Rehabilitasi Mesjid Agung Jeneponto Kec. Binamu

`                                                                     

          PEMERINTAH    KABUPATEN   JENEPONTO   DINAS                 
           PEKERJAAN   UMUM   DAN  PENATAAN   RUANG                   

            Jl. Sultan Hasanuddin No. 23 Bontosunggu Kab. Jeneponto   

                 URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             

                          PEKERJAAN :                                 

        REHABILITASI MASJID AGUNG JENEPONTO KEC. BINAMU               

                       BIDANG CIPTA KARYA                             

                 APBD BANTUAN KEUANGAN  PROVINSI                      

                         TAHUN ANGGARAN                               

                               2023                                   
              URAIAN   SINGKAT  PEKERJAAN                             

        REHABILITASI MASJID AGUNG JENEPONTO KEC. BINAMU               

1. NAMA DAN PROYEK /SATUAN KERJA PENGGUNA ANGGARAN                    
     Nama PPK.    : SAHARUDDIN S.ST.                                  

     Satuan Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG           
     Nama Pekerjaan : REHABILITASI MASJID AGUNG JENEPONTO KEC. BINAMU 
     Tahun anggaran : 2023                                            
     Sumber Anggaran : APBD (BANTUAN KEUANGAN PROVINSI                

2. RUANG LINGKUP KEGIATAN                                             
     Lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan penyedia jasa antara lain adalah :

          •  Melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Masjid Agung Jeneponto Kec.
             Binamu meliputi Pekerjaan Pendahuluan, Rumah Dinas Imam, Pelataran Masjid,
             Jalur Pedestrian, dan Rehabilitasi Masjid termasuk pemeliharaannya selama
             masa pemeliharaan                                        
          •  Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen yang telah
             disusun oleh konsultan perencana (Gambar teknis dan spesifikasi
             teknis), Dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat

             penjelasan pekerjaan/anwijzing pelelangan, serta ketentuan teknis
             (Pedoman dan standar teknis yang diisyaratkan).          
          •  Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan
             (Bahan, Tenaga dan Alat), Kualitas proses (Tata cara pelaksanaan
             pekerjaan) dan kualitas hasil pekerjaan seperti yang tercantum dalam
             spesifikasi teknis.                                      
          •  Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan keselamatan

             Konstruksi (K2).                                         
          •  Pelaksanaan konstruksi akan diawasi dan dipantau oleh konsultan
             pengawas yang ditugaskan oleh pihak direksi.             
          •  Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatangan kontrak kerja
             pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan perkembangan kemajuan
             pekerjaan hingga Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan yang
             dilanjutkan dengan pemeriksaan pekerjaan oleh Tim Teknis. Semua

             Administrasi pelaksanaan konstruksi mengikuti ketentuan yang
             tercantum dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 dan petunjuk teknis
             pelaksanaannya.                                          
          •  Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba bangunan dan
             pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik, di dalam masa
             pemeliharaan penyedia jasa konstruksi berkewajiban memperbaiki
             segala cacat atau kerusakan atau kekurangan yang terjadi selama masa
             konstruksi.                                              

          •  Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus diuji
             coba sesuai fungsinya, apabila terjadi kekurangan dan kerusakan maka
             harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sebenarnya.     
          •  Keluaran akhir yang harus dihasilkan adalah :            
             1. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan
               konstruksi                                             
             2. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :       
               a) Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan        
               b) Semua berkas perijinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan
                  konstruksi                                          
               c) Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana
                  konstruksi.                                         
               d) Laporan mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan

                  konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi          
               e) Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang,
                  serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan dan berita acara
                  lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik
               f) Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan
                  kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.              

3. TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KONSTRUKSI                                
   a. Pelaksana konstruksi bertanggung jawab secara professional atas jasa pelaksanaan
     konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
   b. Pelaksana konstruksi bertanggung jawab penuh atas semua hasil pekerjaan sesuai
     dengan kontrak yang ditandatangani                               
   c. Kehadiran direksi selaku wakil dari pemberi tugas untuk melihat, mengawasi,
     menegur atau member nasehat teknis tidak mengurangi tanggung jawab penuh

     tersebut di atas.                                                
   d. Pelaksana konstruksi harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang
     timbul akibat pelaksanaan pekerjaan dan pelaksana konstruksi wajib memperbaiki
     kerusakan tersebut dengan biaya sendiri                          
   e. Pelaksana konstruksi harus bertanggung jawab menanggung biaya yang timbul
     akibat kelalaiannya dalam melaksanakan pekerjaan                 
   f. Pelaksana konstruksi bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerja yang

     dikerahkan.                                                      

4. REFERENSI HUKUM                                                    
   a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa
     Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
     Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
     tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.                        
   b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah
     diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

   c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tetang Peraturan Pelaksanaan
     Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
   d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12
     Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
     Melalui Penyedia                                                 
   e. Permen PUPR (peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat) No. 10
     tahun 2021 tentang Pedoman SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi)
5. ACUAN TEKNIS                                                       
     Standar-standar teknis yang berlaku                              

      Dalam meleksanakan kegiatan ini Penyedia Jasa harus berpedoman pada peraturan
      dan ketentuan-ketentuan teknis yang berlaku antaralain :        
          •  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang

             Bangunan Gedung;                                         
          •  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005
          • Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
            2002 Tentang Bangunan Gedung;                             
          •  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 Tentang
             Pembangunan Bangunan Gedung Negara;                      

             Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor
             29/PRT/M/2007 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan
             Gedung;                                                  
          •  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor
             29/PRT/M/2007 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan
             Gedung;                                                  
          •  Peraturan Perencanaan Kayu Struktur, SNI-T-02-2003;      

          •  Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan
             Perumahan Rakyat Nomor 16.1/SE/Db/2020 Tentang Spesifikasi
             Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan
             Jembatan (Revisi 2).                                     
6. IDENTIFIKASI KEGIATAN                                              

    PEMILIK : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bertindak untuk dan

            atas nama Pemerintah Kabupaten Jeneponto.                 
    KEGIATAN : REHABILITASI MASJID AGUNG KEC. BINAMU                  

    PEKERJAAN :                                                       

    1. PEKERJAAN PERSIAPAN                                            
    2. PEKERJAAN RUMAH DINAS IMAM (2 UNIT)                            
    3. PEKERJAAN PELATARAN MASJID                                     
    4. PEKERJAAN JALUR PEDESTRIAN DAN LANSEKAP                        
    5. REHABILITASI MASJID AGUNG JENEPONTO KEC. BINAMU                

    PAGU ANGGARAN   :  Rp.3.000.000.000,-                             
    HPS ANGGARAN   :  Rp. 2.910.180.000,-                             

    LOKASI          :  KEL. BALANG TOA KEC. BINAMU                    

    PERENCANA       :  CV. DARMA ANUGERAH KONSULTAN