Pembangunan Ruang Kelas Baru Sman 2 Pontianak

A.  UMUM                                                              
                                                                      
1.  URAIAN KEGIATAN                                                   
                                                                      
                                                                      
1.1 Lingkup Kegiatan                                                  
    Satuan Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
    Nama Pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (6 RKB) 
    Lokasi Pekerjaan : SMAN 2 Pontianak, Kota Pontianak               
    Tahun Anggaran : 2023                                             
                                                                      
                                                                      
1.2 Sarana Bekerja                                                    
    Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana harus menyediakan :
    a. Tenaga kerja/ tenaga ahli yang cukup memadai dengan jenis pekerjaan yang
                                                                      
       akan dilaksanakan.                                             
    b. Alat-alat bantu seperti beton molen, vibrator, pompa air, mesin las, alat-alat
       pengangkut, mesin giling dan peralatan lain yang dipergunakan untuk
       pelaksanaan pekerjaan ini.                                     
    c. Penyediaan bahan-bahan bangunan dalam jumlah yang cukup untuk setiap
                                                                      
       pekerjaan yang akan dilaksanakan tepat pada waktunya.          
                                                                      
1.3 Cara pelaksanaan                                                  
    Pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh keahlian sesuai dengan ketentuan-
                                                                      
    ketentuan dalam Acuan Dokumen Lelang dan Berita Acara Penjelasan, ataupun
    Addendum dokumen lelang (jika ada), serta mengikuti petunjuk dan keputusan
    Konsultan Pengawas.                                               
                                                                      
2. PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN   YANG DIGUNAKAN                      
                                                                      
                                                                      
2.1 Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja
    dan Syarat-Syarat (RKS) ini, berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah
    ini termasuk segala perubahan dan tambahan sebagi berikut:        
                                                                      
    a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 tentang
       Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.                               
    b. Peraturan Umum Tentang Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia atau
       Algemene Voorwaarden voor De Uitvoering Bij Aanneming Van Openbare
       Werken (AV) 1941.                                              
                                                                      
    c. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
       Sengketa.                                                      
    d. Tata cara pengadukan pengecoran beton SNI 03-3976-1995.        
    e. Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal SNI 03-2834-1992 (SK
                                                                      
       SNI T-15-1990-03)                                              
    f. Tata cara pengecatan dinding tembok dengan cat emulsi SNI 03-2410-1991
                                                                      
                                                                      
                PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (6 RKB) SMAN 2 PONTIANAK_4
    g. Tata cara pengecatan kayu SK SNI T-11-1990 F                   
    h. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) 1961.               
    i. Peraturan Muatan Indonesia (PMI) 1970.                         
    j. Peraturan Umum dari Dinas Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja
                                                                      
       sesuai SN 03-3990-1995.                                        
    k. Peraturan Umum Tentang Pelaksanaan Instalasi Listrik (PUIL) 1979 dan PLN
       setempat.                                                      
    l. Ketentuan dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah
       setempat yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan.       
                                                                      
                                                                      
2.2 Untuk melaksanakan pekerjaan dalam pasal 1 ayat (1) tersebut di atas berlaku dan
    mengikat pula:                                                    
    a. Gambar bestek yang dibuat oleh Konsultan Perencana yang sudah disahkan
                                                                      
       oleh Pemberi Tugas termasuk juga gambar-gambar detail pelaksanaan (shop
       drawing) yang diselesaikan oleh Pelaksana dan sudah disahkan/disetujui oleh
       Konsultan Pengawas atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Pemberi Tugas.
    b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)                          
    c. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.                             
                                                                      
    d. Surat Perintah Kerja (SPK)                                     
    e. Jadwal Pelaksaan (Tentative Time Schedule) yang disetujui Konsultan
       Pengawas/ Pemilik.                                             
    f. Surat Penawaran beserta lampiran-lampirannya.                  
                                                                      
                                                                      
3.  PENJELASAN BUKU  ACUAN  DOKUMEN   LELANG  DAN GAMBAR-             
GAMBAR.                                                               
                                                                      
3.1 Pelaksana wajib meneliti semua Gambar dan Rencana Kerja dan Spesifikasi
                                                                      
   Teknis.                                                            
3.2 Gambar tidak sesuai dengan spesifikasi, maka yang mengikat/berlaku adalah
   ketentuan yang ada di dalam buku spesifikasi. Bila suatu gambar tidak cocok
   dengan gambar yang lain, maka gambar yang mempunyai skala besar yang
                                                                      
   berlaku.                                                           
3.3 Bila perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan keragu-raguan sehingga dalam
   pelaksanaan menimbulkan kesalahan maka Pelaksana wajib menanyakan kepada
   Konsultan Pengawas/Direksi Lapangan.                               
                                                                      
                                                                      
4. JENIS DAN MUTU BAHAN                                               
                                                                      
   Jenis dan mutu bahan yang dilaksanakan harus diutamakan bahan-bahan produksi
   dalam negeri, sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan
                                                                      
   Koperasi, Menteri Perindustrian dan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor
   472/Kbp/XII/80, Nomor 813/Menpan/80 Tgl. 23 Desember 1980.         
                                                                      
                                                                      
                PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (6 RKB) SMAN 2 PONTIANAK_5