Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika : Pengembangan Aplikasi Perizinan

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  
000.5.3.4//756/SJ tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah menyebutkan bahwa
                                                                     
mendelegasikan seluruh kewenangan perizinan, perizinan berusaha dan non
perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya kota
Yogyakarta. Dalam konteks ini, pemerintah dituntut untuk memenuhi standar yang
                                                                     
telah ditetapkan agar pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan
masyarakat.                                                          
                                                                     
    Seiring dengan perkembangan jaman serta ekspektasi masyarakat yang terus
berkembang mengharapkan layanan berorientasi pada kecepatan, kemudahan dan
                                                                     
tranparansi. Selain itu, kebijakan terkait perizinan yang terus berubah
menyesuaikan kebutuhan masyarakat juga menjadi kendala dalam proses  
                                                                     
pelayanan perizinan.                                                 
    Masing-masing jenis perizinan dan non perizinan memiliki karakteristik
                                                                     
yang berbeda sehingga baik alur bisnis, serta kebutuhan- kebutuhan lain terkait
proses penerbitan perizinan maupun non perizinan tidak dapat disamakan.
                                                                     
Sehingga dibutuhkan sistem informasi guna mengakomodir segala kendala yang
dirasakan oleh masyarakat terkait informasi dan pelayanan perizinan dan non
perizinan dengan aksesibilitas yang mudah dan responsif serta menghilangkan
                                                                     
kesan rumit kerap kali muncul dalam pelayanan publik.