| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0943375170703000 | Rp 248,809,646 | - | |
| 0839306727703000 | Rp 235,876,937 | Terdapat kesamaan data Nama: BAMBANG HARTONO, NIK: 6111012510950001, NPWP: 83.805.686.9-703.000 pada CV. GRAHA SUKSES MAJU Terdapat kesamaan data Nama: ISKI RAMADHAN, NIK: 6172042411020001, NPWP: 42.856.180.7-703.000 pada CV. GRAHA SUKSES MAJU | |
CV Graha Sukses Maju | 05*9**7****03**0 | Rp 205,449,160 | Terdapat kesamaan data Nama: ISKI RAMADHAN, NIK: 6172042411020001, NPWP: 42.856.180.7-703.000 pada CV ARUNG RAIHAN JAYA Terdapat kesamaan data Nama: BAMBANG HARTONO, NIK: 6111012510950001, NPWP: 83.805.686.9-703.000 pada CV ARUNG RAIHAN JAYA |
| 0030375513703000 | - | - | |
CV Ranum Desya Perkasa | 00*0**7****03**0 | - | - |
| 0025277286704000 | - | - | |
CV Arsya Prananda Grup | 04*5**9****03**0 | - | - |
| 0931887558707000 | - | - | |
Hutama Karya Konstruksi | 04*8**0****03**0 | - | - |
| 0767777485703000 | - | - | |
| 0943224865703000 | - | - | |
| 0663136372703000 | - | - | |
| 0022607345703000 | - | - | |
| 0412368946703000 | - | - | |
| 0015495450703000 | - | - | |
| 0722727484703000 | - | - | |
| 0029150679703000 | - | - | |
| 0943004572703000 | - | - | |
| 0025163163703000 | - | - |
I. SURAT PERJANJIAN
SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SD
Negeri 01 Tanjung Satai (DAK Reguler SD 2023)
Nomor [diisi nomor Kontrak]
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi
Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat
dan ditandatangani di ........... pada hari .......... tanggal ….... bulan ................. tahun
.............. [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan
Pemenang Nomor.…… tanggal ……., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SPPBJ) Nomor ……. tanggal ……., [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat
persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat Menteri Keuangan (untuk
sumber dana APBN) Nomor ..... tanggal. perihal ”], antara:
Nama : RAHADI USMAN, M.Pd
NIP :
197904212006041014
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan
Berkedudukan di : Jalan Bhayangkara Desa Dutera Sukadana
yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja
Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Kayong Utara Nomor 728/BKD-IV/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang
Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas
Pendidikan kabupaten Kayong Utara selanjutnya disebut disebut “Pejabat
Penandatangan Kontrak ”, dengan:
Nama : ………….. [nama wakil Penyedia]
Jabatan : ………….. [sesuai akta notaris]
Berkedudukan di : ………….. [alamat Penyedia]
Akta Notaris Nomor : ………….. [sesuai akta notaris]
Tanggal : ………….. [tanggal penerbitan akta]
Notaris : ………….. [nama notaris penerbit akta]
yang bertindak untuk dan atas nama ………….. [nama badan usaha] selanjutnya
disebut “Penyedia”.
Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14
Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui
Penyedia.
PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:
(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen
Pemilihan;
PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui
Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan
Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya
SD Negeri 01 Tanjung Satai (DAK Reguler SD 2023)
(b) dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
(c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional,
tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
dalam Kontrak ini;
(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani
Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan
penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh
advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua
fakta dan kondisi yang terkait.
Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk
membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium
Komputer Beserta Perabotnya SD Negeri 01 Tanjung Satai (DAK Reguler SD
2023)dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.
Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN
Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang
sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SD Negeri 01
Tanjung Satai (DAK Reguler SD 2023) Kabupaten Kayong Utara meliputi pekerjaan :
I.
Pekerjaan Pendahuluan
II.
Pekerjaan Pondasi
III.
Pekerjaan Rangka Struktur
IV.
Pekerjaan Lantai
V.
Pekerjaan Dinding Batako
VI.
Pekerjaan Pintu, Jendela dan Ventilasi
VII.
Pekerjaan Rangka Kapspant
VIII.
Pekerjaan Plafond
IX.
Pekerjaan Pengecatan
X.
Pekerjaan Instalasi Listrik
XI.
Pekerjaan Perabot
XII.
Pelaksanaan K3
Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh
berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam
Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. ……….. (………..
ditulis dalam huruf ……..) den
gan kode akun kegiatan .............................................................. ;
(2) Kontrak ini dibiayai dari DAK REGULAR SD 2023
(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : .............
atas nama Penyedia : ............... .
[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk
masing-masing Tahun Anggarannya]
Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK
(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian
(apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran
dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak
beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang,
subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana
Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen
lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan
Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan
ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan
dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
b. Surat Perjanjian;
c. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan
Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
d. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan
Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
e. Surat Penawaran;
f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
h. spesifikasi teknis; dan
i. gambar-gambar.
Pasal 5
MASA KONTRAK
(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak
tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan;
(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung
sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari
kalender;
(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung
sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) harikalender.
Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani
Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam
2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan
hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat
diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
............. [diisi nama badan usaha] PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Dinas Pendidikan
Kabupaten Kayong Utara
[tanda tangan dan cap (jika salinan
asli ini untuk PA maka rekatkan [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
meterai Rp 10.000,00)] untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp
10.000,00 )]
[nama lengkap]
[jabatan] RAHADI USMAN, M.Pd
NIP. 197904212006041014
II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
A. KETENTUAN UMUM
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-
Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK
harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang
dimaksudkan sebagai berikut.
1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah aparat
yang melakukan pengawasan melalui audit,
reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pemerintah.
1.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
adalah bagian pekerjaan utama atau bagian
pekerjaan bukan utama yang ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Dokumen
Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan
kepada Penyedia lain (subpenyedia) dan
disetujui terlebih dahulu oleh PA.
1.3 Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga
adalah daftar kuantitas/keluaran yang telah
diisi harga satuan kuantitas/keluaran sesuai
ketentuan pemberlakuannya dan jumlah
biaya keseluruhannya yang merupakan
bagian dari penawaran.
1.4 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim
pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh
PA, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih,
untuk mengelola administrasi Kontrak dan
mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
1.5 Harga Kontrak adalah total harga
pelaksanaan pekerjaan yang tercantum
dalam Kontrak.
1.6 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya
disingkat HPS adalah perkiraan harga
barang/jasa yang ditetapkan oleh PA.
1.7 Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat HSP adalah harga satu jenis
pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
1.8 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah
kerangka waktu yang sudah terinci
berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah
dilaksanakan pemeriksaan lapangan
bersama dan disepakati dalam rapat
persiapan pelaksanaan Kontrak.
1.9 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang
terjadi di luar kehendak para pihak dalam
Kontrak dan tidak dapat diperkirakan
sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak
dapat dipenuhi.
1.10 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan
keruntuhan bangunan dan/atau tidak
berfungsinya bangunan setelah penyerahan
akhir hasil Jasa Konstruksi.
1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya
disingkat KSO adalah kerja sama usaha
antar Penyedia yang masing-masing pihak
mempunyai hak, kewajiban dan tanggung
jawab yang jelas berdasarkan perjanjian
tertulis.
1.12 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya
disebut Kontrak adalah keseluruhan
dokumen yang mengatur hubungan hukum
antara PA dengan Penyedia dalam
pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau
pekerjaan konstruksi.
1.13 Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga
Satuan adalah Kontrak yang merupakan
gabungan lumsum dan harga satuan dalam
1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
1.14 Kuasa Pengguna Anggaran pada
pelaksanaan APBN yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang
memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab Penggunaan Anggaran
pada Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan.
1.15 Kuasa Pengguna Anggaran pada
Pelaksanaan APBDyangselanjutnya disebut
KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan PA
pengguna anggaran dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah
1.16 Masa Kontrak adalah jangka waktu
berlakunya Kontrak ini terhitung sejak
tanggal penandatanganan Kontrak sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan.
1.17 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu
untuk melaksanakan seluruh pekerjaan
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan.
1.18 Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu
untuk melaksanakan kewajiban
pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan.
1.19 Mata Pembayaran Utama adalah mata
pembayaran yang pokok dan penting yang
nilai bobot kumulatifnya minimal 80%
(delapan puluh persen) dari seluruh nilai
pekerjaan, dihitung mulai dari mata
pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
1.20 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah
metode yang menggambarkan penguasaan
penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari
awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan
pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari
masing-masing jenis kegiatan pekerjaan
utama yang dapat dipertanggungjawabkan
secara teknis.
1.21 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang
selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang
bertugas memeriksa administrasi hasil
pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
1.22 Pejabat Pembuat Komitmen yang
selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan
tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara.
1.23 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan
atau sebagian kegiatan yang meliputi
pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan.
1.24 Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan
yang secara langsung menunjang
terwujudnya dan berfungsinya suatu
konstruksi sesuai peruntukannya yang
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Dokumen Pemilihan.
1.25 Pelaku Usaha adalah setiap orang
perorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian menyelenggarakan
kegiatan usaha dalam berbagai bidang
ekonomi.
1.26 Pengawas Pekerjaan adalah tim pendukung
yang ditunjuk/ditetapkan oleh PA yang
bertugas untuk mengawasi pelaksanaan
pekerjaan.
1.27 Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat
Daerah.
1.28 Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi
pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa
Konstruksi yang dapat berupa Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau
Pejabat Pembuat Komitmen
1.29 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang
menyediakan barang/jasa berdasarkan
Kontrak.
1.30 Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau
tenaga teknis yang ditempatkan sesuai
penugasan pada organisasi pelaksanaan
pekerjaan.
1.31 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang
diberikan kepada Peserta
pemilihan/Penyedia berupa larangan
mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di
seluruh Kementerian/Lembaga dalam
jangka waktu tertentu.
1.32 Subpenyedia adalah Penyedia yang
mengadakan perjanjian kerja tertulis
dengan Penyedia penanggung jawab
Kontrak, untuk melaksanakan sebagian
pekerjaan (subkontrak).
1.33 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut
Jaminan adalah jaminan tertulis yang
dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga
keuangan khusus yang menjalankan usaha
di bidang pembiayaan, penjaminan, dan
asuransi untuk mendorong ekspor
Indonesia/Konsorsium Perusahaan Asuransi
Umum/Konsorsium Lembaga
Penjaminan/Konsorsium Perusahaan
Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan.
1.34 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya
disingkat SPMK adalah surat yang
diterbitkan oleh PA kepada Penyedia untuk
memulai melaksanakan pekerjaan.
1.35 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang
dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan
oleh PA untuk memulai melaksanakan
pekerjaan.
1.36 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
adalah tanggal serah terima pertama
pekerjaan selesai (Provisional Hand
Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara
Serah Terima Pertama Pekerjaan yang
diterbitkan oleh PA.
1.37 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah
tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai
(Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam
Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan
yang diterbitkan oleh PA.
1.38 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja
yang bekerja di sektor konstruksi yang
meliputi ahli, teknisi atau analis, dan
operator.
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam
Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa
Indonesia.
3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak
asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia
dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi
perselisihan dengan pihak asing digunakan
Kontrak dalam bahasa Indonesia.
3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum
yang berlaku di Indonesia.
4. Korespondensi 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk
surat, e-mail dan/atau faksimili dengan
alamat tujuan para pihak yang tercantum
dalam SSKK.
4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau
persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus
dibuat secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia, dan dianggap telah
diberitahukan jika telah disampaikan secara
langsung kepada Wakil Sah Para Pihak
dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui
surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan
ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. Wakil Sah Para Pihak 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau
diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap
dokumen yang disyaratkan atau
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan
Kontrak ini oleh PA atau Penyedia hanya
dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah
Para Pihak atau pejabat yang disebutkan
dalam SSKK.
5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur
dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan
harus disampaikan kepada masing-masing
pihak.
5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan
ditunjuk menjadi Wakil Sah Pengguna Jasa,
maka selain melaksanakan pengelolaan
administrasi kontrak dan pengendalian
pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan
juga melaksanakan pendelegasian sesuai
dengan pelimpahan dari Pengguna Jasa.
6. Larangan Korupsi, 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa
Kolusi dan Nepotisme pemerintah, para pihak dilarang untuk :
(KKN), Penyalahgunaan
a. menawarkan, menerima atau
Wewenang serta
menjanjikan untuk memberi atau
Penipuan
menerima hadiah atau imbalan berupa
apa saja atau melakukan tindakan
lainnya untuk mempengaruhi siapapun
yang diketahui atau patut dapat diduga
berkaitan dengan pengadaan ini;
b. mendorong terjadinya persaingan tidak
sehat; dan/atau
c. membuat dan/atau menyampaikan
secara tidak benar dokumen dan/atau
keterangan lain yang disyaratkan untuk
penyusunan dan pelaksanaan Kontrak
ini.
6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan
termasuk semua anggota KSO (apabila
berbentuk KSO) dan subpenyedianya (jika
ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan
tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di
atas.
6.3 Penyedia yang menurut penilaian PA terbukti
melakukan larangan-larangan di atas dapat
dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh
PA sebagai berikut:
a. pemutusan Kontrak;
b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan
disetorkan sebagaimana ditetapkan
dalam SSKK;
c. sisa uang muka harus dilunasi oleh
Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan dan disetorkan sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK; dan
d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
[catatan: pengenaan Sanksi Daftar
Hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas
usulan PA.
PA/KPA menyampaikan dokumen
penetapan Sanksi Daftar Hitamkepada:
1) Penyedia yang dikenakan Sanksi
Daftar Hitam; dan
2) unit kerja yang melaksanakan
fungsi layanan pengadaan secara
elektronik, untuk ditayangkan
dalam Daftar HitamNasional]
6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas
dilaporkan oleh PA kepada PA/KPA.
6.5 Pengguna Jasa yang terlibat dalam KKN dan
penipuan dikenakan sanksi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asal Material/Bahan 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal
material/bahan yang terdiri dari rincian
komponen dalam negeri dan komponen
impor selama pelaksanaan pekerjaan
kepada Pengguna Jasa.
7.2 Asal material/bahan merupakan tempat
material/bahan diperoleh, antara lain
tempat material/bahan ditambang, tumbuh,
atau diproduksi.
7.3 Kendaraan yang digunakan untuk
pengiriman dan pengangkutan material
/ bahan mematuhi peraturan perundangan
terkait beban dan dimensi kendaraan
8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan
keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan
dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan
standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja
Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk
membayar semua pajak, bea, retribusi, dan
pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan
perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah
termasuk dalam Harga Kontrak.
10. Pengalihan Seluruh 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya
Kontrak diperbolehkan dalam hal pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan
(merger) maupun akibat lainnya.
10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka
Kontrak diputuskan sepihak oleh PA dan
Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana
diatur dalam pasal 44.2.
11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap
pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak
yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi
pengabaian yang terus-menerus selama Masa
Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap
pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian
hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara
tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak
yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung
jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan
subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang
dilakukan oleh mereka.
13. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota
yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk
bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak
dan kewajiban terhadap PA berdasarkan Kontrak
ini.
14. Pengawasan 14.1 Pengguna Jasa menetapkan Pengawas Pekerjaan
Pelaksanaan Pekerjaan (Direksi Teknis) untuk melakukan
pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai
Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat
berasal dari personel PA atau Penyedia Jasa
Pengawasan (Konsultan Pengawas).
14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya,
Pengawas Pekerjaan bertindak profesional.
Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas
Pekerjaan yang berasal dari Personel
Pengguna Jasa dapat bertindak sebagai
Wakil Sah Pengguna Jasa.
15. Tugas dan Wewenang 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang
Pengawas Pekerjaan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan
sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen
maupun pekerjaan sementara harus
mendapatkan persetujuan dari Pengawas
Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang
dari Pengguna Jasa.
15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini
diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan
sementara yang tidak tercantum dalam
Daftar Kuantitas dan Harga di dalam
Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk
menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan
pekerjaan sementara tersebut untuk
mendapatkan pernyataan tidak
berkeberatan (no objection) untuk
dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan.
Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana
pekerjaan sementara ini tidak melepaskan
Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai
Kontrak.
15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas
dan wewenang paling sedikitmeliputi:
a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu
pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa
pelaksana konstruksi;
b. memberikan ijin dimulainya setiap
tahapan pekerjaan;
c. memeriksa dan menyetujui kemajuan
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
sesuai dengan ketentuan dalam
Kontrak;
d. memeriksa dan menilai mutu dan
keselamatan konstruksi terhadap hasil
akhir pekerjaan;
e. menghentikan setiap pekerjaan yang
tidak memenuhi persyaratan;
f. bertanggungjawab terhadap hasil
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
sesuai tugas dantanggungjawabnya;
g. memberikan laporan secara periodik
kepada Pengguna Jasa sesuai dengan
ketentuan dalam Kontrak.
15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan
melaksanakan tugas dan wewenang
sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3
yang akan mempengaruhi ketentuan atau
persyaratan dalam kontrak maka Pengawas
Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan dari Pengguna Jasa
15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan
semua perintah Pengawas Pekerjaan yang
sesuai dengan kewenangan Pengawas
Pekerjaan dalam Kontrak ini.
16. Penemuan-penemuan Penyedia wajib memberitahukan kepada Pengguna
Jasa dan kepada pihak yang berwenang semua
penemuan benda/barang yang mempunyai nilai
sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi
pekerjaan yang menurut peraturan perundang-
undangan dikuasai oleh negara.
17. Akses ke Lokasi Kerja 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin
akses Pengguna Jasa, Wakil Sah Pengguna
Jasa, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak
yang mendapat izin dari Pengguna Jasa ke
lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana
pekerjaan ini sedang atau akan
dilaksanakan.
17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima
kelayakan dan ketersediaan jalur akses
menuju lapangan. Penyedia harus berupaya
menjaga setiap jalan atau jembatan dari
kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas
Penyedia atau akibat personel Penyedia.
Kecuali ditentukan lain maka:
a. Penyedia harus bertanggung jawab atas
pemeliharaan yang mungkin
diperlukan akibat penggunaan jalur
akses;
b. Penyedia harus menyediakan rambu
atau petunjuk sepanjang jalur akses,
dan mendapatkan perizinan yang
mungkin disyaratkan oleh otoritas
terkait untuk penggunaan jalur, rambu,
dan petunjuk;
c. biaya karena ketidaklayakan atau tidak
tersedianya jalur akses untuk
digunakan oleh Penyedia, harus
ditanggung Penyedia; dan
d. Pengguna Jasa tidak bertanggung jawab
atas klaim yang mungkin timbul akibat
penggunaan jalur akses.
17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan
jalan akses tersebut membutuhkan biaya
yang lebih besar dari biaya umum
(overhead) dalam Penawaran Penyedia,
maka Pengguna Jasa dapat mengalokasikan
biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di
dalam Harga Kontrak
17.4 Pengguna Jasa tidak bertanggung jawab atas
klaim yang mungkin timbul selain
penggunaan jalur akses tersebut.
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSANKONTRAK
18. Masa Pelaksanaan Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan
Kontrak Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan
kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak
sudah terpenuhi.
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan
19. Penyerahan Lokasi Kerja 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan
peninjauan lapangan bersama oleh para
pihak.
19.2 Pengguna Jasa berkewajiban untuk
menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan
kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam
rencana kerja yang telah disepakati oleh
para pihak dalam Rapat Persiapan
Penandatanganan Kontrak, untuk
melaksanakan pekerjaan tanpa ada
hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK
diterbitkan.
19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan
dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan
Lokasi Kerja.
19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama
ditemukan hal-hal yang dapat
mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka
perubahan tersebut harus dituangkan
dalam adendum Kontrak.
19.5 Jika Pengguna Jasa tidak dapat
menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan
Penyedia yang tercantum dalam rencana
kerja (sesuai pasal 19.2) untuk
melaksanakan pekerjaan dan terbukti
merupakan suatu hambatan, maka kondisi
ini ditetapkan sebagai Peristiwa
Kompensasi.
20. Surat Perintah Mulai 20.1 Pengguna Jasa menerbitkan SPMK paling
Kerja (SPMK) lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak
tanggal penandatanganan Kontrak atau 14
(empat belas) hari kerja sejak penyerahan
lokasi kerja pertama kali.
20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup
pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.
21. Rencana Mutu 21.1 Penyedia berkewajiban untuk
Pekerjaan Konstruksi mempresentasikan dan menyerahkan RMPK
(RMPK) sebagai penjaminan dan pengendalian mutu
pelaksanaan pekerjaan pada rapat
persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian
dibahas dan disetujui oleh Pengguna Jasa.
21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Method
Statement );
b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/
Inspection and Test Plan (ITP);
c. Pengendalian Subpenyedia dan
Pemasok.
21.3 Penyedia wajib menerapkan dan
mengendalikan pelaksanaan RMPK secara
konsisten untuk mencapai mutu yang
dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan
ini.
21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi
pekerjaan.
21.5 Penyedia berkewajiban untuk
memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum
Kontrak dan/atau PeristiwaKompensasi.
21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan
dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa
pekerjaan, termasuk perubahan terhadap
urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK
harus mendapatkan persetujuan Pengguna
Jasa.
21.7 Persetujuan Pengguna Jasa terhadapRMPK
tidak mengubah kewajiban kontraktual
Penyedia.
22. Rencana Keselamatan 22.1 Penyedia berkewajiban untuk
Konstruksi (RKK) mempresentasikan dan menyerahkan RKK
pada saat rapat persiapan pelaksanaan
Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK
dibahas dan disetujui oleh Pengguna Jasa.
22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan
mengendalikan pelaksanaan RKK secara
konsisten.
22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen
Kontrak.
22.4 Penyedia berkewajiban untuk
memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi
pekerjaan, jika terjadi perubahan maka
dituangkan dalam adendum Kontrak.
22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat
persetujuan pengguna jasa .
22.6 Persetujuan pengguna jasa terhadap
pelaksanaan RKK tidak mengubah
kewajiban kontraktual Penyedia.
23. Rapat Persiapan 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak
Pelaksanaan Kontrak diterbitkannya SPMK dan sebelum
pelaksanaan pekerjaan, Pengguna Jasa
bersama dengan Penyedia, unsur
perancangan, dan unsur pengawasan, harus
sudah menyelenggarakan rapat persiapan
pelaksanaan kontrak.
23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati
dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak
meliputi:
a. Penerapan SMKK :
1. RKK;
2. RMPK;
3. Rencana Kerja Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan
(RKPPL) (apabila ada); dan
4. Rencana Manajemen Lalu Lintas
(RMLL) (apabila ada)
b. Rencana Kerja;
c. organisasi kerja;
d. tata cara pengaturan pelaksanaan
pekerjaan termasuk permohonan
persetujuan memulai pekerjaan;
e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti
uraian tentang metode kerja yang
memperhatikan Keselamatan Konstruksi ;
f. hal-hal lain yang dianggap perlu.
23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak
dituangkan dalam Berita Acara Rapat
Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila
dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak
mengakibatkan perubahan isi Kontrak,
maka harus dituangkan dalam adendum
Kontrak
23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan
Kontrak, PA/KPA dapat membentuk
Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan
Kontrak
24. Mobilisasi 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudahmulai
dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau
sesuai kebutuhan dan rencana kerja.
24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup
pekerjaan, yaitu :
a. mendatangkan peralatan-peralatan
terkait yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan, termasuk
instalasi alat;
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor,
rumah, gedung laboratorium, bengkel,
gudang, dan sebagainya; dan/atau
c. mendatangkan Tenaga Kerja
Konstruksi.
24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang
digunakan mematuhi peraturan
perundangan terkait beban dan dimensi
kendaraan.
24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja
Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap
sesuai dengan kebutuhan
25. Pengukuran / 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PA
Pemeriksaan Bersama dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama
dengan Penyedia melakukan pengukuran
dan pemeriksaan detail terhadap kondisi
lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata
pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan
Peralatan Utama (Mutual Check 0%).
25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan
dalam Berita Acara. Apabila dalam
pengukuran/pemeriksaan bersama
mengakibatkan perubahan isi Kontrak,
maka harus dituangkan dalam adendum
Kontrak.
25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama
Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan
Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan
68.
26. Penggunaan Produksi 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia
Dalam Negeri berkewajiban mengutamakan
material/bahan produksi dalam negeri dan
tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan
yang dilaksanakan di Indonesia sesuai
dengan yang disampaikan pada saat
penawaran.
26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi,
bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan
perangkat lunak yang digunakan mengacu
kepada dokumen:
a. formulir rekapitulasi perhitungan
Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN), untuk Penyedia yang
mendapat preferensi harga; dan
b. daftar barang yang diimpor, untuk
barang yang diimpor.
26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan
ditemukan ketidaksesuaian dengan
dokumen pada pasal 26.2, maka akan
dikenakan sanksi sesuai peraturan
perundangan yang berlaku.
B.2 Pengendalian Waktu
27. Masa Pelaksanaan 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal,
Penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai
Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan RMPK, serta menyelesaikan
pekerjaan paling lambat selama Masa
Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa
Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya
yang dapat dibuktikan demikian, dan
Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada Pengguna Jasa, dengan disertai
bukti-bukti yang dapat disetujui Pengguna
Jasa, maka Pengguna Jasa dapat
memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan
melakukan penjadwalan kembali
pelaksanaan tugas Penyedia dengan
membuat adendum Kontrak.
27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa
Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau
Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan
atau kelalaian Penyedia maka Penyedia
dikenakan denda.
27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian
pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan
dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut
sesuai dengan SSKK.
27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah
bagian pekerjaan yang telah ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan.
28. Penundaan Oleh Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara
Pegawas Pekerjaan tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan
pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus
segera ditembuskan kepada Pengguna Jasa.
29. Rapat Pemantauan 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat
menyelenggarakan rapat pemantauan, dan
meminta satu sama lain untuk menghadiri
rapat tersebut. Rapat pemantauan
diselenggarakan untuk membahas
perkembangan pekerjaan dan perencanaan
atas sisa pekerjaan serta untuk
menindaklanjuti peringatan dini.
29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan
oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara
rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PA
dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu
diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat
memutuskan baik dalam rapat atau setelah
rapat melalui pernyataan tertulis kepada
semua pihak yang menghadiri rapat.
30. Peringatan Dini 30.1 Penyedia berkewajiban untuk
memperingatkan sedini mungkin Pengawas
Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu
yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan,
menaikkan Harga Kontrak atau menunda
penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan
dapat memerintahkan Penyedia untuk
menyampaikan secara tertulis perkiraan
dampak peristiwa atau kondisi tersebut di
atas terhadap Harga Kontrak dan Masa
Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus
sesegera mungkin disampaikan oleh
Penyedia.
30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama
dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah
atau mengurangi dampak peristiwa atau
kondisi tersebut.
31. Keterlambatan 31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan
Pelaksanaan Pekerjaan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pengguna
dan Kontrak Kritis Jasa harus memberikan peringatan secara
tertulis atau memberlakukan ketentuan
kontrak kritis.
31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila :
a. Dalam periode I (rencana fisik
pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak),
selisih keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana lebih besar
10 %;
b. Dalam periode II (rencana fisik
pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak),
selisih keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana lebih besar
5%;
c. Dalam periode II (rencana fisik
pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak),
selisih keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan
kurang dari 5% dan akan melampaui
tahun anggaran berjalan.
31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan
rapat pembuktian (show cause
meeting/SCM)
a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis,
Pengguna Jasa berdasarkan laporan dari
Pengawas Pekerjaan memberikan
peringatan secara tertulis kepada
Penyedia dan selanjutnya Pengguna Jasa
menyelenggarakan Rapat Pembuktian
(SCM) Tahap I.
b. Dalam SCM Tahap I, Pengguna Jasa,
Pengawas Pekerjaan dan Penyedia
membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh
Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji
coba pertama) yang dituangkan dalam
Berita Acara SCM Tahap I.
c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba
pertama, maka Pengguna Jasa
menerbitkan Surat Peringatan Kontrak
Kritis I dan harus diselenggarakan SCM
Tahap II yang membahas dan
menyepakati besaran kemajuan fisik yang
harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu
tertentu (uji coba kedua) yang
dituangkan dalam Berita Acara SCM
Tahap II.
d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba
kedua, maka Pengguna Jasa
menerbitkan Surat Peringatan Kontrak
Kritis II dan harus diselenggarakan SCM
Tahap III yang membahas dan
menyepakati besaran kemajuan fisik yang
harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu
tertentu (uji coba ketiga) yang
dituangkan dalam Berita Acara SCM
Tahap III.
e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba
ketiga,maka Pengguna Jasa
menerbitkan Surat Peringatan Kontrak
Kritis III dan Pengguna Jasa dapat
melakukan pemutusan Kontrak secara
sepihak dengan mengesampingkan
Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.
f. Apabila uji coba berhasil, namun pada
pelaksanaan pekerjaan selanjutnya
Kontrak dinyatakan kritis lagi maka
berlaku ketentuan SCM dari awal
32. Pemberian Kesempatan 32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal
menyelesaikan pekerjaan sampai Masa
Pelaksanaan berakhir, namun Pengguna Jasa
menilai bahwa Penyedia mampu
menyelesaikan pekerjaan, Pengguna Jasa
dapat memberikan kesempatan kepada
Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
32.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam
adendum Kontrak yang didalamnya mengatur :
a. waktu pemberian kesempatan
penyelesaian pekerjaan;
b. pengenaan sanksi denda keterlambatan
kepada Penyedia;
c. perpanjangan masa berlaku Jaminan
Pelaksanaan; dan
d. sumber dana untuk membiayai
penyelesaian sisa pekerjaan yang akan
dilanjutkan ke Tahun Anggaran
berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran
berikutnya, apabila pemberian
kesempatan melampaui Tahun Anggaran
32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50
(lima puluh) hari kalender, sejak Masa
Pelaksanaan berakhir.
32.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan dapat
melampaui Tahun Anggaran
B.3 Penyelesaian Kontrak
33. Serah Terima Pekerjaan 33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian
pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan
yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis
kepada Pengguna Jasa untuk serah terima
pertama pekerjaan.
33.2 Pengguna Jasa memerintahkan Pengawas
Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan
terhadap hasil pekerjaan.
33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan
terhadap kesesuaian hasil pekerjaan
terhadap kriteria/spesifikasi yang
tercantum dalam Kontrak.
33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari
Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada
Pengguna Jasa, apabila dalam pemeriksaan
hasil pekerjaan tidak sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak
dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pengguna
Jasa memerintahkan Penyedia untuk
memperbaiki dan/atau melengkapi
kekurangan pekerjaan.
33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau
pengujian hasil pekerjaan telah sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak maka Pengguna Jasa dan Penyedia
menandatangani Berita Acara Serah Terima
Pertama Pekerjaan.
33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95%
(sembilan puluh lima persen) dari Harga
Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen)
merupakan retensi selama masa
pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan
sebesar 100% (seratus persen) dari Harga
Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan
Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima
persen) dari Harga Kontrak.
33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan
selama Masa Pemeliharaan sehingga
kondisi tetap seperti pada saat penyerahan
pertama pekerjaan.
33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk
pekerjaan permanen selama 6 (enam)
bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi
permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat
melampaui Tahun Anggaran. Lamanya
Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir,
Penyedia mengajukan permintaan secara
tertulis kepada Pengguna Jasa untuk
penyerahan akhir pekerjaan.
33.10 Pengguna Jasa setelah menerima pegajuan
sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan
Pengawas Pekerjaan untuk melakukan
pemeriksaan (dan pengujian apabila
diperlukan) terhadap hasil pekerjaan
33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan,
Penyedia telah melaksanakan semua
kewajibannya selama Masa Pemeliharaan
dengan baik dan telah sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak
maka PA dan Penyedia menandatangani
Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
33.12 Pengguna Jasa wajib melakukan
pembayaran sisa Harga Kontrak yang
belum dibayar atau mengembalikan
Jaminan Pemeliharaan.
33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan
kewajiban pemeliharaan sebagaimana
mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan
sepihak oleh Pengguna Jasa dan Penyedia
dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam
pasal 44.3.
33.14 Setelah penandatanganan Berita Acara
Serah Terima Akhir Pekerjaan, PA
menyerahkan hasil pekerjaan kepada
PA/KPA.
33.15 PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan
pemeriksaan administratif terhadap hasil
pekerjaan yang diserahterimakan.
33.16 PPHPmelakukanpemeriksaanadministratif
proses pengadaan barang/jasa sejak
perencanaan pengadaan sampai dengan
serah terima hasil pekerjaan, meliputi
dokumen program/penganggaran, surat
penetapan Pengguna Jasa, dokumen
perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP,
dokumen persiapan pengadaan, dokumen
pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan
perubahannya serta pengendaliannya, dan
dokumen serah terima hasil pekerjaan.
33.17 Apabila hasil pemeriksaan administrasi
ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan,
PPHP melalui PA/KPA memerintahkan
Pengguna Jasa untuk memperbaiki
dan/atau melengkapi kekurangan dokumen
administratif.
33.18 Hasil pemeriksaan administratif dituangkan
dalam Berita Acara.
33.19 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan
perbagian pekerjaan (secara parsial) yang
ketentuannya ditetapkan dalamSSKK.
33.20 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan
serah terima pekerjaan sebagian atau secara
parsial yaitu:
a. bagian pekerjaan yang tidak
tergantung satu sama lain; dan
b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak
terkait satu sama lain dalam pencapaian
kinerja pekerjaan.
33.21 Dalam hal dilakukan serah terima
pekerjaan secara parsial, maka cara
pembayaran, ketentuan denda dan
kewajiban pemeliharaan tersebut di atas
disesuaikan.
33.22 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan
setelah serah terima pertama pekerjaan
untuk bagian pekerjaan (PHO parsial)
tersebut dilaksanakan sampai Masa
Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut
berakhir sebagaimana yang tercantum
dalam SSKK.
33.23 Serah terima pertama pekerjaan untuk
bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan
dalam Berita Acara.
34. Pengambilalihan Pengguna Jasa akan mengambil alih lokasi dan
hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah
dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran
pekerjaan.
35. Gambar As-built dan 35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada
Pedoman Pengoperasian Pengguna Jasa Gambar As-built dan
dan Perawatan / pedoman pengoperasian dan
Pemeliharaan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan
SSKK
35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan
pedoman pengoperasian dan
perawatan/pemeliharaan, Pengguna Jasa
berhak menahan uang retensi atau Jaminan
Pemeliharaan
B.4 Adendum
36. Perubahan Kontrak 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui
adendum Kontrak.
36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan
apabila disetujui oleh para pihak, yang
diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
a. perubahan pekerjaan;
b. perubahan Harga Kontrak;
c. perubahan jadwal pelaksanaan
pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
d. perubahan personel
manajerial dan/atau peralatan utama;
dan/atau
e. perubahan Kontrak yang disebabkan
masalah administrasi.
36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak,
Pengguna Jasa dapat meminta pertimbangan
dari Pengawas Pekerjaan dan Panitia
Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
37. Perubahan Pekerjaan 37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara
kondisi lapangan pada saat pelaksanaan
dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis
yang ditentukan dalam dokumen Kontrak,
Pengguna Jasa bersama Penyedia dapat
melakukan perubahan pekerjaan, yang
meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume
yang tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis
kegiatan/pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau
gambar pekerjaan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan
pekerjaan.
37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi
lapangan seperti yang dimaksud pada pasal
37.1 namun ada perintah perubahan dari
Pengguna Jasa, Pengguna Jasa bersama
Penyedia dapat menyepakati perubahan
pekerjaan yang meliputi:
a. menambah dan/atau mengurangi jenis
kegiatan/pekerjaan;
b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau
gambar pekerjaan; dan/atau
c. mengubah jadwal pelaksanaan
pekerjaan
37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh
PA secara tertulis kepada Penyedia
kemudian dilanjutkan dengan negosiasi
teknis dan harga dengan tetap mengacu
pada ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak awal.
37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam
Berita Acara sebagai dasar penyusunan
adendum Kontrak.
37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan
37.2 mengakibatkan penambahan Harga
Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan
dengan ketentuan penambahan Harga
Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh
persen) dari harga yang tercantum dalam
Kontrak awal dan tersedianya anggaran.
37.6 Ketentuan pasal 37.1 huruf a tidak berlaku
untuk bagian pekerjaan lumsum.
38. Perubahan Harga 38.1 Perubahan Harga Kontrak dapat
diakibatkan oleh:
a. perubahan pekerjaan;
b. penyesuaian harga; dan/atau
c. Peristiwa Kompensasi.
38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama
yang akan dilaksanakan berubah akibat
perubahan pekerjaan lebih dari 10%
(sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka
pembayaran volume selanjutnya dengan
menggunakan harga satuan yang
disesuaikan dengan negosiasi.
38.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran
terdapat harga satuan timpang, maka harga
satuan timpang tersebut hanya berlaku
untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum
dalam Dokumen Pemilihan. Untuk
kuantitas pekerjaan tambahan digunakan
harga satuan berdasarkan hasilnegosiasi.
38.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang
masuk kategori harga satuan timpang, maka
dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
38.5 Apabila terdapat perubahan pekerjaan,
maka penentuan harga baru dilakukan
dengan negosiasi.
38.6 Ketentuan penggunaan rumusan
penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
a) harga yang tercantum dalam Kontrak
dapat berubah akibat adanya
penyesuaian harga sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
b) penyesuaian harga diberlakukan pada
Kontrak Tahun Jamak dengan yang
masa pelaksanaannya lebih dari 18
(delapan belas) bulan;
c) penyesuaian harga satuan diberlakukan
mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak
pelaksanaan pekerjaan;
d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi
seluruh kegiatan/mata pembayaran,
kecuali komponen keuntungan, biaya
tidak langsung (overhead cost) dan
harga satuan timpang sebagaimana
tercantum dalam penawaran;
e) penyesuaian harga satuan diberlakukan
sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang
tercantum dalam Kontrak
awal/adendum Kontrak;
f) penyesuaian harga satuan bagi
komponen pekerjaan yang berasal dari
luar negeri, menggunakan indeks
penyesuaian harga dari negara asal
barang tersebut;
g) jenis pekerjaan baru dengan harga
satuan baru sebagai akibat adanya
adendum Kontrak dapat diberikan
penyesuaian harga mulai bulan ke-13
(tiga belas) sejak adendum Kontrak
tersebut ditandatangani;
h) indeks yang digunakan dalam
pelaksanaan Kontrak terlambat
disebabkan oleh kesalahan Penyedia
adalah indeks terendah antara jadwal
Kontrak dan realisasi pekerjaan;
i) jenis pekerjaan yang lebih cepat
pelaksanaannya diberlakukan
penyesuaian harga berdasarkan indeks
harga pada saat pelaksanaan.
38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian
harga diatur dalam SSKK.
38.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa
Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa
Kompensasi.
38.9 Ketentuan pasal 38.1 huruf b tidak berlaku
untuk bagian pekerjaan lumsum.
38.10 Ketentuan pasal 38.2 dan 38.3 hanya
berlaku untuk bagian pekerjaan harga
satuan.
39. Perubahan Jadwal 39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan
Pelaksanaan Pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
dan/atau Masa
a. perubahan pekerjaan;
Pelaksanaan
b. perpanjangan Masa Pelaksanaan;
dan/atau
c. Peristiwa Kompensasi.
39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat
diberikan oleh PA atas pertimbangan yang
layak dan wajar untuk hal-hal sebagai
berikut:
a. perubahan pekerjaan;
b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
c. Keadaan Kahar.
39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang
paling kurang sama dengan waktu
terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar
atau waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan pekerjaan akibat dari
ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b
39.4 Pengguna Jasa dapat menyetujui perpanjangan
Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah
melakukan penelitian terhadap usulan
tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam
jangka waktu sesuai pertimbangan yang
wajar setelah Penyedia meminta
perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk
memberikan peringatan dini atas
keterlambatan atau tidak dapat bekerja
sama untuk mencegah keterlambatan
sesegera mungkin, maka keterlambatan
seperti ini tidak dapat dijadikan alasan
untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
39.5 Pengguna Jasa berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan
Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus
telah menetapkan ada tidaknya
perpanjangan dan untuk berapa lama,
39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan
dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan
dituangkan dalam Adendum Kontrak.
39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga
penyelesaian pekerjaan akan melampaui
Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak
untuk meminta perpanjangan Masa
Pelaksanaan berdasarkan data penunjang.
Pengguna Jasa berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan
memperpanjang Masa Pelaksanaan secara
tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan
harus dilakukan melalui adendum Kontrak.
40. Perubahan personel 40.1 Jika Pengguna Jasa menilai bahwa Personel
manajerial dan/atau Manajerial :
peralatan utama
1. tidak mampu atau tidak dapat
melakukan pekerjaan dengan baik;
2. tidak menerapkan prosedur
SMKK;dan/atau
3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi
tugasnya;
maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dan menjamin
Personel Manajerial tersebut meninggalkan
lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari
kalender sejak diminta oleh Pengguna Jasa
40.2 Jika Pengguna Jasa menilai bahwa Peralatan
Utama:
1. tidak dapat berfungsi sesuai
dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
2. tidak sesuai peraturan perundangan
terkait beban dan dimensi kendaraan
maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dan menjamin
peralatan utama tersebut meninggalkan
lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari
kalender sejak diminta oleh Pengguna Jasa
40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial
dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan,
maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dengan kualifikasi
yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja
konstruksi dan/atau peralatan yang
digantikan tanpa biaya tambahan apapun:
40.4 Pengguna Jasa dapat menyetujui
penempatan/penggantian Personel
Manajerial dan/atau Peralatan Utama
menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah
mendapat rekomendasi dari Pengawas
Pekerjaan
40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama harus mendapatpersetujuan
terlebih dahulu dari Pengguna Jasa dan
dituangkan dalam adendum kontrak.
40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang
timbul akibat perubahan Personel
Manajerial dan/atau Peralatan Utama
menjadi tanggung jawab Penyedia
B.5 Keadaan Kahar
41. Keadaan Kahar 41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
bencana alam, bencana non alam, bencana
sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi
cuaca ekstrem, dan gangguan industri
lainnya.
41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-
hal merugikan yang disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian para pihak.
41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pengguna
Jasa atau Penyedia memberitahukan tentang
terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu
pihak secara tertulis dengan ketentuan:
a. dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender sejak menyadari
atau seharusnya menyadari atas
kejadian atau terjadinya Keadaan
Kahar;
b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
c. menyerahkan hasil identifikasi
kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang
terhambat dan/atau akan
terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut
41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
a. pernyataan yang diterbitkan oleh
pihak/instansi yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau
b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar
yang telah diverifikasikebenarannya.
41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja
pelaksanaan dapat berupa :
a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang
terdampak;
b. Kurva S pekerjaan; dan
c. Dokumen pendukung lainnya (apabila
ada)
41.6 Pengguna Jasa meminta Pengawas
Pekerjaan untuk melakukan penelitian
terhadap penyampaian pemberitahuan
Keadaan Kahar dan bukti sebagaimana
dimaksud pada pasal 41.4 dan pasal 41.5
41.7 Dalam Keadaan Kahar terbukti, kegagalan
salah satu Pihak untuk memenuhi
kewajibannya yang ditentukan dalam
Kontrak bukan merupakan cidera janji atau
wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai
pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud
adalah hanya kewajiban dan kinerja
pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian
pekerjaan yang terdampak dan/atau akan
terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar,
pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.
Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar
dapat bersifat :
a. sementara hingga Keadaan Kahar
berakhir apabila akibat Keadaan Kahar
masih memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan
b. permanen apabila akibat Keadaan
Kahar tidak memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
c. Sebagian apabila Keadaan Kahar hanya
berdampak pada bagian Pekerjaan;
dan / atau
d. Seluruhnya apabila Keadaan Kahar
berdampak terhadap keseluruhan
Pekerjaan;
41.9 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar
sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis
oleh Pengguna Jasa dengan disertai alasan
penghentian pekerjaan dan dituangkan
dalam perubahan Rencana Kerja penyedia
41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan
mencakup seluruh pekerjaan (baik
sementara atau permanen) karena keadaan
kahar, maka :
a. Kontrak dihentikan sementara hingga
keadaan kahar berakhir; atau
b. Kontrak dihentikan permanen apabila
akibat Keadaan Kahar
tidak memungkinkan dilanjutkan /
diselesaikannya pekerjaan
41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal
41.10 dilakukan melalui perintah tertulis
oleh Pengguna Jasa dengan disertai alasan
penghentian kontrak dan dituangkan dalam
adendum kontrak
41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan,
para pihak dapat melakukan perubahan
Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat
diperpanjang sekurang-kurangnya sama
dengan jangka waktu terhentinya Kontrak
akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa
Pelaksanaan dapat melewati Tahun
Anggaran.
41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pengguna
Jasa memerintahkan secara tertulis kepada
Penyedia untuk sedapat mungkin
meneruskan pekerjaan, maka Penyedia
berhak untuk menerima pembayaran
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan
mendapat penggantian biaya yang wajar
sesuai dengan kondisi yang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan
Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur
dalam suatu adendum Kontrak.
41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrakdihentikan,
para pihak menyelesaikan hak dan
kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak
untuk menerima pembayaran sesuaidengan
prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang
telah dicapai setelah dilakukan
pengukuran/pemeriksaan bersama atau
berdasarkan hasil audit.
B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak
42. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena
terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada
pasal 41.
43. Pemutusan Kontrak 43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh
Pengguna Jasa atau Penyedia.
43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan
terlebih dahulu memberikan surat
peringatan dari salah satu pihak ke pihak
yang lain yang melakukan tindakan
wanprestasi kecuali tindakan pidana.
43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali
kecuali pelanggaran tersebut berdampak
terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa
manusia, keselamatan publik, dan
lingkungan dan ditindaklanjuti dengan
surat pernyataan wanprestasi dari pihak
yang dirugikan
43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-
kurangnya 14 (empat belas) hari kalender
setelah Pengguna Jasa /Penyedia
menyampaikan pemberitahuan rencana
Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada
Penyedia/ Pengguna Jasa.
43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak
oleh salah satu pihak maka PA membayar
kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian
prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh
Pengguna Jasa dikurangi denda yang harus
dibayar Penyedia (apabila ada), serta
Penyedia menyerahkan semua hasil
pelaksanaan kepada Pengguna Jasa dan
selanjutnya menjadi hak milik Pengguna
Jasa.
44. Pemutusan Kontrak oleh 44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267
Pengguna Jasa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Pengguna Jasa dapat melakukanpemutusan
Kontrak apabila:
a. Penyedia terbukti melakukan KKN,
kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses pengadaan yang diputuskan oleh
Instansi yang berwenang;
b. pengaduan tentang penyimpangan
prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
dinyatakan benar oleh Instansi yang
berwenang;
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit
yang diputuskan oleh pengadilan;
d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi
Daftar Hitam sebelum
penandatanganan Kontrak;
e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
f. Penyedia tidak mempertahankan
berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
g. Penyedia lalai/cidera janji dalam
melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telahditetapkan;
h. berdasarkan penelitian Pengguna Jasa,
Penyedia tidak akan mampu
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan
walaupun diberikan kesempatan
sampai dengan 50 (lima puluh) hari
kalender sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan untuk
menyelesaikan pekerjaan;
i. setelah diberikan kesempatan
menyelesaikan pekerjaan sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender
sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan, Penyedia tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan;
j. Penyedia menghentikan pekerjaan
selama 28 (dua puluh delapan) hari
kalender dan penghentian ini tidak
tercantum dalam jadwal pelaksanaan
pekerjaan serta tanpa persetujuan
pengawas pekerjaan; atau
k. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak
bukan dikarenakan pergantian nama
Penyedia.
44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan
pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan
Penyedia, maka:
a. Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu
dicairkan sebelum pemutusankontrak;
b. sisa uang muka harus dilunasi oleh
Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan (apabila diberikan);
c. Penyedia membayar denda (apabila
ada); dan
d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan
pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan
Penyedia, maka :
a. Pengguna Jasa berhak untuk tidak
mengembalikan retensi atau terlebih
dahulu mencairkan Jaminan
Pemeliharaan sebelum pemutusan
kontrak untuk membiayai
perbaikan/pemeliharaan; dan
b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam
44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan
uang retensi atau uang pencairan Jaminan
Pemeliharaan untuk membiayai
pembiayaan/pemeliharaan maka Pengguna
Jasa wajib menyetorkan sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK
44.5 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud
pada pasal 44.2 dan 44.4 disertai dengan:
a. bukti kesalahan penyedia sesuai
dengan ketentuan kontrak; dan
b. dokumen pendukung
44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud
pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan
disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
45. Pemutusan Kontrak oleh Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Penyedia Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat
melakukan pemutusan Kontrak apabila:
a. Pengguna Jasa menyetujui Pengawas Pekerjaan
memerintahkan Penyedia untuk menunda
pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan
pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik
selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
b. Pengguna Jasa tidak menerbitkan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) untuk
pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan
yang disepakati sebagaimana tercantum dalam
SSKK.
46. Pengakhiran Pekerjaan 46.1 Para pihak dapat menyepakati pengakhiran
Pekerjaan dalam hal terjadi
a. penyimpangan prosedur yang
diakibatkan bukan oleh kesalahan para
pihak;
b. pelaksanaan kontrak tidak
dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar;
atau
c. ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal
dituangkan dalam adendum final yang berisi
perubahan akhir dari kontrak.
47. Berakhirnya Kontrak 47.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak
dilakukan berdasarkan kesepakatan para
pihak.
47.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan
pengakhiran pekerjaan dan hak dan
kewajiban para pihak yang terdapat dalam
Kontrak sudah terpenuhi.
47.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak
sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2
adalah terkait dengan pembayaran yang
seharusnya dilakukan akibat dari
pelaksanaan kontrak
48. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil
pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi
kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian
atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan
sepenuhnya oleh Pengguna Jasa tanpa kewajiban
perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali
semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya
dapat dilakukan setelah mempertimbangkan
kepentingan Pengguna Jasa.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
49. Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban
Penyedia yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam
melaksanakan Kontrak, meliputi :
a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan
yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana
dan prasarana dari Pengguna Jasa untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai
ketentuan Kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara
periodik kepada Pengguna Jasa;
d. melaksanakan, menyelesaikan dan
menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang
telah ditetapkan dalam Kontrak;
e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan
secara cermat, akurat dan penuh tanggung
jawab dengan menyediakan tenaga kerja,
bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari
lapangan, dan segala pekerjaan permanen
maupun sementara yang diperlukan untuk
pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan
pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
f. memberikan keterangan-keterangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan
yang dilakukan Pengguna Jasa;
g. mengambil langkah-langkah yang memadai
dalam rangka memberi perlindungan kepada
setiap orang yang berada di tempat kerja
maupun masyarakat dan lingkungan sekitar
yang berhubungan dengan pemindahan bahan
baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi
dan proses produksi;
h. melaksanakan semua perintah Pengawas
Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan
Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat
lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.
50. Penggunaan Dokumen- Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan
Dokumen Kontrak dan menginformasikan dokumen Kontrak atau
Informasi dokumen lainnya yang berhubungan dengan
Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya
spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta
informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak,
kecuali dengan izin tertulis dari PA sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Hak Kekayaan Penyedia wajib melindungi Pengguna Jasa dari
Intelektual segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang
disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak
Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.
52. Penanggungan Risiko 52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas
PA beserta instansinya terhadap semua
bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,
dan biaya yang dikenakan terhadap Pengguna
Jasa beserta instansinya (kecuali kerugian
yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan
kesalahan atau kelalaian berat Pengguna Jasa)
sehubungan dengan klaim yang timbul dari
hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai
Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan
Akhir Pekerjaan :
a. kehilangan atau kerusakan peralatan
dan harta benda Penyedia, Subpenyedia
(jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian
tenaga kerja konstruksi;
c. kehilangan atau kerusakan harta
benda, dan cidera tubuh, sakit atau
kematian pihak ketiga.
52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau
kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan
perlengkapan merupakan risiko Penyedia,
kecuali kerugian atau kerusakan tersebut
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian
Pengguna Jasa.
52.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh
Penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam pasal ini.
52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil
pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan
hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh
Penyedia atas tanggungannya sendiri jika
kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi
akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
53. Perlindungan Tenaga 53.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban
Kerja atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan
Tenaga Kerja Konstruksinya pada program
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi
dan memerintahkan Tenaga Kerja
Konstruksinya untuk mematuhi peraturan
keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan
pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja
Konstruksinya dianggap telah membaca dan
memahami peraturan keselamatan kerja
tersebut.
53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan
kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya
(termasuk Tenaga Kerja Konstruksi
Subpenyedia, jika ada) perlengkapan
keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia
untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan
hukum yang berlaku, Penyedia wajib
melaporkan kepada Pengguna Jasa
mengenai setiap kecelakaan yang timbul
sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak
ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam
setelah kejadian.
54. Pemeliharaan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-
Lingkungan langkah yang memadai untuk melindungi
lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat
kerja dan membatasi gangguan lingkungan
terhadap pihak ketiga dan harta bendanya
sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengelolaan
lingkungan hidup.
55. Asuransi 55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia menyediakan
asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk
pekerjaan/barang/ peralatan yang
mempunyai risiko tinggi terhadap :
a. terjadinya kecelakaan konstruksi dalam
pelaksanaan pekerjaan atas:
i. segala risiko terhadap kecelakaan;
ii. kerusakan akibat kecelakaan
b. kehilangan; dan/atau
c. risiko lain yang tidak dapat diduga
55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi
pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di
lokasi kerja.
55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan
dalam penawaran dan termasuk dalam
Harga Kontrak.
56. Tindakan Penyedia yang 56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan
Mensyaratkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengguna
Persetujuan PA atau Jasa sebelum melakukan tindakan-tindakan
Pengawas Pekerjaan berikut:
a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan
dalam Lampiran A SSKK;
b. menunjuk Personel Manajerial yang
namanya tidak tercantum dalam
Lampiran A SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkan
dokumen penerapan SMKK;
d. tindakan lainyang diatur dalam SSUK.
56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan
lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas
Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-
tindakan berikut:
a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan
berdasarkan rencana kerja dan metode
kerja;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis
asuransi;
c. mengubah Personel Manajerial
dan/atau Peralatan Utama;
d. tindakan lain yang diatur dalam SSUK
56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan
56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK.
57. Laporan Hasil Pekerjaan 57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama
pelaksanaan kontrak untuk menetapkan
volume pekerjaan atau kegiatan yang telah
dilaksanakan guna pembayaran hasil
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan
dituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekerjaan.
57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan
pengawasan pelaksanaan pekerjaan,
seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi
pekerjaan dicatat dalam buku harian
sebagai bahan laporan harian pekerjaan
yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan
harian.
57.3 Laporan harian berisi:
a. jenis dan kuantitas bahan yang berada
di lokasi pekerjaan;
b. penempatan tenaga kerja konstruksi
untuk tiap macam tugasnya;
c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang
dilaksanakan;
e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir
dan peristiwa alam lainnya yang
berpengaruh terhadap kelancaran
pekerjaan; dan
f. catatan-catatan lain yang berkenaan
dengan pelaksanaan pekerjaan.
57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman
laporan harian dan berisi hasil kemajuan
fisik pekerjaan dalam periode satu minggu,
serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.
57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman
laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan
fisik pekerjaan dalam periode satu bulan,
serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi, PA dan Penyedia
membuat foto-foto dokumentasi dan video
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan
sesuai kebutuhan.
57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia,
diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan
disetujui oleh Pengguna Jasa
/ pihak Pengguna Jasa.
58. Kepemilikan Dokumen Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain,
laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti
lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia
berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan
hak milik Pengguna Jasa. Penyedia paling lambat
pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir
Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan
semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta
daftar rinciannya kepada Pengguna Jasa. Penyedia
dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap
dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan
(jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan
piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur
dalam SSKK.
59. Kerjasama Antara 59.1 Penyedia hanya boleh melakukan
Penyedia dan subkontrak sebagian :
Subpenyedia
a. pekerjaan utama kepada Penyedia
Spesialis; dan/atau
b. pekerjaan bukan pekerjaan utama
kepada Penyedia Usaha Kecil
59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas
bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
tersebut.
59.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau
mensubkontrakkan pekerjaan.
59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh
mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak
lain
59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan
kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh
melaksanakan sesuai dengan daftar bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila
ada) yang dituangkan dalam Lampiran A
SSKK
59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang
Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak
boleh diubah kecuali atas persetujuan
tertulis dari Pengguna Jasa dan dituangkan
dalam adendum Kontrak
59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan
Subpenyedia diawasi oleh Pengawas
Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara
periodik kepada Pengguna Jasa.
59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan
sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau
59.5 maka akan dikenakan denda senilai
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
60. Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan
menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses
bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan
pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas
lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PA dapat
memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi
kerja.
61. Alih Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi
Pengalaman/Keahlian dengan nilai pagu anggaran di atas
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),
Penyedia diwajibkan memberikan alih
pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui
sistem kerja praktik/magang sesuai dengan jumlah
yang disepakati pada saat Rapat Persiapan
Penunjukan Penyedia.
62. Pembayaran Denda Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi
finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi
atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban
Penyedia dalam Kontrak ini. PA mengenakan denda
dengan memotong angsuran pembayaran prestasi
pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak
mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
63. Jaminan 63.1 Jaminan yang digunakan dalam
pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank
garansi atau surety bond. Jaminan bersifat
tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus
dicairkan oleh penerbit jaminan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
surat perintah pencairan dari Pengguna Jasa
atau pihak yang diberi kuasa oleh Pengguna
Jasa diterima.
63.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus
telah ditetapkan/mendapat rekomendasi
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan
Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan
sebagai berikut:
a. paket pekerjaan sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) dapat diterbitkan oleh:
1) Bank Umum;
2) Perusahaan Asuransi;
3) Perusahaan Penjaminan;
4) lembaga keuangan khusus yang
menjalankan usaha di bidang
pembiayaan, penjaminan, dan
asuransi untuk mendorong ekspor
Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di
bidang lembaga pembiayaan
ekspor Indonesia; atau
5) Konsorsium Perusahaan Asuransi
Umum/Konsorsium Lembaga
Penjaminan/Konsorsium
Perusahaan Penjaminan yang
mempunyai program asuransi
kerugian (suretyship).
b. paket pekerjaan di atas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) dapat diterbitkan oleh:
1) Bank Umum; atau
2) Konsorsium Perusahaan Asuransi
Umum/Konsorsium Lembaga
Penjaminan/Konsorsium
Perusahaan Penjaminan yang
mempunyai program asuransi
kerugian (suretyship).
63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada
Pengguna Jasa setelah diterbitkannya Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
sebelum dilakukan Penandatanganan
Kontrak dengan besar:
a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
atau
b. 5% (lima persen) dari nilai total HPS
untuk harga penawaran atau penawaran
terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh
persen) nilai total HPS.
63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan
paling kurang sejak tanggal
penandatanganan Kontrak sampai dengan
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
(Provisional Hand Over/PHO).
63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah
pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus
persen) dan diganti dengan Jaminan
Pemeliharaan atau menahan uang retensi
sebesar 5% (lima persen) dari Harga
Kontrak;
63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada
Pengguna Jasa dalam rangka pengambilan
uang muka yang besarannya paling kurang
sama dengan besarnya uang muka yang
diterima Penyedia.
63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi
secara proporsional sesuai dengan sisa uang
muka yang diterima.
63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka
paling kurang sejak tanggal persetujuan
pemberian uang muka sampai dengan
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
(PHO).
63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada
Pengguna Jasa setelah pekerjaan dinyatakan
selesai 100% (seratus persen).
63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan
dilakukan paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai
dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai
dengan ketentuan Kontrak.
63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling
kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand
Over/FHO).
D. HAK DAN KEWAJIBAN PA
64. Hak dan Kewajiban PA Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh Pengguna Jasa dalam
melaksanakan Kontrak, meliputi :
a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;
b. menerima laporan-laporan secara periodik
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;
c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan
jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan
yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang
tercantum dalam Kontrak yang telah
ditetapkan kepada Penyedia;
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan
prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai
ketentuan Kontrak; dan
f. menilai kinerja Penyedia.
65. Fasilitas Pengguna Jasa dapat memberikan fasilitas berupa
sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika
ada) yang tercantum dalam SSKK untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
66. Peristiwa Kompensasi 66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan
kepada Penyedia yaitu:
a. Pengguna Jasa mengubah jadwal
pekerjaan yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada
Penyedia;
c. Pengguna Jasa tidak memberikan
gambar-gambar, spesifikasi dan/atau
instruksi sesuai jadwal yang
dibutuhkan;
d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi
sesuai jadwal dalam kontrak;
e. Pengguna Jasa menginstruksikan kepada
pihak Penyedia untuk melakukan
pengujian tambahan yang setelah
dilaksanakan pengujian ternyata tidak
ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
f. Pengguna Jasa memerintahkan
penundaan pelaksanaan pekerjaan;
g. Pengguna Jasa memerintahkan untuk
mengatasi kondisi tertentu yang tidak
dapat diduga sebelumnya dan
disebabkan/tidak disebabkan oleh
Pengguna Jasa; atau
h. ketentuan lain dalam SSKK.
66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan
pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka
Pengguna Jasa berkewajiban untuk
membayar ganti rugi dan/atau memberikan
perpanjangan Masa Pelaksanaan.
66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi
hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi
yang diajukan oleh Penyedia kepada
Pengguna Jasa, dapat dibuktikan kerugian
nyata.
66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya
dapat diberikan jika berdasarkan data
penunjang dan perhitungan kompensasi
yang diajukan oleh Penyedia kepada
Pengguna Jasa, dapat dibuktikan perlunya
tambahan waktu akibat Peristiwa
Kompensasi.
66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi
dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika
Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan
peringatan dini dalam mengantisipasi atau
mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA
67. Tenaga Kerja Konstruksi 67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja
pada pekerjaan ini wajib memilikisertifikat
kompetensi kerja.
67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel
Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada
pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat
kompetensi kerja, maka Penyedia wajib
memastikan dipenuhinya persyaratan
sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa
Pelaksanaan.
68. Personel Manajerial 68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan
dan/atau Peralatan diperkerjakan harus sesuai dengan yang
Utama tercantum dalam Lampiran A SSKK.
68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan
digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan
adalah peralatan yang laik dan harus sesuai
dengan yang tercantum dalam Lampiran A
SSKK.
68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk
menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika
diperlukan oleh Pengguna Jasa, Personel
Manajerial dapat sewaktu-waktu
disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan
pekerjaan di bawah sumpah.
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA
69. Harga Kontrak 69.1 Pengguna Jasa membayar kepada Penyedia
atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak
sebesar Harga Kontrak.
69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan
meliputi :
a. beban pajak;
b. keuntungan dan biaya overhead (biaya
umum);
c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
d. biaya penerapan SMKK.
69.3 Harga Kontrak bagian pekerjaan harga
satuan sesuai dengan rincian yang
tercantum dalam Daftar Kuantitas dan
Harga dan Harga Kontrak bagian pekerjaan
lumsum sesuai dengan Daftar Keluaran dan
Harga.
69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan
penawaran yang sebagaimana yang telah
diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan
dalam Kontrak
70. Pembayaran 70.1 Uang Muka
a. Uang muka dibayar untuk membiayai
mobilisasi peralatan/tenaga kerja
konstruksi, pembayaran uang tanda jadi
kepada pemasok bahan/material
dan/atau untuk persiapan teknis lain.
b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat
diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh
persen) dari Harga Kontrak.
c. Untuk usaha non kecil, uang muka
dapat diberikan paling tinggi 20% (dua
puluh persen) dari Harga Kontrak.
d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang
muka dapat diberikan paling tinggi
15% (lima belas persen) dari Harga
Kontrak.
e. Besaran uang muka ditentukan dalam
SSKK dan dibayar setelah Penyedia
menyerahkan Jaminan Uang Muka
paling sedikit sebesar uang muka yang
diterima.
f. Dalam hal diberikan uang muka, maka
Penyedia harus mengajukan
permohonan pengambilan uang muka
secara tertulis kepada PA disertai
dengan rencana penggunaan uang
muka untuk melaksanakan pekerjaan
sesuai Kontrak dan rencana
pengembaliannya.
g. Pengguna Jasa harus mengajukanSurat
Permintaan Pembayaran (SPP) kepada
Pejabat Penandatanganan Surat
Perintah Membayar (PPSPM) untuk
permohonan tersebut pada huruf f,
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
setelah Jaminan Uang Muka diterima.
h. Pengembalian uang muka harus
diperhitungkan berangsur-angsur
secara proporsional pada setiap
pembayaran prestasi pekerjaan dan
paling lambat harus lunas pada saat
pekerjaan mencapai prestasi 100%
(seratus persen).
70.2 Prestasi pekerjaan
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang
disepakati dilakukan oleh Pengguna Jasa,
dengan ketentuan:
a. Penyedia telah mengajukan tagihan
disertai laporan kemajuan hasil
pekerjaan;
b. pembayaran dilakukan tidak boleh
melebihi kemajuan hasil pekerjaan
yang telah dicapai dan diterima oleh
Pengguna Jasa;
c. pembayaran dilakukan terhadap
pekerjaan yang sudah terpasang;
d. pembayaran dilakukan dengan sistem
termin yang ketentuan lebih lanjut
diatur dalam SSKK;
e. pembayaran harus memperhitungkan:
1) angsuran uang muka;
2) peralatan dan/atau bahan yang
menjadi bagian permanen dari
hasil pekerjaan yang akan
diserahterimakan (materialonsite)
yang sudah dibayarsebelumnya;
3) denda (apabila ada);
4) pajak; dan/atau
5) uang retensi.
f. untuk Kontrak yang mempunyai
subkontrak, permintaan pembayaran
harus dilengkapi bukti pembayaran
kepada seluruh Subpenyedia sesuai
dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran
kepada Subpenyedia dilakukan sesuai
prestasi pekerjaan yang selesai
dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa
harus menunggu pembayaran terlebih
dahulu dari Pengguna Jasa;
g. pembayaran terakhir hanya dilakukan
setelah pekerjaan selesai 100%(seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima
Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh
Pengguna Jasa dan Penyedia;
h. Pengguna Jasa dalam kurun waktu 7
(tujuh) hari kerja setelah pengajuan
permintaan pembayaran dari Penyedia
diterima harus sudah mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran kepada
Pejabat Penandatanganan Surat
Perintah Membayar (PPSPM);
i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam
perhitungan angsuran, tidak akan
menjadi alasan untuk menunda
pembayaran. Pengguna Jasa dapat
meminta Penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi
sementara dengan mengesampingkan
hal-hal yang sedang menjadi
perselisihan.
70.3 Material on Site
Bahan dan/atau peralatan yang menjadi
bagian dari hasil pekerjaan memenuhi
ketentuan:
a. bahan dan/atau peralatan yang
menjadi bagian permanen dari hasil
pekerjaan
b. bahan dan/atau peralatan yang belum
dilakukan uji fungsi (commisioning),
serta merupakan bagian dari pekerjaan
utama harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
(1) berada di lokasi pekerjaan
sebagaimana tercantum dalam
Kontrak dan perubahannya;
(2) memiliki sertifikat uji mutu dari
pabrikan/produsen;
(3) bersertifikat garansi dari
produsen/agen resmi yang
ditunjuk oleh produsen;
(4) disetujui oleh Pengguna Jasa sesuai
dengan capaian fisik yang diterima;
(5) dilarang dipindahkan dari area
lokasi pekerjaan dan/atau
dipindah-tangankan oleh pihak
manapun; dan
(6) keamanan penyimpanan dan risiko
kerusakan sebelum
diserahterimakan secara satu
kesatuan fungsi merupakan
tanggung jawab Penyedia.
c. sertifikat uji mutu dan sertifikatgaransi
tidak diperlukan dalam hal peralatan
dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh
Penyedia;
d. besaran yang akan dibayarkan dari
material on site (maksimal sampai
dengan 70%) dari Harga Satuan
Pekerjaan (HSP);
e. ketentuan bahan dan/atau peralatan
yang menjadi bagian permanen dari
hasil pekerjaan hanya diberlakukan
untuk bagian pekerjaan harga satuan.
f. besaran nilai pembayaran dan jenis
material on site dicantumkan di dalam
SSKK.
70.4 Denda dan Ganti Rugi
a. Denda merupakan sanksi finansial yang
dikenakan kepada Penyedia, antara
lain: denda keterlambatan dalam
penyelesaian pelaksanaan pekerjaan,
denda keterlambatan dalam perbaikan
Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran
ketentuan subkontrak.
b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial
yang dikenakan kepada Pengguna Jasa
maupun Penyedia karena terjadinya
cidera janji/wanprestasi. Besarnya
sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai
kerugian yang ditimbulkan.
c. Besarnya denda keterlambatan yang
dikenakan kepada Penyedia atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan
adalah:
1) 1‰ (satu perseribu) dari harga
bagian Kontrak yang tercantum
dalam Kontrak(sebelum PPN); atau
2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga
Kontrak (sebelum PPN);
sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰
(satu perseribu) per hari keterlambatan
perbaikan dari nilai biaya perbaikan
pekerjaan yang ditemukan cacat mutu
e. Besaran denda pelanggaran subkontrak
sebesar nilai pekerjaan subkontrak
yang disubkontrakkan tidak sesuai
ketentuan
f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat
Peristiwa Kompensasiyangdibayaroleh
Pengguna Jasa atas keterlambatan
pembayaran adalah sebesar bunga dari
nilai tagihan yang terlambat dibayar,
berdasarkan tingkat suku bunga yang
berlaku pada saat itu menurut
ketetapan Bank Indonesia, sepanjang
telah diputuskan oleh lembaga yang
berwenang;
g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi
diperhitungkan dalam pembayaran
prestasi pekerjaan.
h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat
mengubah Harga Kontrak setelah
dituangkan dalam adendum kontrak.
i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh
Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah
mengajukan tagihan disertai
perhitungan dan data-data.
71. Hari Kerja 71.1 Orang hari standar atau satu hari orang
bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas
7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam
istirahat.
71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan
pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu
yang secara ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai
hari libur atau di luar jam kerja normal,
kecuali:
a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
b. Pengguna Jasa memberikan izin;atau
c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau
untuk keselamatan/perlindungan
masyarakat, dimana Penyedia harus
segera memberitahukan urgensi
pekerjaan tersebut kepada Pengawas
Pekerjaan dan Pengguna Jasa.
71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja
dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar
pembayaran masing-masing pekerja dapat
diperiksa oleh Pengguna Jasa.
71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari
kerja efektif dan jam kerja normal harus
mengikuti ketentuan Menteri yang
membidangi ketenagakerjaan.
71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja
efektif dan/atau jam kerja normal harus
diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.
72. Perhitungan Akhir 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan
terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai
100% (seratus persen) dan berita acara
serah terima pertama pekerjaan telah
ditandatangani oleh kedua pihak.
72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan,
Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan
kepada Pengawas Pekerjaan rincian
perhitungan nilai tagihan terakhir yang
jatuh tempo. PA berdasarkan hasil
penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan
berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk
pembayaran tagihan angsuran terakhir
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak tagihan dan dokumen penunjang
dinyatakan lengkap dan diterima oleh
Pengawas Pekerjaan.
73. Penangguhan 73.1 Pengguna Jasa dapat menangguhkan
pembayaran setiap angsuran prestasi
pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau
lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya,
termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan
sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
73.2 Pengguna Jasa secara tertulis
memberitahukan kepada Penyedia tentang
penangguhan hak pembayaran, disertai
alasan-alasan yang jelas mengenai
penangguhan tersebut. Penyedia diberi
kesempatan untuk memperbaiki dalam
jangka waktu tertentu.
73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus
disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau
kelalaian Penyedia.
73.4 Jika dipandang perlu oleh Pengguna Jasa,
penangguhan pembayaran akibat
keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat
dilakukan bersamaan dengan pengenaan
denda kepada Penyedia.
G. PENGAWASAN MUTU
74. Pengawasan dan Pengguna Jasa berwenang melakukan pengawasan
Pemeriksaan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan
yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pengguna Jasa
dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk
melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas
semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan
oleh Penyedia.
75. Penilaian Pekerjaan 75.1 Pengguna Jasa dalam Masa Pelaksanaan
Sementara oleh PA pekerjaan dapat melakukan penilaian
sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan
oleh Penyedia.
75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan
terhadap mutu dan kemajuan fisik
pekerjaan.
76. Pemeriksaan dan 76.1 Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan
Pengujian Cacat Mutu akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan
memberitahukan Penyedia secara tertulis
atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan.
Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan
dapat memerintahkan Penyedia untuk
menemukan dan mengungkapkan Cacat
Mutu , serta menguji hasil pekerjaan yang
dianggap oleh Pengguna Jasa atau
Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat
Mutu . Penyedia bertanggung jawab atas
perbaikan Cacat Mutu selama Masa
Kontrak.
76.2 Jika Pengguna Jasaatau Pengawas Pekerjaan
memerintahkan Penyedia untuk melakukan
pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum
dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan
hasil uji coba menunjukkan adanya cacat
mutu maka Penyedia berkewajiban untuk
menanggung biaya pengujian tersebut. Jika
tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka
uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa
Kompensasi
77. Perbaikan Cacat Mutu 77.1 Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan
akan menyampaikan pemberitahuan Cacat
Mutu kepada Penyedia segera setelah
ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia
bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama
Masa Kontrak.
77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu
tersebut, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan dalam
pemberitahuan.
77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat
Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan
maka Pengguna Jasa, berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak
untuk secara langsung atau melalui pihak
ketiga yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa
melakukan perbaikan tersebut. Penyedia
segera setelah menerima klaim Pengguna
Jasa secara tertulis berkewajiban untuk
mengganti biaya perbaikan tersebut.
Pengguna Jasa dapat memperoleh
penggantian biaya dengan memotong
pembayaran atas tagihan Penyedia yang
jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi
atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau
jika tidak ada maka biaya penggantian akan
diperhitungkan sebagai utang Penyedia
kepada Pengguna Jasa yang telah jatuh
tempo.
77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh
Pengguna Jasa selama masa pelaksanaan
maka penyedia wajib memperbaiki cacat
mutu tersebut dan Pengguna Jasa tidak
melakukan pembayaran pekerjaan sebelum
cacat mutu tersebut selesaidiperbaiki
77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh
Pengguna Jasa selama masa pemeliharaan
maka penyedia wajib memperbaiki cacat
mutu tersebut dalam jangka waktu yang
ditentukan dan mengenakan denda
keterlambatan untuk setiap keterlambatan
perbaikan Cacat Mutu
77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan
perbaikan cacat mutu sewaktu masa
pemeliharaan dapat diputus kontrak dan
dikenakan sanksi daftar hitam
77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai
dengan perkiraan waktu yang diperlukan
untuk perbaikan dan ditetapkan oleh
Pengguna Jasa
77.8 Pengguna Jasa dapat memperpanjang Masa
Pemeliharaan dalam hal jangka waktu
perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa
Pemeliharaan.
78. Kegagalan Bangunan 78.1 Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan.
78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan
Bangunan selama Umur Konstruksi yang
tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih
dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK
agar dicantumkan lama pertanggungan
terhadap Kegagalan Bangunan yang
ditetapkan apabila rencana Umur
Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun
78.3 Pengguna Jasa bertanggungjawab atas
Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah
jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK
78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas
PA beserta instansinya terhadap semua
bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,
dan biaya yang dikenakan terhadap PA
beserta instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan
kesalahan atau kelalaian PA) sehubungan
dengan klaim kehilangan atau kerusakan
harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau
kematian pihak ketiga yang timbul dari
kegagalan
bangunan.
78.5 Pengguna Jasa maupun Penyedia
berkewajiban untuk menyimpan dan
memelihara semua dokumen yang
digunakan dan terkait dengan pelaksanaan
ini selama Umur Konstruksi yang tercantum
dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10
(sepuluh) tahun.
H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
79. Penyelesaian 79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya
Perselisihan/Sengketa sungguh-sungguh menyelesaikan secara
damai semua perselisihan yang timbul dari
atau berhubungan dengan Kontrak ini atau
interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip
dasar musyawarah untuk mencapai
kemufakatan.
79.2 Dalam hal musyawarah para pihak
sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1
tidak dapat mencapai suatu kemufakatan,
maka penyelesaian perselisihan atau
sengketa antara para pihak ditempuh
melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan
arbitrase.
79.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 para pihak
dapat membentuk dewan sengketa (untuk
menggantikan mediasi dan konsiliasi)
79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan
sengketa untuk menggantikan mediasi dan
konsiliasi maka nama anggota dewan
sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh
para pihak sebelum penandatanganan
kontrak.
80. Itikad Baik 80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas
saling percaya yang disesuaikan dengan
hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan
perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan
kepentingan masing-masing pihak. Apabila
selama Kontrak, salah satu pihak merasa
dirugikan, maka diupayakan tindakan yang
terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
Pasal Ketentuan Data
dalam
SSUK
4.1 & Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
4.2
Satuan Kerja PPK : PPK Dinas Pendidikan
Nama : RAHADI USMAN, M.Pd
Alamat : Jalan Bhayangkara Desa Sutera
Sukadana
Website ......................... [diisi website PA]
E-mail ......................... [diisi email PA]
Faksimili : .......... [diisi nomor faksimili
Pengguna Jasa]
Penyedia : ........................ [diisi nama badan
usaha/nama KSO]
Nama : ............. [diisi nama yang ttd surat
perjanjian]
Alamat .......................... [diisialamat Penyedia]
E-mail ........................... [diisi email Penyedia]
Faksimili : .......... [diisi nomor faksimili
Penyedia]
5 Wakil Sah Para Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Pihak
Untuk Pengguna Jasa:
Nama .......................... [diisi nama yang ditunjuk
menjadi Wakil Sah Pengguna
Jasa]
Berdasarkan Surat Keputusan PA
…… nomor .…. tanggal …….
[diisi nomor dan tanggal SK
pengangkatan Wakil Sah
Pengguna Jasa]
Untuk Penyedia:
Nama .......................... [diisi nama yang ditunjuk
menjadi Wakil Sah Penyedia]
Berdasarkan Surat Keputusan
…… nomor .…. tanggal …….
[diisi nomor dan tanggal SK
pengangkatan Wakil Sah
Penyedia]
6.3.b Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Rekening KAS
& Jaminan DAERAH
6.3.c
44.4
&
44.6
27.1 Masa Masa Pelaksanaan selama 120 (seratus Dua puluh) hari
Pelaksanaan kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang
tercantum dalam SPMK.
27.4 Masa
Tidak Ada
Pelaksanaan
untuk Serah
Terima
Sebagian
Pekerjaan
(Secara Parsial)
33.8 Masa Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus
Pemeliharaan delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19 Serah Terima Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima
Sebagian pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian
Pekerjaan sebagai berikut:
(Bagian
TIDAK ADA
Kontrak)
33.22 Masa Tidak Ada
Pemeliharaan
untuk Serah
Terima
Sebagian
Pekerjaan
(Bagian
Kontrak)
35.1 Gambar As Gambar ”As built” diserahkan paling lambat 14
Built dan (empat belas.) dan/atau
Pedoman pedoman pengoperasian dan perawatan
Pengoperasian /pemeliharaan harus diserahkan paling lambat -
dan hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama
Perawatan/ Pekerjaan.
Pemeliharaan
38.7 Penyesuaian Penyesuaian harga tidak diberikan
Harga
45.b Pembayaran Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP
Tagihan oleh PA untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14
(empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan
kelengkapan dokumen penunjang yang tidak
diperselisihkan diterima oleh Pengguna Jasa.
49.(i) Hak dan Hak dan kewajiban Penyedia :
Kewajiban
-
Penyedia
56.3 Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan
Penyedia yang persetujuan Pengguna Jasa adalah:-
Mensyaratkan
Persetujuan
Pengguna Jasa
56.3 Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan
Penyedia yang persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: ....................
Mensyaratkan
Persetujuan
Pengawas
Pekerjaan
58 Kepemilikan Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan
Dokumen dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari
Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai
berikut: -
65 Fasilitas Pengguna Jasa akan memberikan fasilitas berupa :
-
66.1.(h) Peristiwa Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan
Kompensasi kepada Penyedia adalah-
70.1 (e)) Besaran Uang Uang muka diberikan sebesar 30% (Tiga puluh
Muka persen) dari Harga Kontrak.
Apabila Nilai kontrak dibawah 80% dari HPS maka
tidak akan diberikan Uang Muka.
Pembayaran Uang Muka disesuaikan dengan
Transferan dari Kementrian Keuangan RI Melalui
KPPN Ketapang
70.2 (d) Pembayaran Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara
Prestasi Termin dan disesuaikan dengan Transferan dari
Pekerjaan Kementrian Keuangan RI melalui KPPN Ketapang,
dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai
berikut:
No Tahapan Besaran % Keterangan
pembayaran pembayaran
(milestone) dari Harga
Kontrak
1 Termyn 1 30 % Dipotong
Angsuran
Uang
Muka
sebesar 30
%
2 Termyn 2 50 % Dipotong
Angsuran
Uang
Muka
sebesar 50
%
3 Termyn 3 100 % Dipotong
Angsuran
Uang
Muka
sebesar
100 %
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk
mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
1. Laporan Progres Pekerjaan Sesuai Pengajuan
Termyn yang di setujui oleh konsultan pengawas
2. Dokumentasi pekerjaan.
70.3 (f) Pembayaran Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan
Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari
dan/atau pekerjaan utama (material on site), ditetapkan sebagai
Peralatan berikut:
1. ....[diisi bahan/peralatan].... dibayar .......% dari
harga satuan pekerjaan;
2. ....[diisi bahan/peralatan].... dibayar .......% dari
harga satuan pekerjaan;
3. dst.
[contoh yang termasuk material on site peralatan:
eskalator, lift, pompa air stationer, turbin, peralatan
elektromekanik; contoh bahan fabrikasi: sheet pile,
geosintetik, konduktor, tower, insulator; contoh bahan
jadi: beton pracetak]
contoh yang tidak termasuk material on site: pasir,
batu, semen, aspal, besi tulangan
70.4 (c) Denda akibat Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk
Keterlambatan setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu
perseribu) dari bagian Kontrakyangbelumdikerjakan
(sebelum PPN)
78.2 Umur a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur
Konstruksi dan Konstruksi selama 10 (sepuluh) tahun sejak
Pertanggungan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
terhadap [diisi sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen
Kegagalan perancangan]
Bangunan
b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan
ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
[diisi sesuai dengan umur rencana pada huruf a
apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 10
(sepuluh) tahun]