Penyusunan Laporan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

Basic Information

Type: Public Tender

Tender Code: 10054841000

Date: 3 July 2025

Year: 2025

KLPD: Provinsi Kalimantan Barat

Work Unit: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat

Procurement Type: Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Method: Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran

Contract Type: Lumsum

Financial Information

Value (Nilai Pagu): Rp 172,500,000

Estimated Value (Nilai HPS): Rp 172,491,780

Winner (Pemenang): Cipta Multi Planner

NPWP: 031764137701000

RUP Code: 59215318

Participants: 12

Applicants

				Reason
Cipta Multi Planner	0031764137701000	Rp 160,767,294	93.3	-
CV Kotakita Kalbar	0435*010	Rp 167,643,300	89.07	-
PT Trias Erisko Konsultan	0722913894701000	-	-	-
Imsco Putra Mandiri, CV	0032378499701000	-	-	-
PT Tiara Pilar Kreasi	0015638661701000	-	-	-
CV Tapani Megah Cipta	0741648364517000	-	-	Nilai Sub Unsur Pengalaman pekerjaan sejenis dan Sub Unsur Pengalaman Pekerjaan sejenis dalam 10 tahun terakhir dibawah ambang batas yang telah ditentukan sesuai Dokumen Kualifikasi Nomor : 000.3.1/38.01/POKJA4.BJK-S/DPUPR/2025/BPBJ Tanggal 4 Juli 2025 untuk Paket Penyusunan Laporan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
CV Geo Art Science	0701*420	-	-	Tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi pada tanggal 17 Juli 2025 sesuai dengan Dokumen Kualifikasi Nomor : 000.3.1/38.01/POKJA4.BJK-S/DPUPR/2025/BPBJ Tanggal 4 Juli 2025 untuk Penyusunan Laporan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Wilayah Prov. Kalbar BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) huruf E. Evaluasi Kualifikasi Angka 18.12 yaitu : Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta. Berpedoman dengan dokumen kualifikasi, maka peserta yang tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi dinyatakan gugur (tidak lulus evaluasi kualifikasi
PT Citra Bintang Mataram	0315392357542000	-	-	Tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi pada tanggal 17 Juli 2025 sesuai dengan Dokumen Kualifikasi Nomor : 000.3.1/38.01/POKJA4.BJK-S/DPUPR/2025/BPBJ Tanggal 4 Juli 2025 untuk Penyusunan Laporan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Wilayah Prov. Kalbar BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) huruf E. Evaluasi Kualifikasi Angka 18.12 yaitu : Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta. Berpedoman dengan dokumen kualifikasi, maka peserta yang tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi dinyatakan gugur (tidak lulus evaluasi kualifikasi
PT Alocita Mandiri	0015555477429000	-	-	Tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi pada tanggal 17 Juli 2025 sesuai dengan Dokumen Kualifikasi Nomor : 000.3.1/38.01/POKJA4.BJK-S/DPUPR/2025/BPBJ Tanggal 4 Juli 2025 untuk Penyusunan Laporan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Wilayah Prov. Kalbar BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) huruf E. Evaluasi Kualifikasi Angka 18.12 yaitu : Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta. Berpedoman dengan dokumen kualifikasi, maka peserta yang tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi dinyatakan gugur (tidak lulus evaluasi kualifikasi
Andeskaraya Berdikari Inc	0421112038741000	-	-	-
PT Prospera Consulting Engineers	0013643309061000	-	-	-
Armudi Pradana Konsultan.PT	0731144473401000	-	-	-

Attachment

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah
    (Penyusunan Laporan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Wilayah    
                      Provinsi Kalimantan Barat)                          

                        Uraian Singkat Pekerjaan                          
 1. Latar Belakang    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
                   (UUCK) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 
                   tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyatakan bahwa
                   Rencana Tata Ruang (RTR) merupakan acuan bagi pemanfaatan
                   ruang untuk seluruh kegiatan pembangunan sektor serta  
                   pengembangan wilayah dan kawasan yang memerlukan ruang,
                   Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Rencana Kerja
                   Perangkat Daerah Provinsi merupakan kebijakan daerah yang
                   saling mengacu.                                        
                     Diperlukan instrumen untuk menyinkronkan atau        
                   menyelaraskan perencanaan pembangunan spasial (RTRW    
                   Provinsi) dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang
                   dalam hal ini disebut dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan
                   Ruang (SPPR) Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan, SPPR adalah upaya
                   menyinkronkan atau menyelaraskan indikasi program utama
                   dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen  
                   rencana pembangunan secara terpadu Pelaksanaan SPPR oleh
                   pemerintah daerah provinsi dilakukan berdasarkan indikasi
                   program utama yang termuat dalam RTRW Provinsi yang    
                   diselaraskan dengan program sektoral dan kewilayahan Perangkat
                   Daerah Provinsi, serta memperhatikan RTR tingkat nasional,
                   peraturan perundang-undangan, dan kebijakan nasional dan
                   daerah.                                                
                     Dokumen SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan juga sebagai
                   masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka
                   revisi RTRW Provinsi; dan Sehubungan itu, Pemerintah Provinsi
                   Kalimantan Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
                   Ruang Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2025
                   melaksanakan pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
                   Penataan Ruang - Jasa Perencanaan Wilayah (Penyusunan  
                   Laporan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Wilayah 
                   Provinsi Kalimantan Barat).                            
 2. Maksud dan    Maksud pekerjaan yaitu mewujudkan keterpaduan program   
   Tujuan         pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi dengan program sektor
                  dan kewilayahan Perangkat Daerah Provinsi, serta memperhatikan
                  RTR tingkat nasional, peraturan perundang-undangan, dan 
                  kebijakan nasional dan daerah.                          

                  Tujuan pekerjaan yaitu menyusun dokumen SPPR Provinsi Jangka
                  Pendek 1 (satu) Tahunan berdasar atas peraturan perundang-
                  undangan.                                               

 3. Sasaran       Sasaran pekerjaan yaitu:                                
                  a. Teridentifikasinya perwujudan pelaksanaan program    
                     pemanfaatan ruang daerah provinsi dan program        
                     pembangunan daerah provinsi yang direncanakan oleh   
                     Perangkat Daerah Provinsi; dan                       
                  b. Terselaraskannya rencana program pemanfaatan ruang daerah
                     provinsi dengan rencana pembangunan daerah provinsi yang
                     direncanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang berada di
                     14 (empat belas) Kabupaten/Kota.                     
 4. Lingkup Pekerjaan Sebagaimana telah dikemukakan di bagian Latar Belakang
                  bahwa pekerjaan ini dilakukan berdasarkan indikasi program
                  utama yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024
                  Tentang RTRW Provinsi Kalimantan Barat yang diselaraskan
                  dengan program sektoral dan kewilayahan Rencana Kerja   
                  Perangkat Daerah Provinsi, serta memperhatikan RTR tingkat
                  nasional, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan nasional
                  dan daerah. Untuk itu, lingkup pekerjaan terdiri atas 3 (tiga) tahap
                  berikut:                                                
                  1. Tahap Persiapan, antara lain:                        
                     a. Melakukan asistensi / koordinasi ke Dinas PUPR Provinsi
                       dan / atau Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Provinsi
                       untuk memperoleh data / informasi awal dan arahan- 
                       arahan pokok terkait pelaksanaan pekerjaan;        
                     b. Melakukan kajian awal terhadap data dasar, standar teknis,
                       studi terdahulu, dan dasar hukum khususnya Peraturan
                       Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan
                       Nasional Nomor 13 Tahun 2021;                      
                     c. Menyusun rencana kerja rinci, metodologi pendekatan,
                       daftar kebutuhan data/informasi/peta, dan perangkat
                       survei; dan                                        
                     d. Mengidentifikasi dan memetakan instansi pelaksana 
                       program dan  pemangku kepentingan (stakeholder     
                       mapping);                                          
                  2. Tahap Pengumpulan Data:                              
                     Untuk memperoleh konfirmasi dan pemutakhiran data    
                     program pemanfaatan ruang dari instansi pelaksana program
                     dan pemangku kepentingan;                            
                  3. Tahap Penyusunan Dokumen SPPR, antara lain:          
                     a. Identifikasi arahan spasial;                      
                     b. Inventarisasi dan sintesis RTRW Provinsi dengan Rencana
                       Kerja Perangkat Daerah Provinsi, termasuk kebijakan
                       nasional dan daerah;                               
                     c. Analisis sinkronsiasi program pemanfaatan ruang jangka
                       menengah dan jangka pendek;                        
                     d. Perumusan rencana terpadu program pemanfaatan ruang
                       jangka menengah dan jangka pendek yang mendukung   
                       RTRWP.                                             
                  Catatan:                                                
                  a. Dokumen SPPR dimaksud adalah SPPR Jangka Pendek 1 (satu)
                     Tahunan;                                             
                  b. Dokumen SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagai  
                     masukan untuk Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi; dan
                  c. Penyusunan dokumen SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan
                     dituangkan dalam bentuk penyajian matriks dan peta   
                     sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III
                     Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan
                     Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021.

Tenders also won by Cipta Multi Planner

		Authority
18 June 2020	Penyusunan Sid Pelabuhan Sungai Tanjung Saleh Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat	Kementerian Perhubungan	Rp 1,010,000,000
13 July 2021	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (Rdtr) Kota Nanga Pinoh	Kab. Melawi	Rp 700,000,000
10 June 2016	Sid Turap Beton Sungai Singkawang	Kota Singkawang	Rp 650,000,000
27 July 2015	Pendampingan Cetak Sawah Sid Perluasan Sawah Kabupaten Kubu Raya 2.000 Ha	Biro Pengadaan Barang /Jasa Setda Prov. Kalbar	Rp 600,000,000
27 April 2021	Survey Kondisi Jalan / Desain Perencanaan (Dak Reguler)	Kab. Melawi	Rp 450,000,000
17 January 2021	Survei Kondisi Jalan Kabupaten	Kab. Kubu Raya	Rp 400,000,000
24 July 2024	Ded Dermaga Penyeberangan Desa Sumber Agung Kecamatan Batu Ampar	Kab. Kubu Raya	Rp 400,000,000
28 March 2020	Survey Alur Sungai Pinoh Dan Pembuatan Peta Alur Sungai Pinoh Melawi	Kab. Melawi	Rp 350,000,000
19 June 2015	Masterplan Daerah Irigasi Kota Singkawang	ULP Pemerintah Kota Singkawang	Rp 350,000,000
13 April 2017	Inventarisasi Dan Updating Potensi Air Baku Kabupaten Kubu Raya	Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya	Rp 350,000,000