Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan dengan mengikuti dan memenuhi persyaratan-

      persyaratan teknis yang tertera dalam Persyaratan Normalisasi Indonesia (NI), Standar
      Industri Indonesia (SII) dan peraturan-peraturan nasional maupun peraturan-peraturan

      setempat lainnya yang berlaku atau jenis-jenis pekerjaan yang bersangkutan antara lain:
       a. NI•3 (1970) Peraturan umum untuk bahan bangunan di Indonesia b. SNI 2052-2017 Baja
       Tulangan Beton                                                    

       c. SNI 2049-2004 Semen portland                                   
       d. SNI 6814-2002 Tata cara pelaksanaan sambungan mekanis untuk tulangan beton
       e. SNI 2834-2000 Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal

       f. Mutu dan Cara Uji Agregat Beton (SII 0052-80)                  
       g. SNI 1972-2008 Cara uji slump beton                             

       h. SNI 1727-2013 Beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain
       i. SNI 2847-2019 Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung k. SNI 1726-2019
         Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung              
       j. SNI 1729-2015 Spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural k. SNI 0225-2011
       Persyaratan umum instalasi listrik                                
       l. Peraturan Bangunan Nasional 1978.                              

       r. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat.              
       Untuk pekerjaan-pekerjaan yang belum termasuk dalam standart-standart yang disebut di atas,

       maupun standart-standart nasional lainnya, maka diberlakukan standart-standart nasional
       dan internasional yang berlaku atau pekerjaan-pekerjaan tersebut atau setidak- tidaknya
       berlaku standart-standart persyaratan teknis dari negara-negara asal

       bahan/pekerjaan yang bersangkutan dan dari produk yang ditentukan pabrik
       pembuatnya.                                                       
    2. Dalam hal dimana ada bagian pekerjaan yang persyaratan teknisnya tidak diatur dalam persyaratan

      teknis umum/khususnya maupun salah satu dari ketentuan yang disebutkan di atas, maka
      atas bagian pekerjaan tersebut kontraktor harus mengajukan salah satu dari persyaratan-

      persyaratan berikut ini guna disepakati oleh direksi/konsultan manajemen
      konstruksi/pengawas untuk dipakai sebagai patokan persyaratan teknis:
       a. Standart/norma yang bisa diterapkan pada bagian pekerjaan bersangkutan

         yang diterbitkan oleh Instansi/Institusi, Assosiasi Profesi/Assosiasi Produsen/Lembaga
         Pengujian atau Badan-badan lain yang berwenang/berkepentingan atau badan-badan

         yang bersifat Internasional ataupun Nasional dari Negara lain, sejauh bahwa atau hal
         tersebut diperoleh persetujuan dari Direksi/ Konsultan Manajemen Konstruksi/Pengawas.
       b. Brosur teknis dari produsen yang didukung oleh sertifikat dari lembaga pengujian

         yang diakui secara Nasional/Internasional.                      

2.3 Keahlian Dan Pertukangan                                             
    1. Kontraktor harus bertanggung jawab terhadap seluruh pekerjaan beton sesuai dengan ketentuan-

      ketentuan yang disyaratkan, termasuk kekuatan, toleransi dan penyelesaian.
    2. Khusus untuk pekerjaan beton bertulang yang terletak langsung di atas tanah, harus dibuatkan
      lantai kerja dari beton tak bertulang setebal minimum 5 cm atau seperti tercantum pada gambar

      pelaksanaan.                                                       
    3. Semua pekerjaan harus dilaksanakan oleh ahli-ahli atau tukang-tukang yang berpengalaman
      dan mengerti benar akan pekerjaannya.                              

    4. Semua pekerjaan yang dihasilkan harus mempunyai mutu yang sesuai dengan gambar dan
      spesifikasi struktur.                                              

    5. Apabila direksi/konsultan manajemen konstruksi/pengawas memandang perlu, untuk
      melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sulit dan atau khusus, kontraktor harus meminta
      nasihat/petunjuk teknis dari tenaga ahli/lembaga yang ditunjuk direksi/konsultan manajemen

      konstruksi/pengawas atas beban kontraktor.                         

2.4 Jenis Dan Mutu Bahan                                                 
    2.4.1 Baru/bekas                                                     
         Kecuali ditetapkan lain secara khusus, maka semua bahan yang dipergunakan dalam/untuk

         pekerjaan ini harus merupakan bahan yang baru, penggunaan bahan bekas dalam
         komponen kecil maupun besar sama sekali tidak diperbolehkan/dilarang digunakan.
    2.4.2 Tanda Pengenal                                                 
     1. Dalam hal dimana pabrik/produsen bahan mengeluarkan tanda pengenal untuk produk bahan
        yang dihasilkannya, baik berupa cap/merk dagang pengenal pabrik/produsen ataupun sebagai

        pengenal kwalitas/kelas/kapasitas, maka semua bahan dari pabrik/produsen
        bersangkutan yang dipergunakan dalam pekerjaan ini harus mengandung tanda pengenal

        tersebut.                                                        
     2. Khusus untuk bahan pekerjaan instalasi (daya, penerangan, komunikasi, alarm, plumbing dan
        lain-lain) kecuali ditetapkan oleh direksi/konsultan manajemen konstruksi/pengawas, bahan

        sejenis dengan fungsi yang berbeda harus diberi tanda pengenal yang berbeda pula. Tanda
        pengenal ini dapat berupa warna atau tanda lain yang harus sesuai dengan ketentuan dan
        persyaratan yang berlaku, dalam hal ini harus dilaksanakan sesuai petunjuk

        direksi/konsultan manajemen konstruksi/pengawas.                 

2.4.3 Merk Dagang dan Kesetaraan                                         
     1. Penyebutan sesuatu merk dagang bagi suatu bahan/produk di dalam persyaratan teknis, secara

        umum harus dimengerti sebagai keharusan memakai produk tersebut. 
     2. Bilamana produk yang dimaksudkan tidak ditemukan dipasaran maka kontraktor dapat

        mengajukan usulan material dengan kualitas dan setara harga.     
     3. Kecuali secara khusus dipersyaratkan lain, maka penggunaan bahan/produk lain yang
        dapat dibuktikan mempunyai kualitas penampilan yang setara dengan bahan/produk yang

        memakai merk dagang yang disebutkan dapat diterima apabila sebelumnya telah diperoleh
        persetujuan tertulis dari direksi pengawas atas ijin dari pemberi tugas tentang kesetaraan

        tersebut.                                                        
     4. Penggunaan bahan/ produk yang disetujui direksi pengawas sebagai "setara” tidak
        dianggap sebagai perubahan pekerjaan dan karenanya perbedaan harga dengan bahan

        produk yang disebutkan merk dagangnya akan diabaikan.            
     5. Sejauh bisa memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan, penggunaan produksi dalam

        negeri lebih diutamakan.                                         

2.4.4 Penggantian (Substitusi)                                           

     1.  Kontraktor/supplier bisa mengajukan usulan untuk menggantikan sesuatu bahan/produk
        dengan sesuatu bahan/produk lain dengan penampilan yang setara dengan yang
        dipersyaratkan bilamana produk yang disyaratkan dalam RKS tidak ditemukan dipasaran.

     2. Dalam persetujuan atau sesuatu penggantian (substitusi), perbedaan harga yang ada
        dengan bahan/produk yang dipersyaratkan akan diperhitungkan sebagai perubahan
        pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:                      

        a. Dalam hal dimana penggantian disebabkan karena kegagalan kontraktor/supplier untuk
           mendapatkan bahan/produk seperti yang dipersyaratkan, maka perubahan pekerjaan

           yang bersifat biaya tambah dianggap tidak ada.                
        b. Dalam  hal dimana penggantian dapat disepakati oleh direksi/konsultan
           manajemen konstruksi/pengawas sebagai masukan (input) baru yang menyangkut nilai-

           nilai tambah, maka perubahan pekerjaan mengakibatkan biaya tambah dapat
           diperkenankan.                                                
2.4.5 Persetujuan Bahan                                                  
     1. Untuk menghindarkan penolakan bahan di lapangan, dianjurkan dengan sangat agar
        sebelum sesuatu bahan/produk akan dibeli/dipesan/diprodusir, terlebih dahulu dimintakan

        persetujuan dari direksi/konsultan manajemen konstruksi/pengawas atau kesesuaian dari
        bahan/produk tersebut pada persyaratan teknis, yang mana akan diberikan dalam

        bentuk tertulis yang dilampirkan pada contoh/brosur dari bahan/produk yang
        bersangkutan untuk diserahkan kepada direksi/ konsultan manajemen
        konstruksi/pengawas lapangan.                                    

     2. Penolakan bahan dilapangan karena diabaikannya prosedur di atas sepenuhnya
        merupakan tanggung jawab kontraktor/supplier, dan tidak dapat diberikan
        pertimbangan keringanan apapun.                                  

     3. Adanya persetujuan tertulis dengan disertai contoh/brosur seperti tersebut di atas tidak
        melepaskan tanggung jawab kontraktor/supplier dari kewajibannya dalam perjanjian kerja

        ini untuk mengadakan bahan/produk yang sesuai dengan persyaratannya, serta tidak
        merupakan jaminan akan diterima/disetujuinya seluruh bahan/produk tersebut di lapangan,
        sejauh dapat dibuktikan bahwa tidak seluruh bahan/produk yang digunakan sesuai

        dengan contoh brosur yang telah disetujui.