Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Untuk Pemutakhiran Znt

KERANGKA  ACUAN KERJA PENGADAAN  BARANG JASA                    
                             MELALUI SELEKSI                                  

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah                                    
Program       : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                         

Kegiatan      : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                        
Sub Kegiatan  : Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
                serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)       
Rincian Objek : Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - Pemutakhiran

                Zona Nilai Tanah                                              
Kode RUP      : 57578121                                                      
Sumber Dana   : Pendapatan Asli Daerah (PAD)                                  

1. Latar Belakang                                                             

        Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan
  Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) merupakan 2 (dua) jenis pajak dari beberapa
  jenis pajak daerah yang dipungut di wilayah Pemerintahan Kabupaten Karo berdasarkan
  Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

  Daerah. PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
  dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas
  tanah dan/atau bangunan. Dasar pengenaan PBB P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP),
  sedangkan dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Dalam hal
  Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan

  dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar
  pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak
  Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.                          
        Kondisi saat ini, penetapan pajak PBB P2 sangatlah rendah. Rendahnya penetapan

  pajak PBB P2 ini disebabkan karena belum dimutakhirkannya NJOP. Penetapan NJOP
  dilakukan melalui penerbitan Keputusan Bupati Karo, dilaksanakan terakhir pada tahun 2021.
  Penetapan tersebut hanya mengupdate tahun penetapan untuk memenuhi amanat regulasi
  sedangkan NJOP yang tercantum dalam penetapan tersebut masih mengakomodir NJOP yang
  pernah ditetapkan pada tahun 2004 yang pada saat itu PBB P2 masih dikelola oleh Kantor

  Pelayanan Pajak (KPP) PRATAMA. Pengenaan BPHTB dominan masih menggunakan NJOP
  sebagai dasar pengenaan walaupun dalam ketentuan pajak daerah Pemerintah Kabupaten
  Karo menyatakan bahwa dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP. Hal ini sering dilakukan
  karena ada bunyi Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 tahun 2024

  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa “dalam hal Nilai
  Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam
  pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan
  BPHTB  yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan
  Bangunan pada tahun terjadinya perolehan”. Kondisi ini mengakibatkan penerimaan pajak

  daerah dari sektor PBB P2 dan BPHTB sangatlah rendah dan jauh dari potensi yang ada.
        Untuk menyikapi hal sebagaimana tersebut diatas, maka dilaksanakan Pemutakhiran
  Zona Nilai Tanah pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah dengan Sub Kegiatan
  Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan
  Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).                                        

2. Dasar Hukum                                                                
  Dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan Belanja Jasa yang diberikan

  kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - Pemutakhiran Zona Nilai Tanah adalah sebagai berikut :
  a. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom   
     Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
     Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

     Indonesia Nomor 1092);                                                   
  b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
     Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
     Nomor 4286);                                                             
  c. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

     Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
     Indonesia Nomor 4355);                                                   
  d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
     Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

     Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
     Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
     Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
     6841);                                                                   
  e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

     Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
     Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)         
  f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

     Republik Indonesia Nomor 6322);                                          
  g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Berita Negara
     Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 719) sebagaimana telah diubah beberapa kali
     terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228 /PMK.01/2019 tentang Perubahan
     Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik

     (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1744);                
  h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak
     Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
     2018 Nomor 1853);                                                        

  i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
     Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
     1781);                                                                   
  j. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
     Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05,

     Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03), sebagaimana telah diubah
     dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
     Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
     Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan
     Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);                                
  k. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
     Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan
     Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);                                

  l. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
     Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);
  m. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
     (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 01);                      

3. Maksud dan Tujuan                                                          
  a. Maksud                                                                   
     Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah melakukan pemutakhiran Zona Nilai Tanah
     yang menggambarkan besaran-besaran nilai tanah atau harga pasar dan potensi tanah

     kondisi saat ini di Kabupaten Karo yang berfungsi sebagai informasi spasial yaitu Peta Zona
     Nilai Tanah (ZNT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.                  
  b. Tujuan                                                                   
     Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memperoleh kajian yang memberikan

     informasi terkait rentang Nilai Pasar Tanah kondisi saat ini untuk dapat menjadi bahan
     pertimbangan dalam penentuan dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang
     bermuara bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karo khususnya dari
     sektor pajak PBB P2 dan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.             

4. Objek Penilaian, Sasaran dan Output pelaksanaan kegiatan                   
  Obyek Penilaian adalah objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2)
  wilayah Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Berastagi dan Kecamatan Tiga Panah dengan
  sasaran yakni termutakhirkannya Zona Nilai Tanah di wilayah tersebut melalui mekanisme

  Penilaian Zona Nilai Tanah dan mekanisme pengadaan barang jasa Pemerintah sesuai
  ketentuan peraturan perundang-undangan. Output pelaksanaan kegiatan ini adalah Laporan
  Penilaian/Kajian yang berisi tentang informasi opini nilai berupa rentang nilai pasar atas seluruh
  objek kajian dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.                 
  Jumlah keseluruhan objek penilaian yakni 58.421 NOP (Nomor Objek Pajak) dengan rincian

  sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :                               
  a. Kecamatan Kabanjahe ;                                                    
                        2                                                     
     Luas wilayah 44, 65 Km , terdiri dari 5 Kelurahan dan 8 Desa, dengan klasifikasi PBB
     Perkotaan 6 wilayah, PBB Perdesaan 8 wilayah dengan uraian jumlah Nomor Objek Pajak
     (NOP) adalah sebagai berikut :                                           
     - PBB Perkotaan : (jumlah NOP : 14.034)                                  
       1. Berhala, jumlah NOP : 668                                           
       2. Gung Leto, jumlah NOP : 1.345                                       
       3. Gung Begeri, jumlah NOP : 4.246                                     

       4. Kampung Dalam, jumlah NOP : 2.207                                   
       5. Lau Cimba, jumlah NOP : 3.193                                       
       6. Padang Mas, jumlah NOP : 2.375                                      
     - PBB Perdesaan : (jumlah NOP : 14.671)                                  
       1. Kandibata, jumlah NOP : 1.301                                       
       2. Lau Simomo, jumlah NOP : -                                          
       3. Kacaribu, jumlah NOP : 1.749                                        
       4. Katepul, jumlah NOP : 199                                           
       5. Samura, jumlah NOP : 3.092                                          

       6. Ketaren, jumlah NOP : 4.117                                         
       7. Rumah Kabanjahe, jumlah NOP : 1.232                                 
       8. Kaban, jumlah NOP : 627                                             
       9. Sumber Mufakat, NOP : 2.354                                         

     - Total jumlah NOP PBB P2 Kecamatan Kabanjahe : 28.705                   
  b. Kecamatan Berastagi                                                      
                        2                                                     
     Luas wilayah : 30,50 Km , terdiri dari 4 Kelurahan dan 6 Desa, dengan klasifikasi PBB
     Perkotaan 7 wilayah, PBB Perdesaan 3 wilayah dengan uraian jumlah Nomor Objek Pajak
     (NOP) adalah sebagai berikut :                                           
     - PBB Perkotaan : (jumlah NOP : 10.833)                                  
       1. Raya, jumlah NOP : 2.014                                            
       2. RUmah Berastagi, jumlah NOP : 2.520                                 
       3. Gundaling II, jumlah NOP : 1.182                                    

       4. Tambak Lau Mulgap II, jumlah NOP : 702                              
       5. Sempajaya, jumlah NOP : 2.242                                       
       6. Tambak Lau Mulgap I, jumlah NOP ; 430                               
       7. Gundaling I, jumlah NOP : 1.743                                     
     - PBB Perdesaan : (jumlah NOP : 3.923)                                   

       1. Doulu, jumlah NOP : 526                                             
       2. Gurusinga, jumlah NOP : 2.738                                       
       3. Lau Gumba, jumlah NOP : 659                                         
     - Total jumlah NOP PBB P2 Kecamatan Berastagi : 14.756                   

  c. Kecamatan Tigapanah                                                      
                         2                                                    
     Luas wilayah : 127,04 Km , terdiri dari 0 Kelurahan dan 29 Desa, dengan klasifikasi PBB
     Perkotaan 1 wilayah, PBB Perdesaan 25 wilayah (3 wilayah belum penetapan yakni di
     daerah Siosar relokasi pengungis Erupsi Gunung Sinabung yakni Desa Sukameriah,
     Bekerah dan Simacem) dengan uraian jumlah Nomor Objek Pajak (NOP) adalah sebagai
     berikut :                                                                
     - PBB Perkotaan : (jumlah NOP : 919)                                     
       1. Tigapanah, jumlah NOP : 919                                         
     - PBB Perdesaan : (jumlah NOP : 14.041)                                  

       1. Manuk Mulia, jumlah NOP : 311                                       
       2. Lau Riman, jumlah NOP : 224                                         
       3. Kacinambun, Jumlah NOP 770                                          
       4. Suka Maju, jumlah NOP : 487                                         
       5. Kuta Mbelin, jumlah NOP : 356                                       

       6. Kubu Simbelang, jumlah NOP : 758                                    
       7. Singa, jumlah NOP : 1.276                                           
       8. Bunuraya, jumlah NOP : 1.410                                        
       9. Kuta Kepar, jumlah NOP : 316                                        
       10. Suka, jumlah NOP : 1.649                                           
       11. Sukadame, jumlah NOP : 497                                         
       12. Kuta Bale, jumlah NOP : 61                                         
       13. Mulawari, jumlah NOP : 482                                         
       14. Lepar Samura, jumlah NOP : 297                                     

       15. Seberaya, jumlah NOP : 912                                         
       16. Kutajulu, jumlah NOP : 93                                          
       17. Bertah, jumlah NOP : 195                                           
       18. Ajimbelang, jumlah NOP : 379                                       

       19. Ajijahe, jumlah NOP : 439                                          
       20. Ajibuhara, jumlah NOP : 377                                        
       21. Ajijulu, jumlah NOP : 601                                          
       22. Lambar, jumlah NOP : 536                                           
       23. Salit, jumlah NOP : 331                                            

       24. Suka Mbayak, jumlah NOP : 666                                      
       25. Sukapilihen, jumlah NOP: 618                                       
     - Total jumlah NOP PBB P2 Kecamatan Tigapanah : 14.960                   
                                                                  2           
  d. Total luas objek penilaian di 3 (tiga) Kecamatan tersebut yakni seluas 202,19 Km dengan
     total Nomor Objek Pajak PBB P2 yakni sebanyak 58.421 NOP.                

5. Organisasi Pelaksana Kegiatan                                              
  Nama Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan ini yakni :                
  Nama Perangkat Daerah      : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karo         

  Nama Pengguna Anggaran     : Petrus Ginting, S.Sos                          
  Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Joseph Sitepu S.IP                          
  Alamat Perangkat Daerah    : Jl. Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe, Kecamatan  
                               Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara

6. Sumber Dana, Pagu Anggaran dan Perkiraan Biaya                             
  a. Sumber Dana pelaksanaan pekerjaan ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD
     Kabupaten Karo tahun anggaran 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 900.000.000,-
     (sembilan ratus juta rupiah).                                            

  b. Total perkiraan biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 899.992.137,- (delapan ratus
     sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh tujuh
     rupiah).                                                                 

7. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan                                         
  Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diperkirakan 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung
  sejak Surat Perjanjian Kerja diterbitkan.                                   

8. Spesifikasi Kualifikasi Administrasi                                       

  Spesifikasi kualifikasi administrasi pelaksana pekerjaan ini adalah sebagai berikut :
  a. merupakan Konsultan Jasa Penilai Publik yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik
     Indonesia;                                                               
  b. memiliki Izin Penilai Publik Bidang Jasa Penilaian Properti yang masih berlaku yang
     ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia;                     
  c. berdomisili di wilayah Provinsi Sumatera Utara (kantor pusat dan/atau cabang) yang
     dibuktikan dengan surat keterangan domisili usaha;                       
  d. Memiliki Lisensi Penilai Pertanahan Bidang Jasa Penilaian Properti dari Kementerian ATR /

     BPN yang masih berlaku.                                                  
  e. memiliki NIB yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan; dan       
  f. telah menyelesaikan kewajiban perpajakan yang dibuktikan dengan SPT Tahunan 2024;

9. Spesifikasi Kualifikasi Teknis                                             
  a. Personil Utama                                                           
     Personil Utama dan uraian pekerjaan yakni :                              
     1) Penilai Berizin Properti dan/atau Bisnis (S III) / Team Leader 1 orang, yang memiliki
       ijasah minimal S1 dengan pengalaman minimal 3 tahun. Team Leader merupakan

       penanggungjawab utama dalam pekerjaan, sebagai ketua tim, tugas utamanya adalah
       adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam
       pelaksanaan sampai dengan pekerjaan selesai dan bertanggung jawab terutama atas
       pengendalian seluruh pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan dan persyaratan

       yang telah ditentukan dalam kontrak.                                   
     2) Penilai Madya (T III) 2 orang, yang memiliki ijasah minimal S1 dengan pengalaman
       minimal 2 tahun, dan telah menjadi anggota assosiasi penilai (MAPPI), bertugas
       membantu pekerjaan Team Leader dengan cara mengumpulkan data survey penilaian
       yang dimaksud, yang telah ditetapkan dengan baik dan benar dan bertanggung jawab

       atas keakuratan hasil survei, kelengkapan data. Dalam melaksanakan tugasnya, Penilai
       Madya bertanggung jawab kepada Team Leader.                            
     3) Penilai Pratama (P III) 3 orang, yang memiliki ijasah minimal S1 dengan pengalaman
       minimal 1 tahun serta tergabung dalam KJPP dan memiliki Sertifikat Masyarakat Profesi

       Penilai Indonesia (MAPPI), dan telah menjadi anggota assosiasi penilai (MAPPI),
       bertugas melaksanakan pekerjaan survei pengumpulan data survey penilaian yang
       dimaksud, yang telah ditetapkan dengan baik dan benar dan bertanggung jawab atas
       keakuratan hasil survei, kelengkapan data. Dalam melaksanakan tugasnya, Penilai
       Pratama bertanggung jawab kepada Penilai Madya.                        

  b. Personil Pendukung                                                       
     1) Surveyor 15 (lima belas) orang, syarat minimal SMA/Sederajat, dengan pengalaman
       survey sama dengan atau kurang dari 3 tahun, bertugas melaksanakan pekerjaan survei

       pengumpulan data survey penilaian yang dimaksud, yang telah ditetapkan dengan baik
       dan benar, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penilai Pratama.
     2) Administrasi 3 (tiga) orang, syarat minimal SMA/Sederajat, berpengalaman sama dengan
       atau kurang dari 5 tahun, bertugas melaksanakan pekerjaan administrasi terkait survei
       pengumpulan data survey penilaian yang dimaksud, yang telah ditetapkan dengan baik

       dan benar, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penilai Pratama.
     3) Operator 3 (tiga) orang, syarat minimal SMA/Sederajat, berpengalaman sama dengan
       atau kurang dari 3 tahun, bertugas melaksanakan pekerjaan sebagai operator survei
       pengumpulan data survey penilaian yang dimaksud, yang telah ditetapkan dengan baik
       dan benar, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penilai Pratama.
     4) Drafter 3 (tiga) orang, syarat minimal SMA/Sederajat, berpengalaman sama dengan atau
       kurang dari 3 tahun, bertugas melaksanakan pekerjaan drafter survei pengumpulan data
       survey penilaian yang dimaksud, yang telah ditetapkan dengan baik dan benar, dalam

       melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penilai Pratama.        

  c. Peralatan                                                                
     Peralatan yang dimiliki dan digunakan dalam pekerjaan ini sebagai berikut :

      GPS                                                                    
      Kamera                                                                 
      Meteran                                                                
      Komputer                                                               

10. Penutup                                                                   
  Demikian kerangka acuan kerja ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

                                                Pejabat Pembuat Komitmen      
                                             Badan Pendapatan Daerah Kab. Karo
                                                      Tahun 2025              

                                                   Joseph Sitepu, S.IP        
                                                Nip. 19870528 200701 1 002