Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (Svlk) Pada Kelompok Umkm 1

A. Gambaran Umum                                                        
       Pada tahun 2009 diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor    

   P.38/Menhut-II/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
   Nomor P.6/VI-Set/2009 tentang SVLK. Dalam perjalanannya peraturan tersebut
   mengalami beberapa kali perbaikan terhadap konsep sistem verifikasi legalitas

   kayu tersebut. Alhasil pada tahun 2011 terbitlah Peraturan Menteri Kehutanan
   Nomor 68/Menhut-II/2011 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Menteri 
   Kehutanan Nomor 38/Menhut-II/2009.                                   

       Untuk mempermudah sertifikasi legalitas kayu bagi pelaku usaha skala kecil
   maka diberikan kesempatan untuk melakukan sertifikasi legalitas kayu secara
   kelompok. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

   P.45/Menhut-II/2012, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014
   yang kemudian direvisi kembali dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
   Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 dalam rangka memberikan kemudahan

   bagi pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dalam pemenuhan sertifikasi
   legalitas kayu. Peraturan tersebut terakhir diubah dengan Peraturan Menteri
   Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan
   Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan

   Lindung dan Hutan Produksi.                                          
        Mengacu pada Pasal 251 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

   Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, maka pada tahun 2023 Direktorat Bina   
   Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan mengalokasikan anggaran dalam rangka
   Sertifikasi Legalitas Kayu bagi UMKM TPT-KB, PBPHH dengan kapasitas produksi

   dibawah 6.000 M3 per tahun serta PBUI skala kecil dan menengah (IKM) melalui
   kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi.                                 

       Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir
   diubah dengan Nomor 12 Tahun 2021, salah satu dokumen pengadaan jasa 
   konsultansi yang wajib disusun dan dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan
   pengadaan jasa konsultansi adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK).        

B. Sasaran dan Lokasi Pekerjaan                                         

       Sasaran kegiatan sertifikasi legalitas kayu pada UMKM Kehutanan akan
   dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, dan Bali dengan rincian 9
   (sembilan) UMKM Kehutanan (4 UMKM PBPHH dan 5 UMKM PBUI) sebagaimana 

   terlampir.                                                           
C. Metodologi                                                           
   1. Pelaksana kegiatan                                                

          Pelaksanaan sertifikasi legalitas kayu bagi UMKM melalui seleksi.
      Kegiatan sertifikasi legalitas kayu dilaksanakan oleh Lembaga Penilai dan

      Verifikasi Independen (LPVI) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi
      Nasional (KAN) dan telah ditetapkan sebagai LPVI oleh Kementerian 
      Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

      dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan  
      Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan
      Hutan Produksi.                                                   

          Sementara itu untuk pelaksanaan verifikasi legalitas kayu, LPVI
      berpedoman pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
      Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan  

      Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.  

   2. Penyedia Jasa Konsultansi Sertifikasi Legalitas Kayu              
          Penyedia Jasa Konsultansi Sertifikasi Legalitas Kayu bagi UMKM

      Kehutanan adalah LPVI yang telah ditetapkan sebagai Lembaga Penilai dan
      Verifikasi Independen oleh Menteri Kehutanan yang sesuai dengan ruang
      lingkup pekerjaan dimaksud serta masih berlaku.                   

   3. Personil/Tenaga Ahli yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah : 

      a. Pengambil Keputusan minimal 1 (satu) orang, dengan kualifikasi sebagai
        berikut :                                                       

         1) Personil tetap LPVI;                                        
         2) Pendidikan minimal D3 dengan pengalaman 1 tahun             

         3) Memahami sistem verifikasi legalitas hasil hutan;           

         4) Tidak sedang melaksanakan pekerjaan yang sejenis dalam waktu
            bersamaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan.          

      b. Auditor untuk 9 (sembilan) UMKM Kehutanan (4 UMKM PBPHH dan 5 UMKM
        PBUI) membutuhkan minimal 3 (tiga) orang lead auditor VLK industri
        dengan kualifikasi sebagai berikut :                            

         1) Memiliki sertifikat kompetensi Auditor VLK industri yang diterbitkan
            oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang sesuai dengan ruang lingkup

            pekerjaan dimaksud serta masih berlaku.                     
         2) Lead auditor :                                              
             a) Pendidikan minimal D3 dengan pengalaman audit minimal 6 

                bulan.                                                  
             b) Auditor yang telah melakukan VLHH sekurang-kurangnya 5  
                (lima) kali.                                            

             c) Memiliki pengalaman memimpin suatu Tim Audit di bawah   
                supervisi sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga)
                tahun, dengan sekurang-kurangnya 1 audit diantaranya adalah
                audit sertifikasi awal atau re-sertifikasi              

         3) Tidak sedang melaksanakan pekerjaan yang sejenis/audit dalam
            waktu bersamaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan.    

   4. Tahapan pelaksanaan pekerjaan sertifikasi legalitas kayu sebagaimana diatur
      dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor      
      SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :   

      a. Tahap Persiapan verifikasi, meliputi : persiapan kegiatan, perencana
         kegiatan dan penyusunan laporan awal.                          

      b. Tahap pelaksanaan verifikasi, meliputi: pertemuan pembukaan, verifikasi
         dokumen dan observasi lapangan serta pertemuan penutup.        

      c. Tahap akhir, meliputi : pengambilan keputusan serta penyusunan laporan
         akhir dan penerbitan keputusan. Laporan akhir dan keputusan wajib

         disampaikan kepada auditi yang dinilai dan Pejabat Pembuat Komitmen
         (salinan keputusan).                                           

   5. Pelaporan                                                         
      a. Laporan Pendahuluan minimal memuat informasi tentang Kondisi Umum

         Kelompok yang dinilai, Metodologi dan Uraian Jenis Pekerjaan serta
         Rencana Kerja (Tata waktu, mobilitas tenaga dll). Laporan harus
         diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak

         SPMK diterbitkan sebanyak 2 (dua) buku laporan.                
      b. Laporan Akhir memuat informasi tentang Kondisi Umum Kelompok yang

         dinilai, Metodologi dan Uraian Jenis Pekerjaan serta Rencana Kerja (Tata
         waktu, mobilitas tenaga dll), data, fakta dan informasi hasil verifikasi, serta
         keputusan verifikasi. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 4
         (empat) hari kerja sebelum berakhirnya kontrak sebanyak 2 (dua) buku

         laporan dan soft file dalam flashdisc.