Pembangunan Lanjutan Gedung Dprd Provinsi

URAIAN PEKERJAAN            

                     URAIAN   PEKERJAAN                                 

          PEMBANGUNAN  LANJUTAN GEDUNG  DPRD PROVINSI                   

     1. Umum  1. URAIAN KEGIATAN                                        

     1.1. Lingkup Kegiatan                                              
       Pekerjaan    : Proyek Pembangunan Gedung DPRD Kalimantan Selatan 
       Lokasi       : Kota Banjarbaru                                   
    Tahun Anggaran  : 2023                                              

     1.2. Sarana Bekerja                                                
    Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan , Kontraktor harus menyediakan :
       a. Tenaga kerja/ tenaga ahli yang cukup memadai dengan jenis pekerjaan Alat-

          alat bantu seperti beton molen, vibrator, pompa air, mesin las, alat-alat
          pengangkut, mesin giling dan peralatan lain yang dipergunakan untuk
          pelaksanaan pekerjaan ini.                                    
       b. yang akan dilaksanakan.                                       
       c. Penyediaan bahan-bahan bangunan dalam jumlah yang cukup untuk setiap

          pekerjaan yang akan dilaksanakan tepat pada waktunya.         

     1.3. Cara Pelaksanaan                                              
    Pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh keahlian sesuai dengan ketentuan-

       ketentuan dalam Acuan Dokumen Lelang dan Berita Acara Penjelasan, ataupun
       Addendum dokumen lelang (jika ada), serta mengikuti petunjuk dan keputusan
       Konsultan Pengawas/MK.                                           

     2. PERATURAN  TEKNIS PEMBANGUNAN  YANG DIGUNAKAN.                  
     2.1. Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja
        dan Syarat-Syarat (RKS) ini, berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah

        ini termasuk segala perubahan dan tambahan sebagi berikut :     
        a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 tentang
          Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.                              
        b. Peraturan Umum Tentang Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia atau

          Algemene Voorwaarden voor De Uitvoering Bij Aanneming Van Openbare
          Werken (AV) 1941.                                             
        c. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

          Sengketa.                                                     
        d. Tata cara pengadukan pengecoran beton SNI 03-3976-1995.      
        e. Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal SNI 03-2834-1992 ( SK
          SNI T-15-1990-03)                                             

        f. Tata cara pengecatan dinding tembok dengan cat emulsi SNI 03-2410-1991
                                                       UMUM - 1         
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD KALIMANTAN SELATAN                  
                              RENCANA KERJA DAN SYARAT - SYARAT         
     2.2. Untuk melaksanakan pekerjaan dalam pasal 1 ayat (1) tersebut di atas berlaku

        dan mengikat pula :                                             
        a. Gambar bestek yang dibuat oleh Konsultan Perencana yang sudah disahkan
           oleh Pemberi Tugas termasuk juga gambar-gambar detail pelaksanaan (Shop

           Drawing) yang diselesaikan oleh Kontraktor dan sudah disahkan/ disetujui
           oleh Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi atau Pejabat Pelaksana
           Teknis Kegiatan/Pemberi Tugas.                               
        b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)                        

        c. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.                           
        d. Surat Perintah Kerja (SPK)                                   
        e. Jadwal Pelaksaan (Tentative Time Schedulle) yang disetujui Konsultan

           Pengawas/ Manajemen Konstruksi / Pemilik.                    
        f. Surat Penawaran beserta lampiran-lampirannya.                

     3. PENJELASAN BUKU  ACUAN  DOKUMEN   LELANG  DAN GAMBAR-           

       GAMBAR.                                                          
     3.1. Kontraktor wajib meneliti semua Gambar dan Rencana Kerja dan Spesifikasi
        termasuk tambahan dan perubahan yang dicantumkan dalam Berita Acara
        Penjelasan Pekerjaan (Aanwjzing).                               

     3.2. Gambar tidak sesuai dengan spesifikasi, maka yang mengikat/ berlaku adalah
        ketentuan yang ada di dalam buku spesifikasi. Bila suatu gambar tidak cocok
        dengan gambar yang lain, maka gambar yang mempunyai skala besar yang

        berlaku.                                                        
     3.3. Bila perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan keragu-raguan sehingga
        dalam pelaksanaan menimbulkan kesalahan maka Kontraktor wajib menanyakan

        kepada Konsultan Manajemen Konstruksi/ Pemilik dan Kontraktor harus
        mengikuti keputusannya.                                         

     4. JADWAL PELAKSANAAN.                                             

     4.1. Sebelum memulai pekerjaan nyata di lapangan pekerjaan, Kontraktor wajib
        membuat rencana pelaksanaan pekerjaan dan bagian-bagian pekerjaan berupa
        Bar- Chart dan Curva “S” dan Net Work Planning jika diperlukan. 

     4.2. Rencana kerja tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
        Pemberi Tugas / Konsultan Pengawas/MK, paling lambat 14 (empat belas) hari
        kalender setelah Surat Keputusan Penunjukan (SPK) diterima Kontraktor.
     4.3. Kontraktor wajib memberikan salinan rencana kerja kepada PemberiTugas /

        Konsultan Pengawas/MK, satu Salinan rencana kerja ditempel pada dinding

                                                       UMUM - 3         
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD KALIMANTAN SELATAN                  
                              RENCANA KERJA DAN SYARAT - SYARAT         

     Kantor Proyek (Direksi Keet) di lapangan yang selalu diikuti dengan grafik kemajuan
        pekerjaan di lapangan.                                          
     4.4. Konsultan Pengawas/MK/ Pemberi Tugas akan menilai prestasi pekerjaan

        Kontraktor berdasarkan rencana kerja tersebut.                  

     5. KUASA KONTRAKTOR  DI LAPANGAN.                                  
     5.1. Di Lapangan pekerjaan, Kontraktor wajib menunjuk seorang kuasa Kontraktor

        atau biasa di sebut PELAKSANA LAPANGAN yang cakap untuk memimpin
        pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang mendapat kuasa penuh dari Kontraktor,
        berpendidikan STM lulusan bangunan yang berpengalaman minimal 12 (dua

        belas)tahun atau sarjana muda jurusan Teknik Sipil berpengalaman minimal 7
        (tujuh) tahun, atau sarjana Teknik Sipil berpengalaman 4 (empat) tahun.
        Penunjukan atau penugasan tenaga ahli yang bertugas di lapangan tersebut
        ditujukan kepada Pemberi Tugas dan Direksi serta Konsultan MK sebagai

        tembusannya.                                                    
     5.2. Dengan adanya Pelaksana Lapangan tidak berarti Kontraktor lepas tanggung
        jawab sebagian ataupun keseluruhan kewajibannya.                

     5.3. Kontraktor wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Tugas dan
        Konsultan MK, nama dan jabatan Pelaksana Lapangan untuk mendapatkan
        persetujuan.                                                    

     5.4. Bila dikemudian hari Pelaksana Lapangan dianggap kurang mampu atau tidak
        cakap memimpin pekerjaan, maka akan diberitahukan kepada Kontraktor secara
        tertulis untuk mengganti Pelaksana Lapangan. Dalam tempo selambat-
        lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah surat tersebut diterima oleh Kontraktor,

        Kontraktor sudah harus menggantinya.                            

     6. PENJAGAAN KEAMANAN  LAPANGAN  PEKERJAAN.                        

     6.1. Kontraktor wajib menjaga keamanan di lapangan terhadap barang-barang milik
        proyek, Konsultan Pengawas/MK dan milik pihak ketiga yang ada di lapangan.
     6.2. Untuk maksud tersebut, Kontraktor harus membuat pagar pengaman dari kayu,
        seng atau bahan lain yang biayanya menjadi tanggungan Kontraktor atau sesuai

        dengan petunjuk Konsultan Pengawas/MK.                          
     6.3. Bila terjadi kehilangan bahan-bahan bangunan yang telah dipasang atau belum,
        menjadi tanggung jawab kontraktor dan tidak diperhitungkan dalam biaya

        pekerjaan tambahan.                                             
     6.4. Kontraktor diwajibkan menyediakan alat-alat pemadam kebakaran yang siap
        dipakai yang ditempatkan di tempat-tempat yang akan ditetapkan kemudian

        oleh Konsultan Pengawas/MK/ Pemberi Tugas.                      

     7. JENIS DAN MUTU BAHAN.                                           
     Jenis dan mutu bahan yang dilaksanakan harus diutamakan bahan-bahan produksi

        dalam negeri, sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan
                                                       UMUM - 4         
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD KALIMANTAN SELATAN                  
                              RENCANA KERJA DAN SYARAT - SYARAT         
        Koperasi, Menteri Perindustrian dan Menteri Penertiban Aparatur Negara
        Nomor 472/Kbp/XII/80, Nomor 813/Menpan/80 Tgl. 23 Desember 1980.

      8. SYARAT-SYARAT PEMERIKSAAN  BAHAN BANGUNAN                      

      8.1. Semua bahan bangunan yang didatangkan harus memenuhi syarat-syarat
         yang telah ditentukan                                          
      8.2. Konsultan Pengawas/MK berwenang menanyakan asal bahan dan Kontraktor
         wajib memberitahukan.                                          

      8.3. Kontraktor wajib memperlihatkan contoh bahan sebelum digunakan. Contoh-
         contoh ini harus mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas/MK dan
         Pihak Proyek secara tertulis.                                  

      8.4. Bahan bangunan yang telah didatangkan Kontraktor di lapangan pekerjaan
         tetapi ditolak pemakaiannya oleh Konsultan Pengawas/MK, harus segera
         dikeluarkan dan selanjutnya dibongkar atas biaya Kontraktor dalam waktu 2 x

         24 jam, terhitung dari jam penolakan.                          
      8.5. Apabila Konsultan Pengawas/MK merasa perlu meneliti suatu bahan lebih
         lanjut, Konsultan Pengawas/MK berhak mengirimkan bahan tersebut kepada
         Balai Penelitian (Laboratorium) yang terdekat untuk diteliti. Biaya pengiriman

         dan penelitian menjadi tanggungan Kontraktor apapun hasil penelitian bahan
         tersebut.                                                      

      9. ALAT-ALAT PELAKSANAAN                                          

      9.1. Semua alat-alat untuk pelaksanaan pekerjaan harus disediakan oleh
         Kontraktor, sebelum pekerjaan secara fisik dimulai dalam keadaan baik dan
         siap pakai, antara lain :                                      

         a. Mesin molen                                                 
         b. Theodolit (ijin Konsultan pengawas/MK)                      
         c. Perlengkapan penerangan untuk kerja lembur.                 
         d. Alat-alat pemadat masinal dan manual.                       
         e. Alat ukur listrik dan alat ukur air.                        

         f. Dan alat-alat lain yang diperlukan untuk menunjang pekerjaan.

                                                       UMUM - 5         
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD KALIMANTAN SELATAN