Pembuatan Plang/Papan Nama Pengamanan Bmd

URAIAN  SINGKAT PEKERJAAN                              

       Tata kelola pemerintah yang baik mensyaratkan akuntabilitas sebagai salah satu nilai dan

prinsip yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Barang MIlik Daerah mutlak dikelola dengan

prinsip-prinsip sebagaimana penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik. Payung hukum dalam

pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi satu syarat penting yang harus dimiliki oleh daerah guna

mengelola barang milk daerah lebih optimal khusus barang milik daerah yang tercatat pada Badan

Keuangan dan Aset Daerah.                                                 

       Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 299 ayat (1) tentang

pendoman pengelolaan barang milik daerah bahwa pengamanan fisik dilakukan dengan memasang tanda

kepemilikan tanah (pemasangn plang tanah/papan nama yang bertuliskan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah – Badan Keuangan dan Aset Daerah) pada tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan

Tengah baik yang sudah atau yang belum bersertifikat sehingga Barang Milik Daerah tersebut dapat

dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan, pengambilalihkan atau

klaim dari pihak lain.