Pengawasan Dan Manejemen Konstruksi Pembangunan Aula Kantor Bupati Kapuas - Bagian Umum

URAIAN  SINGKAT  PEKERJAAN  PENGAWASAN                         

K/L/D/I       : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS                           
PROGRAM       : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA     
KEGIATAN      : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG                    
               URUSANPEMERINTAHAN DAERAH                                      
SUB KEGIATAN  : PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG      
               GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA                            

PEKERJAAN     : PENGAWASAN DAN MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK) PEMBANGUNAN AULA     
               KANTOR BUPATI TA 2025                                          

Uraian dari Pekerjaan Pengawasan dan Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan Aula Kantor Bupati adalah

sebagai berikut :                                                             
1. Biaya Pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025 pada DPA Sekretariat Daerah

  Kabupaten Kapuas Nomor : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.23.0000/001/2025, Tanggal 15 Januari 2025 dengan nilai pagu
  pada RUP sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Koma Lima Milyar Rupiah)        

2. Kuasa Pengguna Anggaran pekerjaan Perengawasan Teknis Pembangunan Aula Kantor Bupati Kapuas adalah Plt.
  Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas ROBBY CAHYADI,SP     

3. Masa Pelaksanaan Pekerjaan adalah 210 (dua ratus sepuluh ) hari kalender sejak penanda tanganan SPMK (Surat
  Perintah Mulai Kerja)                                                       

4. Ruang lingkup pekerjaan Pengawasan dan Manajemen Konstruksi (MK) adalah Pengawasan dan Manajemen
  Konstruksi (MK) Pembangunan Aula Kantor Bupati yang terdiri atas:           
   a. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khusunya teknis
     Pembangunan Gedung Negara, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
     Nomor : 22/PRT/M/2018, tanggal 14 September 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
   b. Lingkup Kegiatan tersebut antara lain, yaitu :                          

    I. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan
      pekerjaan di lapangan.                                                  
    II. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan
      konstruksi.                                                             
    III. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.

    IV. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi.
    V. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan
      masukan hasil rapat-rapat dilapangan serta laporan mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh
      kontraktor/pemborong.                                                   
    VI. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pekerjaan konstruksi.

    VII. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Bulit Drawings) sebelum serah terima pertama (PHO).
      Menyusun daftar cacat / kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan dan dan
      menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan                             
      Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan- kegiatan
      pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai
      dengan pekerjaan diserahkan.                                            
      Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, peralatan, dan perlengkapan
      selama pekerjaan pelaksanaan dilapangan atau ditempat kerja lainnya;Memberikan masukan pendapat teknis tentang
      penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan 

      waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen;
      Memberikan petunjuk, perintah tidak adanya pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang
      dari kontrak, dapat langsung disampaikan kepada penyedia konstruksi, dengan pemberitahuan tertulis kepada pengelola

      kegiatan;Memberikan bantuan dan petunjuk kepada pelaksana pekerjaan dalam mengusahakan perijinan sehubungan dengan
      pelaksanaan pembangunan;Melakukan konsultasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membahas segala
      masalah dan persoalan yang timbul selama masa pembangunan;Mengadakan rapat lapangan secara berkala, dengan
      Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pelaksana Pekerjaan serta unsur wilayah (jika diperlukan) dengan tujuan untuk

      membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan baik secara teknis maupun social.

                                         Kuala Kapuas, maret 2025